Ditemukan 31847 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 518 K/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs. THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA, Bc.IP, S.H., M.Hum
85 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 518 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 518 K/TUN/201513.
    Putusan Nomor 518 K/TUN/201526.2?
    Putusan Nomor 518 K/TUN/201512.
    Putusan Nomor 518 K/TUN/2015sebagai tempat berkera bukan untuk kepentingan lain.
    Putusan Nomor 518 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-04-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 407 K/TUN/2010
Tanggal 25 April 2011 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), vs CARLITO DA COSTA NEVES CORTEREAL,
22 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 407 K/TUN/2010
    No. 407K/TUN/2010Departemen Kesehatan Provinsi Timor Timor Nomor230/KANWIL/TU1/PNS/1989 tanggal 25 Februari 1989terhitung mulai tanggal 1 Maret 1989 dengan PangkatPengatur Muda (lIl/a) pada Dinas Kesehatan DaerahTingkat Timor Timor ;3. Bahwa pangkat terakhir Penggugat adalah Penata MudaGolongan lll/a.
    No. 407K/TUN/20107. Bahwa setelah kejadian di hotel tersebut, Penggugattidak pernah bertemu lagi dengan Sdri. Merydalam kurun waktu 2 tahun, sampai akhirnyarekaman video Penggugat dengan Sdri.
    No. 407K/TUN/2010dahulu memberikan hukuman ringan sesuai dengantingkat dan jenis hukuman disiplin yang diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Pasal 6ayat (1) yaitu) hukuman disiplin ringan, sedang danberat serta keputusan tersebut perlu ditinjaukembali, mengingat Sdr.
    No. 407K/TUN/2010yang bersangkutan bukan Surat Keterangan dari KepalaUPTD Puskesmas Tapen. Perlu.
    No. 407K/TUN/2010ttd.Dr. H.ttd.Supandi, S.H., M.Hum.Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H.ttd.Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.Biaya BiayaPanitera Pengganti,1M oe t e r A of asm mney emmeanes Rp. 6.000,ttd.2,R @ A A KS Lo vewenceeeneeee Rp. 5.000, Subur MS, S.H., M.H.3. Administrasi Kasasi.......... Ro. 489.000, Jumlah = Rp. 500.000, Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Hal. 14 dari 11 hal. Put. No. 407K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 19-07-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 137/B/PK/PJK/2011
Tanggal 19 Juli 2012 —
21 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-12-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 PK/TUN/2014
Tanggal 4 Desember 2014 — BUPATI BARITO UTARA vs. PT. GLOBAL ASIA PRIMA COALINDO MINING (GAPCO)
64 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 108 PK/TUN/2014
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2014Kelurahan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, pekerjaan Direktur Utama PT.Global Asia Prima Coalindo Mining (GAPCO);Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah mengajukanPeninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 216 K/TUN/2011,tanggal 28
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2014SetiapDengan demikian, seandainya pun dilakukan penyelesaian Hak Ulayatsebagaimana dimaksud di atas, maka tidak mungkin permohonanpeningkatan izin usaha pertambangan yang telah diajukan olehPenggugat akan dapat dikabulkan atau ditindaklanjuti.
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2014 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada keduatingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 216 K/TUN/2011,tanggal 28 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/201411. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2009 pada saat objek sengketaditerbitkan oleh Termohon Kasasi, telah lewat 5 bulan sejak berakhirnya izinPemohon Kasasi (8 Agustus 2008), hal mana berdasarkan ketentuan UUPERATUN Pasal 3 ayat 2 penolakan dalam waktu 90 hari (3 bulan);Il.
    Putusan Nomor 108 PK/TUN/2014a. Jika ternyata pekerjaannya belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam)bulan sesudah pemberian Kuasa Pertambangan tersebut;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 380 K/TUN/2015
Tanggal 10 September 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA, DK vs. SRI BUDI HASTUTI, DKK
73 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 380 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 380 K/TUN/2015Plombokan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang,Provinsi Jawa Tengah;R.A.
    Putusan Nomor 380 K/TUN/201512.13.14.ternyata masih asli dan utuh belum pernah ada peralinan hak samasekali.
    Putusan Nomor 380 K/TUN/2015yang menunjukkan bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah assetPemerintah Kabupaten Jepara.
    Putusan Nomor 380 K/TUN/20157.
    Putusan Nomor 380 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 07 K/TUN/2015
Tanggal 4 Maret 2015 — GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR VS HJ. FITRIATI
40 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 07 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 07 K/TUN/2015a. Partai Politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadipeserta Pemilu atau kepengurusan Partai Politik tersebut sudah tidakada lagi:b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik olehPartai Politik yang mencalonkannya;c.
    Putusan Nomor 07 K/TUN/2015Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaBalikpapan, atas nama Hj. Fitriati kepada Ir.
    Putusan Nomor 07 K/TUN/2015Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.
    /2005 tanggal 22 Januari 2008, juncto Putusan MahkamahAgung RI Nomor 44/TUN/2008 tanggal 22 Juli 2008 juncto Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2003 perihal Gugatan yangHalaman 17 dari 20 halaman.
    Putusan Nomor 07 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125 K/TUN/2013
Tanggal 31 Mei 2013 — LUKMAN BIN HUSIN vs. BUPATI MUARA ENIM
174 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 125 K/TUN/2013
    No. 125 K/TUN/20131.
    Badan atau Pejabat TUN telahmenggunakan wewenangnya untuk tujuan lain daripada yangdimaksudkannya. Badan atau Pejabat TUN pada waktu mengeluarkan KTUNsetelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut tidaksampai pada suatu keputusan atau tidak seharusnya sampai padaHal. 4 dari 14 hal. Put.
    No. 125 K/TUN/2013keputusan tersebut, karena pada saat putusan diterbitkan Penggugat sudahmenjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri yang baik selama lebih dari10 ( sepuluh ) bulan artinya tidak ada dasar hukum yang kuat bagi Tergugatuntuk menerbitkan objek sengketa.
    No. 125 K/TUN/2013seharusnya harus dipertimbangkan, dengan demikian terlihat jelas tidak adapernah ada usaha dari PT TUN Medan untuk menguji keberlakuan suatuperaturan hukum, yang pada akhirnya tidak akan pernah ada pengujianyang mendalam terhadap daya keberlakuan dari Peraturan Perundangundangan dalam hal ini terhadap Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1979,yang walau pun telah banyak dikeluarkan PP yang mengatur masalah yangsama akan tetapi Pejabat di Daerah dalam hal ini Termohon Kasasi tetapmemberlakukan
    No. 125 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-09-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 328 K/TUN/2014
Tanggal 24 September 2014 — YUDHA KOSASI SUWARTO vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA, DK
31 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 328 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 328 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:YUDHA KOSASI SUWARTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanWiraswasta, tempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Gang Mawar Putih, RT.005/RW.006, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten KubuRaya, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Dading P.Hasta, SH.,MH., 2. Bob S.
    Putusan Nomor 328 K/TUN/2014batas Nomor 72/BA/SPP/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 dan Nomor 73/BA.SPP/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 tersebut di atas, dan Berita Acara tersebut Tergugatdikirimkan kepada Direktur Reskrim Polda Kalimantan Barat dengan SuratnyaNomor 236/361.12/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 yang ditandatangani oleh KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya H. Firdaus, SH.,MM.
    Putusan Nomor 328 K/TUN/2014kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;10. Bahwa dari AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang diuraikandi atas, maka tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa, sudah jelas danterang melanggar butir a, b dan butir d AAUPB diatas yakni:a.
    Putusan Nomor 328 K/TUN/20142.
    Putusan Nomor 328 K/TUN/2014Biayabiaya:1. Meterai .................. Rp 6.000,002. Redaksi .............. cece Rp 5.000,003. Administrasi ............... Rp 489.000.00Jumlah ................00088 Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163 K/TUN/2015
Tanggal 12 Mei 2015 — DARMANTO VS Hj. ASTINA ATMIN
37 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 163 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 163 K/TUN/2015392/100/U/2013, yang diterima Penggugat pada tanggal 25 Juni 2013;.
    Putusan Nomor 163 K/TUN/2015Tata Cara Pemberian Hak dan Pembatalan Hak Atas Nama Negara danHak Pengelolaan, yakni:Pasal 9:Ayat (1) Permohonan Hak Milik atas Tanah Negara diajukan secara tertulis;Ayat (2) Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memuat:1.
    Putusan Nomor 163 K/TUN/2015Legalitas dan Kualitas serta kepentingan untuk mengajukan Gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara Pontianak atas objek sengketa tanah secarasubstansial tidak jelas, kabur dan mengadaada (Obscure Libel);.
    Putusan Nomor 163 K/TUN/2015menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenanguntuk memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;4.
    Putusan Nomor 163 K/TUN/2015Panitera Pengganti,ttd.Maftuh Effendi, S.H.,M.H.Biaya biaya:1. Meterai................. Rp 6.000,002. Redaksi................ Rp 5.000,003. Administrasi .......... Rp489.000,00Jumlah ................ Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 163 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-03-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 K/TUN/2020
Tanggal 10 Maret 2020 — DRS. SIGIT ASMARA SANTA vs. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
187 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 86 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 86 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:DRS.
    Putusan Nomor 86 K/TUN/2020Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian PensiunPegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Drs.Sigit Asmara Santa NIP 195806201985031008 yang ditetapkan di Jakartapada tanggal 23 April 2018, ditandatangani oleh Kepala BadanKepegawaian Negara atas nama Presiden Republik Indonesia;2.
    Putusan Nomor 86 K/TUN/20202. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Menggugat (TidakMempunyai Persona Standi In Judicio):3. Gugatan Kabur (Obscuur Libel):Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 243/G/2018/PTUNJKT.
    Putusan Nomor 86 K/TUN/2020Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian DanPemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas UsiaPensiun atas nama Drs.
    Putusan Nomor 86 K/TUN/2020Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Rp 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 86 K/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-06-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 PK/TUN/2013
Tanggal 25 Juni 2013 — TRI ANGGONO, SE vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, DK
97 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 60 PK/TUN/2013
    UndangUndang No. 51Tahun 2009;Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 60 PK/TUN/2013Bahwa pada awalnya Penggugat berniat menjual tanah dan bangunansebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3229,Kelurahan Cempaka Putih Timur, yang terletak di JI. Rawasari Barat No.E261, RT. 006/001 kepada RENDY SAPUTRA dengan mempergunakan jasaH.
    :LP/8156/K/XV/2009/SPK Unit ,tanggal 02 November 2009 dan proses terhadap laporan tersebut sedangberjalan;Bahwa Penggugat juga telah di tetapkan sebagai saksi oleh DirektoratReserse Kriminal Umum POLRI Daerah Metro Jaya berdasarkan SuratHalaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 60 PK/TUN/201310.Panggilan No. Pol.:Spgl/24370/XIV2009/Dit.
    (dua ratus satu meter persegi), Kelurahan CempakaPutih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat;Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 60 PK/TUN/20133.
    Bahwa namun demikian, Judex Facti TingkatBanding yang dikuatkan Judex Juris justru memberikan pertimbangan yangHalaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 60 PK/TUN/2013keliru karena menganggap bahwa Objek Sengketa a quo adalah Akta JualBeli No. 47/2009 tanggal 2682009 yang dibuat di hadapan Zaenuddin, S.H.,PPAT daerah Kodya Jakarta Pusat..
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI,SHNip. 220000754Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 60 PK/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-06-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — RAMLAH EMMY PANGEMANAN, DK vs. FELLY ANAPU, DKK
27 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 45 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 45 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1.2.RAMLAH EMMY PANGEMANAN, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di JalanWorang By Pass, Lingkungan II Airmadidi Atas KecamatanAirmadidi, Kabupaten Minahasa Utara,Selanjutnya memberi kuasa kepada:Joppy Johan Anapu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanSwasta, beralamat di Kelurahan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 01-01-1970 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 PK/TUN/2013
Tanggal 1 Januari 1970 — H. BAHAR vs H. RUSLI, dk
81 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 90 PK/TUN/2013
    BAHAR;Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 90 PK/TUN/2013 Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding IIuntuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang dalamtingkat banding ditetapbkan sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh riburupiah ) secara tanggung renteng;Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 371 K/TUN/2011, Tanggal 17 April 2012 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon
    No. 371 K/TUN/2011 Jo.
    Nomor : 371 K/TUN/2011tanggal 17 April 2011 :Bahwa putusan Mahkamah Agung R.I.
    Nomor : 371 K/TUN/2011, adalah palsu ;Bukti permohonan Peninjauan Kembali yang PEMOHON PENINJAUANKEMBALI ajukan adalah tentang putusan perkara pidana atas nama terdakwa/terpidana : H.
    BAHAR (PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI), sebagaimana dalamHalaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 90 PK/TUN/2013perkara Tata Usaha Negara Nomor : 62/G/2010/PTUN.Pbr. jo. Nomor : 86/B/2011/PT.TUN.MDN. jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-12-2014 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 425 K/TUN/2014
Tanggal 3 Desember 2014 — BAKRI GANI, SE vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, DK
48 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 425 K/TUN/2014
    Putusan Nomor. 425 / K/TUN/2014rekan, berkedudukan dan berkantor di Makassar JalanA.P.
    untuk aktif dalampersidangan, Aktif menggali hukumnya berdasarkan alat bukti yang adasehingga dapat ditemukan kepastian hukum dalam suatu perkara;Keaktifan Hakim TUN menurut Hukum Acara TUN itulah yangmembedakan dengan Hakim Peradilan Umum.
    Menjual (bukti T.3) sehingga denganserta merta Pengadilan Tinggi TUN menyatakan harus dibuktikan lewatPeradilan Umum.
    Putusan Nomor. 425 / K/TUN/2014menanda tangani Surat Kuasa Menjual (bukti T.3) bukanlah Bakri Gani,SEyang Pemilik Tanah;Bahwa selaku Hakim TUN yang akan memeriksa penerapan hukumadministrasi secara benar dengan mempedomani asasasas umumpemerintahan yang baik berupa asas kepastian hukum dan asaskecermatan, terhadap tindakan Tergugat dalam mengeluarkankeputusan, maka Judex Facti Pengadilan Tinggi TUN Makassar, karenakewenangan (keaktifan hakim) harus mengkaji secara kebenaran SuratKuasa Menjual (bukti
    Putusan Nomor. 425 / K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-03-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 268 K/TUN/2010
Tanggal 2 Maret 2011 — I KETUT SUDIYASA, ; WALIKOTA GORONTALO
69 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 268 K/TUN/2010
    PUTUS ANNomor 268 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara : KETUT SUDIYASA, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Purnawirawan TNILAD, beralamat di JalanTondano Kompleks Terminal 42 Andalas, Kelurahan Tapa,Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, ProvinsiGorontalo ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;Melawan:WALIKOTA GORONTALO, berkedudukan di JalanJenderal A
    Nomor 268 K/TUN/2010mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
    Nomor 268 K/TUN/2010material pembuatan keputusan tata usaha negara yang menjadi obyeksengketa ;Penggugat hanya menguraikan dalildalil yang merupakan tindakanfaktual, yang merupakan perbuatan sewenangwenang penguasa(onrechtmatigheid overheidsdaad/OOD), yang bukan merupakan dasargugatan Tata Usaha Negara, sehingga menyebabkan gugatanPenggugat kurang dasar hukum dan harus dinyatakan tidak dapatditerima ;b.
    Nomor 268 K/TUN/2010Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2011 oleh Prof. Dr. H. Anmad Sukardja,S.H., M.A., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. dan Dr. H. ImamSoebechi, S.H., M.H.
    Nomor 268 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-04-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70 K/TUN/2015
Tanggal 7 April 2015 — FERY TANAYA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BURU, DKK
56 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 70 K/TUN/2015
    ;Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 70 K/TUN/20158.
    ;Bahwa selanjutnya atas tanah tersebut telah diterbitkan Keputusan TUN olehBupati Buru, Surat Keputusan Bupati BURU Nomor : 653/129 Tahun 2013,tanggal 13 Maret 2013 Tentang Penetapan Lokasi PembangunanPerumahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Buru, Surat KeputusanBupati BURU Nomor : 845/153.a Tahun 2013, tanggal O02 April 2013Tentang Penunjukan Sekretaris Dewan Pengurus Pengelola administrasiPelaksanaan Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipil DaerahKabupaten Buru dan Keputusan TUN tentang
    izin membangun, (IMB)Tentang Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Kabupaten Buru danKeputusan TUN lainnya yang semuanya tetap berlaku dan atau tidakdipertimbangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, ;Bahwa oleh karena itu dari penjelasan tersebut di atas maka Para Tergugatll Intervensi menolak adanya Penundaan Pelaksanaan Keputusan TUN.
    Karena letak objek sengketa bersebelahan dengan sertifikat yangdidalilkan Penggugat, dengan demikian Gugatan Penggugat tidak memenuhiHalaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 70 K/TUN/2015Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Jo UndangUndang Nomor9 Tahun 2004, Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.
    Supandi, S.H., M.Hum.Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 70 K/TUN/2015Panitera Penggantittd./Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.Hum.Biayabiaya1. Meterai ................... Rp 6.000,002. Redaksi .................. Rp 5.000,003. Administrasi .........0. Rp489.000,00Jumlah ............... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI,S.H.NIP. 220000754Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 70 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 207 K/TUN/2009.-
Tanggal 23 Februari 2010 — PERKUMPULAN OLAHRAGA EMBONG SAWO (PORES), vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN SURABAYA,dkk
31 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 207 K/TUN/2009.-
    No. 207 K/TUN/2009.2.
    No. 207 K/TUN/2009.Pengadilan TUN Surabaya dan bukannya mengambil alih begitu sajapertimbangan hukum yang diberikan oleh Pengadilan TUN Surabaya danlangsung saja menguatkan Putusan Pengadilan TUN Surabaya tersebut.3. Bahwa Pengadilan Tinggi TUN Surabaya yang mengambil alihpertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan TUN Surabaya telahsalah menerapkan hukum dan telah melakukan pelanggaran hukum,akibatnya putusan yang dijatuhkan menyimpang, karena :a.
    No. 207 K/TUN/2009.6.
    Embong Sawo No. 1, Surabaya, sehinggaPenggugat tidak memiliki kepentingan yang cukup mengajukangugatan TUN ini", merupakan pertimbangan yang keliru.7. Berdasarkan alasan alasan hukum di atas, wajar dan sangatberalasan apabila Majelis Hakim Agung Kasasi Pemeriksa Perkara inimembatalkan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya danPengadilan TUN Surabaya yang telah salah dan keliru dalam menilaialat alat buktinya.Hal. 28 dari 33 hal. Put. No. 207 K/TUN/2009.8.
    No. 207 K/TUN/2009.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-04-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 K/TUN/2011
Tanggal 12 April 2011 — DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL (DPD PAN) KABUPATEN BENGKALIS VS. DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL (DPD PAN) KABUPATEN BENGKALIS
19 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 44 K/TUN/2011
    PUTUSANNo.44 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI AMANATNASIONAL (DPD PAN) KABUPATEN BENGKALIS, dalamhal ini diwakili oleh H.
    No.44 K/TUN/2011pemilihan 1 yang meliputi Kecamatan Rangsang, Rangsang Barat, TebingTinggi Barat dan Tebing Tinggi, yang jelasjelas bertentangan denganUndangUndang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 29 ayat 3 yang membatasimaksimal hanya 13 kursi ;.
    No.44 K/TUN/20112.
    Bahwa Judex Facti telah keliru menafsirkan obyek gugatan denganYurisprudensi Mahkamah Agung (vide Putusan Mahkamah AgungNomor : 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004 dan PutusanMahkamah Agung Nomor : 114 K/TUN/2005 tanggal 20 Februari 2008),karena obyek perkara bukanlah merupakan keputusan yang berkaitanatau termasuk dalam lingkup politik dalam kasus pemilihan, karenaPemohon Kasasi dalam gugatannya maupun fakta yang terungkap dalamHal. 11 dari 13 hal. Put.
    No.44 K/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 201 K/TUN/2015
Tanggal 21 Mei 2015 — HETTY TAMPUBOLON, DK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN,DK
32 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 201 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 201 K/TUN/2015Hak Guna Bangunan Nomor 579/Kelurahan Petisah Hulu hapus dandiubah menjadi Hak Milik Nomor 540/Kelurahan Petisah Hulu atas namaPorman Simanjuntak;.
    Putusan Nomor 201 K/TUN/2015kepentingan Penggugat I, II dan III serta merugikan hak dan kepentinganHilderia Tampubolon, Dumaria Tampubolon, Moses Tampubolon danAnthony Tampubolon sebagai Ahli Waris dari Almarhum MuritsTampubolon dan Porman Simanjuntak;10.Bahwa keputusan Tergugat yang mengalihkan hak milik atas tanah11.seluas 467 m?
    Putusan Nomor 201 K/TUN/2015bukti T.3 dan bukti T.Il.Int.4, yakni Surat Keterangan Ahli Waris darialmarhum Maurits Tampubolon dan almarhumah Porman Simanjuntak;.
    Putusan Nomor 201 K/TUN/2015Hakim hanya menggunakan alatalat bukti yang paling relevan dan palingtepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alatalat bukti lain danselebinnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkasperkara.
    Putusan Nomor 201 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-01-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154 K/TUN/2007.-
Tanggal 21 Januari 2009 —
17 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 154 K/TUN/2007.-
    No. 154 K/TUN/2007.Adapun duduk sengketa dalam Perkara ini adalah sebagai berikut :alBahwa, Hubungan hukum Perusahaan (PT. BALITARU UTAMA) denganPekerja (Sdr. FREDDY HERYANTO) adalah Pekerja tersebut sebagaiKaryawan Perusahaan.Bahwa, Pekerja (Sdr.
    No. 154 K/TUN/2007.Mewajibkan kepada Pengusaha PT. BALITARU UTAMA di Tangerangtersebut pada amar untuk membayar secara tunai kepada PekerjaSdr.
    No. 154 K/TUN/2007.Putusannya telah memberikan uang selama Skorsing 100 %.
    No. 154 K/TUN/2007.digariskan oleh ketentuan pasal 30 ayat 1.6 UU No. 5 tahun 2004,tentang MAHKAMAH AGUNG .Bahwa dengan tidak dipertimbangkan tentang kesalahan dalam PutusanP4P oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta , maka PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dapat dibatalkan . 4.
    No. 154 K/TUN/2007.Biaya biaya : PaniteraPengganti : 1.Meterai................. Rp. 6.000, ttd./2.RedakSi............008 Rp. 5.000, Samir Erdy, SH.MH.3. Administrasi Kasasi......Rp.489.000,Jumlah ......... Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 154 K/TUN/2007.