Putusan Nomor 2491/B/PK/Pjk/2019Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2013 Nomor 00081/107/13/057/16tanggal 11 April 2016, dengan perhitungan adalah sebagai berikut: No Uraian Jumlah Menurut Wajib Pajak1 Pajak harus dibayar/ditagih kembali 0,002 Telah dibayar 0,003 Kurang dibayar 0,004 Sanksi administrasia. Denda Pasal 7 KUP 0,00b. Bunga Pasal 8 (2) KUP 0,00c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP 0,00d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP 0,00e. Denda Pasal 14 (3) KUP 0,00f. Denda Pasal 14 (4) KUP 0,00g.

Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 09 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117115.99/2013/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02515/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2013 Nomor 00081/107/13/057

Putusan Nomor 2491/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP02515/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2013 Nomor 00081/107/13/057/16tanggal 11 April 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajid Pajak,

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02515/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 07 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2013 Nomor00081/107/13/057/16 tanggal 11 April 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat(1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak

Dengandemikian pengajuan Surat Banding ini masih dalam jangka waktu yang disyaratkan olehUndangUndang Pengadilan Pajak karena masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulansejak diterimanya Surat Keputusan yang diajukan banding dan dilakukan sesuaiketentuan yang berlaku ;Bahwa Pemohon Banding telah membayar seluruh jumlah pajak yangterutang sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untuk Masa Pajak Meidan Keputusan Terbanding Nomor KEP992/WPJ.07/BD.05

/2008 tanggal 15 Juli 2008sebagaimana disyaratkan oleh UndangUndang Pengadilan Pajak ;Bahwa dengan memperhatikan halhal tersebut di atas, maka pengajuanSurat Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP992/WPJ.07/BD. 05/2008tanggal 15 Juli 2008 yang berisi tentang Penolakan Permohonan Keberatan PemohonBanding atas SKPKB PPN Nomor 00180/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untukMasa Pajak Mei 2004, dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yangtelah disyaratkan oleh UndangUndang, khususnya

No. 449/B/PK/PJK/2010menolak permohonan keberatan Pemohon Banding dan mempertahankanSKPKB PPN Nomor 00180/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007.

Pada kenyataannya, permohonanrestitusi PPN, yang juga meliputi kelebihan pajak Masa Pajak Mei 2004 diselesaikanmelewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima, ditandaidengan terbitnya SKPKB PPN Nomor 00180/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007.Sebagai bahan pertimbangan Majelis, perlu Pemohon Banding informasikan bahwaseluruh ketetapan PPN tahun pajak 2004, termasuk SKPKB PPN Nomor/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untuk Masa Pajak Mei2004 yang Pemohon Banding persengketakan

/07 tanggal 2Agustus 2007 dan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2004 Nomor 00476/407/04/057/07 tanggal 2Agustus 2007 atas nama PT Java International CigarManufacturing, NPWP : 02.026.457.8057.000, tidakHal. 15 dari 29 hal.

Putusan Nomor 2494/B/PK/Pjk/2019Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2014 Nomor 00280/107/14/057/16 tanggal 09 Mei 2016, dengan perhitungan adalah sebagai berikut: No Uraian Jumlah Menurut Wajib Pajak1 Pajak harus dibayar/ditagih kembali 0,002 Telah dibayar 0,003 Kurang dibayar 0,004 Sanksi administrasia. Denda Pasal 7 KUP 0,00b. Bunga Pasal 8 (2) KUP 0,00c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP 0,00d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP 0,00e. Denda Pasal 14 (3) KUP 0,00f. Denda Pasal 14 (4) KUP 0,00g.

Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 1 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117122.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02504/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak September 2014 Nomor 00280/107/14/057

Putusan Nomor 2494/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP02504/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak September 2014 Nomor 00280/107/14/057/16 tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf cKarena Permohonan Wajib Pajak,

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02504/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 07 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak September 2014 #Nomor00280/107/14/057/16 tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 Ayat(1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan nama Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0437/057/VI/2014 tertanggal 16 Juni 2014 yang semula Annisa Distyaningrum Setyawati binti Henu Usmanto menjadi Anisa Destiyaningrum Setiowati binti Henu Usmanto;

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menetapkan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor0437/057/VI/2014 tertanggal 16 Juni 2014 yang semula AnnisaDistyaningrum Setyawati binti Henu Usmanto menjadi Anisa DistyaningrumSetyawati binti Henu Usmanto;hal. 2 dari 6 hal. Salinan Penetapan. Nomor 6470/Pdt.P/2018/PA.Jr3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0437/057/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014yang dikeluarkan olen KUA Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember (P.3);4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anisa Destiyaningrum Setiowatiyangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember(P.4)5.

Bahwa nama Pemohon Il dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:0437/057/V1/2014 tertanggal 16 Juni 2014 yang benar adalah AnisaDestiyaningrum Setiowati binti Henu UsmantoMenimbang, bahwa perubahan biodata Para Pemohon dalam buku KutipanAkta Nikah tidak mengurangi isi keautentikan buku tersebut sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan kepastian akanperubahan biodata untuk keperluan mengurus administrasi Akta Kelahiran anakPara

Menetapkan nama Pemohon Il dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:0437/057/VI/2014 tertanggal 16 Juni 2014 yang benar adalah AnisaDestiyaningrum Setiowati binti Henu Usmanto;3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp 241000. (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);hal. 5 dari 6 hal. Salinan Penetapan.

MENGADILI :DALAM EKSEPSI :- Menolak eksepsi Tergugat; DALAM POKOK SENGKETA :1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2.Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.

Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Tanggal 16 Desember 2008;3.Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2XII/2008 TentangPemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2XII/2008 TentangPemberian jin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.

Bahwa dari uraian tersebut diatas sangatlah jelas Surat Keputusan Bupati Kutai TimurNomor : 500/057/Eko.2XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP)Kepada PT.

Menyatakan Batal atau tidak Sah Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor :500/057/Eko.2XTI/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.Umaq Tukung Mandiri Utama Untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas+12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, tanggal 16Desember 2008 ;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 500/057/Eko.2XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) KepadaPT.

Bukti P4 : Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai TimurNomor : 500/057/Eko.2XII/2008 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP)Kepada PT.

ternyataPemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Banding telahmengajukan ...mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan PengadilanPajak tanggal 26 September 2003 Nomor : Put01599/PP/HT.V/16/2003 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohonpeninjauankembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak PMA IV menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Nomor : 00004/227/01/057

sebenarbenarnya kepada fiskus, sebelum diterbitkannya suratketetapan pajak ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 26September 2003 Nomor : Put01599/PP/HT.V/16/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut : Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP.199/WPUJ.07/BD.04/2003 tanggal 27 Mei 2003 mengenai Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret2001 Nomor : 00004/227/01/057

Sriboga Raturaya dalam permohonan banding, yaitu KeputusanKepala Kantor Wilayah VII DJP Jaya Khusus berdasarkan SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP199/WPJ.07/BD.04/2003tanggal 27 Mei 2003 tentang Keberatan atas Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai yang menolak keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor :00004/227/01/057/02 tanggal 20 September 2002 Masa Pajak Oktober2001 yang diterbitkan oleh Kepala KPP Penanaman Modal Asing

Bahwa SKPKB Nomor : 00004/227/01/057/02 tanggal 20 September 2002Masa Maret 2001 terbukti cacat hukum karena disebutkan sebagai dasarpenerbitan SKPKB adalah Pasal 13 atau 17 B UndangUndang Nomor 16Tahun 2000 juncto UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 adalah undangundang yang mengaturtentang Pajak Penghasilan, sehingga karenanya tidak dapat dijadikandasar ...dasar hukum untuk menagih PPN Impor.

wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untukdapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yang padahakekatnya hanya terhadap kasuskasus tertentu seperti tersebut dalamayat ini, ....... dst ;Bahwa karena dalam Pasal 13 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983s.t.d.td UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 sama sekali tidakdisebutkan tentang tidak dibayarnya PPN Impor sebagai salah satu halyang karenanya dapat diterbitkan SKPKB, sehingga karenanya SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) nomor : 00004/227/01/057

No. 101 PK/Pdt.Sus/20123 Menyatakan bahwa Surat Keputusan (SK) dari Dewan Pimpinan Pusat PartaiPatriot No. 409/SK/DPPPATRIOT/IX/2010 tertanggal 28 September 2010tentang Pemberhentian Anggota Partai Patriot dan Surat Dewan PimpinanCabang Kota Bontang No. 057/DPCPATRIOT/BTG/X.2010 tertanggal 6Oktober 2010 tentang Usulan Pemberhentian Saudara IRWAN ARBAIN, ST.

No. 101 PK/Pdt.Sus/2012b Surat Dewan Pimpinan Cabang Kota Bontang No. 057/DPCPATRIOT/BTG/X.2010 tertanggal 6 Oktober 2010 tentang Usulan PemberhentianSdr.

,(Penggugat) (Bukti P3);Bahwa dengan dasar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Patriottersebut, maka Dewan Pimpinan Cabang Kota Bontang mengajukan suratNo. 057/DPCPATRIOT/BTG/X.2010 tertanggal 6 Oktober 2010 tentangUsulan Pemberhentian Sdr.

tanggal 13 Februari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT084844.13/2011/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 5 Maret 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP2221/WP4J.07/2014 tanggal26 Agustus 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2011Nomor: 00008/204/11/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP2221/WPJ.07/2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember2011 Nomor 00008/204/11/057/13 tanggal 28 Juni 2013, atasnama PT Duta Sugar International, NPWP 02.193.073.0057.000beralamat di Multivision Tower Lantai 12, JI.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember2011 Nomor 00008/204/11/057/13 tanggal 28 Juni 2013, atasnama PT Duta Sugar International, NPWP 02.193.073.0057.000beralamat di Multivision Tower Lantai 12, JI. Kuningan Mulia Kav.9, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.4.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP2221/WPJ.07/2014 tanggal 26 Agustus 2014,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2011 Nomor:00008/204/11/057

Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 19 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT110944.15/2013/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 15 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon' Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01661/KEB/WPJ.07/2016,tanggal 6 Desember 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebin Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor00076/406/13/057

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Nomor 00076/406/13/057/15, tanggal 11 September 2015,untuk Tahun Pajak 2013 yang diterbitkan oleh Termohon PeninjauanKembali merupakan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar karenatidak sesual dengan fakta hukum dan tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku, sehinggaseharusnya dibatalkan;Halaman 3 dari 10 halaman.

Putusan Nomor 2898/B/PK/Pjk/20205.Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 01661/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 6 Desember 2016, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar Pajak PenghasilanTahun Pajak 2013 Nomor 00076/406/13/057/15, tanggal 11 September2015, yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakankeputusan yang tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta hukum dantidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku

, sehingga seharusnya dibatalkan;Menyatakan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT110944.15/2013/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 15 Mei 2019, yangdimohonkan peninjauan kembali adalah batal: Mengadili sendiri:1.Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Badan Nomor 000/6/406/13/057/15, tanggal 11September 2015, Tahun Pajak 2013:Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01661/KEB/WPJ.07/2016,tanggal 6 Desember 2016, tentang Keberatan

Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013Nomor 00076/406/13/057/15, tanggal 11 September 2015;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT110944.15/2013/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 15 Mei 2019,sehingga perhitungan Penghasilan Netto (Rugi) adalah sebesar(Rp69.245.893.110,00) dan jumlah Pajak Yang Lebih Dibayar untukTahun Pajak 2013 adalah Rp1.969.756.000,00 dengan perhitungansebagai berikut:Halaman 4 dari 10 halaman.

PUTUSANNomor: 057 / Pid.

Pol: SPHan/145/TX/2013/Reskrim, tertanggal 26 September 2013, sejak tanggal 26 September 2013sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013; e Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bagansiapiapiberdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: SPP273/TPUL/N.4.19/ Halaman dari 24 Halaman Putusan Pidana No. 057/Pid.Sus/2014/PN.RHL Epp.2/10/2013, tertanggal 09 Oktober 2013, sejak tanggal 16 Oktober 2013sampai dengan tanggal 24 Nopember 2013;e Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri

menerangkan telah melakukan penimbangan, pembungkusan, danpenyegelan barang bukti berupa (satu) bungkus plastik bening kecil berisikanserbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabushabu dengan berat kotor 0,42(nol koma empat puluh dua) gram termasuk pembungkusnya dan berat bersih0,13 (nol koma tiga belas) gram; 1 (satu) buah botol obat keramik warna putih; 1 (satu) unit handphone merk Samsung; (satu) helai jaket kulit;1Anern2=caSc2aQa=osfoas32=>=25 Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Pidana No. 057

Si , Apt Nip 19740222003122022 Jabatan Paur Subbid Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Pidana No. 057/Pid.Sus/2014/PN.RHL Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan sebagaiberikut :Dari Hasil analisis tersebut pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulanbahwa barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama YENI SATRIA OYONalias OYON Bin SABIRAN adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalamGolongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia

Halaman 27 dari 24 Halaman Putusan Pidana No. 057/Pid.Sus/2014/PN.RHL) 28 ANDRY ESWIN S.O, SH., MH. Panitera Pengganti,RUSTAM, SH.

Klamono Blok IV No.51 RT. 057 Kel.Muara Rapak Balikpapan Utara2. Nama : ROSPITA HELDIANSYAHNIK : 82711064401820002Tempat, Tanggal Lahir : Balikpapan, 04 Januari 1982Agama : IslamPekerjaan : lbu Rumah TanggaAlamat Jin.

Klamono Blok IV No. 51 RT. 057 Kel.Muara Rapak Balikpapan utaraSelanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.Menimbang, bahwa setelah mendengar Pemohon mencabutPermohonannya secara lisan tanggal 03 Agustus 2021, oleh karena itupencabutan Permohonan tersebut dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa pencabutan perkara dikabulkan makaPemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ;Mengingat Pasal 271, 272 RV serta Ketentuan UndangUndang yangberlakuMEN ETAPKAN:1.

Putusan Nomor 2492/B/PK/Pjk/2019Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2013 Nomor 00083/107/13/057/16tanggal 11 April 2016, dengan perhitungan adalah sebagai berikut: No Uraian Jumlah Menurut Wajib Pajak1 Pajak harus dibayar/ditagih kembali 0,002 Telah dibayar 0,003 Kurang dibayar 0,004 Sanksi administrasia. Denda Pasal 7 KUP 0,00b. Bunga Pasal 8 (2) KUP 0,00c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP 0,00d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP 0,00e. Denda Pasal 14 (3) KUP 0,00f. Denda Pasal 14 (4) KUP 0,00g.

tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 15 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117116.99/2013/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02593/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 20 September 2017,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2013 Nomor 00083/107/13/057

Putusan Nomor 2492/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP02593/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 20 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2013 Nomor 00083/107/13/057/16tanggal 11 April 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak, atas

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02593/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 20 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2013 Nomor 00083/107/13/057/16tanggal 11 April 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak oleh

Putusan Nomor 2495/B/PK/Pjk/2019Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2014 Nomor 00274/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016, dengan perhitungan adalah sebagai berikut: No Uraian Jumlah Menurut Penggugat1 Pajak harus dibayar/ditagih kembali 02 Telah dibayar3 Kurang dibayar4 Sanksi administrasi a. Denda Pasal 7 KUPb. Bunga Pasal 8 (2) KUPc. Bunga Pasal 8 (2a) KUP d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP e. Denda Pasal 14 (3) KUP f. Denda Pasal 14 (4) KUPg. Bunga Pasal 14 (5) KUP h.

tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 31 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116747.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02459/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2014 Nomor 00274/107/14/057

Putusan Nomor 2495/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP02459/NKEB/ WPJ.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2014 Nomor 00274/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajid Pajak, atas nama

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02459/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2014 Nomor 00274/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak oleh Majelis

Bahwa tidak seharusnya terdapat koreksi atas penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesar Rp20.258.336.969,00, sehinggaKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP02134/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 7 Mei 2019, yang merupakanpenetapan Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2015, Nomor 00039/207/15/057/18, tanggal 21 Maret 2018, dimohonkanPemohon Banding untuk dapat dibatalkan, dengan rincian perhitunganpajak berdasarkan

tanggal 14 Oktober 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008090.16/2019/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 7 Desember 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP02134/KEB/WPJ.07/2019,tanggal 7 Mei 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2015, Nomor 00039/207/15/057

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP02134/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 7 Mei 2019, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2015, Nomor 00039/207/15/057/18, tanggal 21 Maret 2018, atasnama PT Mondelez Indonesia Manufacturing, NPWP 01.071.001.0057.000, beralamat di Graha Inti Fauzi Lantai 10, Jalan BuncitRaya Nomor 22, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, adalah telahHalaman 4 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2015,Nomor 00039/207/15/057/18, tanggal 21 Maret 2018, atas namaPT Mondelez Indonesia Manufacturing, NPWP 01.071.001.0057.000, beralamat di Graha Inti Fauzi Lantai 10, Jalan BuncitRaya Nomor 22, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP02134/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 7 Mei 2019,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2015,Nomor 00039/207/15/057

Keluarga, Nomor 3, RT. 057, RW. 005, Kelurahan MentawaBaru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, KabupatenKotawaringin Timur, selanjutnya disebut Pemohon;melawanTermohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Farmasi,pekerjaan Karyawati Toko Baju, tempat tinggal di Jalan D. I.Panjaitan 31, Gang.

Keluarga, Nomor 16, RT. 057, RW. 005,Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa BaruKetapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, selanjutnya disebutTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti Surat dan saksisaksi di persidangan;DUDUK PERKARABahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Agustus2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit padaHalaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor

Keluarga, Nomor 16,RT. 057, RW. 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa BaruKetapang, Propinsi Kalimantan Tengah, sebagai tempat kediaman bersamaterakhir;Bahwa, setelah dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon danbelum dikaruniai anak;Bahwa, sejak bulan Desember 2019, kehidupan rumah tangga Pemohondengan Termohon mulai tidak harmonis terjadi perselisihan terus menerusyang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon seringmengadu kepada orang tua Termohon, apabila

Keluarga, Nomor 3, RT.057, RW. 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa BaruHalaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2020/PA.SptKetapang, Kabupaten Kotawaringin Timur.

Keluarga,Nomor 3, RT. 057, RW. 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, KecamatanMentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur.

Putusan Nomor 1166/B/PK/Pjk/2018Tambahan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor:00001/306/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 4 November 2015:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.77155/PP/M.1B/15/2016, tanggal 16 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor

: KEP811/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor:00001/306/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013, atas nama: PT.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP811/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar TambahanPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor:00001/306/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013, atas nama :PT. Pacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP811/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKBKBT) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor:00001/306/06/057

Putusan Nomor 1039 B/PK/Pjk/2018hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 632/WPJ.07/2015 tanggal25 Februari 2015, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00007/506/08/057/13 tanggal2 Desember 2013, atas nama PT Osaki Medical Indonesia, NPWP01.824.471.5057.000, beralamat di Jalan Rembang

atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 4 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut85208/PP/M.IIIB/15/2017, tanggal 25 Juli 2017 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP632/WPJ.07/2015 tanggal25 Februari 2015, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00007/506/08/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP632/WPJ.07/2015 tanggal 25 Februari 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor00007/506/08/057/13 tanggal 2 Desember 2013, atas nama PTOsaki Medical Indonesia, NPWP 01.824.471.5057.000, beralamatdi Jalan Rembang Industri III Nomor 30, Pasuruan Industrial EstateRembang (PIER), Pasuruan 67152, adalah telah sesuai denganHalaman 3 dari 7 halaman.

kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Demohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP632/WPJ.07/2015 tanggal 25 Februari 2015,nnengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00007/506/08/057

Putusan Nomor 2493/B/PK/Pjk/2019Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2014 Nomor 00276/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016, dengan perhitungan adalah sebagai berikut: No Uraian Jumlah Menurut Wajib Pajak1 Pajak harus dibayar/ditagih kembali 0,002 Telah dibayar 0,003 Kurang dibayar 0,004 Sanksi administrasia. Denda Pasal 7 KUP 0,00b. Bunga Pasal 8 (2) KUP 0,00c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP 0,00d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP 0,00e. Denda Pasal 14 (3) KUP 0,00f. Denda Pasal 14 (4) KUP 0,00g.

tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 1 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117121.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02503/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2014 Nomor 00276/107/14/057

Putusan Nomor 2493/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP02503/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2014 Nomor 00276/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajid Pajak, atas nama

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) NomorKEP02503/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 07 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2014 Nomor 00276/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak oleh Majelis

Putusan Nomor 2496/B/PK/Pjk/2019Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2014 Nomor 00278/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016, dengan perhitungan adalah sebagai berikut: No Uraian Jumlah Menurut Penggugat Pajak harus dibayar/ditagih kembaliTelah dibayarKurang dibayarSanksi administrasia. Denda Pasal 7 KUPb. Bunga Pasal 8 (2) KUPc. Bunga Pasal 8 (2a) KUPd. Bunga Pasal 9 (2a) KUPe. Denda Pasal 14 (3) KUPf. Denda Pasal 14 (4) KUPg. Bunga Pasal 14 (5) KUPh.

gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 24 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116749.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02404/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Juli 2014 Nomor 00278/107/14/057

Putusan Nomor 2496/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP02404/NKEB/ WPJ.07/2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2014 Nomor 00278/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016 Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajid Pajak, atas

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02404/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2014 Nomor 00278/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016 Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf cKarena Permohonan Wajib Pajak oleh

tersebut Penggugat tidak pernahmenunggak atau terlambat setiap bulannya ;7 Bahwa sebelum mendapatkan pinjaman kredit dari Tergugat, Penggugat telah menjadinasabah Tergugat selama + 8 tahun, dan telah mendepositokan uang sebesar Rp.500.000.000, (Lima ratus juta rupian) dengan mendapatkan keuntungan bagi hasil setiapbulannya special rate atau Priority, yang terdiri dari 3 Deposito yaitu :Deposito Syariah Mandiri pertama sebesar Rp. 200.000.000, (Dua ratus juta rupiah), atasnama Penggugat dengan No Seri 057

/D280218/333/092009, Penggugat mendapatkanBunga/Nisbah Nasabah sebesar 56% dan Nisbah Bank sebesar 44% ;Deposito Syariah Mandiri kedua sebesar Rp. 200.000.000, (Dua ratus juta rupiah), atasnama Penggugat dengan No Seri 057/D280363/333/122009,ZPenggugat mendapatkan Bunga/Nisbah Nasabah sebesar 56% dan Nisbah Bank sebesar 44%;4 Deposito Syariah Mandiri ketiga sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah), atas namaPenggugat dengan No Seri 057/D334105/331/082011,5 Penggugat mendaptkan Bunga/Nisbah

Selama pembayaran angsuran kredit tersebutPENGGUGAT tidak pernah menunggak atau terlambat setiap bulannya.3 Bahwa penolakan TERGUGAT terhadap dalil posita gugatan PENGGUGAT butir 5 karenahalhal sebagai berikut :a Bahwa berdasarkan surat No.12/951SP3/057 tanggal 2 Agustus 2010 Perihal SuratPenegasan Persetujuan Pembiayaan atas nama Yusnetty dan akad pembiayaan almurabahah No. 12/873/AlMurabahah/057, TERGUGAT memberikan fasilitaspembiayaan Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet (MMOB) kepadaPENGGUGAT

Yusnetty, Tanggal 02Agustus 2011, sebesar Rp. 100.000.000,(Seratus juta rupiah), telah dicairkan tanggal 05Maret 2014.Selanjutnya diberi tanda Bukti P4.Fotocopy printout rekening Koran a/n Yusnetty selama 6 Bulan dari tanggal 31 Juli 2010s/d 17 Januari 2011.Selanjutnya diberi tanda Bukti P5.Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat berupafotocopy suratsurat yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya, masingmasingberupa:1Fotocopy Surat Tergugat No. 12/951SP3/057

Yusnetty(Penggugat).Selanjutnya diberi tanda Bukti T1.Fotocopy Akad Pembiayaan alMurabahah No. 12/873/AlMurabahah/057, tanggal 2Agustus 2010.Selanjutnya diberi tanda Bukti T2.Fotocopy Surat Perjanjian & Kuasa Hakhak Atas Investasi Terikat Syariah Mandiritanggal 02 Agustus 2010.Selanjutnya diberi tanda Bukti T3.Fotocopy Surat Pernyataan an Yusnetty tertanggal 02 Agustus 2010, terkait PersetujuanPenggugat kepada Tergugat untuk mencairkan jaminan Penggugat apabila menunggakmelakukan pembayaran angsuran