Ditemukan 3587 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : permohonanan permohonan permohoanan permohonnan permoohonan permohonanã permohonann perrmohonan
Penelusuran terkait : Perkara permohonana 2017 Perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran Ade suherman abdurrahman Burhana mandawing Yoppy o.d. nesimnasi S.h.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
1751 — 624
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
  • Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id393.11 Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama permohonana quo telah ternyata bahwa maksud para Pemohon adalah agar perguruan tinggihukum diberikan kKewenangan untuk menyelenggarakan PKPA bekerja samadengan organisasi profesi advokat.3.12 Menimbang bahwa mengingat terdapat kesamaan substansi dalampermohonan a quo dengan substansi permohonan Nomor 103/PUUXI/2013 yangtelah
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 24-08-2017 — Putus : 05-10-2017 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 24/PID.TPK/2017/PT BDG
Tanggal 5 Oktober 2017 — Pembanding/Terdakwa I : RUDY RAHADIAN RIDWAN RD Bin RIDWAN
Terbanding/Penuntut Umum : ERWIN RIONALDY KOLOWAY, SH.
72 — 95
  • Terdakwa Rudi Rahadian Ridwan RD adalah analisis permohonana hak tanahdan pendaftaran pada seksi hak tanah dan pendaftaran tanah pada KantorBadan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang diangkat sejak tanggal; 1Januari 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Jawa Barat Nomor 203/KEP/32.2/XIII/2016 tanggal 16Desember 2016 ;b.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 18-11-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 12-02-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Tte
Tanggal 3 Desember 2019 — Pemohon: Atus Sandiang Termohon: KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH MALUKU UTARA RESORT HALMAHERA BARATu.p.KASAT RESKRIM
218 — 117
  • Selain itu dalam Pasal 52 UU No.30 tahun 2014 disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan,yakni meliputi :a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;b. dibuatsesuai prosedur; danc. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapantersangka atas diri Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinyaprosedur menurut ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku.Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam permohonana quo sebagaimana
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 08-05-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 45/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
ALBERTUS SUGENG MULYANTO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Intervensi:
PT. WALUYA ESA SAKTI
168 — 171
  • Terutama telah melanggarKetentuan Pasal 9 ayat (2) angka 2 Paragraf 1 Peraturan Mentri Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hakatas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yangmenyebutkan : Permohonana Hak Milik.....sebagaimana dimaksud dalamayat (1) memuat : Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi DATAYURIDIS dan DATA FISIK; 72222 22 nne enn nen n nee neeHURUP b: letak batasbatas dan luasnya (jika ada surat ukur atau gambarsituasi Sebutkan tanggal dan nomornya
Pengadilan PA GRESIK Perdata Agama
Register : 09-04-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PA GRESIK Nomor 783/Pdt.G/2021/PA.Gs
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
96 — 37
  • Harusnya dianggap menerima seluruh dalildalil Permohonana quo dan embuat kesepakatan bersama terkait dengan pemberiannafkah iddah dan mut'ah. Hal ini menunjukkan bahwa Termohonsesungguhnya berkeinginan untuk berpisahn dengan Termohon dansudah tidak ada usaha mempertahankan rumah tangga denganPemohon;6.
Pengadilan PN BATURAJA Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 02-11-2016 — Putus : 28-11-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PN BATURAJA Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN.Bta
Tanggal 28 Nopember 2016 — Drs. JOHAN ANUAR, SH.,MM Bin H. Nang Melawan Direktur Tindak Pidana Khusus Polda Sumatera Selatan
525 — 677
  • Menolak secara keseluruhan permohonana Pra Peradilan dariTersangka Drs JOHAN ANUAR, SH.MM Bin H. NANG AGUS /PEMOHON2. Menyatakan surat ketetapan Nomor : SK / O3/IX / 2016 / Kor /Ditreskrimsus tanggal 9 September 2016 (Surat Ketetapan Tersangkaatas nama Pemohon Pra Peradilan Drs. JOHAN ANUAR, SH.MH Bin H.NANG AGUS) adalah sah menurut hukum.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 06-05-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 20-03-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 P/HUM/2019
Tanggal 25 Juli 2019 — EDYY HALIM, SH VS PEMERINTAH DAERAH KOTA MEDAN;
253 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bernegara;Bahwa berdsarkan penjelasan pasal tersebut maka Perdadimaksud atau Objek Permohonan a quo tidak efektifdiberlakukan kepada masyarakat baik secara filosofis,sosiologis maupun yuridis, maka berdasarkan rasio logismenunjukan Perda dimaksud atau Objek Permohonan aquo tentunya tidak berdayaguna dan berhasilguna karenaPerda tersebut atau Objek Permohonan a quo tidakmemperhatikan kepentingan masyarakat sekitar yangnotabene mencirikan cara hidup berbeda dengandimaksud dan tujuan dari Perda atau Objek Permohonana
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 17-05-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 237/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 10 Agustus 2021 — Pemohon:
KRISNA SURYAHADI, S.H.
Termohon:
1.TAHIR FERDIAN
2.ANGIE CHRISTINA
86 — 32
  • PKPU Nomor 237/Pdt.SusPKPU/2021/PN Niaga Jkt.PstPKPU menyatakan hubungan hukum Pemohon PKPU dengan ParaTermohon PKPU adalah perjanjian dari perjanjian tersebut yangmerupakan suatu bentuk perikatan, karena tidak terpenuhinya suatukewajiban maka berakibat hukum Perbuatan tersebut adalahWANPRESTASI (Inkar Janji);Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan hukum yang dikemukakandiatas, maka Termohon PKPU dan Termohon PKPU II memohon agar kiranyaYang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonana
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 25-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 6/P/FP/2021/PTUN.PL
Tanggal 23 Februari 2021 — Pemohon:
PT. Sinar Morokarta Perkasa
Termohon:
Bupati Morowali
200 — 108
  • SINAR MOROKARTA PERKASA dengansebuah keputusan dan/atau tindakan;Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara Permohonana quo, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa PT.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 22-04-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 1 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
M. ZAKI TAMRIN Bin MUHAMMAD BEDUL
20 — 8
  • Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (limaribu rupiah).Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan terdakwa sendiridipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkanputusan yang seringanringannya dengan alasan terdakwa menyesal danmengakui atas perbuatannya;Menimbang bahwa atas permohonana terdakwa tersebut, dalam hal iniJaksa Penunutut Umum menyatakan tetap pada tuntutnnya semula;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telahdihadapkan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 03-08-2020 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Tte
Tanggal 24 Agustus 2020 — Pemohon: LADAIYONO alias LADAYONO Termohon: KEPOLISIAN DAERAH MALUKU UTARA
333 — 166
  • Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam PermohonanA Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yangberlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan adalah sebagai berikut:e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang tidak sahHalaman 9 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Pra
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 18-07-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 12-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 P/HUM/2018
Tanggal 20 September 2018 — PROF. Dr. BAHDER JOHAN NASUTION, SH.,M.Hum., DKK VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
705 — 1220 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 31 ayat (2)UU No. 3 Tahun 2009 mengenai kedudukan hukum (/ega/ standing) sertadikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Para Pemohon, menurutMahkamah Agung, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legalstanding) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil a quo:Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenangmengadili permohonan keberatan hak uji materiil a quo dan Para Pemohonmemiliki kedudukan hukum (/egal/ standing) untuk mengajukan permohonana
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 14-02-2019 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.MDN
Tanggal 15 Maret 2019 — Pemohon:
Ir. MUSTI BANGUN
Termohon:
BUPATI KARO
66 — 62
  • Karo tanggal 20 Januari 2016 setelahselesai menjalani hukuman = sampai terbitnya ObjekPermohonan a quo Pemohon aktif bekerja yang dapatdibuktikan dengan absensi dan DP3 (Daftar PenilaianPelaksanaan Pekerjaan) untuk tahun 2016, tahun 2017 danDP3 Tahun 2018 belum dapat dibuat.Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 Pemohonmenyampaikan Surat Keberatan terhadap Objek Permohonana quo kepada Termohon karena :Halaman 12 dari 63 hal.Put.No.2/P/FP/2019/PTUN.MDN Termohon mengenakan pasal Tindak Pidana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 12-03-2015 — Putus : 20-10-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 P/HUM/2015
Tanggal 20 Oktober 2015 — PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA PROV. SUMATERA UATAR yang diwakili oleh DR. KASIM SIYO, sebagai Ketua dan DRS. H. SYARIFUL MAHYA BANDAR, M.AP, sebagai Sekretaris VS 1. GUBERNUR SUMATERA UTARA., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROV. SUMATERA UTARA (DPRD SU);
112 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan MahkamahAgung Nomor 01 Tahun 2011;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai kualitasuntuk mengajukan permohonan a quo, maka permohonan keberatan hak Ujimateriil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiildari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untukmembayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 12-04-2017 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 P/HUM/2017
Tanggal 3 Agustus 2017 — ASOSIASI PENGUSAHA PEMANFAATAN KAYU KALIMANTAN VS MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI;
51 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian, pertimbangan dan putusan tersebut mutatismutandis berlaku juga terhadap permohonan a quo;Menimbang, bahwa karena maksud dan tujuan permohonan keberatanPemohon telah diuji dalam Putusan No. 17 P/HUM/2017 tanggal 17 Mei 2017dan pertimbangan dalam putusan tersebut berlaku juga terhadap permohonana quo, maka permohonan hak uji materiil a quo haruslah dinyatakan tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiildari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima
Pengadilan PN SINGARAJA Pidana Umum Pemalsuan
Register : 05-05-2014 — Putus : 20-08-2014 — Upload : 27-11-2014
Putusan PN SINGARAJA Nomor 108 /Pid.B/2014/PN.Sgr
Tanggal 20 Agustus 2014 — TERDAKWA : SANTHINI ASTITI
117 — 74
  • terletak di jalan Gajah Mada,Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, persilnomor 62 luas 3479 m 2 kepada terdakwa dan saksi GUSTI NGURAHALPHA QUANDIKA (terdakwa dalam berkas terpisah);Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi GUSTI NGURAHALPHA QUANDIKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)menggunakan Surat Silsilah Keturunan Almarhum GUSTI NYOMANWIRYA (almarhum) dan GUSTI AYU MADE KENDRAN (almarhum)tertanggal 8 April 2011 tersebut sebagai bukti pendukung dalammengajukan permohonana
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 15-08-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 03-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 90/PDT/2019/PT JMB
Tanggal 15 Oktober 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
86 — 59
  • Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ( NetVantkelijk Verklard) ;DALAM PROVISI :Menolak permohonana provisi yang diajukan oleh Pelawan untukseluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA :1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;2.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 10-12-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 15-01-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 37/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 13 Januari 2021 — Pemohon:
PT. PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARA
Termohon:
Gubernur Sulawesi Tengah
110 — 67
  • Pertimbangan hukum mengenai pokok permohonan.Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 8 Tahun 2017,maka terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan pokokpermohonan a quo, yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspeksubstansi;Menimbang, bahwa apakah Termohon dalam perkara permohonana quo, memiliki kKewenangan untuk menerbitkan keputusan dan/ataumelalukan tindakan yang dimohonkan?
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 25-10-2018 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 21-02-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 149/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 28 Januari 2019 — Penggugat:
1.Sobakul Khoir
2.Rini Fauziyah
Tergugat:
Kepala Desa Tlogorejo
79 — 28
  • empat) hari setelah objek sengketaditerbitkan, namun oleh karena kedudukan Para Penggugat adalahsebagai pihak ketiga yang namanya tidak dituju oleh objek sengketamaka penghitungan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untukmengajukan gugatan dihitung sejak Para Penggugatmengetahui danmerasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objeksengketa;Menimbang, bahwa didalam gugatannya halaman 2huruf c, ParaPenggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2018 parapenggugat dan rekanrekan mengajukan permohonana
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 17-12-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 14/P/FP/2018/PTUN.SMG
Tanggal 17 Januari 2019 — Pemohon:
1.Ismet Gunawan
2.Adang Supranto
Termohon:
Bupati Tegal
88 — 155
  • Berdasarkan halhal yang Kami sampaikan di atas, maka sudah sepatutnya MajelisHakim yang memeriksa permohonan a quo untuk menyatakan bahwa permohonana quo tidak dapat diterima. DALAM JAWABAN1. Bahwa TERMOHON membantah dengan tegas semua dalildalil yangdiajukan oleh PARA PEMOHON, kecuali terhadap halhal yang diakuisecara jelas dan tegas dalam tanggapan ini.2.