Ditemukan 895 data
DEKA FAJAR PRANOWO, SH
Terdakwa:
FAHRUL RAJI Alias BABE Bin AINI
111 — 57
,M.H dan Bony Daniel, S.H.dalam bukunya komentar & Pembahasan Undangundang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika mengatakan bahwa makna/arti dari: Kata Menawarkan: memiliki arti menunjukkan sesuatu dengan maksudagar yang ditunjukkan mengambil dan menawarkan disini haruslah sudahada barang yang akan ditawarkan serta tidak menjadi syarat apakah barangtersebut adalah miliknya ataukan tidak, sedangkan kata Jual mempunyaiarti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, makamenawarkan untuk
114 — 52
YAHYA HARAHAP, S.H.dalam bukunya KEKUASAAN MAHKAMAH AGUNG PEMERIKSAAN KASASIDAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA yang diterbitkan oleh, SINARGRAFIKA, CETAKAN PERTAMA, JANUARI 2008 maka jelas bahwa Tergugat didalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi aturan atautidak memenuhi syarat yang telah diatur oleh Undang undang, karena dalam hal iniTergugat memakai dalil ada bukti baru, sedangkan setelah dicermati ternyata buktibaru yang diajukan oleh Tergugat pada bukti PK nya No. 125
75 — 38
keadilan bagiterdakwa satu dengan terdakwa lainnya dan untuk itu putusandijatuhkan hakikatnya tidak menjadikan disparitas dalam hal pemidanaan; Menimbang, bahwa apabila dikaji dari perspektif model sistem peradilan pidana yang idealbagi Indonesia maka hendaknya dianut aspek model keseimbangan kepentingan atau daad daderStrafrecht, bukanlah mengacu pada sistem hukum Amerika dengan orientasi Crime Control Model(CCM), Due Process Model (PDM) atau family model .Pada asasnya menurut PROF.Dr.MULADI, S.H.dalam
26 — 3
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 650 sumber pengetahuanhanya terbatas pada; 1. Berdasarkan pengalaman saksi sendiri, atau 2.Berdasarkan penglihatan saksi Ssendiri, atau 3.
29 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
., melawan Terdakwa Imam Musonef, S.H.dalam sel Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri soal pengembalian uangsaksi korban Rokip yang semuanya dibebankan kepada Imam Musonef,S.H., sidang ditunda tanpa memberi tahu Para Pemohon Kasasi, didugaHal. 13 dari 23 hal. Put. No. 79 K/Pid/201314Jaksa/Penuntut Umum emosi.
44 — 9
Yahya Harahap S.H.dalam buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, apabila ada kesalahanidentitas dalam gugatan, Tergugat dapat mengajukan Eksepsi Error inPersona, pada tahap jawabmenjawab. Eksepsi Error in Persona inidiajukan dalam hal gugatan tersebut dialamatkan kepada orang yang salah(keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat);4.
Pembanding/Tergugat II : Bermawi Diwakili Oleh : SOPIAN SITEPU, S.H.,M.H, M.Kn., dkk
Pembanding/Tergugat III : Dahri Diwakili Oleh : SOPIAN SITEPU, S.H.,M.H, M.Kn., dkk
Pembanding/Tergugat IV : Raja Buay Ratu atau Ahli warisnya Diwakili Oleh : SOPIAN SITEPU, S.H.,M.H, M.Kn., dkk
Pembanding/Tergugat V : Sobirin Diwakili Oleh : SOPIAN SITEPU, S.H.,M.H, M.Kn., dkk
Pembanding/Tergugat VI : Sukri atau Ahli Warisnya Diwakili Oleh : SOPIAN SITEPU, S.H.,M.H, M.Kn., dkk
Pembanding/Tergugat VII : Bahri atau Ahli Warisnya Diwakili Oleh : SOPIAN SITEPU, S.H.,M.H, M.Kn., dkk
Terbanding/Penggugat : PT. PEMUKASAKTI MANISINDAH
83 — 47
., M.H. dan Ardi Berlan Saputra, S.H.Dalam jabatannya sebagai karyawan Pt. PSMI Untuk tujuan melakukan segalaupaya untuk mempertahankan hak PT. PSMI sebagaimana yang telahditetapkan sita eksekusi di wilayah Tiuh Baru.Bahwa sebagaimana isi dari Surat Tugas/Surat Kuasa tersebut tidak adasatupun kalimat dalam surat tugas/Surat kuasa tersebut yang menyatakan namanama tersebut, diberikan kuasa untuk mewakili Pt.
45 — 11
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata", cetakan Kedua, Juni 2005Penerbit Sinar Grafika, pada balaman 15, juga menyatakan hal yang sama;Bahwa dengan demikian jelas SEMA No.1/1971 secara implisit mengaturkesalahan terhadap surat kuasa merupakan resiko dan pihak yang beracara,yang seharusnya membawa konsekwensi hukum surat kuasa menjadi tidaksoh dan karenanya gugatan yan2 didasarkan pada surat kuasa tersebutcara hukum iuza harus dinyatakan tidak dapat diterima.Penggugat kurang Pihaknya
152 — 170
YAHYA HARAHAP, S.H.dalam bukunya KEKUASAAN MAHKAMAH AGUNG PEMERIKSAAN KASASIDAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA yang diterbitkanoleh,SINAR GRAFIKA, CETAKAN PERTAMA, JANUARI 2008 maka jelasbahwa Tergugat di dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali tidakmemenuhi aturan atau tidak memenuhi syarat yang telah diatur oleh Undangundang, karena dalam hal ini Tergugat memakai dalil ada bukti baru, sedangkansetelah dicermati ternyata bukti baru yang diajukan oleh Tergugat pada bukti PKnya No. 125
33 — 3
LAMINTANG, S.H.dalam buku: DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA, Penerbit:14PT.
85 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Soedikno Mertokusumo, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia Penerbit LibertyHal. 11 dari 27 hal. Put.
72 — 48
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya, Hukum Acara Perdata, halaman 581, kekuatan pembuktiannyahanya sampai pada derajat sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) tidaksampai kualitas menentukan (beslissend) atau memaksa (dwingende).Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.Ill s/d T XXI3 yangberupa Akta Kesepakatan Bersama No. 71 tanggal 20 Maret 2014 telahternyata bahwa dalam pembuatan akta tersebut Penggugat dan Tergugat Illsampai dengan Tergugat XXI tidak menghadap sendiri kepada FatmawatyNoor,
53 — 12
Yahya Haraphap, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 464klasifikasi isi Jawaban terdiri dari pengakuan dan bantahan bukantuntutan dengan demikian jawaban yang isinya tuntutan perludikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;b. MutahBahwa Termohon menuntut mutah sebesar Rp 18.500.000, atas daliltersebut kami keberatan dan kami sanggup memberi nafkah sebesarRp 4.000.000,;c.
83 — 9
Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;(M.Yahya Harahap,S.H.dalam buku Hukum Acara Perdata tentang GugatanPersidangan, Penyitaan,Pembuktian dan Putusan Pengadilan, 2004,hal448453);Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat sebagaimanadiutarakan di atas adalah terkait perouatan melawan hukum yang dilakukan olehTergugat karenanya eksepsi Tergugat tentang gugatan yang kabur, gugatanpenggugat tidak cermat antara Fundamentum Petendi (Posita) dan Petitumtidak singkron, itu harus dinyatakan
Terbanding/Tergugat I : PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI, Persero, UNIT LAYANAN MODAL MIKRO, ULaMM, KANTOR UNIT PONOROGO JETIS
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG.
Turut Terbanding/Penggugat II : BIDAYAH
25 — 14
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit SinarGrafika, Jakarta, Cetakan Kedelapan, 2008, Halaman 448, yang telahmemberikan definisi tentang obscuur libel, yakni:Yang dimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan penggugattidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasigugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggapmemenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atautegas (duidelijk)."5.
76 — 46
Hal tersebut sejalan dengan asas pointd interet point daction atau tiada kepentingan maka tiada gugatan ;Menimbang, bahwa di dalam pasal 53 ayat (1) UndangUndangNomor : 9 Tahun 2004, maupun dalam Penjelasannya, tidak menjelaskan apayang dimaksud dengan kepentingan itu, maka Majelis Hakim mengutippengertian Kepentingan, sebagaimana diuraikan oleh Indroharto, S.H.dalam bukunya Usaha Memahami UndangUndang Tentang Peradilan TataUsaha Negara, Buku II, halaman 37, yang menguraikan bahwa, pengertiankepentingan
32 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sudikno Mertokusumo, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia halaman 58, yangmenyebutkan: Bahwa sengketa tentang hak milik atau hakhak yang timbulkarenanya atau hakhak keperdataan lainnya adalah merupakan kekuasaanPengadilan Negeri (Pasal 2 ayat (1) RO);c Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan yang terakhirdiubah dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009,dijelaskan bahwa eksepsi tentang kewenangan
Terbanding/Tergugat I : DWI BUDI PURNOMO
Terbanding/Tergugat II : PT. Permodalan Nasional Madani PNM Persero
Terbanding/Tergugat III : KPKNL Kantor pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Terbanding/Tergugat IV : Badan Pertanahan Nasional BPN Ungaran
60 — 28
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika,Jakarta, Cetakan Kedelapan, 2008, Halaman 448, yang telah memberikandefinisi tentang obscuur libel, yakni:Yang dimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan penggugat tidakterang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yangtidak jelas.
18 — 0
Ruswanto S; M.Si. dalam Konpensinya dan Hanafi, S.H.dalam Rekonpensinya, namun sebagaimana laporan mediator masingmasing tanggal27 Mei 2015 dan tanggal 17 Juni 2015 mediasi tersebut tidak berhasil;Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalampersidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahanlan oleh Penggugat;Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawabantertulis tertanggal 17 juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Benar bahwa Penggugat
37 — 13
SATOCHID KERTANEGARA, S.H.dalam bukunya: HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH, halaman303 disebutkan bahwa Jika dianut ajaran DOLUS MALUSmaka PENUNTUT UMUM dan HAKIM diberi beban berat karenaHAKIM harus membuktikan seorang yang melakukan sesuatuperbuatan yang dilarang dan diancam hukuman olehundangundang tidak saja menghendaki perbuatan itu,46akan tetapi juga harus dibuktikan bahwa orang ituinsyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalahperbuatan yang dilarang dan diancam hukuman olehundangundang.