Ditemukan 864 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 13-01-2015 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 20-04-2015
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 62/Pdt.G/2015/PA.Bjm
Tanggal 23 Februari 2015 — - Penggugat Vs Tergugat
131
  • perceraian yang hukummaterilnya tidak tunduk kepada kemauan atau persetujuan kedua belahpihak, maka Penggugat tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian;Menimbang, bahwa buktibukti tertulis yang diajukan Penggugat,yakni bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil buktitertulis, karena itu dapat diterima;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugatadalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksisebagaimana dimaksud oleh pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.Put
Putus : 30-04-2010 — Upload : 19-08-2011
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor PUT/06-K/PMT-I/BDG/AD/II/2010
Tanggal 30 April 2010 — ZAINI DAHLAN Kaur Orgpres Nikkop Puskopad sekarang Pama Denma Denma Dam IM
3122
  • Bandingberpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertamasepanjang mengenai penjatuhan pidana tambahanpemecatan dari dinas Militer sudah tepat dan benar,oleh karenanya perlu dikuatkan.Menimbang...Bahwa terhadap pertimbangan pertimbanganselebihnya dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama,Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat danbenar oleh karenanya perlu dikuatkan.Berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdi atas Pengadilan Tingkat Banding perlu) menguatkanPutusan Pengadilan Militer l 01 Banda Aceh No.PUT
Putus : 22-07-2010 — Upload : 26-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 160/B/PK/PJK/2007
Tanggal 22 Juli 2010 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ; PT. TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA,
2818 Berkekuatan Hukum Tetap
  • TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA, beralamat JalanTanjung Mutiara No. 1 Surabaya, Jawa Timur.Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninaauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonanPeninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 12 Maret 2007 No.Put. 10177/PP/M.VI/16/2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranyamelawan
    menggunakan Norma PenghitunganPenghasilan Neto Rp. 1.172.432.703,00Kompensasi bulan lalu Rp. 3.750.253.461,00Dikurangi :Hasil penghitungan kembali PM yang telah dikreditkan Rp. 0,00PPN atas pembelian retur Rp. 0,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 8.613.601.188,00PPN yang kurang dibayar Rp. 0,00Sanksi adminis trasi Rp. 0,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp. 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap ic. putusan Pengadilan Pajak tanggal 12 Maret 2007 No.Put
Register : 18-08-2010 — Putus : 18-05-2011 — Upload : 23-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 485 B/PK/PJK/2010
Tanggal 18 Mei 2011 — PT. INCIPNA INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3322 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Bahwa saat ini Penggugat mengayomi karyawan yang berkerja diperusahaan Penggugat sebanyak 28 orang sehingga jika suratketetapan tersebut dipaksakan untuk Penggugat laksanakan makasudah dapat dipastikan jika Penggugat akan menutup perusahaanin) yang akan berkonsekwensi pemberhentian seluruh karyawanPenggugat ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta No.Put.21261/PP/M.XV99/2009 tanggal 22 Desember 2009 yang telah berkekuatantetap tersebut adalah berbunyi sebagai berikut :Menolak permohonan
    Abubakar Lambogo No. 192 A, Makassar ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut, yaitu. putusan Pengadilan Pajak Jakarta No.Put.21261/PP/M.XV/99/2009 tanggal 22 Desember 2009 diberitahukan kepadaPenggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Januari2010, dan telah diketemukan bukti baru tanggal 27 Januari 2010 sesuai BeritaAcara Sidang Pengambilan Sumpah Nomor BAS.
Register : 02-01-2020 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 30-01-2020
Putusan PA PRAYA Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Pra
Tanggal 22 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
167
  • No.Put. No.10/Pdt.G/2020/PA.Pra.Pemohon Dusun Ketangga Desa Kateng Kecamatan Praya BaratKabupaten Lombok Tengah selama + 2 tahun, kemudian bulan Juni 2019Pemohon mengantar pulang Termohon ke rumah keluarga Termohon diDusun Ketangga Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten LombokTengah hingga sekarang;3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniaiketurunan ;4.
Putus : 31-05-2010 — Upload : 29-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 238/B/PK/PJK/2007
Tanggal 31 Mei 2010 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SARI SEGARA UTAMA
4025 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pesanggaran, Pedungan, Denpasar, Bali;Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak No.PUT.10012/PP/M.IV/16/2007 tanggal 2 Maret 2007 diperbaiki denganPutusan Pengadilan Pajak No.
Register : 05-11-2014 — Putus : 19-01-2015 — Upload : 17-02-2015
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1335/Pdt.G/2014/PA.Bjm
Tanggal 19 Januari 2015 — Penggugat vs Tergugat
120
  • perceraian yang hukummaterilnya tidak tunduk kepada kemauan atau persetujuan kedua belahpihak, maka Penggugat tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian;Menimbang, bahwa buktibukti tertulis yang diajukan Penggugat,yakni bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil buktitertulis, karena itu dapat diterima;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugatadalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksisebagaimana dimaksud oleh pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.Put
Register : 10-08-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PA CIMAHI Nomor 833/Pdt.G/2020/PA.Cmi
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
478
  • Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya diwilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan No.Put. nomor 833/Pdt.G/2020/PA Cmi. Hal. 2 dari 12 Halaman.474/333/Pem.Trantibum tertanggal 10 Agustus 2020 dari KelurahanCipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;10. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhisyarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;11.
Putus : 24-05-2010 — Upload : 26-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 96/B/PK/PJK/2008
Tanggal 24 Mei 2010 — PT. GAUNG SATYAGRAHA AGRINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
359 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gatot Subroto No.40 42, Jakarta 12190.Termohon Peninjauan Kembali , dahuluTerbanding ;Mahkamah Agung tersebut,Menimbang, bahwa dari surat surat yang bersangkutanternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai PemohonBanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembaliterhadap putusan Pengadilan Pajak No.Put.11640/PP/M.X1/16/2007 tanggal 3 September 2007 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawanTermohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbandingdengan posita perkara sebagai
Putus : 15-07-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 136 K/MIL/2011
Tanggal 15 Juli 2011 — BENNY SUGIARTO
2115 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Militer 102 Medan No.PUT/01K/PM 02/AD/V2011 tanggal 24 Januari 2011 untukseluruhnya ;3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;4. Membebani biaya perkara pada Terdakwa sebesarRp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinanPutusan ini beserta berkas perkaranya kepada PengadilanMiliter O2 Medan ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.
Putus : 23-02-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 B/PK/PJK/2005
Tanggal 23 Februari 2010 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BRIDGESTONE KALIMANTAN PLANTATION
179 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ThamrinNo. 59 Jakarta.Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan PengadilanPajak tanggal 20 April 2005 No.Put. 05355/PP/M.1V/15/2005diberitahukan kepada Pemohon Peninjauankembali dahuluTerbanding pada tanggal 20 Mei 2005 kemudian terhadapnyaoleh Pemohon Peninjauankembali dahulu Terbanding diajukanpermohonan Peninjauankembali secara tertulis diKepaniteraan Pengadilan Pajak dengan disertai alasanalasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajaktersebut
Putus : 26-05-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 277/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Mei 2016 — PT. PABRIK GULA RAJAWALI II VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
16052 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pabrik Gula MADU BARU Yogjakarta.Berdasarkan Amar Putusan Pengadilan Pajak No.Put.0109/PP/A/M.III/16/2002 tanggal 26 April 2002 atas sengketaPPN Jasa Giling PT.
    Perkebunan NUSANTARA IX/PTPN IX SemarangBerdasarkan Amar Putusan Pengadilan Pajak No.Put.13658/PP/M.I/16/2008 tanggal 26 Maret 2008 atas sengketaPPN Jasa Giling PT.
    Perkebunan NUSANTARA XI/PTPN XI Unit Pabrik GulaPrajekan SurabayaBerdasarkan Amar Putusan Pengadilan Pajak No.Put.07521/PP/M.I/16/2006 tanggal O7 Pebruari 2006 atassengketa PPN Jasa Giling PT.
Putus : 17-01-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 169/B/PK/PJK/2011
Tanggal 17 Januari 2012 — PT. CAHAYA OBOR INTER NUSA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
3331 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan No.Put.20345/PP/M.VIII/19/2009 tertanggal 28 Oktober2009 nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku terhadap penerapan Pasal 18Kep81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang PetunjukPelaksanaan Penetapan Nilai Pabean Untuk Perhitungan BeaMasuk sebagaimana telah diubah dengan P01/BC/2007 Tanggal1 Maret 2007.Bahwa Judex Factie keliru) dan tidak tepat dalammempertimbangkan dan menilai bukti serta tidak tepat dalammenerapkan Pasal 18 KEP81/BC/1999 tentang
Putus : 13-07-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 / B / PK / PJK / 2011
Tanggal 13 Juli 2011 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs BUT COLE HOLDING SHIPPING
3614 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Put.No. 17 B/PK/PJK/201 1Sanksi Adm: Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp. 4.807.253.00Jumlah yang masih harus dibayar Rp. 14.822.364,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak Jakarta tanggal 16 Juni 2009 No.Put.18584/PP/M.XI/12/2009 diberitahukan kepada fTerbanding sekarangPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Juli 2009, kKemudian terhadapnyaoleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusustanggal 17 September 2009
Register : 12-09-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 03-04-2019
Putusan PA CIMAHI Nomor 7970/Pdt.G/2018/PA.Cmi
Tanggal 25 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
153
  • KPAD Sejahtera No.Put. nomor 7970/Pdt.G/2018/PA Cmi.
Putus : 19-02-2010 — Upload : 09-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151 B/PK/PJK/2006
Tanggal 19 Februari 2010 — PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2418 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gatot Subroto No.40 42, Jakarta 12190.Termohon Peninjauan Kembali , dahuluTerbanding ;Mahkamah Agung tersebut,Menimbang, bahwa dari surat surat yang bersangkutanternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai PemohonBanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembaliterhadap putusan Pengadilan Pajak No.Put.07607/PP/M.VIII/99/2006 tanggal 15 Februari 2006 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawanTermohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbandingdengan posita perkara sebagai
Putus : 25-02-2010 — Upload : 04-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 B/PK/PJK/2006
Tanggal 25 Februari 2010 — PT. NEWMONT MINAHASA RAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3019 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sudirman Kav. 5253, Jakarta12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal25 Oktober 2005;Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu) PemohonBanding;melawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di JalanJenderal Gatot Subroto No. 4042, Jakarta12190.Termohon Peninjauan Kembali, dahuluTerbanding;Mahkamah Agung tersebut;Menimbang, bahwa dari surat surat yang bersangkutanternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagaiPemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Pengadilan Pajak No.Put
Putus : 25-03-2008 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2/C/PK/PJK/2008
Tanggal 25 Maret 2008 — PT. INDO MURO KENCANA ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5417 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2C/PK/P.1K/20N&38 PPN Masukan yangdapat dikreditkan2.827 .286.742,00PPn Masukan yang dibayarkan dengan NPWP sendir597.557 .852,00PPN atas retur pembelian(20.000,00)Perhitungan kembali PPN Masukan yang telah dikembali PPN Masukan yang dapat diperhitungan3.424.824.594,00Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai(3.361.589.330,00) Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajaktanggal 12 Juni 2007 No.Put 10887/PP/M.VIII/16/2007 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikutMenyatakan permohonan
    Indo Muro Kencana, NPWP: 01.064.301.3056.000, alamat Graha Kirana Building 15 Foor, JalanYos Sudarso Kav. 88, Jakarta 14350, tidak dapatditerima ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah38 mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan PengadilanPajak tanggal 12 Juni 2007 No.Put.10887/PP/M.VII1/16/2007 diberitahukan kepada PemohonPeninjauankembali dahulu Pemohon Banding pada tanggal 03Juli 2007 kemudian terhadapnya oleh PemohonPeninjauankembali dahulu Pemohon Banding diajukanpermohonan peninjauankembali
Putus : 31-05-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 B/PK/PJK/2008
Tanggal 31 Mei 2010 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NRS LOGISTICS
5129 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Put.No.29/B/PK/PJK/2008Jakarta.Termohon Peninjauan Kembali, dahulu = PemohonBanding.Mahkamah Agung tersebut.Membaca surat surat yang bersangkutan.Menimbang, bahwa dari surat surat yang bersangkutanternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagaiTerbanding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembaliterhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 29 Maret 2007 No.Put. 10289/PP/M.1/13/2007 yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidahulu Pemohon Banding dengan
Putus : 31-07-2013 — Upload : 26-02-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 661/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut
Tanggal 31 Juli 2013 — Muhammad Toit bin Dahlan
5220
  • Unsur: Secara tanpa hak atau melawan hukum.Menimbang, bahwa secara tanpa hak adalah seseorang yang melakukandimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hakobyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia No.PUT/58K/MM II08/AD/V1/2000);Menimbang, bahwa secara tanpa hak berdasarkan Pasal 7 Undang UndangRepublik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan:Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan