Ditemukan 3981 data
11 — 5
Agama Kecamatan Petasin,Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah, setelah putusan iniberkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu.Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan,berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruhbiaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.Memperhatikan seluruh ketentuan hukum yang berlaku dandalildalil syar'iyyah
11 — 7
Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo setelah putusanini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu.Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan,berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruhbiaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.Memperhatikan seluruh ketentuan hukum yang berlaku dandalildalil syar'iyyah
13 — 1
berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa pernikahan Penggugatdan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Proppo, Kabupaten Pamekasan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat berada diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan, sehinggaPengadilan AgamaPamekasan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai pernikahannya dengan Tergugatharuslah dianggap sebagai pengakuan murni dan dapat diterima sebagai bukti sesuaidengan hujjah syar'iyyah
15 — 10
Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2016 /PA.AGMMenimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWTdalam surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut:S) jl ji ja jijArtinya : "Dan tepatilah janjimu, Sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakanpertanggungjawabannya";Menimbang, bahwa di samping itu Majelis perlu mengetengahkandalil/nujjah syar'iyyah dari Kitab Syarqowi Ala atTahrir halaman 302 untukselanjutnya diambil alin Majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi sebagaiberikut:g Jaili!
13 — 4
Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba setelah putusan iniberkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu.Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan,berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruhbiaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.Memperhatikan seluruh ketentuan hukum yang berlakudan dalildalil syar'iyyah
37 — 12
menerimanya, dengan demikianMajelis berpendapat syarat taklik talak Tergugat terhadap Penggugat harusdinyatakan telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWTdalam surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut : Voguo VIS rgall Ul rgd I99 olyArtinya : Dan tepatilah janjimu,sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakanpertanggungjawabannya;Hal 12 dari 14 hal, Putusan Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.AGMMenimbang, bahwa di samping itu Majelis perlu. mengetengahkanhujjah syar'iyyah
14 — 5
adalah tidak terdapatnya halanganpernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementaraataupun selamalamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanitadilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3.karena pertalian sesusuan;Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu juga mengemukakandalil/hujah syar'iyyah
14 — 11
Penggugat rekonvensi dapat dikabulkan;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugatrekonvensi sesuai dengan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dankaidah syar'iyyah
1.Tarizal bin Sahrudin
2.Ratna Wilis binti Sarifuddin
13 — 5
adalah tidak terdapatnyahalangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuksementara ataupun selamalamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal8, 9, dan 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanitadilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3.karena pertalian sesusuan;Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu juga mengemukakandalil/hujjah syar'iyyah
17 — 11
Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2016/PA.LK.Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanitadilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3.karena pertalian sesusuan;Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu juga mengemukakandalil/huyjah syar'iyyah sebagaimana terdapat dalam Kitab lanah alThalibinJuz2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yangberbunyi sebagai berikut:aidxo yl
53 — 24
bagikaum yang berpikir;Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapatpintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumahtangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupanPenggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkankemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fighiyah yang berbunyi sebagaiberikut:Artinya: Kemudharatan harus disingkirkanMenimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyyah
18 — 7
10.000, (sepuluh ribu rupiah) yang dikuasakan kepadaPengadilan Agama untuk menerrimanya, dengan demikian Majelis berpendapatsyarat taklik talak Tergugat terhadap Penggugat harus dinyatakan telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT.dalam surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut:Artinya: Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakanpertanggungjawabannya;Menimbang, bahwa di samping itu Majelis perlu juga mengetengahkandalil/hujjah syar'iyyah
23 — 4
permohonan Pemohon a quo telah beralasan dantidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkantalak terhadap Termohon patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPemohon;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah
9 — 1
,majelis berpendapat bahwa Termohon terbukti telah murtad;Menimbang, bahwa ...Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Tergugat telahkeluar dari agama Islam ( murtad ) maka perkawinan antara Penggugat denganTergugat patut dinyatakan fasakh; majelis mengambil alin dan sependapatdengan kaidah syar'iyyah yang tertuang dalam Kitab Fatawa AlAzhar halaman44 juz 6 yang terjemahannya :"Ketika telah nyata bahwa seorang suami murtaddari agama Islam, maka perkawinan isteri tersebut difasakhkan dengan
29 — 5
PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, KabupatenWajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatdalam daftar yang disediakan untuk itu.Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan,berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruhbiaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.Memperhatikan seluruh ketentuan hukum yang berlakudan dalildalil syar'iyyah
1.Maizar bin Baharuddin
2.Farida binti Nazar
16 — 5
adalah tidak terdapatnyahalangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuksementara ataupun selamalamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal8, 9, dan 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanitadilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3.karena pertalian Sesusuan;Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu juga mengemukakandalil/hujjah syar'iyyah
19 — 17
rupiah) kepadaTergugat yang dikuasakan kepada Majelis menerimanya, dengan demikianMajelis berpendapat syarat taklik talak Tergugat terhadap Penggugat harusdinyatakan telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa Majelis perlu. mengetengahkan Firman AllahSWT dalam surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut :we Y sgase IS agall Oo) agell 14 I,Artinya :Dantepatilan janjimu, sesungguhnya janji itu. kelak akandimintakan pertanggungjawabannya;Menimbang, bahwa di samping itu Majelis perlu mengetengahkanhujjah syar'iyyah
15 — 9
Penetapan Nomor 0342 /Pdt.P/2017/PA.LK.Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu juga mengemukakandalil/hujah syar'iyyah sebagaimana terdapat dalam Kitab IlanahalThalibinJuz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapatHakim yang berbunyi sebagai berikut:awSsS aidrv0 yl dl ro TIS dle!
50 — 8
Nomor 0494/Pdt.G/201 7/PA.Probmengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapayang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut,melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah rumah tangga telahpecah (retak) dan sulit dipertahankan, sebab mencari penyebab kesalahan itudapat berakibat buruk kepada kedua belah pihak dan anaknya di masa datang;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim dalil syar'iyyah
28 — 10
permohonan Pemohon a quo telah beralasan dantidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkantalak terhadap Termohon patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPemohon;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah