Ditemukan 3463 data
Urut Berdasarkan
Register : 18-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 987 B/PK/PJK/2017 Tanggal 24 Mei 2017 — PT. GARANSINDO AUTOMOBILE VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
34 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Importir melakukan perbaikan data PIB sesuairespons penolakan dan mengirimkan kembalidata PIB yang telah diperbaiki.Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor 987 B/PK/PJK/20177.3.
Register : 11-04-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 729 B/PK/PJK/2017 Tanggal 5 Juni 2017 — PT. GARASINDO AUTOMOBILE VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
33 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Importir melakukan perbaikan data PIBsesuai respons penolakan danmengirimkan kembali data PIB yang telahdiperbaiki.7.3. Dalam hal pengisian data PIB sebagaimanadimaksud pada butir 7.1. telah sesuai, SKPmeneruskan data PIB yang memerlukanpenelitian lebih lanjut terkait dengan ketentuanlarangan/pembatasan kepada Pejabat yangmenangani penelitian baranglarangan/pembatasan untuk dilakukanpenelitian.7.3.1.
Register : 18-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 961 B/PK/PJK/2017 Tanggal 24 Mei 2017 — PT. GARANSINDO AUTOMOBILE VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
31 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Importir melakukan perbaikan data PIB sesuairespons penolakan dan mengirimkan kembalidata PIB yang telah diperbaiki;Dalam hal pengisian data PIB sebagaimanadimaksud pada butir 7.1. telah sesuai, SKPmeneruskan data PIB yang memerlukan penelitianlebih lanjut terkait dengan ketentuanlarangan/pembatasan kepada Pejabat yangmenangani penelitian barang larangan/pembatasanuntuk dilakukan penelitian;7.3.1.Dalam hal hasil penelitian menunjukkanbarang impor tidak terkena ketentuanlarangan/pembatasan atau ketentuanlarangan
Register : 11-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 711 B/PK/PJK/2017 Tanggal 24 Mei 2017 — PT. GARASINDO AUTOMOBILE VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
33 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Importir melakukan perbaikan data PIB sesuairespons penolakan dan mengirimkan kembalidata PIB yang telah diperbaiki;Dalam hal pengisian data PIB sebagaimanadimaksud pada butir 7.1. telah sesuai, SKPmeneruskan data PIB yang memerlukan penelitianlebih lanjut terkait dengan ketentuan larangan/pembatasan kepada Pejabat yang menanganipenelitian barang larangan/pembatasan untukdilakukan penelitian;7.3.1.
Register : 11-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 742 B/PK/PJK/2017 Tanggal 24 Mei 2017 — PT. GARASINDO AUTOMOBILE VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
33 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Importir melakukan perbaikan data PIB sesuairespons penolakan dan mengirimkan kembalidata PIB yang telah diperbaiki;7.3. Dalam hal pengisian data PIB sebagaimana dimaksudpada butir 7.1. telah sesuai, SKP meneruskan dataPIB yang memerlukan penelitian lebih lanjut terkaitdengan ketentuan larangan/pembatasan kepadaPejabat yang menangani' penelitian baranglarangan/pembatasan untuk dilakukan penelitian;7.3.1.
Register : 11-04-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 744 B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 Juni 2017 — PT. GARASINDO AUTOMOBILE VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
27 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Importir melakukan perbaikan data PIB sesuairespons penolakan dan mengirimkan kembalidata PIB yang telah diperbaiki.Dalam hal pengisian data PIB sebagaimanadimaksud pada obutir 7.1. telah sesuai, SKPmeneruskan data PIB yang memerlukan penelitianlebih lanjut terkait dengan ketentuanHalaman 29 dari 43 halaman. Putusan Nomor 744/B/PK/PJK/2017larangan/pembatasan kepada Pejabat yangmenangani penelitian barang larangan/pembatasanuntuk dilakukan penelitian.7.3.1.
Register : 18-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 958 B/PK/PJK/2017 Tanggal 24 Mei 2017 — PT. GARANSINDO AUTOMOBILE VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Importir melakukan perbaikan data PIB sesuairespons penolakan dan mengirimkan kembalidata PIB yang telah diperbaiki;Dalam hal pengisian data PIB sebagaimanadimaksud pada butir 7.1. telah sesuai, SKPmeneruskan data PIB yang memerlukan penelitianlebih lanjut terkait dengan ketentuanlarangan/pembatasan kepada Pejabat yangmenangani penelitian barang larangan/pembatasanuntuk dilakukan penelitian;7.3.1.Dalam hal hasil penelitian menunjukkanbarang impor tidak terkena ketentuanlarangan/pembatasan atau ketentuanlarangan
Register : 08-05-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1053 B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 Juli 2017 — PT. GARANSINDO AUTOMOBILE VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
26 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Importir melakukan perbaikan data PIBsesuai respons penolakan danmengirimkan kembali data PIB yangtelah diperbaiki;7.3. Dalam hal pengisian data PIB sebagaimanadimaksud pada butir 7.1. telah sesuai, SKPmeneruskan data PIB yang memerlukanpenelitian lebih lanjut terkait dengan ketentuanHalaman 35 dari 51 Halaman. Putusan Nomor 1053/B/PK/PJK/2017larangan/pembatasan kepada Pejabat yangmenangani penelitian barang larangan/pembatasan untuk dilakukan penelitian;7.3.1.
Register : 15-10-2012 — Putus : 10-04-2013 — Upload : 13-09-2013
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 50-K/PMT-II/AD/X/2012 Tanggal 10 April 2013 — BAMBANG HERMANTO BRIGJEN TNI
121 — 62
121 — 62
hubungankeluarga tetapi sebatas atasan dan bawahan.2, Bahwa pada tanggal 15 Maret 2012 Saksi tiba di kantor sekitar pukul 05.30 Wib dandiperintahkan oleh Terdakwa untuk mengecek dan menyampaikan koreksi dari Terdakwakepada Saksi1 mengenai data pemakaman dan Dana Watzah TNI/POLRI tahun 2011 yangbelum diambil oleh ahli waris kemudian Saksi menemui Saksi1 dan menyampaikan agarlaporan rekapitulasi atas perintah Terdakwa diperbaiki karena ada laporan yang tidak sesuaidengan keadaan dan Terdakwa menunggu perbaikan
data tersebut sebelum apel pagi.2 Bahwa perintah Terdakwa kepada Saksi!
Putus : 20-09-2012 — Upload : 07-11-2013
Putusan PN MAKASSAR Nomor 98/Pdt.G/2012/PN.Makassar Tanggal 20 September 2012 — - ANDI RATNA INDRA, dkk.
Vs.
HERLIN WIDJAYA, dkk
101 — 9
101 — 9
; surat bukti fotocopy darifotocopy lalu surat bukti diberi tanda P.6 ; Gambar / Peta tentang letak dan batasbatas ex tanah No. 65 C.I menjadiPersil No.1 DIV Kohir No.307 C.I ; surat bukti fotocopy dari fotocopy lalusurat bukti diberi tanda P.7 ; Buku Rincikan Pajak Bumi dan Bangunan dari Departemen Keuangan RI dariKantor Wilayah XII Ditjen Pajak Kantor Pelayanan Pajak Bumi danBangunan Ujung Pandang ; surat bukti setelah dicocokkan sesuai denganaslinya lalu surat bukti diberi tanda P.8 4Laporan perbaikan
data dari Kepala Seksi Pendataan dan Penelitian tanggal23 Pebruari 1994 ; surat bukti fotocopy dari fotocopy lalu surat bukti diberitanda P.9 ; =o oon nnn nnn nnn nn nnnSurat Ukur Nomor : 22 / 1981 tanggal 9 Juni 1981 ; surat bukti fotocopy darifotocopy yang telah dilegalisir oleh Badan Pertanahan Nasional ; lalu suratbukti diberi tanda P.10 ; Surat dari Kantor Dinas Luar Tkt.I Ujung Pandang tanggal 15 Januari 1981 ;surat bukti fotocopy dari fotocopy yang telah dilegalisir oleh BadanPertanahan Nasional
Putus : 20-07-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1082/B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 Juli 2017 — PT GARASINDO AUTOMOBILE vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
37 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Importir melakukan perbaikan data PIBsesuai respons penolakan danmengirimkan kembali data PIB yang telahdiperbaiki;7.3.
Putus : 05-06-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 955/B/PK/PJK/2017 Tanggal 5 Juni 2017 — PT GARANSINDO AUTOMOBILE vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
22 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Importir melakukan perbaikan data PIBsesuai respons penolakan dan mengirimkankembali data PIB yang telah diperbaiki:Dalam hal pengisian data PIB sebagaimanadimaksud pada butir 7.1. telah sesuai, SKPmeneruskan data PIB yang memerlukan penelitianlebih lanjut terkait dengan ketentuan larangan/pembatasan kepada Pejabat yang menanganipenelitian barang larangan/pembatasan untukdilakukan penelitian;7.3.1.Dalam hal hasil penelitian menunjukkanbarang impor tidak terkena ketentuanlarangan/pembatasan atau ketentuanlarangan
Putus : 14-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 718/B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 Juni 2017 — PT GARANSINDO AUTOMOBILE vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
21 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Importir melakukan perbaikan data PIB sesuairespons penolakan dan mengirimkan kembalidata PIB yang telah diperbaiki.7.3.Dalam hal pengisian data PIB sebagaimanadimaksud pada butir 7.1. telah sesuai, SKPmeneruskan data PIB yang memerlukan penelitianlebih lanjut terkait dengan ketentuanlarangan/pembatasan kepada Pejabat yangmenangani penelitian barang larangan/pembatasanuntuk dilakukan penelitian.7.3.1.Dalam hal hasil penelitian =menunjukkanbarang impor tidak terkena ketentuanlarangan/pembatasan atau
Register : 20-03-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 PK/TUN/2017 Tanggal 21 Nopember 2017 — EVI FIRMANSYAH VS I. GUBERNUR BANK INDONESIA., II. KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN;
79 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
memiliki grace period, yang bukan diawalkredit, kredit yang memiliki capital prepayment dan kredit yangpencairannya lebih dari 1 (Satu) kali pada bulan yang sama;Bahwa begitu pula ICTD bersama dengan divisidivisi yang lain telahmenindak lanjuti temuan Bank Indonesia tersebut dengan melakukan halhal sebagai berikut:1.CWD dengan HCLD telah melakukan penyempurnaan terhadap seluruhketentuan kredit yang terdampak PSAK 50/55 dan penyesuaian atasketentuan yang saling bertentangan;HCLD telah melakukan perbaikan
data terkait proses individualassessment dan menyusun SE terkait proses individual impairment;Halaman 16 dari 38 halaman.
Register : 11-04-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 725 B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 Juni 2017 — PT. GARASINDO AUTOMOBILE VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
37 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Importir melakukan perbaikan data PIB sesuairespons penolakan dan mengirimkan kembalidata PIB yang telah diperbaiki.Dalam hal pengisian data PIB sebagaimanadimaksud pada butir 7.1. telah sesuai, SKPmeneruskan data PIB yang memerlukan penelitianlebih lanjut terkait dengan ketentuanlarangan/pembatasan kepada Pejabat yangmenangani penelitian barang larangan/pembatasanuntuk dilakukan penelitian.7.3.1.
Register : 08-05-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1051 B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 Juli 2017 — PT. GARANSINDO AUTOMOBILE VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
27 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Importir melakukan perbaikan data PIBsesual respons penolakan danmengirimkan kembali data PIB yang telahdiperbaiki;Dalam hal pengisian data PIB sebagaimanadimaksud pada butir 7.1. telah sesuai, SKPmeneruskan data PIB yang memerlukan penelitianlebih lanjut terkait dengan ketentuan larangan/pembatasan kepada Pejabat yang menanganipenelitian barang larangan/ pembatasan untukdilakukan penelitian;7.3.1.
Putus : 19-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1100 B/PK/PJK/2017 Tanggal 19 Juni 2017 — PT. GARANSINDO AUTOMOBILE VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
28 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Importir melakukan perbaikan data PIBsesual respons penolakan danmengirimkan kembali data PIB yang telahdiperbaiki.Dalam hal pengisian data PIB sebagaimanadimaksud pada butir 7.1. telah sesuai, SKPmeneruskan data PIB yang memerlukanpenelitian lebih lanjut terkait dengan ketentuanlarangan/pembatasan kepada Peyjabat yangmenangani penelitian barang larangan/pembatasan untuk dilakukan penelitian.7.3.1.
Putus : 05-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1003/B/PK/PJK/2017 Tanggal 5 Juni 2017 — PT GARANSINDO AUTOMOBILE vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
31 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Importir melakukan perbaikan data PIB sesuairespons penolakan dan mengirimkan kembalidata PIB yang telah diperbaiki;7.3.Dalam hal pengisian data PIB sebagaimanadimaksud pada butir 7.1. telah sesuai, SKPmeneruskan data PIB yang memerlukan penelitianlebih lanjut terkait dengan ketentuanlarangan/pembatasan kepada Pejabat yangmenangani penelitian barang larangan/pembatasanuntuk dilakukan penelitian;7.3.1.Dalam hal hasil penelitian menunjukkanbarang impor tidak terkena ketentuanHalaman 31 dari 45 halaman
Putus : 19-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1099 B/PK/PJK/2017 Tanggal 19 Juni 2017 — PT. GARANSINDO AUTOMOBILE VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
31 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Importir melakukan perbaikan data PIBsesual respons penolakan danmengirimkan kembali data PIB yang telahdiperbaiki.Dalam hal pengisian data PIB sebagaimanadimaksud pada butir 7.1. telah sesuai, SKPmeneruskan data PIB yang memerlukanpenelitian lebih lanjut terkait dengan ketentuanlarangan/pembatasan kepada Pejabat yangmenangani penelitian = barang larangan/pembatasan untuk dilakukan penelitian.7.3.1.
Putus : 14-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 719/B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 Juni 2017 — PT GARANSINDO AUTOMOBILE vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Importir melakukan perbaikan data PIB sesuairespons penolakan dan mengirimkan kembalidata PIB yang telah diperbaiki.7.3.Dalam hal pengisian data PIB sebagaimanadimaksud pada butir 7.1. telah sesuai, SKPmeneruskan data PIB yang memerlukan penelitianlebih lanjut terkait dengan ketentuanlarangan/jpembatasan kepada Pejabat yangmenangani penelitian barang larangan/pembatasanuntuk dilakukan penelitian.7.3.1.Dalam hal hasil penelitian =menunjukkanbarang impor tidak terkena ketentuanlarangan/pembatasan atau