Ditemukan 3587 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : permohonanan permohonan permohoanan permoohonan permohionan permohonanã permohonann perrmohonan
Penelusuran terkait : Perkara permohonana 2017 Perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran Ade suherman abdurrahman Burhana mandawing Yoppy o.d. nesimnasi S.h.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-02-2013 — Upload : 30-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1698 K/Pdt/2012
Tanggal 26 Februari 2013 — PT. TECHNO COAL UTAMA PRIMA, vs PT. RIDLATAMA TAMBANG MINERAL
192 — 180 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pertimbangan Hukum Yang Tidak Cukup Dan TidakSeimbang Serta Tanpa AlasanAlasan Yang Jelas Walaupun Seharusnya HalTersebut Tidak Terjadi Sebab Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo Nyaris SamaDengan Majelis Hakim Untuk Perkara Gugatan Nomor 604/Pdt.G/2011/PN Jkt.Sel.Yang Seharusnya Mengetahui Substansi Gugatan Tersebut;1Majelis Hakim Agung yang Bijaksana dan Terhormat, perlu Pemohon Kasasiinformasikan bahwa perkara Nomor 604/Pdt.G/2011 diperiksa oleh MajelisHakim yang sinyaris sama dengan ~ perkara ~s permohonana
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 08-08-2016 — Putus : 05-09-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PTUN JAMBI Nomor 21/P/FP/2016/PTUN.JBI.
Tanggal 5 September 2016 — H. ARIFIN Vs.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN SAROLANGUN
127 — 92
  • tentang Perubahan atas Peraturan PemerintahNomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa junctoPeraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2015 tentangPemerintahan Desa juncto Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;Bahwa karena Permohonan ini diajukan berdasarkan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, dimana Permohonana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 09-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1137/B/PK/PJK/2015
Tanggal 9 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PERDANA INTISAWIT PERKASA,
23 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Judicial Review, di mana dalamPutusan Uji Materi melalui Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 57 P/HUM/2010 tanggal 18 Januari 2011 yang dalam amarnya telahmenolak Pemohon HUM sehingga memenangkan Terbanding (DUP).Sejalan dengan kebijakan tersebut didalilkan juga oleh PemohonPeninjauan Kembali, maka selaras dengan kebijakan yang serupaMahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Perkara PermohonanHak Uji Materi Nomor 70 P/HUM/2014 tanggal 25 Februari 2014 yang amarputusannya mengabulkan permohonana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 30-01-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 P/HUM/2017
Tanggal 17 April 2017 — GERAKAN NASIONAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (GN-PK) VS PRESIDEN RI;
54 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 10 P/HUM/2017Negara Republik Indonesia, sehingga dengan keberadaan danberlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tersebutharus menambah dana ekstra yang harus dikeluarkan olehPemohon;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyaikualitas dan mempunyai kepentingan mengajukan permohonana quo, karena telah dirugikan atas berlakunya objek permohonankeberatan Hak Uji Materiil.Uraian Mengenai Perihal Yang Menjadi Dasar Permohonan;A.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum
Putus : 13-05-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1611/Pid.B/2014/PN.Mks
Tanggal 13 Mei 2016 — Ayu Anggraini Chaidir, SH., M.KN. Lawan Jaksa Penuntut umum
206 — 43
  • ,M.BA. dalam persidanganperkara a quo di bawah sumpah secara tegas menyatakan bahwa40suatu Permohonan yang di ajukan ke Pengadilan maupunPenetapan yang lahir dari Permohonan yang diajukan kePengadilan ke 2 (dua) hal itu bukanlah termasuk dalam kategoriAkta Autentik dan saluran hukum untuk melawan permohonana quo yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri, maka upayahukum yang harus dilakukan adalah kasasi dan kalaupun Aktatersebut telah terbit maka sarana upaya hukum yang tersediaadalah melalui
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 12-10-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 13-12-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 11/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 11 Nopember 2020 — Pemohon:
PT. INDO NIKEL KARYA PRATAMA
Termohon:
Gubernur Sulteng
184 — 162
  • Indo Nikel KaryaPratama sejak diterimanya surat keberatan (vide Bukti P15) pada tanggal24 Agustus 2020, sehingga secara yuridis penghitungan 90 (sembilanpuluh) hari tenggang waktu pengajuan permohonan dalam perkara a quoharuslah dihitung mulai tanggal 7 September 2020:Menimbang, bahwa oleh karena secara yuridis penghitungan 90(sembilan puluh) hari tenggang waktu pengajuan permohonan dalamperkara a quo dihitung mulai tanggal 7 September 2020 dan permohonana quo didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 04-04-2019 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 1/P/FP/2019/PTUN.PLK
Tanggal 7 Mei 2019 — Pemohon:
PT. LUMBUNG MAKMUR ABADI (Diwakili oleh YUDI ANDRANACUS selaku Direktur Utama)
Termohon:
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
338 — 509
  • dimohonkan oleh Pemohon,; Menimbang, bahwa dengan berlakunya UndangUndang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintah Daerah, terdapat pelimpahan kewenangan daerahKabupaten Barito Utara ke Propinsi Kalimantan Tengah, sehingga denganberalinnya kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utaratidak lagi memiliki Kewenangan untuk melakukan tindakan sebagaimana yangdimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan aquo, oleh karenanya tidakrelevan untuk menjadikan yang bersangkutan sebagai pihak dalam permohonana
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 25-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 8/P/FP/2021/PTUN.PL
Tanggal 23 Februari 2021 — Pemohon:
PT. Mining Maju
Termohon:
Bupati Morowali
351 — 166
  • menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa surat Pemohon kepada Termohon (vide bukti P1 dan Bukti P2) telah diterima oleh Bagian Umum Sekretariat DaerahPemerintah Kabupaten Morowali tanggal 28 Oktober 2020, hal mana atas dalil yang disampaikan Pemohon dan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, kemudian setelah 10 (Sepuluh) hari kerja Termohon menerima secara lengkap Permohonana
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 12-10-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 13-12-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 10/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 11 Nopember 2020 — Pemohon:
PT. Bumi Persada Surya Pratama
Termohon:
Gubernur Sulteng
398 — 168
  • Bumi Persada Surya Pratama tanggal6 Agustus 2020 dan surat tersebut telah diterima oleh Termohon melaluiDinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) ProvinsiSulawesi Tengah pada tanggal 7 Agustus 2020, hal mana atas dalil yangdisampaikan Pemohon dan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohontersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, kemudian setelah10 (sepuluh) hari kerja Termohon menerima secara lengkap Permohonana quo, Termohon terbukti tidak menetapkan keputusan dan/atau
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 06-11-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 553/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 17 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : Dian Hartini
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Persero Tbk Kantor Cabang Subang
Terbanding/Tergugat II : Menteri Keuangan Republik Indonesia Qq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Purwakarta,
Terbanding/Tergugat III : Budi Rahayu Diwakili Oleh : Takdir Triwulansyah SH
39 — 14
  • Surat Tugas : 751/WKN.08/KNL.04/2018 tanggal 25 Oktober 2018, telahdilakukan penjualan lelang atas permohonan Leo Andries, Area RecoveryHalaman 22 dari 47 Putusan Nomor: 553/PDT/2019/PT.BDG.Manager Bank BTPN~ dengan = nomor surat permohonanA.0028/SPLEHT/BTPNAREA BT/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018, dengan nomorsurat penetapan lelang : S1135/WKN.08/KNL.04/2018 tanggal 05 September2018, jenis lelang eksekusi Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan, namapejabat penjual : Leo Andries, selaku Area Recovery Manager
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 19-05-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 240/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 22 Juli 2021 — Pemohon:
PT. ASSIAN FOOD INDONESIA
Termohon:
1.FRANKY TJAHYADIKARTA
2.OKIE REHARDI LUKITA
357 — 118
  • Dengan demikian, sudah selayaknyaYang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili PERMOHONANA QUO DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK TIDAKNYADINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIETONVANKELIJKVERKLAARD).5.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 17-02-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 07-04-2021
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.PBR
Tanggal 18 Maret 2021 — Pemohon:
1.Wira Indrajaya
2.Riza Fardiansyah
3.Yurika Listya Dewi
4.Nila Ayu Deliana Fitri
5.Boy Surya Gautama
Termohon:
Lurah Muarafajar Timur
190 — 153
  • Akantetapi kKemudian Termohon telan merusak keteraturan, keserasiandan keseimbangan tersebut dengan tidak menetapkan keputusanterhadap Objek permohonana quo, yang mana tindakan Termohonyang tidak menetapkan keputusan terhadap Objek permohonanaquo telah menyebabkan kerugian terhadap Para Pemohon;Halaman 23 dari 68 halaman Putusan Nomor : 3/P/FP/2021/PTUNPBR10.
Pengadilan PT AMBON Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 23-06-2014 — Upload : 26-02-2015
Putusan PT AMBON Nomor 21/PID/2014/PT.AMB
Tanggal 23 Juni 2014 — DIAN RUMUY Alias CI
123 — 42
  • KESIMPULAN DAN PERMOHONANA. KesimpulanDari berbagai penjelasan sebagaimana dikemukakan diatasdapatlah disimpulkan sebagai berikut:1) Majelis Hakim Aquo telah keliru dalam menyusun danmenyampaiakan pertimbangan putusan karena hanyadidasari pada satu alat bukti yakni keterangan Saksi LADJEMI alias LA Ali alias Djemi. Untuk itu. Terdakwadinyatakan tidak terbukti bersalah secara sah danmeyakinkan.Hal 48 dari 56 Put.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Khusus
Register : 25-01-2019 — Putus : 15-02-2019 — Upload : 11-03-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Bpp
Tanggal 15 Februari 2019 — Pemohon:
SAYID MUHDAR
Termohon:
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
65 — 24
  • dengan ketentuan hukum yang berlaku ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsitermohon sebagai berikut ; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1, pengadilanberpendapat bahwa adalah hak pemohon untuk mendudukkan siapa sajauntuk menjadi pihak termohon dalam perkara a quo, sedangkan tidak ikutdidudukannya Pemerintah Negara Repulik Indonesia Cq Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timursebagai pihak dalam perkara a quo tidaklah menyebabkan permohonana
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 11-03-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 05-10-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 54/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 21 September 2016 — CHUCK SURYOSUMPENO, S.H., MBA ; JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
113 — 88
  • PermohonanA. Dalam Pokok Perkara1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 14-05-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 03-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 P/HUM/2019
Tanggal 28 Oktober 2019 — RAHMAWATI SOEKARNOPUTRI., DKK VS KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
2825 — 13685 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima(niet onvankelijk verklaard);Dalam Pokok Permohonana. Menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;Halaman 42 dari 58 halaman.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 24-07-2020 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 02-09-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 8/P/FP/2020/PTUN.MDN
Tanggal 27 Agustus 2020 — Pemohon:
SUMINAH
Termohon:
1.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
2.Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3.Kepala SMA Negeri I Deli Tua
4.Kepala SMA Negeri 1 Deli Tua
116 — 60
  • memeriksa dan memutus perkarapermohonan ini, terhadap alat bukti berupa suratsurat yang diajukan dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus permohonan inihanya digunakan alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnyatetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas permohonan;KesimpulanMenimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan:= Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili permohonana
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 22-04-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 1 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
M. ZAKI TAMRIN Bin MUHAMMAD BEDUL
20 — 8
  • Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (limaribu rupiah).Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan terdakwa sendiridipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkanputusan yang seringanringannya dengan alasan terdakwa menyesal danmengakui atas perbuatannya;Menimbang bahwa atas permohonana terdakwa tersebut, dalam hal iniJaksa Penunutut Umum menyatakan tetap pada tuntutnnya semula;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telahdihadapkan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 03-08-2020 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Tte
Tanggal 24 Agustus 2020 — Pemohon: LADAIYONO alias LADAYONO Termohon: KEPOLISIAN DAERAH MALUKU UTARA
333 — 166
  • Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam PermohonanA Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yangberlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan adalah sebagai berikut:e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang tidak sahHalaman 9 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Pra
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 18-07-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 12-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 P/HUM/2018
Tanggal 20 September 2018 — PROF. Dr. BAHDER JOHAN NASUTION, SH.,M.Hum., DKK VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
706 — 1220 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 31 ayat (2)UU No. 3 Tahun 2009 mengenai kedudukan hukum (/ega/ standing) sertadikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Para Pemohon, menurutMahkamah Agung, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legalstanding) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil a quo:Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenangmengadili permohonan keberatan hak uji materiil a quo dan Para Pemohonmemiliki kedudukan hukum (/egal/ standing) untuk mengajukan permohonana