Ditemukan 4287 data
426 — 151
Termohon memfasilitasi untukmelakukan penjemputan karena mengingat pemohon dan lainnya takutuntuk melewati desa tetangga yang menjadi lawan mereka.Bahwa yang menjadi dasar pemohon untuk tinggal di Kantor Polres NiasSelatan selama dari tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19Februari 2016 adalah permohonan pemohon kepada Kapolres Nias Selatanyang meminta perlindungan karena merasa takut dan terancam jiwanyadiluar dan sudah ada juga surat pernyataan dari Pemohon.Bahwa surat permohonan pemohon
1558 — 1265
September2009, sehingga dengan demikian seharusnya Penggugat mengajukangugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bukan diPengadilan Negeri Kudus ;Menimbang Bahwa terhadap perkara aquo telah jelas parapihak sepakat dan menundukkan diri pada Surat PerjanjianPembiayaan dengan Jaminan Fidusia nomor perjanjian02.300.371.00.091389.8 tanggal 14 September 2009 yang dibuatbersama dan pada klausul perjanjian pasal 16 telah jelas termuatbahwa para pihak sepakat memilih Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang
55 — 24
denganbatasbatas sebagai berikut :e Sebelah Timur : dengan Jalan Raya;e Sebelah Barat : dengan Pius Djuma Rande, Taji Pani;dengan bidang tanah Naja Dji / Dji Janga;Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor : 13/PDT/2017/PT.KPGe Sebelah Utara : dengan bidang tanah dahulu Mbomba Padae Sebelah yang sekarangNikolaus Ngai;Selatanyang diperoleh karena pewarisan dari Bapak para Tergugat yangbemama PALA PEGA dan telah memperoleh penegasan hakberdasarkan BERITA ACARA PELAKSANAAN PENYERAHAN TANAH,pada tanggal 7 Juni
1.RUKIDI
2.SYAIPUL BAHRI
3.HUSAINI
Tergugat:
PT. MULTI SARANA AGRO MANDIRI
Turut Tergugat:
1.PT. INHUTANI II
2.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
3.GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN CQ. KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
4.BUPATI KOTABARU
5.IRIANSYAH
6.H. RUSMADI
7.NURMANSYAH
8.DURAHMAN
9.SARLAN
113 — 30
5 Juli 2018;Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T1 sampai dengan T4, tersebutdiajukan di persidangan dengan memperlihatkan surat aslinya dan setelahdicocokkan ternyata sesuai dengan surat aslinya;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah bermaterai secukupnyadan diberi tanda yaitu:TTI1 Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 237/Kpts/Um/5/1973 tanggal 17Mei 1973 tentang Penetapan Wilayah Kerja Perhutani Kalimantan SelatanYang
122 — 46
Plaatsopneming) ternadap obyeksengketa perkara a quo yang terletak di Kelurahan Waiwerang Kota, KecamatanAdonara Timur Kabupaten Flores Timur yang pada pokoknya Majeilis Hakim telahmemperoleh faktafakta sebagai berikut : Bahwa obyek sengketa adalah sengketa batas sebelah Timur tanah milikPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diatas tanah tersebutterbentang pagar milik Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi dari utara keselatan; Bahwa pada objek sengketa tersebut terdapat pal sebelah titik timur selatanyang
56 — 34
Yani Khayruzan adalah benar sebagaiUtusan Peserta dari DPD PPI Provensi Sumatera Selatanyang sah untuk mengikuti kegiatan MUNAS I PPI padatanggal 1416 Agustus 2009 di Jakarta.: Foto Copy Surat Mandat Nomor : 02/A/PPI/ NAD/VII/2009, yang menerangkan Sdr.
83 — 9
HAIRIL MUCHLISselaku Pegawai Negeri Sipil pada pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatanyang menjabat sebagai Kepala Seksi Pengembangan pada Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan juga sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten HuluSungai Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor91/Kpts/KU410/I/2009 tanggal 19 Januari 2009 tentang Penetapan KuasaPengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat PengujiTagihan/Penandatanganan
HAIRIL MUCHLISselaku Pegawai Negeri Sipil pada pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatanyang menjabat sebagai Kepala Seksi Pengembangan pada Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan juga sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten HuluSungai Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor91/Kpts/KU410/I/2009 tanggal 19 Januari 2009 tentang Penetapan KuasaPengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji30Tagihan/Penandatanganan
227 — 161
., UMAR HUSIN, SH.MH. dan ENDANG SUDIARTO, SH. dari Law OfficeRAHMANTO, UMAR & DJALALUDDIN begitu juga setelah memperhatikan SuratPermohonan tertanggal 23 Juli 2010 yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang menandatangani permohonan adalah kuasanya sesuai yang ada didalam SuratKuasa adalah dari Law Office RAHMANTO, UMAR & DJALALUDDIN yaitu DERTARAHMANTO, SH.MHum., UMAR HUSIN, SH.MH. dan ENDANG SUDIARTO, SH.
140 — 63
Bonto Lempangan Makasar, Provinsi Sulawesi Selatanyang sedang bersama Andi Salim als A Lim Als Mr LIM (penuntutan dilakukandalam berkas perkara terpisah) dan pada sat dilakukan penangkapanterhadap saksi HENDY dan ANDI SALIM Als A LIM Als Mr LIM ditemukanbarang bukti berupa :1. 1 (satu) Kotak bekas bungkus rokok DJIl SAM SOE berisi Narkotika jenisshabu dengan berat bruto 0.66 (nol Koma enam puluh enam) gram.2. 8 (delapan) bungkus plastik kecil berisi tablet warna kuning sebanyak 383(tiga ratus delapan
59 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
atas nama Pemerintah Daerah Khusus lbukotaJakarta, terletak di Kampung Rawajati RT004/04, KelurahanRawajati, Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatanyang diterbitkan Tergugat;3. Mewajibkan Para Tergugat untuk mencabut/mencoret SertipikatHak Pakai (SHP) Nomor 4 Kampung Rawajati tertanggal 20September 1983, Surat Ukur Nomor 4/5581/1983 tanggal 20September 1983, seluas 2.735 m?
568 — 235
berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 55/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 23 Juli2018, salah satu ketentuan perjanjian perdamaian yang telah disahkan tersebutpada intinya adalah Termohon wajib menyerahkan unit apartemen kepada parapembeli paling lambat tanggal 31 Desember 2019 dan Pemohon Il adalah pembeliyang telah membayar lunas pembelian 1 (satu) unit apartemen yang terletak di TheAspen Peak Residence Unit C1605, JL Fatmawati Raya No. 1, Jakarta Selatanyang
Lembaga Pengawalan Pengawasan dan Penegakan Hukum Indonesia
Termohon:
1.Direktur Jenderal Bea dan Cukai selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS
2.Pemerintah Negara RI cq Jaksa Agung RI
161 — 102
Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbulAtau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berpendapat lain,mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukanoleh Pemohon tersebut, Termohon II mengajukan jawaban sebagai berikut:Pada pokoknya PEMOHON memohon agar Hakim PraperadilanPengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memeriksa dan memutus
365 — 230
Terhadap pembatalan tersebut, Tergugat dan Penggugat telah melakukanmusyawarah untuk mufakat antara Penggugat dan Tergugat, dan melaluimediasi oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Selatanyang salah satu anjurannya adalah untuk memperoleh kepastian hukumatas pemenuhan hak dan kewajiban para pihak atau salah satu pihakmelanjutkan Penyelesaian Perselisinan ke Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
136 — 71
seseorang atau badanhukum perdataMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut apabila dikaitkandengan obyek sengketa a quo, maka obyek sengketa adalah KTUN berupaSertifikat Hak Milik Nomor : 04688/Pamulang Timur, tanggal 26 November 2009,surat ukur Tgl. 23 Juli 2009 No. 139/Pamulang Timur/2009, Luas Tanah : 191 m2,Letak Tanah Blok D2 No. 15 C, atas nama HARYANTO.Menimbang, bahwa obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatanyang
19 — 4
Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (nieton van kelijke verklaard) seluruhnya;Dalam Konpensi dan Rekonpensi: Membebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi untukmembayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlahRp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hariSelasa tanggal 17 Desember 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal14 Safar 1435 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama di Jakarta Selatanyang
HENDRA SAHPUTRA, S.H, M.Hum.
Terdakwa:
1.SULENSIUS TUBANI Alias TUBANI
2.JOSEV XIMENES MENESES Alias XIMENES
140 — 74
kebenaranyang valid yang dapat mempengaruhi kehormatan, wibawa, atau reputasi Seseorangtanpa mampu dibuktikan kebenarannya di muka persidangan oleh TerdakwaSULENSIUS TUBANI mengenai isi surat tentang 15 (lima belas) nama orang,nominal jumlah uang, data susunan kepengurusan serta informasi mengenai korbanHalaman 31 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN KfmJONADAB TEFA selaku Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) dan Legiun VeteranRepublik Indonesia LVRI) Kabupaten Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatanyang
61 — 40
(PenggunaAgqnggaran) kepada Pihak Kedua( Penyedia Barang).Yang berpotensi menimbulkan Kerugian Negara adalah dampak implemintasi darisuatau perjanjian kontrak pengadaan barang pemerintah, sehingga kurang tepatbilamana dikatakan akibat kesalahan peneratpan metode pelelangan yangdilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang menimbulkan kerugianNegara.Bahwa berdasrkan alasanalasan hukum yang telah dikemukakan para Pembandingdiatas, dimohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi S ulawesi Selatanyang
49 — 8
plastik berlakban coklat yang didalamnya berisi kristal putih yang Terdakwa MUHAMMAD IRWAN BINMUHAMMAD YASIN terima dari DIAN RAHMADANT tersebut adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 LampiranUndang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa ganja tersebut didapatkan Terdakwa MUHAMMADIRWAN BIN MUHAMMAD YASIN terima dari DIAN RAHMADANTI yangmendapatkannya dari kiriman dari seseorang yang bernama Antony dari Afrika Selatanyang
TEJA APRIAGA
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
314 — 1180
Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;Bahwa Objek Sengketa Aquo adalah berbentuk Keputusan tertulis yangdikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Sumatera Selatanyang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yaitu tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang merupakan kewenangandari Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Sumatera Selatan,sebagaimana diatur ;Halaman 5 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLGDalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
52 — 12
yang telah memberikan keterangandibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :Saksi EKO SETYA NUGROHO, S.HUT.Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor BAPPEDAKabupaten Kulon Progo;Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Kasub Bidang Tata Ruang danPerhubungan sudah menjabat selama 4 (empat) tahun;Bahwa saksi tahu adanya rencana pembangunan Bandara di wilayahKabupaten Kulon Progo;Bahwa pembangunan Bandara baru tersebut sesuai dengan studykelayakan akan dibangun di wilayah Kecamatan Temon bagian selatanyang