sangat berhubungan eratdengan pokok gugatannya yang telah mendalilkan bahwa paratergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yangdiatur dalam pasal 1365 KUH Perdata , sehubungan dengan masalahpemanggilan Penggugat yang beralamat di Seoul ( Republik Korea)selaku pemegang saham mayoritas yaitu sebesar 50% pada PT BaliBias Putih ( Tergugat IV) yang dilakukan oleh tergugat yang menjabatsebagai Direktur Utama PT Bali Bias Putih dalam rangka pelaksanaanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

) tanggal 25 Juli2011 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB) keduatanggal 5 Agustus 2011 padahal dalil pokok gugatannya sendiri belumdibuktikan di persidangan yang menganggap bahwa pemanggilantersebut tidak sah tanpa alat bukti autentik untuk mendukung tuntutanprofisinya tersebut, hal ini sudah jelas tidak memenuhi persyaratanyang di tentukan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No 3tahun 2000 tentang uitvoerbaar byvoorraad dan tuntutanprovisionil ; Berdasarkan pertimbangan tersebut

) pertama tanggal 25 Juli 2011dan rapat umum pemegang saham luar biasa ( RUPSLB) kedua tanggal5 Agustus 2012 sah menurut hukum.

tidaknya pemanggilan pemegang saham ituberpegang pada pasal 82 ayat 2 UndangUndang No: 40 Tahun 2007tentang Perseroan terbatas yang secara inperaktif meyebutkanPemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau denganiklan surat kabar ; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat 2 UndangUndangNo 40 Tahun 2007 menurut Pengadilan Tinggi Pertimbangan MajelisHakim Tingkat Pertama itu sudah benar yang menyatakan pemanggilanitu sah menurut Hukum karena panggilan rapat umum pemegangsaham luar biasa ( RUPSLB

) pertama tanggal 25 Juli 2011 maupunpanggilan rapat umum pemegang saham luar biasa ( RUPSLB) keduatanggal 5 Agustus 2011 keduaduanya telah menggunakan sarana iklandalam surat kabar bersekala nasional yaitu haria terbit tanggal 9 Juli2011 dan tanggal 28 Juli 2011, oleh karena itu menurut Hukum tidakada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat/para Terbanding ; Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembandingtidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya maka PengadilanTinggi

Mawar TaxiKalimantan.Menyatakan tindakan para Tergugat yang telah memecat/memberhentikanPenggugat dari Jabatan dan kedudukan selaku Direktur tersebut melaluiRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 7September 2002 adalah sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dengan segala akibat hukumnya.Menyatakan batal dan tidak memiliki ketentuan hukum Notulen Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 7 September 2002No. 081/RUPSLB/MTK/IX/2002 maupun Akta pernyataan

Mawar TaxiKalimantan.Menyatakan tindakan para Tergugat yang telah memecat/memberhentikanPenggugat dari jabatan dan kedudukan selaku Direktur tersebut melalui RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 7 September 2002adalah sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dengansegala akibat hukumnya .Menyatakan batal dan tidak memiliki ketentuan hukum Notulen Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 7 September 2002 No.081/RUPSLB/MTK/IX/2002 maupun Akta pernyataan

Mawar Taxi Kalimantantentang pemberitahuan Abdul Rahim Muhammad yang dilegalisir PaniteraPengadilan Negeri Balikpapan ;1(satu) bundel foto kopi salinan putusan MARI yang dilegalisir Nomor : 975K/Pdt/2007 tertanggal 11 September 2008 ;Surat Keputusan Pemberhentian (SMT) No. 72 tanggal 14 September2002 ;1(satu) buah Akte Pernyataan Keputusan RUPSLB No: 081/RUPSLB/MTK/IX/2002 tanggal 7 September 2002 ;Surat Penunjukan Gesta Padang, SH dan Henny A.

Rasyid Umar, SH Notaris PPAT di Balikpapan adalahsah dan berharga ;e Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas 500 lembar sahambemilai nominal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada PT.Mawar Taxi Kalimantan ;e Menyatakan tindakan para Tergugat yang telah memecat /memberhentikan Penggugat dari Jabatan dan kedudukannya selakuDirektur tersebut melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) tanggal 7 September 2002 adalah sebagai perbuatanmelawan hukum ( onrechtmatige daad ) dengan

Amin Kadir yang telah memecat memperhentikan korban dari Jabatandan kedudukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dengan segala akibat hukumnya.Bahwa temyata dalam putusan Kasasi saksi korban (Abdul RahimMuhammad), jelas perbuatan para Tergugat, termasuk Terdakwa Hj.Rosita AK Binti Amin Kadir yang telah memecat / memberhentikan korbandari Jabatan dan kedudukannya selaku Direktur tersebut melalui RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 7 September2002 adalah

Delta Bentala Perintissebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPSLB PT. Delta BentalaPerintis Nomor 01/1 April 2010;2.

,Notaris di Bandung (Akta RUPSLB PT.

Bahwa dengan adanya Novum berupa Salinan Putusan MPPN Nomor04/B/Mj.PPN/V/2013 (Bukti PK1) dan Putusan MPW Jabar Nomor 06/Pts/MPWN/Prov/Jabar/X/2012 (Bukti PK2) tersebut, membuktikanadanya pelanggaran UndangUndang Jabatan Notaris dalam pembuatanAkta RUPSLB PT. Delta Bentala Perintis Nomor 01/1 April 2010 (BuktiP1), dan oleh karenanya syarat perbuatan hukum (formalitas causa)pada Akta RUPSLB PT.

Bahwa dengan terbukti tidak sahnya pembuatan Akta RUPSLB PT.DeltaBentala Perintis Nomor 01/1 April 2010, membawa konsekuensi hukumbahwa terhadap perbuatan hukum sebagaimana yang dituangkan dalamaktaakta yang ada setelah Akta RUPSLB PT. Delta Bentala PerintisNomor 01/1 April 2010 dan diajukan sebagai bukti di persidangan olehTermohon Peninjauan Kembali, yaitu:a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

01/1 April 2010 cacat hukum dan olehkarena Termohon Peninjauan Kembali juga terbukti tidak memilikikapasitas dan kewenangan dalam pembuatan Akta RUPSLB PT.

Karena Tergugat kepemilikan sahamnya di PT.MOLDPIA belum jelas sehingga Tergugat tidak mempunyai kapasitas untukmengajukan permohonan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) kepada Pengadilan Negeri Bekasi dan jelas hak suaranya tidak sah(tidak mempunyai kapasitas memberikan hak suara);Bahwa oleh karena itu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) yang diadakan di Hotel Horizon yang risalahnya dibuat di NotarisRUSMAN, SH (turut Tergugat Il) Notaris Kota Bekasi cacat hukum dan atautidak sah

No.1542 K/Pdt/2008(RUPSLB) PT. MOLDPIA tanggal 9 Juni 2006 yang dilaksanakan diBusiness Center Room, Hotel Horlson, berdasarkan Penetapan PengadilanNegeri Bekasi Nomor : 52/Pdt.P/2006/ PN.Bks, tertanggal 17 Mei 2000Bekasi sesuai Berita Acara RUPSLB PT. MOLDPIA Nomor 13 tanggal 9 Juni2006 yang dibuat dihadapan Rusman, SH, Notaris di Bekasi, jelas merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam :a. Pasal 18 ayat 2 Anggaran Dasar PT.

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang masihberada di areal pabrik Tergugat Il walaupun sudah diberhentikan secara saholeh RUPSLB PT.

Bahwa tidak benar dan berlebihan sekali pertimbangan hukumMajelis Hakim Tinggi Bandung pada halaman 12 alinea terakhiryang menegaskan bahwa pelaksanaan RUPSLB 9 Juni 2006bertentangan dan tidak sesuai dengan Pasal 73 ayat 4 UU Nomor1 Tahun 1995.Sebab Pemohon Kasasi Ill telah 2 (dua) kali menyampaikanpermintaan RUPSLB PT. MOLDPIA kepada Termohon Kasasitetapi tidak ada tanggapan apapun dari Termohon Kasasi.

Haltersebut dimulai dari permintaan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Pertama yang disampaikan kepadaTermohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada tanggal 20Februari 2006 dengan agenda Pergantian Direksi Perseroan danpermintaan RUPSLB Kedua, yang telah disampaikan olehPemohon Kasasi Ill (dahulu Tergugat Ill/Terbanding Ill) kepadaTermohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sesuai suratnya padatanggal 2 Maret 2006 dengan Agenda Laporan Keuangan tahun2005.

Ratatexpada tanggal 25 September 2004 di Jakarta (selanjutnya disebut sebagai"RUPSLB"), hal ini dibuktikan dengan adanya Akta Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT.

samping itu Tergugat telah melampaui kekuasaan yangdiberikan oleh Tergugat Il dengan menggugat Penggugat di Pengadilan (videPasal 1801 KUH Perdata), pada hal berdasarkan Pasal 1802 KUH Perdata telahdinyatakan secara tegas bahwa si kuasa diwajibkan memberikan laporantentang apa yang telah diperbuatnya dan memberikan perhitungan kepada sipemberi kuasa tentang segala apa yang telah diterimanya dan dalam hal iniseharusnya Tergugat memberikan laporan tentang apa yang telahdiperbuatnya sehubungan dengan RUPSLB

tersebut kepada Tergugat Il, agarTergugat Il mengetahui tentang pelaksanaan dan hasil dari RUPSLB tersebut,sehingga Tergugat Il dapat mengambil tindakan secepatnya ataupun memintakonfirmasi dari Direksi PT.

telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedang di lainpihak Penggugat mengatakan bahwa Tergugat merupakan kuasa yang sahdan berwenang untuk mengikuti RUPSLB atas nama Tergugat II;Bahwa juga gugatan Penggugat kabur karena mencampur adukkanantara gugatan ganti rugi ex pasal 1365 BW dan ex pasal 1372 BW, dimanaganti rugi ex pasal 1372 BW (penghinaan) tidak dapat dicampur adukkandengan gugatan ganti rugi ex pasal 13865 BW (perbuatan melawan hukum)karena pasal 1372 BW merupakan lex specialis terhadap

Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya juga telah melanggar Pasal 1282 (1)BW, karena Pemohon Kasasi di dalam RUPSLB PT. Ratatex untuk danatas nama Pemohon Kasasi Il hanyalah sebagai kuasa dan sama sekalitidak pernah dalam RUPSLB tersebutsecara pribadi mengikatkan diri untukperbuatanperbuatan Termohon Kasasi Il;. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya telah melanggar Pasal 1806 BW.

Bahwa seharusnva yang tepatmelakukan gugatan dan meminta bahwa RUPSLB tersebut ilegal dan tidaksah adalah para pemegang saham.

SHOFWAN SUMBAHAN,SE dalam jabatannyaselaku Direktur perseroan;Yang kemudian dituangkan dalam suatu Akta Notaris Nomor 06 yang dibuatdihadapan Notaris ISRIN NAWAWI, berdasarkan RUPSLB dan ataspermintaan dari Pemegang Saham atau dari Komisaris sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 79 (2) huruf adan b UU PT. Nomor 40 Tahun 2007Jo berdasarkan RUPSLB Pasal 19 Akta No : 06 yang dibuat dihadapanNotaris SYAHIRUL ALIM, SH. MH.

Shofwan Sumbahan, S.E., dalam jabatannya selakuDirektur perseroan;Yang kemudian dituangkan dalam suatu Akta Notaris Nomor 06 yangdibuat dihadapan Notaris ISRIN NAWAW1, berdasarkan RUPSLB dan ataspermintaan dari Pemegang Saham atau dari Komisaris sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 79 (2) huruf adan b UU PT. Nomor 40 Tahun 2007Jo berdasarkan RUPSLB Pasal 19 Akta No : 06 yang dibuat dihadapanNotaris SYAHIRUL ALIM, SH. MH.

Dengan demikian, undangan tersebut menjadi tidaksah dan dianggap tidak pernah ada;Bahwa RUPSLB tanggal 07 Desember 2011 yang diadakan oleh TermohonKasasi I, II dan Ill adalah RUPSLB yang illegal (tidak sah) sehingga bataldemi hukum dan harus dianggap tidak pernah ada karena halhal sebagaiberikut:Hal. 22 dari 25 Hal.

Kolingkas yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.Kolingkas yaitu Termohon Kasasi II/ Terbanding II/ Tergugat Il untukmeminta diadakan RUPSLB tentang pembubaran dan pemberhentiankepengurusan PT. Kolingkas sebagaimana Akta Nomor 80 (T.13) dansurat dari Termohon Kasasi Il/Terbanding II/Tergugat II tertanggal 0Desember 2011 yang ditujukan kepada Komisaris PT. Kolingkas untukmeminta diadakan RUPSLB.

RSHdJ),beralamat di Jalan Raya Pondok Gede, JakartaTimur, suatu) badan hukum Indonesia,didirikan berdasarkan Anggaran Dasar AktaNomor : 71, tanggal 17 September 2004,terakhir dirubah berdasarkan Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. RSHJ Akta Nomor : 09 tanggal 29 Maret2008, dalam hal ini diwakili oleh dr.SUPRIJANTO RIJADI, MPA, PhD, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Direktur Utama PerseroanTerbatas PT.

Dengan Keputusan Tergugat maka Tergugat telah secarasepihak mengesampingkan Berita Acara RUPSLB PenggugatNo. 09 tanggal 22 Maret 2008 yang dilaksanakan sesuaiketentuan UU yaitu Anggaran Dasar Akta PendirianPenggugat ;.

Berdasarkan Risalah/Notulen RUPSLB Penggugat yangdiadakan oleh Pemda DKI Jakarta pada hari yang sama,sabtu, tanggal 22 Maret 2008 di Hotel Gran Melia, Jl.HR. Rasuna Said Jakarta Selatan, RUPSLB ini didasarkanpada Penetapan PN. Jakarta Timur No.03/Pdt.P/RUPS/2007/ PN.Jkt.Tim tanggal 3 Maret 2008atas permohonan dari Pemda DKkKI Jakarta ;Bahwa Penetapan PN.

Reg93/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst ; Hasil RUPSLB oleh Pemda DKI Jakarta yaitu) mengangkat20 Direktur Utama : dr. Salimar Salim, MaRS; Komisaris : R.S.

Moeseno :Bahwa RUPSLB oleh Pemda DKI Jakarta adalah merupakanNotulen sehingga pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2008tidak mungkin didaftarkan pada Tergugat karena harusdibuatkan terlebih dahulu) Akta Pernyataan KeputusanRapat oleh Notaris dalam hal ini Rumonda Kesuma Lubis,SH; Bahwa Pemda DKI Jakarta tidak sepenuhnya melaksanakanPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta TimurNo.03/Pdt.P/RUPS/2008/PN.Jkt.Tim. tanggal 3 Maret 2008khususnya diktum angka 2 huruf f yang berbunyi : Ketua Rapat adalah Komisaris

Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 29 tanggal 25 Agustus 2006, yangdibuat di hadapan Nyonya Augustin Beatrice Suyanto, S.H. Notaris diJakarta, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAMR.I. Nomor W7HT.01.042144 tanggal 22 Februari 2007 dan telahHalaman 12 dari 32 hal. Put. Nomor 3261 K/Pdt/2018diumumkan dalam Berita Negara Nomor 52 tanggal 29 Juni 2007 danTambahan BN Nomor 691;e.

Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 29 tanggal 25 Agustus 2006, yangdibuat di hadapan Nyonya Augustin Beatrice Suyanto, S.H. Notaris diJakarta, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAMR.I. Nomor W7HT.01.042144 tanggal 22 Februari 2007 dan telahdiumumkan dalam Berita Negara Nomor 52 tanggal 29 Juni 2007 danTambahan BN Nomor 691;e. Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 25 tanggal 10 Juli 2008, yangdibuat di hadapan Nyonya Augustin Beatrice Suyanto, S.H.

Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 29 tanggal 25 Agustus 2006, yangdibuat di hadapan Nyonya Augustin Beatrice Suyanto, S.H. Notaris diJakarta, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAMR.I. Nomor W7HT.01.042144, tanggal 22 Februari 2007 dan telahdiumumkan dalam Berita Negara Nomor 52 tanggal 29 Juni 2007 danTambahan BN Nomor 691;. Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 25 tanggal 10 Juli 2008, yangHalaman 24 dari 32 hal. Put.

Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 50 tanggal 20 Desember 2013, yangdibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H. Notaris di Jakarta;6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secaratanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;7.

Nomor 3261 K/Pdt/2018segala akibat hukumnya;Menyatakan tidak sah RUPSLB PT lIdola Tunggal/Termohon Kasasi tanggal 10 Juli 2008 dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan batal dan tidak mengikat Akta Nomor 25 tanggal 10 Juli 2008yang dibuat dihadapan Notaris Augustin Beatrice Suyanto, S.H.

Hasil RUPSLB merupakan hasil kKesepakatan bersama yangberlaku sebagai undangundang bagi Para Penggugat dan Tergugatsebagaimana bunyi Pasal 1338 KUHPerdata;Halaman 12 dari 44 hal. Put.

harus dilakukan juga melalui RUPS,Karena inti dari RUPSLB adalah pengalihnan saham yang diikuti denganperubahan pengendali perseroan, dalam hal ini Para Penggugat yangsemula sebagai pengurus karena mengundurkan/diberhentikan denganhormat tidak menjadi pengurus dan Tergugat dan Chardin Trinandadiangkat sebagai pengurus (direktur dan komisaris):Halaman 35 dari 44 hal.

Tergugat harus tetap dilaksanakan, sedangkan syarat pembayaranyang dituangkan dalam RUPSLB adalah bersifat tambahan/acesoir sajayang mengikuti perjanjian pokoknya yaitu jual beli saham;Halaman 36 dari 44 hal.

Bahwa lebih lanjut pertimbangan Judex Facti pengadilan tingkat bandingyang menyatakan ...... sedangkan syarat pembayaran yang dituangkandalam RUPSLB adalah bersifat tambahan/accesoir saja yang mengikutiperjanjian pokoknya yaitu jual belli saham" merupakan pertimbanganhukum yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti Pengadilan TingkatBanding tidak satupun memberikan pertimbangan sehubungan denganklausul batalnya jual beli saham apabila Pemohon Kasasi tidak mampuatau tidak dapat melakukan pembayaran jual beli saham pada tanggalyang telah disepakati dan ditentukan oleh para pihak (Pemohon Kasasidan Para Termohon Kasasi) sebagaimana Berita Acara RUPSLB tanggal7 September 2012.

(asli);
16. Management Letter untuk Tahun yang berakhirpadatanggal 31 Desember 2007 PT Anindya Mitra Internasional (asli);
17. 1 (satu) bendel kertas kerja ;
18. Evaluasi Kinerja Tahun 2007, Strategi & Kebijakan Perusahaan Tahun 2008 ;
19. Asli Surat Nomor : 011/A/2008 tanggal 24 Maret 2008 Perihal Keputusan RUPSLB ;
20. Asli Surat Nomor : 043/A/08 tanggal 9 Juli 2008 Perihal : Pemberitahuan Keputusan RUPS

Anindya Mitra Internasional No : 4 Tanggal 9 Mei 2007;
44. Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya Mitra Internasional No. : 9 Tanggal 29 Desember 2005;
45. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 7 Tanggal 26 Desember 2005;
46. Foto copy Akta Berita Acara PT.

Anindya Mitra Internasional No : 3 Tanggal 9 Mei 2007;
47. Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya Mitra International No. 9 Tanggal 18 Maret 2008;
48. Foto copy Surat Direktur Utama PT. Anindya Mitra Internasional kepada Komisaris Utama PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 021/B/06. Tanggal 3 April 2006. Perihal : Permohonan Perubahan Anggaran dan Alokasi Dana Tambahan Modal untuk Pembangunan Sagan Resto.

Laporan Kinerja dan Usulan Kebijakan Perusahaan;
89. Foto copy surat Nomor : 001/B/08 tanggal 2 Januari 2008 Perihal Permohonan Audensi tentang Penjelasan Evaluasi Kinerja PT AMI;
90. Foto copy surat Nomor : 002/B/2008 tanggal 3 Januari 2008 Perihal : Rekomendasi Penunjukkan Akuntan Publik;
91. Foto copy surat Nomor : 010/B/08 tanggal 28 Januari 2008 perihal : Permohonan Penyelenggaraaan RUPSLB PT Anindya Mitra Internasional.

92. Foto copy surat Nomor : 003/A/2008 tanggal 29 Februari 2008 perihal : Undangan RUPSLB. ;
93. Foto copy surat Nomor : 008/A/08 tanggal 4 Maret 2008 Perihal : Materi RUPSLB;
94. Foto copy Laporan Perkembangan Usaha Perusahaan PT Anindya Mitra Internasional sampai dengan tahun 2007.

Berdasarkan RUPSLB tersebut, disepakati bahwaprogramprogram rincian = penggunaan dana penyertaan modalsebagaimana ditetapbkan dalam Keputusan Gubernur DIY No Kep197/KEP/2005 tanggal 20 Desember 2005 harus dilaksanakan danselanjutnya dimasukkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan(RKAP) PT AMIsehingga programprogram tersebut menjadi program yangwajib dan harus dilaksanakan Perusahaan pada Tahun Anggaran 2006.Halini Sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT

Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya MitraInternasional No. : 9 Tanggal 29 Desember 2005;45. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Anindya MitraInternasional Nomor : 7 Tanggal 26 Desember 2005;46. Foto copy Akta Berita Acara PT. Anindya Mitra Internasional No : 3Tanggal 9 Mei 2007;47. Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya MitraInternational No. 9 Tanggal 18 Maret 2008;48. Foto copy Surat Direktur Utama PT. Anindya Mitra Internasionalkepada Komisaris Utama PT.

Foto copy surat Nomor : 010/B/08 tanggal 28 Januari 2008perihal : Permohonan Penyelenggaraaan RUPSLB PT Anindya MitraInternasional.92. Foto copy surat Nomor : 003/A/2008 tanggal 29 Februari 2008perihal : Undangan RUPSLB. ;93. Foto copy surat Nomor : 008/A/08 tanggal 4 Maret 2008 Perihal :Materi RUPSLB;Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2016/PT YYK.94. Foto copy Laporan Perkembangan Usaha Perusahaan PT AnindyaMitra Internasional Sampai dengan tahun 2007.;95.

Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya MitraInternasional No. : 9 Tanggal 29 Desember 2005;45. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. AnindyaMitra Internasional Nomor : 7 Tanggal 26 Desember 2005;46. Foto copy Akta Berita Acara PT. Anindya MitraInternasional No : 3 Tanggal 9 Mei 2007;47. Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya MitraInternational No. 9 Tanggal 18 Maret 2008;48. Foto copy Surat Direktur Utama PT. Anindya MitraInternasional kepada Komisaris Utama PT.

Foto copy surat Nomor : 010/B/08 tanggal 28 Januari 2008perihal : Permohonan Penyelenggaraaan RUPSLB PT AnindyaMitra Internasional.92. Foto copy surat Nomor : 003/A/2008 tanggal 29 Februari2008 perihal : Undangan RUPSLB. ;93. Foto copy surat Nomor : 008/A/08 tanggal 4 Maret 2008Perihal : Materi RUPSLB;94. Foto copy Laporan Perkembangan Usaha Perusahaan PTAnindya Mitra Internasional sampai dengan tahun 2007.;95.

Menetapkan kuorum kehadiran untuk diselenggarakannya RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Citra Sari Makmuradalah lebih dari % dari seluruh jumlah saham;Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1042/Padt.P/2018/PN JKT.SEL4. Menetapkan kuorum pengambilan keputusan dalam Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Citra Sari Makmur dapatdiambil dan sah mengikat berdasarkan suara setuju lebih dari % darijumlah selurunh saham yang hadir dengan hak suara yang sah untukseluruh agenda Rapat;5, Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) dengan kuorum kehadiran dan korum pengambilankeputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangkawaktu paling lambar 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini, denganjangka waktu pemanggilan 14 (empat belas) hari sebelum Rapat UmumPemegang

Saham Luar Biasa (RUPSLB), tidak termasuk haripemanggilan;6.

Menunjuk Pemohon sebagai ketua rapat dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPSLB) tersebut;t Menyatakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT. Citra Sari Makmur yang diselenggarakan dengankuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan berdasarkanpenetapan ini adalah sah dan mengikat;8. Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris PT.

Citra SariMakmur untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) dengan membawa serta memberikan dokumendokumen PT.Citra Sari Makmur yang terkait kepada Pemegang Saham;9. Memerintahkan biaya yang timbul dalam Permohonan inidibebankan kepada Termohon;10.

Metro Mini untuk melaksanakan RUPSLB masingmaingtertanggal 12 November 2010. (Copy terampir);Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas para Pemohon = mohonkepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan penetapan sebagaiberikut:1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2. Memberikan IZINPENETAPAN Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa(RUPSLB) untuk dapat terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham PT.Metro Mini yang sesuai dengan aturan perundangundang yang berlaku;3.

Menyatakan RUPSLB PT. Metro Mini yang diselenggarakan oleh paraanggota pemegang sham dengan berdasarkan kuorum kehadiran dankuorum keputusan berdasarkan penetapan ini adalah sah dang mengikat;4. Menetapkan Agenda RUPSLB PT.Metro Mini sebagai berikut: Penyesuaian Anggaran Dasar PT. Metro Mini berdasarkan UU PerseroanTerbatas No. 40 tahun 2007;5. Perubahan atau pemilinan susunan pengurus perseroan;6.

Biayabiaya yang timbul atas terselenggaranya RUPSLB PT. Metro Minimenjadi tanggungan perusahaan PT. Metro Mini;Apabila Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendpat lain , mohonpenetapan yang seadiladilnya;Hal. 7 dari 18 hal. Put.

Bahwa para Pemohon juga tidak memiliki kapasitas untuk memohonpenetapan Izin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Bahwa judex factie tidak pernah mempertimbangkan sangkalan danpenolakan Pemohon Kasasi mengenai bukti surat P.6 dan P.7, padahalsudah sangat jelas Pemohon Kasasi menguraikan bahwa PemohonKasasi belum pernah menerima surat permintaan RUPSLB dariTermohon Kasasi.1.3.

,MLHL, DPI : AHU2 AH.01.01.2014 dan Nomor : AHU3AH.01.01.2014 tertanggal 6 Maret 2014, yang intinyamembatalkan Keputusan Tergugat Nomor : W1300167 HT.01.04TH.2006 tertanggal 22 Nopember 2006 dan KeputusanNomor: W138HT.01.10.53 tertanggal 15 Desember 2006 tentangkeputusan RUPSLB sesuai Akta Nomor : 17 tanggal 6 OktoberDalam Objek Sengketa, Tergugat memberikan penjelasan bahwadasar penerbitan Keputusan Nomor : AHU2 AH.01.01. 2014 danNomor : AHU3 AH.01.01.2014 tertanggal 6 Maret 2014 adalahPutusan Mahkamah

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untukmembatalkan keputusan tersebut ;Tidak terdapat adanya cacat substansi materi atas KeputusanNomor : W1300167 HT.01.04TH.2006 tanggal 22 Nopember2006 dan Nomor : W13HT.01.10.53 tanggal 15 Desember 2006,yang dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk menerbitkanKeputusan Nomor : AHU2 AH.01.01.2014 dan Nomor : AHU3AH.01.01.2014, tertanggal 6 Maret 2014 hanya atas dasarPutusan Nomor : 340 K/Pdt/2013 tanggal 2 Juli 2013 yangmenyatakan tidak sah keputusan RUPSLB

sesuai Akta Nomor :17 tanggal 6 Oktober 2006, karena terdapat putusan lain yaituPutusan Nomor : 741 PK/Pdt/2009 dan Nomor : 742 PK/Pdt/2009, tanggal 25 Januari 2011 yang juga tercantum dalamPutusan Nomor : 340 K/Pdt/2013 tanggal 2 Juli 2013 yangmenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ataskeputusan RUPSLB sesuai Akta Nomor : 17 tanggal 6 OktoberBerdasarkan hal tersebut diatas, maka unsur secara substansimateri atas suatu keputusan atau produk hukum perseroan telahdinyatakan tidak sah

Tidak terdapat adanya cacat substansi materi yang dapat dijadikandasar dan alasan bagi Tergugat untuk membatalkan KeputusanNomor : W1300167 HT.01.04TH.2006 tanggal 22 Nopember 2006dan Nomor : W13HT.01.10.53 tanggal 15 Desember 2006 tentangpersetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkankeputusan RUPSLB sesuai Akta Nomor : 17 tanggal 6 Oktober2006 dengan menerbitkan Keputusan Nomor : AHU2 AH.01.01.2014 dan Nomor : AHU3 AH.01.01.2014, tertanggal 6 Maret2014, karena keputusan RUPSLB sesuai

Tahun 2013 Tanggal 17Mei 2013; Demikian juga Putusan Nomor : 340 K/Pdt/2013 tanggal2 Juli 2013 hanya menyatakan tidak sah keputusan RUPSLBsesuai Akta Nomor : 17 tanggal 6 Oktober 2006 dan tidak otomatismembatalkan keputusan RUPSLB sesuai Akta Nomor : 45 tanggal15 Maret 2012, sehingga keputusan RUPSLB sesuai Akta Nomor :45 tanggal 15 Maret 2012 adalah tetap sah dan mengikat denganSteven Hakim sebagai Direktur Utama mewakili Direksi bertindakuntuk dan atas nama Perseroan ; =" 20.

) PT.Soft Play KGJ denganagenda pemberhentian dan pengangkatan Direksi dan DewanKomisaris;Menetapkan Kuorum kehadiran untuk diselenggarakannya RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Soft Play KGJdengan agenda pemberhentian dan pengangkatan Direksi danDewan Komisaris adalah paling sedikit 51% (lima puluh satu persen)dari jumlah seluruh saham;Menetapkan bahwa keputusan dalam Rapat Umum PemegangSahamLuar Biasa (RUPSLB) PT.Soft Play KGJ dapat diambil dansah berdasarkansuara setuju sekurangkurangnya

519% (lima puluhsatu persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dengan haksuara yang sah dalam Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.Soft Play KGJ dengan agenda pemberhentian danpengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris;Menetapkan penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) dengan kuorum kehadiran dan kuorumpengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakandalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambatHal 6 dari 28 Penetapan Nomor 341/Pdt.P

/2020/PN Jkt.Utr21 (dua puluh satu) harisejak penetapan ini,ngan jangka waktupemanggilan 14 (empat belas) hari sebelum Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), tidak termasuk waktu haripemanggilan;7) Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT.Soft Play KGJ yang diselenggarakan dengankuorum kehadiran kuorum pengambilan keputusan dalam penetapanini adalah sah;8) Menetapkan Pemohon dan/atau kuasanya sebagai ketua ataupimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

(RUPSLB)PT.Soft Play KGJ berdasarkan penetapan ini;9) Memerintahkan Termohon dan Termohon II untuk hadir dalamRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Soft PlayKGJ, dengan agenda pemberhentian dan pengangkatan Direksi danDewan Komisaris,dan membawa serta memberikan seiuruhdokumen PT.Soft Play KGJ kepada seluruh pemegang saham;10) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesarRp.1.047.000, (Satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah).10.

Tong HengInvesment Indonesia, maka berdasarkan fakta tersebut Pemohon mempunyaikwalitas sebagai pihak yang oleh undang undang diberi hak untuk dapatmengajukan permohonan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 79 ayat (1), (2), (5) dan (6)Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Menimbang, bahwa sebagai pemegang saham PT.

GKM, ditujukan kepada Bpk.Sugeng Nugroho, ditandatangani oleh Rudy Gunawan; Asli Surat Nomor : 001/RUPSLB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017,perihal Undangan RUPSLB, ditujukan kepada Ibu Tiendhajani,ditandatangani oleh Sugeng Nugroho; Asli Daftar Hadir RUPSLB PT. Graha Kencana Megahtertanggal 29 Mei 2017 di Board Room, Harper Hotel, Jogjakarta,Jl. P. Mangkubumi No. 52, Yogyakarta; Asli Surat Nomor : 005/RUPSLBPS/JULI/2017 tanggal 07 Juli2017, ditujukan kepada Bpk.

Asli Surat Nomor : 001/RUPSLB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017,perihal Undangan RUPSLB, ditujukan kepada Ibu Tiendhajani,ditandatangani oleh Sugeng Nugroho;4. Asli Daftar Hadir RUPSLB PT. Graha Kencana Megahtertanggal 29 Mei 2017 di Board Room, Harper Hotel, Jogjakarta,JI. P. Mangkubumi No.52, Yogyakarta;5. Asli Surat Nomor : 005/RUPSLBPS/JULI/2017 tanggal 07 Juli2017, ditujukan kepada Bpk. Sugeng Nugroho, ditandatangani olehRudy Gunawan;6.

lembarsaham sah atau sebesar 54% (lima puluh empat persen) dari seluruhsaham yang dikeluarkan oleh Perseroan;Bahwa untuk maksud penyelenggaraan RUPSLB, PEMOHON telahmengajukan permintaan tertulis kepada TERMOHON selaku DireksiPerseroan melalui surat tertanggal 132016 (satu bulan Maret tahunduaribu enambelas) (Bukti P2) perihal Penyelenggaraan RUPSLB yangisinya kurang lebih meminta kepada TERMOHON selaku DireksiPerseroan agar melaksanakan/menyelenggarakan RUPSLB denganagenda rapat penggantian pengurus

Perseroan;Bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat 5 UUPT, TERMOHON selaku DireksiPerseroan wajib melakukan pemanggilan dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPSLB diterima;Bahwa ternyata setelah waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggalpermintaan RUPSLB yang diajukan oleh PEMOHON, TERMOHON selaku Direksi tidak juga melaksanakan panggilan RUPSLB sebagaimanadiminta;Bahwa oleh karena TERMOHON selaku Direksi Perseroan tidakmelakukan pemanggilan

RUPSLB, maka PEMOHON mengajukanpermintaan penyelenggaraan RUPSLB kembali kepada TERMOHON Idan TERMOHON Ill selaku Dewan Komisaris Perseroan melalui surattertanggal 1732016 (tujuhbelas bulan Maret tahun duaribu enambelas)(Bukti P3).

Telah mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPSLB kepadaPARA TERMOHON selaku Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;daniil. .

) Perseroan dengan agenda rapat : Pergantian Pengurus Perseroan;Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menunjuk sendiri Notaris untukRUPSLB;Menunjuk PEMOHON atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk melakukan sendiri pemanggilanRUPSLB terhadap para pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan, tidak termasuk tanggalpanggilan dan tanggal RUPSLB;Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan RUPSLBdan melakukan pengambilan

2012;Tuan AKHMAD HENDRA MANAF, bertempat tinggal di Jalan Latuharhari,Nomor 18, Menteng, Jakarta Pusat;Tuan LUAY ABDURACHMAN MUNIR, SH, bertempat tinggal di JalanKramat Lontar, Nomor 4 J, Jakarta Pusat;Para Termohon Kasasi dahulu Termohon I s/d Termohon II;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan kuorumRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

Ayu Kumala Lestari sebagaimana diamanatkan olehAnggaran Dasar Perseroan, peraturan perundangundangan yang berlaku, khususnyaUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas untuk mengadakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) serta Putusan PeninjauanKembali Nomor 243 PK/Pdt/2003 tanggal 15 April 2004, Putusan Kasasi Nomor 1797K/Pdt/1989 tanggal 15 Mei 1997, Putusan Banding Nomor 689/PDT/1988/PT.DKItanggal 30 Januari 1989, putusan tingkat pertama Nomor 189/Pdt.G/V1I/1987/PNJkt.Pst

No. 1617 K/Pdt/201210yang berlaku dalam menyelenggarakan RUPSLB, termasuk dalam mengajukanpermohonan untuk ditetapkan kuorum dalam pelaksanaan RUPSLB dimaksud;11 Bahwa alasan pengajuan permohonan Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon jugasangat jelas, yaitu karena Termohon Kasasi I/dahulu Termohon I dan TermohonKasasi II/dahulu Termohon II tidak pernah menghadiri undangan RUPSLB yangdiadakan, meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, sehingga adalah tepatapabila Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon mengajukan

permohonan untukditetapkan kuorum untuk RUPSLB dimaksud kepada Pengadilan Negeri JakartaSelatan (vide Pasal 86 ayat 5 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas);12 Bahwa putusan perkaraperkara Peninjauan Kembali Nomor 243 PK/Pdt/ 2003tanggal 15 April 2004, Putusan Kasasi Nomor 1797 K/Pdt/1989 tanggal 15 Mei1997, Putusan Banding Nomor 689/PDT/1988/PT.

Ayu Kumala Lestari belum diketahui secarapasti dan masih dalam sengketa, maka untuk menghindari adanya putusan yang salingbertentangan, permohonan penetapan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwapenetapan Judex Facti dalam permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon KasasiRhumana Waty Manaf tersebut

Bahwa secara hukum gugatan dimaksud tidak dapat ditujukan kepadaTergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara pribadi, oleh karenaRUPSLB tanggal 18 September 2017 adalah RUPSLB PT. SURYAPERDANA MANDIRI bukan RUPSLB Tergugat , Il dan Tergugat IIIpribadi, sehingga seluruh hasil keputusan yang diambil adalahkeputusan perseroan PT.

SURYA PERDANAMANDIRI, yang dibuat oleh Ade Yulianty, SH.Mkn., Notaris di Medanadalah merupakan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. SURYA PERDANA MANDIRI, yang merupakan organtertinggi dalam suatu perseroan dan RUPSLB tersebut dilaksanakansecara sah dan korum karena telah dihadiri oleh seluruh pemegangsaham PT.

Bahwa berdasarkan Hasil RUPSLB PT.

Bahwa Hasil RUPSLB PT. Surya Perdana Mandiri yang diadakan padatanggal 18 September 2017 kemudian dituangkan dalam Akta No. 05tanggal 18 September 2017 Tentang Penegasan Keputusan Rapat UmumPara Pemegang Saham Luar Biasa PT.

SURYA PERDANA MANDIRI dan telah memenuhi korumyang kemudian dituangkan dalam Akta Notaris No. 05 tanggal 18September 2017, yang dibuat oleh Ade Yulianty, SH.Mkn, maka secarahukum RUPSLB PT.

Memerintahkan Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI dan Tergugat VII untuktidak mempergunakan keputusan RUPSLB 24 Agustus dan 21 September2012 dengan alasan apapun juga dalam menjalankan usaha Tergugat selama pemeriksaan atas gugatan ini masih berlangsung sampaiselesainya eksekusi atas Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetapdi dalam perkara ini;3.

Menyatakan RUPSLB 21 September 2012 yang menyatakanHalaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 1580 K/Pdt/2018Tergugat IX dan Tergugat XIV sebagai pemegang saham adalah cacathukum, tidak sah, batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatanhukum;4. Menghukum Tergugat IX dan Tergugat XIV untuk tidak melakukanperbuatan apa pun yang didasarkan pada RUPSLB tertanggal 21September 2012;5.

Menyatakan RUPSLB Tergugat tanggal 21 September 2012yang menyatakan Tergugat IX dan Tergugat XIV sebagai pemegangsaham adalah cacat hukum, tidak sah, serta tidak mempunyaikekuatan hukum;4. Menghukum Tergugat IX dan Tergugat XIV untuk tidakmelakukan perbuatan apa pun yang didasarkan pada RUPSLBTergugat tertanggal 21 September 2012;5.

Nomor 1580 K/Pdt/2018Mahkamah Agung;Bahwa untuk mengadakan suatu RUPSLB suatu perseroandiperlukan surat kuasa khusus, sedangkan dalam perkara a quo, /rrevocablePower of Attorney tanggal 11 Januari 2010 tersebut melanggar Pasal 1796KUHPerdata sehingga tidak dapat digunakan untuk mewakili Penggugatdalam RUPSLB tanggal 24 Agustus 2012;Bahwa kuasa tanggal 11 Januari 2010 tersebut adalah bentukpengalihan saham dan hak suara Penggugat kepada Tergugat IX yangmerupakan badan hukum asing sehingga hal itu

Menyatakan RUPSLB Tergugat tanggal 21 September 2012 yangmenyatakan Tergugat IX dan Tergugat XIV sebagai pemegang sahamadalah cacat hukum, tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatanhukum;4. Menghukum Tergugat IX dan Tergugat XIV untuk tidak melakukanperbuatan apapun yang didasarkan pada RUPSLB Tergugat tertanggal 21 September 2012;5.

Oleh karena maksud diselenggarakannya RUPSLB tersebut adalahuntuk kelangsungan hidup dan kemajuan Perseroan, lagipula RUPSLB tersebuttidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan UndangUndangNomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka RUPSLB yangdiselenggarakan PARA PEMOHON KASASI adalah sah..

Walaupun RUPSLB Pertama dan RUPSLB Kedua tidak mencapaikuorum, RUPSLB tersebut diselenggarakan sesuai dengan mekanisme danprosedur yang ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan UU Nomor 1Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka RUPSLB tersebut adalah sahmenurut hukum..

Trk tanggal 27 September 2006 tentangPenetapan syarat kuorum PT Gusher Tarakan yang amarnya antara lain: Menetapkan RUPSLB PT.Gusher Tarakan yang Pertama tanggal 11 Agustus2006 dari RUPSLB Kedua tanggal 30 Agustus 2006, telah diselenggarakansecara sah: Menetapkan syarat kuorum RUPSLB PT Gusher Tarakan yakni dengandihadiri minimal 175 saham dari seluruh jumlah saham: Menetapkan putusan RUPSLB sah apabila disetujui oleh minimal % (satuperdua) dari seluruh saham yang hadir.Menimbang, bahwa dari bukti

Trk,Tertanggal 06 September 2006, perihal Permohonan Penentuan Kourum RUPSLB PT.

Trk, Tertanggal 06 September 2006, perihalPermohonan Penentuan Kourum RUPSLB PT.