Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-07-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 363 K/TUN/2022
Tanggal 7 Juli 2022 — NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO vs MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk
173 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 363 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-09-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 357 K/TUN/2015
Tanggal 10 September 2015 — JAMILA binti JAMAWIYAH vs. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPVINSI JAWA TIMUR, DKK
52 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 357 K/TUN/2015
    Putusan Nomor. 357 K/TUN/20159.
    Putusan Nomor. 357 K/TUN/20151).
    Putusan Nomor. 357 K/TUN/20152.4.
    Putusan Nomor. 357 K/TUN/2015Bahwa.
    Putusan Nomor. 357 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 10-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 289 K/TUN/2015
Tanggal 10 Agustus 2015 — Dra. BAHAGIA BR. GINTING VS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK),
74 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 289 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 289 K/TUN/201526. EFLIN ROTUA SINAGA, S.H.;27. JATENDRA J.W. HUTABARAT, S.H.;28. TULUS SIMANJUNTAK, S.H.
    Putusan Nomor 289 K/TUN/2015d.
    Putusan Nomor 289 K/TUN/201532.
    Putusan Nomor 289 K/TUN/201522.Kepegawaian Negara (BKN) pada saat itu terkait perkara a quo.
    Putusan Nomor 289 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 27-10-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 230 K/TUN/2010
Tanggal 27 Oktober 2010 — HARUN AMINAH, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
84 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 230 K/TUN/2010
    No. 230 K/TUN/20101). Jumono, SH.2). llhamsyah, SH.3).
    No. 230 K/TUN/2010puluh empat meter persegi) terdaftar dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan(HGB) Nomor 3157 atas nama Pemegang Hak PT.
    No. 230 K/TUN/2010Bahwa dalam gugatannya, Penggugat hanya menempatkan Tergugatsendiri sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini.
    No. 230 K/TUN/2010yang dikalahkan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilandibebankan kepada Termohon Kasasi !
    No. 230 K/TUN/2010Hal. 27 dari 26 hal. Put. No. 230 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 03-01-2011 — Putus : 29-05-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 B/PK/PJK/2011
Tanggal 29 Mei 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK; vs PT. TEKINDO KERJATAMA
58 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-03-2014 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 K/TUN/2014
Tanggal 6 Maret 2014 — TARDI, VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,
62 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 16 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 16 K/TUN/20144.
    Putusan Nomor 16 K/TUN/2014tertanggal 17 Juni 2013 telah memberikan jaminan kepastianhukum yang didasari atas kerelaan yang bersangkutan.f.
    Putusan Nomor 16 K/TUN/201429.
    Putusan Nomor 16 K/TUN/201435.36.37.38.b.
    Putusan Nomor 16 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 17-04-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 155 K/TUN/2012
Tanggal 17 April 2012 —
65 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 155 K/TUN/2012
    Nomor 155 K/TUN/2012penetapan batas wilayah sekarang dimekarkan menjadi RI. 25Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru. Demikian jugatanah Obyek Sengketa berbatas dan satu hamparan dengan tanah hakmilik A. Wahab Efendi luas 77.500 m?
    Nomor 155 K/TUN/201214Sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 2047 tanggal 19 November 1997atas nama pemilik Mahyudin tersebut;4.
    Nomor 155 K/TUN/2012165.Tanah di atas Meterai tempel tertanggal 2 April 2009 dari ahli waris H.Abdul Karim yaitu M. Nor Ismet Bin H.
    Nomor 155 K/TUN/201224Nomor 7002 tahun 1997 atas nama Ambok Intang yang bersepadandengan tanah yang disengketakan dimana sertipikat tersebut tercantumKelurahan Mayang Mangurai, Saksi FIRMANSYAH.
    Nomor 155 K/TUN/201228Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 22-12-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 PK/TUN/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — YAYASAN PEMBINAAN ANAK CACAT (YPAC) BANDUNG vs CHRISTINE CHANDRA alias Ny. TJOENG YIEN HOA
84 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 112 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 112 PK/TUN/201515.Nomor 00622/2006, luas 625 Mz?
    Putusan Nomor 112 PK/TUN/2015Nomor 5 Tahun 1986 jo. UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo.
    Putusan Nomor 112 PK/TUN/20152.
    Putusan Nomor 112 PK/TUN/2015Berkaitan Dengan Kepemilikan Terhadap Objek Sengketa Diantara PihakPihak Yang Sama (Pemohon Peninjauan KembaliTermohon PeninjauanKembaliTurut Termohon Peninjauan Kembali).1.
    Putusan Nomor 112 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-03-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150 K/TUN/2014
Tanggal 8 Maret 2014 — BUPATI BOGOR va. PERKUMPULAN SAHABAT MUSLIM INDONESIA
78 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 150 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 150 K/TUN/20142.2."
    Putusan Nomor 150 K/TUN/20144. informasi lain yang diatur dalam peraturanperundangundangan.c.2. Informasi yang wajib diumumkan secara sertamerta (vide Pasal 10 UU No. 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Publik), danc.3.
    Putusan Nomor 150 K/TUN/2014Publik, dokumen SPJ yang dimohon oleh TermohonKasasitermasuk informasi yang dikecualikan yakniinformasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkanUndangUndang, dengan mempertimbangkan faktafakta sebagai berikut :1.
    Putusan Nomor 150 K/TUN/2014c. Pasal 9 ayat (1) dan ayat(2) UndangUndangNomor 15 Tahun 2006 tentang BadanPemeriksa Keuangan;3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1)dan ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2003 jo. Pasal 1ayat (1) , Pasal 2 dan Pasal 9 UndangUndangNomor 15 Tahun 2006 jo.
    Putusan Nomor 150 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 495 K/TUN/2015
Tanggal 11 Nopember 2015 — 1. WAHAB NURDIN, 2. HASANAH, 3.AMRIN, 4.ARIFIN, 5. MUSLIM HASAN vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA,
74 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 495 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 495 K/TUN/2015b. Penetapan batas bidangbidang tanah ;c. Pengukuran dan pemetaan bidangbidang tanah dan pembuatanpeta pendaftaran ;d. Pembuatan daftar tanah ;e. Pembuatan surat ukur ;12. Bahwa tindakan Tergugat melanggar PP No. 10 Tahun 1961 :1).
    Putusan Nomor 495 K/TUN/2015. Eksepsi Tergugat :a.
    Putusan Nomor 495 K/TUN/2015b.
    Putusan Nomor 495 K/TUN/2015berbatasan telah setuju terhadap pemasangan tandatanda batastersebut ; Dari uraian diatas tampak jelas kekaburan Gugatan para Penggugat,oleh karena itu gugatan para Penggugat harus ditolak atau menyatakanGugatan tidak dapat diterima ;c.
    Putusan Nomor 495 K/TUN/2015Halaman 21 dari 20 halaman. Putusan Nomor 495 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-06-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 226 K/TUN/2013
Tanggal 27 Juni 2013 — PT. BALOK MAS INDAH VS PEJABAT PEMERIKSA DOKUMEN KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK, DKK
95 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 226 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 226 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :PT.
    Putusan Nomor 226 K/TUN/2013.10Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Tertib Penyelengaraan Negara dan AsasProfesionalitas;3.
    Putusan Nomor 226 K/TUN/2013.1610.11.16KPUTP/BD.02/2011 yang ditetapkan oleh TERGUGAT I bertentangan denganundangundang.
    Putusan Nomor 226 K/TUN/2013.46 bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 39436/PP/M.
    tindakan hukum TUN;4 Berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;5 Bersifat konkrit, individual dan final;12 Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka keputusan TUN obyeksengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan TUN menurut UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa kesimpulan/pendapat Majelis Hakim Tinggi TUN yang menyatakan obyek sengketa tidaktermasuk dalam pengertian Keputusan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-09-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 306 K/TUN/2014
Tanggal 9 September 2014 — PT. CIPTA MELAYU MAKMUR vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN
72 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 306 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 306 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT.
    Putusan Nomor 306 K/TUN/2014. H. BAMBANG SUPRIADI, S.E., M.H., KepalaSeksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah,Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan;2. JANUAR, Kepala Seksi Survei, Pengukuran danPemetaan, Kantor Pertanahan KabupatenBintan;3. WASRIAL, Kepala Seksi Sengketa, Konflik danPerkara Pertanahan, Kantor PertanahanKabupaten Bintan;4.
    Putusan Nomor 306 K/TUN/201412.Bahwa seharusnya permohonan sertipikat tersebut ditolak, karenaKepala Desa Kampung Kijang sebenarnya mengetahui tanahtanahyang terletak di Kampung Kijang sudah milik Penggugat sejak tahun1992.
    Putusan Nomor 306 K/TUN/2014berlangsung sampai putusan memperoleh kekuatan hukum yangtetap;ll. Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor853/Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, atas nama MidaulyDamanik, luas 19,997 m?, Surat Ukur Nomor 0640/Gn.Kijang/2008, tanggal 22 Desember 2008;3.
    Putusan Nomor 306 K/TUN/2014permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 April 2014 sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/G/2013/PTUN.TPI yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-06-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 K/TUN/2014
Tanggal 5 Juni 2014 — WALIKOTA BANDA ACEH vs. SUMIHAYATI, S.Pd
80 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 65 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 65 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:WALIKOTA BANDA ACEH, berkedudukan di Jalan Tengku Abu Lam UNo. 7 Kota Banda Aceh, dalam hal ini diwakili oleh : Ir. Mawardy Nurdin,M.Eng.Sc., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan TengkuAbu Lam U No. 7 Kota Banda Aceh, selanjutnya memberi kuasa kepada:1.
    Putusan Nomor .65 K/TUN/20141. Daris, S.H. ;2. Nya Musliman, S.H. ;Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/PenasehatHukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum DARWIS, S.H., &ASSOCIATES yang beralamat di Jalan T.
    Putusan Nomor .65 K/TUN/2014terakhir diubah dengan UndangUndang No.51 Tahun 2009 tentang PeradilanTata Usaha Negara ;KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN :Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan TUN tentang Keputusan WalikotaBanda Aceh Nomor : 824/KPTS/BKPP/1177/2012 tanggal 06 Nopember 2012tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil sebatas lampiran Nomor urut 1 atas namaSumihayati, S.Pd.
    Putusan Nomor .65 K/TUN/2014perundangundangan, keputusan dan keadilan dalam setiap kebijakanpenyelengara negara.
    Putusan Nomor .65 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-10-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 360 K/TUN/2019
Tanggal 8 Oktober 2019 — HENDRIK Dg. TULA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA
109 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 360 K/TUN/2019
    PUTUSANNomor 360 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:HENDRIK Dg.
    Putusan Nomor 360 K/TUN/2019undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 24 April 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:1. Membatalkan Putusan Hakim Banding Nomor 2/B/2019/PT.TUN.Mks.,yang dimohonkan kasasi tersebut;2.
    Putusan Nomor 360 K/TUN/2019ditetapkan pula para ahli waris almarhum H. Lahido Dg. Pata besertapembagiannya masingmasing sebagai berikut:a. Hj. Basse Dg. Kanang (isteri);b. Maryam Dg. Tarring (isteri);c. Abd. Hafid bin Lahido (anak) memperoleh 2/3 dari sisa hartapeninggalan;d. Marhila Dg.
    Putusan Nomor 360 K/TUN/2019Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H.
    Putusan Nomor 360 K/TUN/2019(H. ASHADI, S.H.)NIP. 19540924 198403 1 001Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 360 K/TUN/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-10-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 354 K/TUN/2013
Tanggal 17 Oktober 2013 — Wowoh, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT, DKK
139 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 354 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 354 K/TUN/2013.110 Maman Effendy, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,beralamat di Gandawijaya, Gang H. Sobari, No.23, RT. 01, RW.02, KelurahanKarang Mekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;11 Drs. Engkos Kosasi, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil, beralamat di Jalan Gandawijaya, Gang H.
    Putusan Nomor 354 K/TUN/2013.Bahwa dengan demikian maka telah jelas dan nyata kepemilikan hak atas tanahobyek tanah tersebut diatas adalah Almarhumah Ny. Ipol alias Ny. Ipol Eye/ahliwaris Almarhumah Ny. Ipol alias Ny.
    Putusan Nomor 354 K/TUN/2013.1616Banding tersebut adalah telah bertolak belakang dan bertentangan antaraPertimbangan Hukum dengan Amar Putusan, sehingga Dengan demikian PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut adalah tidak benar, salah,keliru, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum serta sebagai patut untukdibatalkan oleh Yth.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-07-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 246 K/TUN/2013
Tanggal 23 Juli 2013 — ARLANSYAH, SH vs. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
89 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 246 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 246 K/TUN/2013hari sesuai amanat pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah beberapa kali, terakhir diubahdengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;.
    Putusan Nomor 246 K/TUN/2013dan total waktu yang telah penggugat jalani 2 (dua) periode itu 8 tahun 7bulan, masih tersisa tahun, 5 bulan lagi;Sehingga oleh karena itu Penggugat ingin membeli kendaraan roda 4 (empat)dinas operasional Penggugat menjelang berakhir masa keanggotaan/jabatanPenggugat untuk dipakai ke kebun;b Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Selatan terbentuktahun 2003.
    Putusan Nomor 246 K/TUN/2013Kalau ada masalah yang prinsipil mau dikoordinasikan atau dikonsultasikankepada instasi Provinsi Kalimantan Tengah (instansi yang level atas) yangtanda tangani surat itu adalah Bupati atau Wakil Bupati.Bahwa Kepala Dinas hanya membuat konsep surat dan membubuhkan parafdisertai pertimbangan, itupun belum tentu Bupati atau Wakil Bupati setujupertimbanganpertimbangan dan konsep Kepala Dinas itu.
    Putusan Nomor 246 K/TUN/2013tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara,maka Eksepsi Tergugat merupakan Eksepsi lainlain yang meliputi :1.
    Putusan Nomor 246 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 363 K/TUN/2014
Tanggal 23 Oktober 2014 — Drs. H. CHAIRUDDIN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALOPO, DK
83 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 363 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 363 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Drs.H.
    Putusan Nomor 363 K/TUN/2014H. M. Marzuki Daeng Mallewa seluas 19.450 m2, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor733/AJBT/PKW/PLP/1980, tanggall5 Juni 1980, yang telah ditandatangani oleh keduabelah pihak antara H. M. Marzuki Daeng Mallewa selaku Penjual dan Chairuddin, BAselaku Pembeli yang dibuat dihadapan M.
    Putusan Nomor 363 K/TUN/2014dilakukan oleh PIt.Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor PertanahanKota Palopo yang dimohonkan oleh Sdr. Sukrimin, terdapat/ditemukan adanya overlap(tumpang tindih) sebagian Sertipikat Hak Milik Nomor 1015/Kelurahan Tompotikka,tanggal 30 Maret 1982, Surat Ukur Sementara, tanggal 28.
    Putusan Nomor 363 K/TUN/2014"Penetapan pemberian hak dari Pejabat yang bewenang memberikan hak yangbersangkutan menu rut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebutberasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan".
    Putusan Nomor 363 K/TUN/2014Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Kamis, tanggal 23 Oktober 2014, oleh Dr. H. Supandi, SH., M.Hum., Hakim Agungyang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. IrfanFachruddin, SH., CN., dan H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-12-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 426 K/TUN/2013
Tanggal 16 Desember 2013 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (DPP PPRN) VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DK
114 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 426 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 426 K/TUN/2013.2. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL(DPP PPRN), yang diwakili oleh H.
    Putusan Nomor 426 K/TUN/2013.1010Bahwa dalam objek gugatan, disebutkan pertimbangan Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia menerbitkan objek gugatan adalahdidasarkan adanya :4 Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negera Jakarta Nomor : 194K/TUN/2011., tanggal 04 Juli 2011 ;5 Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 68/Td.TUN/X/2011, tanggal 25 Oktober 2011, yang ditandatangani oknum HakimAgung, Prof. DR.
    buta ;Bahwa sengketa yang diputuskan dalam putusan kasasi Nomor : 194/K/TUN/2011 pada hakekatnya adalah menyangkut gugatan Penggugat atas sikapdiam (fiktif negatif) Menter Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia yang pada akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia dalamputusan kasasinya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard) ;Bahwa sangat jelas pada Amar Putusan Majelis Hakim Kasasi Nomor : 194K/TUN/2011 tidak ada sama sekali menyebutkan dan mewajibkan
    Putusan Nomor 426 K/TUN/2013.1414Bahwa dengan demikian Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :68/Td.
    Menyangkut Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negera Jakarta No. 194K/ TUN/2011 tanggal 4 Juli 2011.e Bahwa perbuatan Termohon Kasasi II yang menjadikan putusan Kasasi No. 194K/ TUN/2011 sebagai dasar pertimbangan untuk menerbitkan Obyek Gugatanmerupakan perbuatan Termohon Kasasi II yang menyalahi hukum karena tidakmempunyai dasar hukum sama sekali dan terkesan "membabi buta"; Bahwa sengketa yang diputuskan dalam putusan Kasasi No. 194/ K/TUN/2011tersebut pada hakekatnya adalah menyangkut gugatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-08-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 286 K/TUN/2014
Tanggal 12 Agustus 2014 — KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DK vs. PT. MOJOKERTO INDUSTRIAL PARK, DK
311 — 205 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 286 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 286 K/TUN/201441 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 55/PTTHGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah TerlantarYang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 17/Kepuhanyar atasnama PT.
    Putusan Nomor 286 K/TUN/201440 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 54/PTTHGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah TerlantarYang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 16/Kepuhanyar atasnama PT.
    Putusan Nomor 286 K/TUN/201410Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 19/PTTHGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah TerlantarYang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 7/Sadartengah atas namaPT.
    Putusan Nomor 286 K/TUN/2014e Nomor Sertipikat B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15,B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29,B30, B31, B32, B33, B37, atas nama pemegang hak PT.
    Putusan Nomor 286 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-04-2013 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 05 K/TUN/2013
Tanggal 3 April 2013 — PT. ANEKA TAMBANG (PERSERO) TBK vs. BUPATI KONAWE UTARA, dkk
269 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 05 K/TUN/2013
    Bahwa di tingkat Banding, Gugatan Penggugat ternyataditolak, putusan mana selanjutnya juga dikuatkan di tingkatKasasi Putusan Mahkamah Agung No. 284K/TUN/2009tanggal 16 Desember 2009 (Bukti P9), dan belakanganMahkamah Agung R.I di tingkat Peninjauan Kembali jugamengeluarkan Putusan No. 134PK/TUN/2010 (Bukti P10)yang menolak Permohonan Peninjauan kembali yangsebelumnya diajukan Penggugat terhadap PutusanMahkamah Agung No. 284K/TUN/2009.3.7.
    Putusan Nomor. 05 K/TUN/2013Tergugat yang dijadikan dasar bagi PTI. DIPM untukberoperasi di wilayah pertambangan Penggugat.f.
    Duta Inti PerkasaMineral, maka Ketua Pengadilan TUN Kendari selaku pengawas putusanHalaman 37 dari 42 halaman. Putusan Nomor. 05 K/TUN/20135.pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan menegurdengan keras, memerintahkan kepada:1. Pj. Bupati KonaweUtara dan PT.
    Putusan Nomor. 05 K/TUN/20138.
    Putusan Nomor. 05 K/TUN/2013