ACHOI saksi danrekan tim lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap sdr.ACHOI sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di halaman Pekong Jalan K.STubun Gunung Roban RT/RW 057/012 Kelurahan Roban, KecamatanSingkawang Tengah, Kota Singkawang dan yang kedua di rumah sdr.ACHOI yang beralamat di jalan R.A Kartini Gg.Durian RT/RW 013/005,Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, KotaSingkawang;Bahwa pada saat penggeledahan terhadap sdr. ACHOI!

APIN.Bahwa pada hari selasa tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 wibsaksi dan rekan tim lainya mendapat informasi bahwa Di halaman PekongJalan K.S Tubun Gunung Roban RT/RW 057/012 Kelurahan Roban,Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, akan berlangsungtransaksi narkotika jenis sabu antara Sdr.

ACHOI saksitangkap pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 Wib dihalaman Pekong Jalan K.S Tubun Gunung Roban RT/RW 057/012Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota SingkawangHalaman 13 dari 43 Putusan Nomor :150/Pid.Sus/2021/PN.Skwsedangkan sdr.

Juni 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.73246/PP/M.VIIIA/99/2016, tanggal 22 Agustus 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan gugatan Penggugat atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP1254/WPJ.07/2015 tanggal 13 April 2015,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf b karena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00013/208/11/057

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1254/WPJ.07/2015 tanggal 13 April 2015, tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenjualan atas Barang Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf bkarena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00012/208/11/057/13 tanggal25 Juni 2013 Masa Pajak Desember 2011 atas nama PemohonPeninjauan Kembali:7.

terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP1254/WPJ.07/2015 tanggal 13 April 2015 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualanatas Barang Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karenaPermohonan Wajib Pajak Nomor 00013/208/11/057

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya permohonan gugatan Penggugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP1254/WPJ.07/2015 tanggal 13 April 2015 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atasBarang Mewah Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karenaPermohonan Wajib Pajak Nomor 00013/208/11/057/13 tanggal 25 Juni2013 Masa Pajak

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan = ataumembatalkan STP PPN Masa Pajak April 2014 Nomor 00361/107/14/057/16 tanggal 21 Juli 2016 sehingga perhitungannya menjadi:Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP = Rp 0,00atau ex aequo et bono:Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa danmengadili permohonan gugatan ini berpendapat lain, maka mohon putusanyang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 11 Desember 2017;Menimbang, bahwa

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut117354.99/2014/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 4 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP01662/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 5 Juni 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00361/107/14/057/16 tanggal

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01662/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 5 Juni 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak terhadap Surat Tagihnan Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor 00361/107/14/057/16,tanggal 21 Juli 2016, karena permohonan Wajib Pajak, atas namaPT CJ Feed Jombang, NPWP 02.192.966.6057.000, beralamat diJalan Menara Jamsostek, Lantai 21,

Putusan Nomor 3450 /B/PK/Pjk/2018Nomor KEP01662/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 5 Juni 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00361/107/14/057/16, tanggal 21 Juli 2016, untuk Masa Pajak April 2014,atas nama Penggugat NPWP 02.192.966.6057.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon

Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu tidak dapat diterimanya gugatan Penggugatsekarang Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Keputusan Tergugatsekarang Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP01662/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 5 Juni 2017, tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00361/107/14/057/16 tanggal 21 Juli 2016 untuk Masa

Bahwa namun demikian Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugat,yakni Surat No.B.057/SP/RECSARM/R.07/0316 tertanggal 31 Maret2016perihal Surat Peringatan Il, yang pada intinya Tergugat memintaPenggugat selambatlambatnya tanggal 8 April 2016 harusmenyelesaikan kewajiban sebesar Rp 2.378.099.011,09, untukmenghindari tuntutan hukum dari Tergugat ;.

Bahwa perbuatan Tergugat melalui Surat No.B.057/SP/RECSARM/R.07/0316 tertanggal 31 Maret 2016 tersebut, oleh karenaPenggugat merasa tidak nyaman atau ketakutan dan diancam terkait kataguna menghindari tuntutan hkum apabila pada tanggal 8 April 2016 tidakmenyelesaikan seluruh kewajiban, sehingga merugikan Penggugat selakukonsumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, c, dan gUndangUndang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen danmelanggar asas kepatutan ;.

Bahwa oleh karena perouatan Tergugat adalah melanggar Undangundang dan asas kepatutan sebagaimana tersebut pada alasan gugatanpada angka 6, maka mohon perbuatan Tergugat sebagaimana dimaksuddalam Surat No.B.057/SP/RECSARM/R.07/0316 tertanggal 31 Maret2016, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan segalaperbuatan atas dasarnya batal demi hukum ;.

Bahwa dengan demikian Penggugat mohon kepada Ketua PengadilanNegeri Sragen melalui Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa danmemutus perkara ini untuk menyatakan Surat No.B.057/SP/RECSARM/R.07/0316 tertanggal 31 Maret 2016 adalah cacat hukum dan tidakHalaman 3 dari 37 Putusan No.28 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgnsah, sehingga batal demi hukum, serta perbuatan atas dasar surattersebut batal demi hukum ; 222022 nee rne noeBahwa mohon Tergugat dihukum untuk melaksanakan kewajiban sebagaipelaku usaha sebagaimana

peraturan di bidang perbankan dalammenyelesaikan kewajiban debitur ;Berdasarkan alasanalasan yang diuraikan diatas, maka Penggugat mohonkepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen melalui Majelis Hakim PemeriksaPerkara untuk memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :PRIMMATA g ~1.2.5:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan perbuatan Tergugat melanggar Pasal 4 huruf a, c dan gUndangUndang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen danmelanggar asas kepatutan 5 Menyatakan Surat No.B.057

bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Banding telahmengajukan ...mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan PengadilanPajak tanggal 26 September 2003 Nomor : Put01600/PP/HT.V/16/2003 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohonpeninjauankembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Terbanding menerbitkan SKPKB PPN Masa Pajak April 2001Nomor : 00002/227/01/057

sebenarbenarnya kepada fiskus, sebelum diterbitkannya suratketetapan pajak ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 26September 2003 Nomor : Put01600/PP/HT.V/16/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut : Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP.200/WPU.07/BD.04/2003 tanggal 27 Mei 2003 mengenai Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April2001 Nomor : 00002/227/01/057

Sriboga Raturaya dalam permohonan banding, yaitu KeputusanKepala Kantor Wilayah VII DJP Jaya Khusus berdasarkan SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP200/WPJ.07/BD.04/2003tanggal 27 Mei 2003 tentang Keberatan atas Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai yang menolak keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor :00002/227/01/057/02 tanggal 20 September 2002 Masa Pajak Oktober2001 yang diterbitkan oleh Kepala KPP Penanaman Modal Asing

Bahwa SKPKB Nomor : 00002/227/01/057/02 tanggal 20 September 2002Masa April 2001 terbukti cacat hukum karena disebutkan sebagai dasarpenerbitan SKPKB adalah Pasal 13 atau 17 B UndangUndang Nomor 16Tahun 2000 juncto UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 adalah undangundang yang mengaturtentang Pajak Penghasilan, sehingga karenanya tidak dapat dijadikandasar ...dasar hukum untuk menagih PPN Impor.

wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untukdapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yang padahakekatnya hanya terhadap kasuskasus tertentu seperti tersebut dalamayat ini, ....... dst ;Bahwa karena dalam Pasal 13 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983s.t.d.td UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 sama sekali tidakdisebutkan tentang tidak dibayarnya PPN Impor sebagai salah satu halyang karenanya dapat diterbitkan SKPKB, sehingga karenanya SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) nomor : 00002/227/01/057

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikahdihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanKuningan Kabupaten Kuningan tanggal 29 Januari 2014 tercatat dalamKutipan Akta Nikah Nomor : 057/057/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuningan KabupatenKuningan , ;2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanKuningan Kabupaten Kuningan Nomor : 057/057/1/2014 Tanggal 29 Januari2014, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (diberi kode P.2);3.

Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor3208095107890001 tanggal 10 Februari 2014, maka terbukti Penggugattercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuningan,karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterima Pengadilan AgamaKuningan ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 berupaFotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 057/057/I/2014 tanggal 29 Januari 2014,bukti tersebut merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan bahwa antaraPenggugat dan Tergugat telah terikat

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Keberatanbahwa pengajuan banding telah didahului dengan Surat Keberatan Nomor: 021/ADMVII/2010 tanggal 26 Juli 2010 yang berisi keberatan Pemohon Banding atas SKetetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2Nomor: 00004/307/08/057/10 tanggal 28 April 2010 ;bahwa Surat Keberatan Nomor: 021/ADMED/VII/2010 tanggal 26 Juli 2(ditandatangani oleh XX, jabatan: Direktur Utama;bahwa Surat Keberatan Nomor: 021/ADMED/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010

Pemenuhan Ketentuan Formal penerbitan Surat Ketetapan Pajakbahwa Surat Keberatan Nomor: 021/ADMED/VI/2010 tanggal 26 Juli 2010 ditujuterhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PPN Masa Pajak JanuariDesember 2008 Nomor: 00004/307/08/057/10 tanggal 28 April 2010;bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PPN Masa Pajak JanuariDesember 2008 Nomor: 00004/307/08/057/10 tanggal 28 April 2010 diterbitberdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP PMA Empat Nomor : LAP331/WPJKP.0505/2010 tanggal

PPN kurang/(lebih) Dibayar (Rp. 842.706.936,00) PPN yang telah direstitusi (Rp, 842.706.936,00)bahwa didalam laporan tersebut tidak diketahui apakah surat ketetapan pajak PPN MPajak Januari sampai dengan Desember 2008 merupakan SKP Nihil atau SKPKB SKPLB;bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak KPP PMA EnNomor: LAP331/WPJ.07/KP.0505/2010 tanggal 28 April 2010, diketahui bahwa SKetetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2Nomor: 00004/307/08/057

Pemohon Banctelah mengirimkan barang untuk pengadaan pameran dan barang yang dikirim terstidak untuk dijual dan akan di impor kembali setelah pameran selesai;bahwa terdapat juga beberapa barangbarang perlengkapan yang tidak mungkin dib.pulang kembali karena terbentur ketentuan kepabeanan, antara lain, partisi, barang hpakai, dan perlengkapan pameran lainnya;bahwa atas koreksi tersebut, Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Kurang B:Tambahan PPN masa Januari s.d Desember 2008 Nomor: 00004/307/08/057

terdapat bukti balsebelum diterbitkannya SKPKBT telah diterbitkan surat ketetapan pajak serta data ydiperiksa oleh Terbanding sebagai dasar penerbitan SKPKBT adalah bukan merupadata baru atau data yang sebelumnya belum terungkap, dengan demikian penerbSKPKBT Nomor: 00004/307/08/058/10 tanggal 28 April 2010 cacat hul(rechtsgebreken) ;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa penerbitan SKetetapan Kurang Bayar Tambahan PPN masa Januari s.d Desember 2008 Nor00004/307/08/057

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah surat Nomor 056/GME/SE/III/2020 dan Nomor 057

Ridha Suhendra Tanjung)dan No. 057/GME/SE/III/2020 tanggal 06 Maret 2020 untuk Penggugat II(i.c.

RidhaSuhendra Tanjung) dan No. 057/GME/SE/III/2020 tanggal 06 Maret 2020untuk Penggugat II (i.c. Thamrin);Bahwa oleh karena Tergugat telah mengakhiri hubungan kerja dengan ParaPenggugat sejak tanggal 01 April 2020 sesuai dengan Surat Tergugat No.056/GME/SE/III/2020 tanggal 06 Maret 2020 untuk Penggugat (i.c. RidhaSuhendra Tanjung) dan No. 057/GME/SE/III/2020 tanggal 06 Maret 2020untuk Penggugat II (i.c.

RidnaSuhendra Tanjung) dan No. 057/GME/SE/III/2020 tanggal 06 Maret 2020untuk Penggugat II (i.c. Thamrin) sah secara hukum;Bahwa oleh karena Surat Tergugat No. 056/GME/SE/III/2020 tanggal 06Maret 2020 untuk Penggugat (i.c.

Ridha Suhendra Tanjung)dan No. 057/GME/SE/III/2020 tanggal 06 Maret 2020 untuk Penggugat II(i.c. Thamrin) sah secara hukum;Bahwa oleh karena Surat Tergugat No. 056/GME/SE/III/2020 tanggal 06Maret 2020 untuk Penggugat (i.c.

Ridha Suhendra Tanjung) sebesar Rp. 105.803.034, (Seratus lima jutadelapan ratus tiga ribu tiga puluh empat rupiah);Bahwa oleh karena Surat Penggugat dr/Tergugat dk No.057/GME/SE/III/2020 tanggal O6 Maret 2020 untuk Tergugat Ildr/Penggugat II dk (i.c.

Putusan Nomor 2611/B/PK/Pjk/2018Put.87035/PP/M.XVB/99/2017, tanggal 27 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat selurunnya dan memerintahkan Tergugatuntuk menindaklanjuti serta memproses pengajuan keberatan Penggugatatas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun 2011 Nomor00007/207/1 1/057/16;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan

tanggal 8 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87035/PP/M.XVB/99/2017, tanggal 27 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor S419/WPJ.07/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00007/207/11/057/16 tanggal 20 Januari

Menyatakan bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali NomorS419/WPJ.07/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak MemenuhiPersyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00007/207/11/057/16tanggal 20 Januari 2016 untuk Masa Pajak Agustus 2011, atasnama PT Khrisna Duta, NPWP 02.193.094.6057.000, beralamatdi Jalan Gunung Agung Nomor 123B, Denpasar (alamatkorespondensi Jalan Raya Negara, Nomor 100, Batuan,Halaman 3 dari 9

alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor S419/WPJ.07/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2011 Nomor 00007/207/11/057

Putusan Nomor 2611/B/PK/Pjk/2018Pemohon Peninjauan Kembali) dengan membatalkan Surat Tergugat(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor S419/ WPJ.07/2017tanggal 25 Januari 2017 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yangTidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2011 Nomor 00007/207/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016,oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji

Putusan Nomor 433/B/PK/Pjk/202100287/107/14/057/15 tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp36.041.262,00 danmengeluarkan putusan dengan seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 3 Februari 2007;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put86760/PP/M.IVA1/99/2017, tanggal 19 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal

Pajak Nomor KEP08285/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 15November 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak Nomor 00287/107/14/057/15 tanggal 30 Juni 2015 Masa PajakJanuari 2014, atas nama PT Cargill Indonesia, NPWP 01.002.071.7057.000,beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt. 26 Suite 26.01, JI.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP08285/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 15 November 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak Nomor 00287/107/14/057/15 tanggal 30 Juni 2015 MasaPajak Januari 2014, atas nama PT Cargill Indonesia, NPWP01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lantai 26Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, RT 010 RW 009,Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor : KEP08285/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 15 November 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor00287/107/14/057

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (Semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor : KEP08285/NKEB/WPJ.07/2016tanggal 15 November 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak AtasSurat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak Nomor 00287/107/14/057/15 tanggal 30 Juni2015 Masa Pajak Januari 2014 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak

Putusan Nomor 1389 B/PK/Pjk/20212019 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa PajakDesember 2016 Nomor 00012/277/16/057/17 tanggal 17 Nopember 2017,atas nama PT Seng Fong Moulding Perkasa;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 30 April 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put001777.16/2019/PP

adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00380/KEB/WPUJ.07/2019tanggal 23 Januari 2019 sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01910/NKEB/WPJ.07/2019 tanggal 20Agustus 2019 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa PajakDesember 2016 Nomor 00012/277/16/057

Putusan Nomor 1389 B/PK/Pjk/20213.2.3.3.3.4.Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00380/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 23 Januari 2019sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01910/NKEBIWPJ.07/2019 tanggal 20 Agustus2019 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasaatas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah PabeanMasa Pajak Desember 2016 Nomor 00012/277/16/057/17 tanggal17

Dr.Nurcholis Madjid Nomor 173 Jombang, Kabupaten Jombang Jawa Timur, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean MasaPajak Desember 2016 Nomor 00012/277/16/057/17 tanggal 17November 2017, atas nama PT Seng Fong Moulding Perkasa,NPWP 01.069.327.3057.000

Pengadilan Pajak yang Mengabulkan sebagian bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00380/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 23 Januari 2019 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01910/NKEB/WPJ.07/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang keberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dariLuar Daerah Pabean Masa Pajak Desember 2016 Nomor00012/277/16/057

057/Pdt.G/2011/PA.Ttb

PUTUSANNomor : 057/Pdt.G/2011/PA.TtbBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanjung yang memeriksa danmengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertamadalam persidangan Majelis' telah menjatuhkan putusansebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yangdiajukan olehHALIMAH binti SALMAN, umur 31. tahun, Agama Islam,pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PTATA, bertempat tinggal di KomplekPerumahan PT Charli Desa = Kasiau RayaKecamatan Murung Pudak Kabupaten

tinggal di Komplek Perumahan PTCharli Desa Kasiau Raya Kecamatan MurungPudak Kabupaten Tabalong, selanjutnyadisebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara dan surat suratbukti;Telah mendengar keterangan kedua belah pihakberperkara dan saksi saksi/saksi keluarga dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwas Penggugat berdasarkan suratgugatannya tertanggal 02 Maret 2011 yang didaftarkandiMaretKepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung tanggal 022011 dengan Nomor =: 057

057/Pdt.G/2006/PA.Pbg

SAKSI SALIM; Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih merupakan PamanPemohon;Bahwa saksi tahu Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadiWali dari MANGGALA PUTRA KELANA yang juga merupakan iparPemohon yang akan mengikuti tes penerimaan menjadi TNI AD TA 2021di Kota Jambi;Bahwa Pemohon adalah suami dari kakak MANGGALA PUTRAKELANA;Bahwa saat ini MANGGALA PUTRA KELANA bertempat tinggal dirumahPemohon;Bahwa orang tua kandung dari MANGGALA PUTRA KELANA berada diDusun V RT. 057 RW 012, Desa Sungai

SAKSI EVI TAMALA ; Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih merupakan TetanggaPemohon;Bahwa saksi tahu Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadiWali dari MANGGALA PUTRA KELANA yang juga merupakan iparPemohon yang akan mengikuti tes penerimaan menjadi TNI AD TA 2021di Kota Jambi;Bahwa Pemohon adalah suami dari kakak MANGGALA PUTRAKELANA;Bahwa saat ini MANGGALA PUTRA KELANA bertempat tinggal dirumahPemohon;Bahwa orang tua kandung dari MANGGALA PUTRA KELANA berada diDusun V RT. 057 RW 012

Kepala Keluarga KASUMA, diperolehketerangan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang merupakanPenduduk Kota Jambi, beralamat di Bagan Pete RT. 026, Kelurahan BaganPete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi yang merupakan wilayah hukumPengadian Negeri Jambi;halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor : 98/Pdt.P/2020/PN JmbMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonpada pokoknya adalah dikarenakan orang tua MANGGALA PUTRA KELANAberdomisili dan bekerja di luar Kota Jambi tepatnya di Dusun V RT. 057

Pdt.P/2020/PN Jmbketerangan Saksi Salim sebagai paman dari MANGGALA PUTRA KELANAdan Paman Pemohon, serta saksi Evi Tamala sebagai tetangga Pemohon,menerangkan bahwa MANGGALA PUTRA KELANA Saat ini bertempat tinggaldi rumah Pemohon, dan nama MANGGALA PUTRA KELANA telahdimasukkan sebagai anggota keluarga (famili lain) dalam Kartu Keluargaatas nama Pemohon (vide bukti surat P3), bila dihubungkan dengan buktiP2, membuktikan bahwa oleh karena orang tua kandung MANGGALAPUTRA KELANA berada di Dusun V RT. 057

mengajukansurat uraian banding tanggal 1 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT104279.16/2011/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 20 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00152/KEB/WPUJ.07/2016 tanggal11 Maret 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00034/207/11/057

Dengan mengadili sendiri:3.1 Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2 Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00152/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 11 Maret 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00034/207/ 11/057/ 14 tanggal 15 Desember 2014 Masa PajakAgustus 2011, atas nama PT Cheil Jedang Indonesia, NPWP:01.071.816.1057.000, beralamat di Menara Jamsostek LantaiHalaman 3 dari 8 halaman

Putusan Nomor 77/B/PK/Pjk/202121, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 38, Kuningan Barat,Jakarta Selatan 12710 adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3 Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00034/207/ 11/057/ 14tanggal 15 Desember 2014 Masa Pajak Agustus 2011, atas namaPT.

Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00152/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 11 Maret 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00034/207/11/057

Dengandemikian pengajuan Surat Banding ini masih dalam jangka waktu yang disyaratkan olehUndangUndang Pengadilan Pajak karena masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulansejak diterimanya Surat Keputusan yang diajukan banding dan dilakukan sesuaiketentuan yang berlaku ;Bahwa Pemohon Banding telah membayar seluruh jumlah pajak yangterutang sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untuk Masa Pajak Meidan Keputusan Terbanding Nomor KEP992/WPJ.07/BD.05

/2008 tanggal 15 Juli 2008sebagaimana disyaratkan oleh UndangUndang Pengadilan Pajak ;Bahwa dengan memperhatikan halhal tersebut di atas, maka pengajuanSurat Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP992/WPJ.07/BD. 05/2008tanggal 15 Juli 2008 yang berisi tentang Penolakan Permohonan Keberatan PemohonBanding atas SKPKB PPN Nomor 00180/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untukMasa Pajak Mei 2004, dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yangtelah disyaratkan oleh UndangUndang, khususnya

No. 449/B/PK/PJK/2010menolak permohonan keberatan Pemohon Banding dan mempertahankanSKPKB PPN Nomor 00180/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007.

Pada kenyataannya, permohonanrestitusi PPN, yang juga meliputi kelebihan pajak Masa Pajak Mei 2004 diselesaikanmelewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima, ditandaidengan terbitnya SKPKB PPN Nomor 00180/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007.Sebagai bahan pertimbangan Majelis, perlu Pemohon Banding informasikan bahwaseluruh ketetapan PPN tahun pajak 2004, termasuk SKPKB PPN Nomor/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untuk Masa Pajak Mei2004 yang Pemohon Banding persengketakan

/07 tanggal 2Agustus 2007 dan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2004 Nomor 00476/407/04/057/07 tanggal 2Agustus 2007 atas nama PT Java International CigarManufacturing, NPWP : 02.026.457.8057.000, tidakHal. 15 dari 29 hal.

Alunalun,Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi berpakaian dinas, kemudian terdakwadiserahkan ke Polres Banjar untuk diproses lebih lanjut ;Bahwa terdakwa, saksi Mari Als Imar Bin Muhammad dan Saudara Udinmelakukan pemukulan terhadap saksi korban Yasil Azmi dilapangan tamanalunalun dimana tempat tersebut merupakan tempat keramaian masyarakatumum ;e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Yasil Azmi mengalami lukasesuai dengan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Ratu Zalekha MartapuraNomor : 353/057

Alunalun,Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi berpakaian dinas, kemudian terdakwadiserahkan ke Polres Banjar untuk diproses lebih lanjut ;Bahwa terdakwa, saksi Mari Als Imar Bin Muhammad dan Saudara Udinmelakukan pemukulan terhadap saksi korban Yasil Azmi dilapangan tamanalunalun dimana tempat tersebut merupakan tempat keramaian masyarakatumum ;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Yasil Azmi mengalami lukasesuai dengan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Ratu Zalekha MartapuraNomor : 353/057

memukul saksi korban Yasil Azmi sebanyak 2 (dua)kali dengan menggunakan tangan kosong ke arah pipi, kemudian saksi Marimenendang sebanyak (satu) kali kearah kaki saksi korban Yasil Azmi ;Bahwa saksi Yasil Azmi sempat lari ketengah lapangan, akan tetapi dikejar olehsaksi Mari, terdakwa dan saudara udin, kemudian secara bersamasama memukuldan menendang saksi korban Yasil Azmi ;Bahwa saksi Yasil Azmi mengalami luka sesuai dengan Visum Et Revertum dariRumah Sakit Ratu Zalekha Martapura Nomor : 353/057

Bahwa saksi Yasil Azmi mengalami luka sesuai dengan Visum Et Revertum dariRumah Sakit Ratu Zalekha Martapura Nomor : 353/057/MR/V/2012 tanggal 29Mei 2012 an. Yasil Azmi Bin Feriansyah yang ditandatangani oleh dr.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korbanYasil Azmi mengalami luka sesuai dengan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit RatuZalekha Martapura Nomor : 353/057/MR/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 an. Yasil Azmi BinFeriansyah yang ditandatangani oleh dr.

, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 19 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002168.15/2018/PP/M.XIIA Tahun 2020, tanggal 27 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP02008/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 12Desember 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor00023/206/14/057

Dengan mengadili sendiri:3.1.3.2.3.3.3. 4.Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP02008/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 12 Desember 2017,tentang Keberatan Wajid Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor00023/206/14/057/16 tanggal 18 Oktober 2016, atas nama: PTPerfetti Van Melle Indonesia, NPWP 01.069.201.0057.000,beralamat di Jalan JakartaBogor Km 47,4 Cibinong, Bogor, adalahtelah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00023/206/14/057/16tanggal 18 Oktober 2016, atas nama PT Perfetti Van MelleIndonesia, NPWP 01.069.201.0057.000, beralamat di JalanJakartaBogor Km 47,4 Cibinong, Bogor, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah

Putusan Nomor 1446/B/PK/Pjk/2021menolak Putusan Pengadilan Pajak yang Mengabulkan seluruhnya bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP02008/KEB/WPUJ.07/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanTahun Pajak 2014 Nomor 00023/206/14/057/16 tanggal 18 Oktober 2016,atas nama PT Perfetti Van Melle Indonesia, NPWP 01.069.201.0057.000,beralamat di Jalan JakartaBogor Km. 47,4 Cibinong, Bogor, dalam hal inidiwakili

mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put001115.99/2011/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 15 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mohon agar gugatan atas Surat Terbanding NomorS183/WPJ.07/2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal PengembalianPermohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak YangTidak Benar Masa Pajak Juli 2016 Nomor 00242/107/16/057

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put001115.99/2011/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 15 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Kepala Kantor WilayahDirektorat Jenderal Pajak Nomor S183/WPJ.07/2018 tanggal 15 Januari2018 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau PembatalanSurat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Nomor 00242/107/16/057

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Surat Tergugat Nomor S183/WPJ.07/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang PengembalianPermohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yangTidak Benar Atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00242/107/16/057

01.071.733.8057.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) terhadap Surat Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) Nomor S183/WPJ.07/2018 tanggal 15 Januari 2018tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau PembatalanSurat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Atas Surat Tagihan Pajak (STP)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00242/107/16/057

Putusan Nomor 2491/B/PK/Pjk/2019Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2013 Nomor 00081/107/13/057/16tanggal 11 April 2016, dengan perhitungan adalah sebagai berikut: No Uraian Jumlah Menurut Wajib Pajak1 Pajak harus dibayar/ditagih kembali 0,002 Telah dibayar 0,003 Kurang dibayar 0,004 Sanksi administrasia. Denda Pasal 7 KUP 0,00b. Bunga Pasal 8 (2) KUP 0,00c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP 0,00d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP 0,00e. Denda Pasal 14 (3) KUP 0,00f. Denda Pasal 14 (4) KUP 0,00g.

Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 09 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117115.99/2013/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02515/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2013 Nomor 00081/107/13/057

Putusan Nomor 2491/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP02515/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2013 Nomor 00081/107/13/057/16tanggal 11 April 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajid Pajak,

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02515/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 07 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2013 Nomor00081/107/13/057/16 tanggal 11 April 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat(1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak