Ditemukan 92018 data
Urut Berdasarkan
Putus : 22-06-2014 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2236 K/PDT/2013 Tanggal 22 Juni 2014 — KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA & LELANG SURABAYA, dkk
59 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA & LELANG SURABAYA, dkk
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA & LELANGSURABAYA, beralamat di Jalan Indrapura Nomor 5,Surabaya ;. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. SENTRAKREDIT MENENGAH PEMUDA, beralamat di JalanKendungdoro Nomor 8187, Surabaya ;. PT.
Register : 03-12-2013 — Putus : 11-03-2015 — Upload : 11-11-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 715/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel Tanggal 11 Maret 2015 —
87 — 41
87 — 41
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) cq. KANTOR WILAYAH VII DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAKARTA cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA IV
Putus : 30-12-2022 — Upload : 09-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4847 K/Pdt/2022 Tanggal 30 Desember 2022 — DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DI JAKARTA, CQ. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KALIMANTAN SELATAN, CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA BANJARMASIN, Dkk
40 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DI JAKARTA, CQ. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KALIMANTAN SELATAN, CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA BANJARMASIN, Dkk
Putus : 24-02-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3492 K/Pdt/2016 Tanggal 24 Februari 2017 — KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KANTOR WILAYAH VII DKJN BANDUNG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TASIKMALAYA, dkk
58 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KANTOR WILAYAH VII DKJN BANDUNG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TASIKMALAYA, dkk
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cqDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DANLELANG KANTOR WILAYAH VII DKJN BANDUNG KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGTASIKMALAYA, berkedudukan di Jalan Ir. H. Dijuanda Nomor19, Kota Tasikmalaya, diwakili oleh Sonny Loho, DirekturJenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan,dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Edih Mulyadi, S.E.,M.Si., Kepala KPKNL Tasikmalaya dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2015;2.
, Nomor: 235/MFLWO/JBR/BDG/EXT/III/15, tanggal 23 Maret2015;Bahwa melalui somasisomasi tersebut di atas, Terlawan II memberikanketerangan bahwa total kewajiban yang harus dibayar olen Pelawan kepadaTerlawan Il adalah sebesar Rp330.018.762,00 (tiga ratus tiga puluh jutadelapan belas ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);Bahwa dalam keadaan demikian Terlawan Il kemudian melaksanakaneksekusi lelang Hak Tanggungan atas objek tanah (objek jaminan) milikPelawan, melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan
Putus : 12-06-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 93/Pdt.G/2017/PN.Smg Tanggal 12 Juni 2017 — Direktur Jenderal Kekayaan Negara cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang Semarang
,dkk
19 — 3
19 — 3
Direktur Jenderal Kekayaan Negara cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang Semarang,dkk
Direktur Jenderal Kekayaan Negara cq. KepalaKantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang Semarang beralamat dijalan Imam Bonjol No. 1D Gedung Keuangan Negara Il Lt. 4,Semarang, dalam hal ini diwakili oleh Esti Afiarini dan Dwi RahayuSuprapti berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : SKU283/MK.6/2017 tertanggal 11 April 2017 ;selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ; .
Putus : 25-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 214 K/Pdt/2019 Tanggal 25 Februari 2019 — DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KANTOR WILAYAH VII DKJN BANDUNG, KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TASIKMALAYA, DK
18 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KANTOR WILAYAH VII DKJN BANDUNG, KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TASIKMALAYA, DK
DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARADAN LELANG KANTOR WILAYAH VII DKJN BANDUNG,KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG TASIKMALAYA, berkedudukan di Jalan Ir. HajiJuanda Nomor 19, Tasikmalaya, diwakili oleh TriWahyuningsih Retno Mulyani Selaku Direktur Hukum danHumas Direktorat Jenderal Kementerian KeuanganRepublik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepadaSalbiah, S.H., dan kawankawan, beralamat di Jalan Ir.
Register : 03-10-2023 — Putus : 02-04-2024 — Upload : 16-04-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 376/Pdt.G/2023/PN Mks Tanggal 2 April 2024 —
Turut Tergugat:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Sulawesi Selatan Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar.
16 — 0
Turut Tergugat:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Sulawesi Selatan Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar.
16 — 0
Turut Tergugat:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Sulawesi Selatan Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar.
Putus : 15-08-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2727 K/PDT/2011 Tanggal 15 Agustus 2012 — SUGIYARTO, B.Sc. vs KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), dk
77 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUGIYARTO, B.Sc. vs KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), dk
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL), berkedudukan di Jl. Kusumanegara No.1 1Kota Yogyakarta, Termohon Kasasi dahulu Tergugat /Terbanding ;2. PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk., berkedudukan diJakarta Cq. Cabang Condongcatur JI.
Putus : 22-05-2024 — Upload : 03-10-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 351 PK/PDT/2024 Tanggal 22 Mei 2024 — VS KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG MEDAN, DKK.
3 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
3 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
VS KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG MEDAN, DKK.
Putus : 22-01-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 979 K/Pdt/2013 Tanggal 22 Januari 2014 — ADE BACHTIAR vs KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Tasikmalaya, dk
50 — 1034 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 1034 — Berkekuatan Hukum Tetap
ADE BACHTIAR vs KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Tasikmalaya, dk
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) Tasikmalaya, berkedudukan di Jalanlr. H. Juanda Nomor 19, Kota Tasikmalaya;2. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk. KantorCabang Tasikmalaya, berkedudukan di Jalan KH. Z. MustofaNomor 110, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasakepada Endarwulan Kusumastuti, S.H, M.Kn., dan kawankawan. Masingmasing sebagai pegawai PT.
Putus : 29-11-2023 — Upload : 12-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3616 K/Pdt/2023 Tanggal 29 Nopember 2023 — BACTIAR EFFENDI, DK VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER, DKK
12 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
12 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
BACTIAR EFFENDI, DK VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER, DKK
Putus : 29-10-2014 — Upload : 12-11-2015
Putusan PT SEMARANG Nomor 359/Pdt/2014/PT SMG Tanggal 29 Oktober 2014 — EKO RAHARJO, SE melawan KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG SEMARANG, dkk
20 — 13
20 — 13
EKO RAHARJO, SE melawan KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG SEMARANG, dkk
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANGSEMARANG, Beralamat di JL.Imam Bonjol NO.1D Semarang, semula sebagai TERGUGAT II,sekarang sebagai TERBANDINGSetelah membaca ; nne nnn nn nnn nnn nnn1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 30 September 2014Nomor:359/Pdt/2014/PT.Smg tentang Penunjukkan Majelis Hakim yangakan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding;2.
Putus : 17-12-2013 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2344 K/Pdt/2013 Tanggal 17 Desember 2013 — TN.DEDI SUPRIADI vs KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TASIKMALAYA, Dkk
55 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
TN.DEDI SUPRIADI vs KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TASIKMALAYA, Dkk
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) TASIKMALAYA, bertempat tinggal diJalan Ir. H.JJuanda Nomor 19, Kota Tasikmalaya;2. PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYATARTHA SUKAPURA CABANG SINGAPARNA (SEMULAPD.BPR BKPD SINGAPARNA), bertempat tinggal di JalanRaya Timur, Nomor 24, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya;3. NY. ELIN NURLINA, bertempat tinggal di Jalan RSU.
Register : 08-04-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 202/Pdt.G/2014/PN.Jkt-Sel Tanggal 3 Desember 2014 — KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV,dkk
53 — 24
53 — 24
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV,dkk
essenectenremimmeenenneeteien nen ansemeane enna aemiemmteeonaisiHARUMWATI, lbu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Angggrek No.6Rt.002.Rw.01.Kel.Gandaria Kecamatan Kebayoran Baru JakartaSelatan dalam hal ini memberi kuasa kepada Resman Sidauruk,SHJustinus Tampubolon,SH dan Hisar Rumahorbo,SH Advokat danKonsultan Hukum pada Kantor Hukum RUR berkedudukan di JalanRaya Ciracas No.30 Ciracas Jakarta Timur, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 28 Maret 2014 selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT ;melawan1.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
Pasal 18Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : 6/KN/2013tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang Beserta Lampirannya, padapokoknya mengatur bahwa :Penjual/Pemilik Barang yang bermaksud melakukan penjualan barangsecara lelang melalui KPKNL harus mengajukan permohonan secaratertulis kepada Kepala KPKLN, dengan melengkapi dokumenpersyaratan lelang yang bersifat umum maupun khusus dan telahmemenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, diantaranya salinan/fotocopy perjanjian kredit
Pasal Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang danPasal 17 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : 6/KN/20133)tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, pada pokoknya mengaturbahwa :Harga Limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang danditetapkan oleh Peniual/Pemilik barang, yang dalam ha!
Negara danKantor Wilayah DJKN Jakarta, yang merupakan instansi atasan dari TergugatIBahwa Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan dan Negara dan Lelang Jakarta IVbukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri dan merupakan bagiandari Badan hukum yang disebut Negara dimana salah satu instansi atasan dariTergugat adalah Pemerintah Republik Indonesia cq.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq.KAntorWilayah DJKN Jakarta;Bahwa oleh karena itu Tergugat tidak mempunyai kualitas untuk dapatdituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkandengan badan hukum induknya dan instansi atasannya;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum diatas, gugatan Penggugat yang hanyamenyebutkan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang( KPKNL ) Jakarta IV sebagai Persoon Tergugat dengan tidak mengkaitkaninstansi atau unit atasan Tergugat haruslah
Register : 02-12-2013 — Putus : 13-03-2014 — Upload : 20-03-2014
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 51/G/2013/PTUN-SMD Tanggal 13 Maret 2014 — UTAMA;
melawan
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SAMARINDA;
215 — 108
215 — 108
UTAMA;melawanKEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SAMARINDA;
Suprapto, Kompleks RukoCentury, No. 7, Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 27 November 2013.selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANKEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL) SAMARINDA, berkedudukan di Jln. Yos SudarsoNo.157 Samarinda:Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. Ferryanto Budi Rahardjo,S.Sos., Kepala Seksi Hukum danInformasi KPKNL Samarinda ;2. Daneb Pebriyanto, S.H., Pelaksana pada Seksi HI KPKNLSamarinda ;3.
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanoleh Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Samarinda berupa Risalah Lelang, Nomor : 320/2013, Tanggal 25 November2013 ;.
Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Samarinda berupa Risalah Lelang, Nomor : 320/2013, Tanggal25 November 2013;.
ditanggapi oleh Pihak Tergugatdi dalam Dupliknya tertanggal 20 Februari 2014, yang pada pokoknya menolak dalilReplik yang diajukan Pihak Penggugat ;Menimbang, bahwa Keputusan objek sengketa dalam perkara ini yangditerbitkan oleh Tergugat, dan dimohonkan oleh Penggugat di dalam gugatannyauntuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah berupa :Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Perkara No. 51/G/2013/PTUN.SMD.Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Lelang KantorPelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda berupa RisalahLelang, Nomor : 320/2013, Tanggal 25 November 2013 (vide bukti T.1) ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Risalahlelang No.320/2013 tanggal 25 November 2013 yang diterbitkan oleh Pejabat Lelangpada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda in casu obyeksengketa memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksudPasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TataUsaha Negara perubahan
Register : 24-03-2011 — Putus : 31-05-2011 — Upload : 09-11-2011
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 44/B/2011/PT.TUN-MDN Tanggal 31 Mei 2011 — ROSI MARLIYANI, S vs KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BENGKULU
86 — 30
86 — 30
ROSI MARLIYANI, S vsKEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BENGKULU
disebut: PENGGUGAT/PEMBANDING;KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGBENGKULU, Berkedudukan di Jalan MusiumNo. 02 Bengkulu, dalam hal ini diwakilioleh Kuasanya1. HARI SANTOSA, SH.Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan/Jabatan Pegawai NegeriSipil/Kepala Seksi Pelayanan LelangKPKNL Kota Bengkulu, Alamat KantorKantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Bengkulu, Jalan Musium No. 2Bengkulu.2. KAPRAWI HERYANTO, S.
M E N GA DTI iL IDALAM PENUNDAAN : Menolak permohonan Penggugat tentang PenundaanPelaksanaan Surat Keputusan Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang BengkuluNomor : SPL No. 86/WKN.05/KNL.01/2010 tanggal 24Agustus 2010 Perihal Penetapan Tanggal PelaksanaanLelang Hak Tanggungan Milik Penggugat; DALAM EKSEPSI : Menerima Eksepsi Absolut Tergugat;DALAM POKOK PERKARA : Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkaraini yang diperhitungkan sampai dengan
Putus : 28-09-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 344 K/Pdt/2016 Tanggal 28 September 2016 — KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON vs RISMAN TUWO, dkk
40 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON vs RISMAN TUWO, dkk
PUTUSANNomor 344 K/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG AMBON, berkedudukan di Jalan Pattimura, diwakilioleh Hadiyanto, selaku Direktur Jenderal Kekayaan NegaraKementerian Kuangan R.I., dalam hal ini memberi kuasakepada Daniel Pelamonia, S.H., M.H., dan kawankawan,Kepala KPKNL Ambon dan Para Pegawai KPKNL Ambon,beralamat di
dituntut di muka Pengadilan jika dikaitkan dengan Badan HukumInduk dan Instansi atasannya;1.2.Bahwa Tergugat II bukanlah merupakan suatu badan hukum yangberdiri sendiri, melainkan badan yang merupakan bagian dari badanhukum yang disebut Negara dan dalam melaksanakan tugas danwewenangnya harus harus bertanggung jawab kepadainstansiatasannya dimana penyebutan tata urutan dan hirarki Turur Tergugatberdasarkan struktur organisasi yang benar adalah PemerintahRepublik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara cq KantorWilayah DJKN Papua dan Maluku cq Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Ambon cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cqKantor Wilayah DJKN Papua dan Maluku cq Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Ambon, maka jika terjadi tuntutan jugaharus dikaitkan dengan unit atasannya tersebut sesuai denganPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2006 TentangOrganisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan DepartemenKeuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100
termuat dalammemori kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dan Judex Facti telahtepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkanhukum karena terbukti eksekusi lelang yang telah dilaksanakan olehpihak Pemohon Kasasi tidak memenuhi prosedur hukum yang sah yaknitidak ada peringatan dari pihak Tergugat PT Bank Danamon selakukreditur kepada pihak Termohon Kasasi selaku debitur dan lelang jugatidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (5)Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: KEPALAKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGAMBON dan Pemohon Kasasi II: PIMPINAN PT BANK DANAMONINDONESIA Tbk. CABANG AMBON tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi /Tergugat II/Pembanding Il danPemohon Kasasi II/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratusridbu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Rabu, tanggal 28 September 2016, oleh H.
Register : 11-03-2022 — Putus : 04-08-2022 — Upload : 08-02-2023
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Mjk Tanggal 4 Agustus 2022 — BANK MEGA
- KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO
84 — 30
84 — 30
BANK MEGA- KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO
Putus : 31-10-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2644 K/PDT/2017 Tanggal 31 Oktober 2017 — VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO, dkk.
50 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO, dkk.
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG SIDOARJO, berkedudukan di JalanErlangga Nomor 161 Sidoarjo, dalam hal ini memberikuasa kepada: Muriyanto, dan kawankawan ParaPegawai KPKNL Sidoarjo, beralamat di JalanErlangga Nomor 161, Sidoarjo, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 9 Juni 2015;2. KANTOR BALAI LELANG TUNJUNGAN, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 149Surabaya;3.
Ekseptio Error in Persona (Persona Standi Non Judicio).2.1.Bahwa Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugatkhususnya yang ditujukan terhadap Tergugat harus dinyatakantidak dapat diterima, sebab penyebutan persoon Tergugat didalam surat gugatan Penggugat kurang tepat, karena tidakmengkaitkan dengan Pemerintan Republik Indonesia cq.Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq DirektoratJenderal Kekayaan Negara cq.
Kantor Wilayah DJKN Jawa Timurcq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 2644K/Pdt/20172.2.2.3.Sidoarjo selaku (Instansi) atasan Tergugat , karena KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo bukanorganisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian darisuatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karena itu apabilaada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannyatersebut:Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjobukan
merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkanbadan yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebutNegara, dimana salah satu Instansi atasan dari Tergugat adalahPemerintah Republik Indonesia cq Departemen KeuanganRepublik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cqKantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan NegaraSurabaya cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangSidoarjo.
karena itu Tergugat tidak mempunyai kualitasuntuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka PeradilanUmum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya danInstansi atasannya;Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat diatas,dan dengan merujuk pada jurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1424K/Sip/I 975 tanggal 8 Juni 1976tentang gugatan yang harus ditujukan kepada pemerintah pusat,terbuktilan bahwa gugatan Penggugat yang langsung ditujukankepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Register : 10-10-2011 — Putus : 01-03-2012 — Upload : 21-06-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 103/G/2011/PTUN-BDG Tanggal 1 Maret 2012 — DELIMA JAYA VS KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR
64 — 24
64 — 24
DELIMA JAYA VS KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR
Saputera & Associates,beralamat di Villa Bogor Indah Blok E3, No.3A/4, Bogor, berdasarkan Surat KuasaNomor : 039/SK/DJ/ TUN/JJAS /X/2011,tanggal 5 Oktober2101, 1, 2Selanjutnya disebut sebagaienggugat $:MELAWAN:KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG BOGOR, berkedudukan di JalanVeteran No. 45 Bogor ;Dalam hal ini diwakili olehKuasanya :1.Seksi HukumKPKNL Bogor ;3.PelaksanaPengadilant@rsSebut