Ditemukan 31847 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176 K/TUN/2015
Tanggal 4 Juni 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR, DK VS AMRI
76 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 176 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 176 K/TUN/2015lll. TENTANG DUDUK PERSOALAN (POSITA):1.Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas17.300 m7?
    Putusan Nomor 176 K/TUN/2015Pengembalian Batas (Rekonstruksi Batas), sehingga belum diketahuiluas yang tumpang tindih.
    Putusan Nomor 176 K/TUN/2015d.
    Putusan Nomor 176 K/TUN/2015karena gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari(sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 juncto YurisprudensiMahkamah Agung Nomor 41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994juncto Yurisprudensi Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002,maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang
    Putusan Nomor 176 K/TUN/20154.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-05-2010 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 319 K/TUN/2008
Tanggal 4 Mei 2010 — Ny. E. RITA KOMARA.dkk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG.dkk
32 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 319 K/TUN/2008
    No. 319 K/TUN/20083. Suatu hal tertentu;4.
    cetakan kedua MARI tahun 2005 katasambutan Ketua Muda TUN Prof.
    No. 319 K/TUN/2008Pengadilan TUN Bandung dengan Mengadili sendiri mengabulkangugatan Para Penggugat seluruhnya;X. A.
    No. 319 K/TUN/2008Demikian juga dengan pendapat Prof.
    No. 319 K/TUN/2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-12-2011 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109 PK/TUN/2010
Tanggal 7 Desember 2011 — GEREJA KRISTEN INDONESIA (GKI) JAWA TIMUR, BLIMBING, MALANG VS MAS KOESLAN, DKK
48 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 109 PK/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-05-2011 — Upload : 07-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 344 K/TUN/2009
Tanggal 11 Mei 2011 — SIKAYAH, S.Pd, ; BUPATI KENDAL,
32 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 344 K/TUN/2009
    No. 344 K/TUN/2009Duduk Perkara1.Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Tengah No.813.2/10279/1985 tanggal 25 Juni 1985 sebagai Guru Sekolah Dasar NegeriDalam Kabupaten Kendal, dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.
    No. 344 K/TUN/2009melanggar AAUPB yaitu azas kesewenangwenangan tidak cermat, untuk ituputusan Bupati Kendal dibatalkan;8.
    No. 344 K/TUN/20095. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkaraini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 21 Januari2009 Nomor : 42/G/2008/PTUN.SMG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;2.
    No. 344 K/TUN/2009UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo.
    No. 344 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 121 PK/TUN/2014
Tanggal 4 Maret 2015 — MUHAMMAD ARDY SAID vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, DK
82 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 121 PK/TUN/2014
    /2012, Tanggal20 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali , Ildahulu Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi / Pembanding,Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi, dengan posita gugatansebagai berikut:halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 121 PK/TUN/20141.
    UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 ;Bahwa berdasarkan point 3.1 diatas Tergugat mempertegas haltersebut dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang manamengatakan bahwa Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanyaSurat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebuthalaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 121 PK/TUN/2014menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatanatas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu
    Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam tingkatKasasi sebagaimana diuraiakan dalam putusan perkara ini pada halaman20 dari putusan Nomor : 500 K/TUN/2012.
    TUN/2012/PT.TUN. MKS. Tanggal 11 Juni 2012. Dengankeberatan dan argumentasi hukum pemohon yang cukup faktual untukmenunjukkan kelemahan para termohon akan tetapi tidak dipertimbangkanhal ini menunjukkan adanya suatu kehilafan dan kekeliruan Majelis Hakimdalam tingkat kasasi yang menangani perkara ini.b.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 121 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 525 K/TUN/2015
Tanggal 19 Nopember 2015 — SINAH BINTI RIDAN, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, DKK
48 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 525 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 525 K/TUN/2015Propinsi Jawa Barat Cq.
    Putusan Nomor 525 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 525 K/TUN/20156.10.
    Putusan Nomor 525 K/TUN/2015 Apakah tanah yang dimohonkan sertipikat bebas dari sengketaatau tidak;10.
    Putusan Nomor 525 K/TUN/2015Panitera Pengganti,ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp 489.000.00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540827 198303 1 002 Halaman 58 dari 58 halaman. Putusan Nomor 525 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-12-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 101 PK/TUN/2014
Tanggal 4 Desember 2014 — BUPATI WAKATOBI vs. HUSMA, S.Pd, DKK
82 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 101 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 101 PK/TUN/20147.
    Putusan Nomor 101 PK/TUN/2014penilai terdiri dari Pengawas Sekolah/Madrasah dibentuk oleh Diknas(Vide Keterangan Saksi 1(satu) Tergugat) ;3.
    Bahwa berdasarkan uraian Pemohon tersebut diatas, maka terbukti MajelisHakim Agung yang memutus perkara dalam tingkat Kasasi No. 225K/TUN/2013 tanggal 10 Juni 2013 telah terjadi kekhilafan atau suatuHalaman 14 dari 16 halaman.
    Putusan Nomor 101 PK/TUN/2014kekeliruan yang nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf f UndangUndang Nomor. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung untuk ituberalasan hukum menyatakan mengabulkan Permohonan PemohonPeninjauan kembali dan membatalkan putusan Kasasi No. 225 K/TUN/2013,tanggal 10 Juni 2013 (Vide Yuris Prudensi MA No. 28 PK/TUN/2005) ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat
    Putusan Nomor 101 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-04-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74 K/TUN/2011
Tanggal 21 April 2011 — NUR AZIZAH, S.Pd., vs BUPATI KENDAL,
25 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 74 K/TUN/2011
    No. 74 K/TUN/201116.TZ:18.19.Bahwa Penggugat dalam kebimbangan menghadapi "atasan" yangselalu. menganggap salah, Penggugat menghadap Kepala DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal (waktu itu BapakMulyadi, S.H.
    No. 74 K/TUN/20113.c. Asas Keterbukaan ;3. d. Asas Proporsionalitas ;3. e. Asas Profesionalitas ;3. f.
    No. 74 K/TUN/201 12.4.4.Pemohon menyadari hal ini setelah berkasberkas masuk diPengadilan, karena setelah pemeriksaan usai, Pemohon tidakdiperbolehkan meminta salinan BAP (Berkas AcaraPemeriksaan) tersebut ;Mengenai persoalan pribadl antara Kepala Sekolah Dra. DiahPraptining Lestari, M.Si. dengan Pemohon adalah benaradanya :Hal ini terbukti sejak Januari 2007 s/d Mei 2008 ibu Dra.
    No. 74 K/TUN/201 1buahnya.
    No. 74 K/TUN/201 1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 535 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — PT. PRIMA NUSA SENTOSA VS BUPATI BOMBANA
76 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 535 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 535 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:PT. PRIMA NUSA SENTOSA, dalam hal ini diwakili oleh Hartono Limin,kewarganegaraan Indonesia, Direktur Utama PT. Prima Nusa Sentosa, berkantordi Rukan Permata Senayan Blok F 37 Jalan Tentara Pelajar Jakarta Selatan10220, dengan ini memberikan kuasa kepada : 1. M. Yusuf, SH. MH., 2.Supriadi, SH.
    Abdul Malik Karim, SH., MH., Advokat, Warga Negara Indonesia,beralamat di Jalan Sunu Perumahan Unhas Blok IX Nomor 6 Makassar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2806/2013, tanggal 20November 2013,Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 535 K/TUN/2014Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat
    Prima NusaSentosa ;Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 535 K/TUN/20143 Mewajibkan untuk mencabut surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 49Tahun 2013 Tanggal 23 Januari 2013 Tentang Pencabutan Keputusan BupatiBombana Nomor 438 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Dan Keputusan Bupati Bombana Nomor 395 Tahun2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan EksplorasiMenjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.
    Prima NusaSentosa (Vide bukti P5);Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 535 K/TUN/20142. Bahwa kekeliruan penerapan hukum Judex Facti tingkat banding yaitu tidakmengikuti ketentuan UndangUndang tentang syarat pencabutan Izin UsahaPertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OperasiProduksi, berdasarkan Pasal 119 huruf a, b, c UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
    Rp500.000,00Untuk SalinanMahkamah Agung RIAn.PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADLSH.Nip.220000754Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 535 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-08-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154 PK/TUN/2022
Tanggal 16 Agustus 2022 — JUMAIYAH vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
31 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 154 PK/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-06-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 K/TUN/2011.-
Tanggal 21 Juni 2011 — AGUNG PAMBUDI, dkk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO, dkk
39 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 133 K/TUN/2011.-
    No. 133 K/TUN/2011.hukum tindakan Tergugat telah memenuhi unsur Pasal 53 ayat 2 hurup(a) UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara Jo.
    No. 133 K/TUN/2011.Bahwa oleh karena sengketa a quo merupakan kompetensi PengadilanNegeri, maka sudah selayaknya dan berdasar pada hukum gugatanPenggugat dan Il harus dinyatakan untuk tidak dapat diterima ;3.
    No. 133 K/TUN/2011.dan 2 UU. No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria jo. Pasal 3 ayat 2 PP. No. 10 Tahun 1961 tentang PendaftaranTanah.
    No. 88 K/TUN/1993 tanggal 991994 dan No. 93 K/TUN/1996 tanggal 2421998 yang menjadi dasar PT.TUN Surabaya tersebut adalah tidak tepat dan tidak relevan untuk dijadikandasar dalam pertimbangan memutus perkara a quo.
    No. 133 K/TUN/2011.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-09-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292 K/TUN/2014
Tanggal 4 September 2014 — ABDUL GANI, SH., MH VS KETUA TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI BENGKULU
51 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 292 K/TUN/2014
    Baru Curup9 24 Minarsyah Lakilaki Wiraswasta Pagar Dewa Kota Bengkulu Halaman 5 dari 23 halaman.Putusan Nomor 292 K/TUN/2014 10 28 Akhmad Yuniardis.S.Sos Lakilaki Dosen Jl. Provi Kota Bengkulu11 31 Eko Sugianto Lakilaki Anggota KPU Kab Argamakmur BU12 32 M.Alim, MS, S.Sos Lakilaki PNS Pagar Dewa Bengkulu13 34 M. Azhari, SE.M.Si Lakilaki PNS Muara Aman Lebong14 36 Hafid Saifullah, SH.,MH Lakilaki Ketua KPU Kab.RL Jl. Pramuka Nomor 7815 38 Drs.
    Putusan Nomor 292 K/TUN/2014 9 40 Iwan Saputra Lakilaki Anggota KPU Kab Kepahiang10 65 Juli Hartono Lakilaki Anggota KPU Kab Manna11 112 Ledyawati Perempuan Dosen JL. Jati 8 Kota Bengkulu12 148 M.Teguh A.Roni Lakilaki PNS Perumahan CempakaPermai Kota Bengkulu13 66 Dra.Hj. Nurul Perempuan Dosen Kebun Tebeng BengkuluFadilah, M.Pd14 12 Okti Fitriani Perempuan Anggota KPU Prov Jl.
    Putusan Nomor 292 K/TUN/2014 1 2 3 4 5 65 2 Emilda Perempuan Guru Jl. Timur Indah 48 Rt. 01Sulasmi.M.Pd.
    Putusan Nomor 292 K/TUN/2014e Bahwa Pengugat sangat keliru menafsirkan pengumuman hasil seleksitertulis, tes kesehatan dan tes psikologi Nomor 24/TimselKPUBKL/IV/2013 tanggal 6 April 2013 sebagai surat keputusan dan dijadikansebagai objek gugatan Penggugat. Pengumuman tersebut bukanlahtermasuk sebagai suatu ketetapan tertulis sebagaimana yang dimaksuddalam keputusan TUN, karena pengumuman hanya bersifatpemberitahuan;e Bahwa Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk membuat suratkeputusan.
    Putusan Nomor 292 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-03-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148 PK/TUN/2013
Tanggal 19 Maret 2014 — KUWU/KEPALA DESA WARGABINANGUN VS KASDI RIYANTO, DKK
50 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 148 PK/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-01-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 451 K/TUN/2014
Tanggal 6 Januari 2015 — BUSTAMI vs. BAIDAR, DK
63 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 451 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 451 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:BUSTAMI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggaldi Jalan Sudirman Nomor 108, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi,Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. 1 Wayan Mudita,SH., 2. I Gusti Ngurah Artana, SH., 3. Deprianda, SH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-02-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 PK/TUN/2014
Tanggal 27 Februari 2015 — NY. ROSLAILI vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, DK
25 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 112 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-01-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 452 K/TUN/2014
Tanggal 6 Januari 2015 — ZULHAN TONI, B.E, DKK VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT, DK
62 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 452 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 452 K/TUN/2014memiliki kKepentingan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari KotoTangah, Gambar Situasi Nomor 412 tanggal 20 Maret 1981;5.
    Putusan Nomor 452 K/TUN/2014Keputusan Tata Usaha Negara Yang Disengketakan Patut Dinyatakan BatalAtau Tidak Sah:21.
    Putusan Nomor 452 K/TUN/2014dijadikan objek dalam Perkara Tata Usaha Negara, karena objek perkara aquo Tergugat terbitkan sebagai pelaksanaan dari apa yang telahdipertimbangkan oleh suatu putusan Pengadilan perdata yang telahberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
    Putusan Nomor 452 K/TUN/2014adalah dalam rangka memperjuangkan hak keperdataan Ibunya dansekaligus merupakan wakil dari ibunya Kartina;Oleh karena dalam perkara tersebut Yunilma, Cs berada di pihak yangkalah, maka dengan sendirinya tidak dapat mempertahankan hakkeperdataan dari Kartina.
    Putusan Nomor 452 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 K/TUN/2015
Tanggal 9 April 2015 — SENTINA Br. SIPAYUNG, DK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN, DK
69 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 83 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 83 K/TUN/2015SUMUT berkedudukan di Medan, jelas Tergugat telah melanggarpasal 12, pasal 19 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;6.
    Putusan Nomor 83 K/TUN/2015Eksespsi Tergugat II Intervensi:TENTANG KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENS!
    Putusan Nomor 83 K/TUN/20151.
    Putusan Nomor 83 K/TUN/2015Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan PemohonKasasi: SENTINA Br.
    Putusan Nomor 83 K/TUN/2015Biayabiaya: Panitera Pengganti, 1. Meterail ................... Rp 6.000,00 ttd.2. Redaksi ................. Rp 5.000,00 Maftuh Effendi S.H., M.H.3. Administrasi............ Rp 489.000,00Jumlah ..........02.. eee. Rp 500.000,00Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 83 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 377 K/TUN/2017
Tanggal 29 Agustus 2017 — PT. SMART EDUTAMA INTERNATIONAL vs. PT. FEDERAL INVESTINDO
76 — 175 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 377 K/TUN/2017
    Putusan Nomor 377 K/TUN/2017Centre seluas 20.000 m?
    Putusan Nomor 377 K/TUN/2017b.
    Badan atau Pejabat TUN dengan asas iniharus menghargai hak dan kewajiban warga masyarakat untukHalaman 27 dari 49 halaman.
    Putusan Nomor 377 K/TUN/2017Intervensi) berdasarkan izin prinsip nomor: B/2992/KA/2?
    Putusan Nomor 377 K/TUN/2017
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 04-04-2011 — Putus : 01-08-2011 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 190 B/PK/PJK/2011
Tanggal 1 Agustus 2011 — PT. KOTIM NIAGA INDAH; vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
19 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-06-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 209 K/TUN/2016
Tanggal 16 Juni 2016 — ARIFIN DJALIDIN vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK, DKK
92 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 209 K/TUN/2016
    Putusan Nomor. 209/K/TUN/2016kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanyabertempat tinggal didaerah tersebut ;c.
    Putusan Nomor. 209/K/TUN/201620.diterbitkan serta terdaftar di Kantor Lurah Anjungan Melancardengan Reg.
    Putusan Nomor. 209/K/TUN/2016sistem negaiz:f, tetapi yang men gandung unsur positif.
    Putusan Nomor. 209/K/TUN/2016Nomor 42/G/2014/PTUNPTK, Tanggal 4 Maret 2015 tidak dapat dipertahankandan harus dibatalkan.
    Putusan Nomor. 209/K/TUN/2016