Ditemukan 236 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 19/2019 19
Register : 05-04-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1668 B/PK/PJK/2021
Tanggal 10 Juni 2021 — PT. PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
4727 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT011373.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 9 September 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Penggugat mohon agar KEP00876/NKEB/WPuJ.19
    /2019 tanggal 26September 2019 dibatalkan dan Penggugat mohon juga agar SuratKetetapan Pajak Nihil Nomor 00057/503/17/051/19, tanggal 26 April 2019dibatalkan;Halaman 1 dari 8 halaman.
    Putusan Nomor 1668/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 18 November 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT011373.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 9 September 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00876/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 26September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak
    /M.XB Tahun 2020 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Nomor 00057/503/17/051/19, tanggal 26 April 2019Masa Pajak Nopember 2017, adalah batal demi hukum;Dengan mengadili sendiri:4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00876/NKEB/WPJ.19
    KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00876/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal26 September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Nihil berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d karenaPermohonan Wajib Pajak terkait Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor00057/503/17/051/19, tanggal 26 April 2019; Bahwa pokok sengketa yang diperiksa di dalam persidangan adalahpermohonan Penggugat terkait Permohonan pembatalan ketetapanpajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan Pasal 36ayat
Register : 05-04-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1666 B/PK/PJK/2021
Tanggal 10 Juni 2021 — PT. PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
6433 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT011350.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Penggugat mohon agar Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP00800/NKEB/WPJ.19
    /2019 tanggal 17 September 2019 dibatalkan danPenggugat mohon juga agar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor00165/207/17/051/19 , tanggal 26 April 2019 dibatalkan;Halaman 1 dari 9 halaman.
    Putusan Nomor 1666/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 21 November 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT011350.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00800/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 17September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak
    M.XB Tahun 2020 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Nomor 00165/207/17/051/19, tanggal 26 April 2019,Masa Pajak Nopember 2017, adalah batal demi hukum;Dengan mengadili sendiri:4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00800/NKEB/ WPUJ.19
    pokok gugatan adalah penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00800/NKEB/ WPJ.19/2019 tanggal17 September 2019, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai berdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf d karena Permohonan Wajib Pajak terkait PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00165/207/17/051/19,tanggal 26 April 2019; Bahwa pokok sengketa yang diperiksa di dalam persidangan adalahpermohonan Penggugat terkait Permohonan pembatalan ketetapanpajak
Register : 21-04-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1837 B/PK/PJK/2021
Tanggal 10 Juni 2021 — PT. PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
19241 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT011872.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Menimbang, bahwa demi keadilan dan perlindungan hak wajib pajak,Penggugat mohon agar Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP00823/NKEB/WPJ.19
    /2019 tanggal 25 September 2019 dibatalkan dan Penggugat mohonHalaman 1 dari 8 halaman.
    /2019 tanggal 25September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Hurufd karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Agustus 2017 atas nama PTPelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000, beralamatsesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012, Tamansari, Jakarta Barat,DKI Jakarta;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Oktober 2020,kemudian
    Dengan mengadili sendinri:4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00823/NKEB/ WPJ.19/2019 tanggal 25 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPenghasilan Pasal 21 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d karenaPermohonan Wajib Pajak Masa Pajak Agustus 2017 atas nama PTHalaman 3 dari 8 halaman.
    , denganpertimbangan:Bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00823/NKEB/WPUJ.19/2019 tanggal 25September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak nihil PajakPenghasilan Pasal 21 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d karenaHalaman 4 dari 8 halaman.
Register : 12-04-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1811 B/PK/PJK/2021
Tanggal 10 Juni 2021 — PT. PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4721 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put011867.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mohon agar Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP00924/NKEB/WPJ.19
    /2019 tanggal 27 September 2019 dibatalkan danPenggugat mohon juga agar Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor00052/501/17/051/19, tanggal 26 April 2019 dibatalkan;Halaman 1 dari 8 halaman.
    0,00Pajak Yang Tidak / Kurang Dibayar 0,00 0,00 0,00Sanksi 0,00 0,00 0,00PPh yang Masih Harus Dibayar 0,00 0,00 0,00 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 28 November 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put011867.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00924/NKEB/WPJ.19
    Dengan mengadili sendiri:4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00924/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 27 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf dkarena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Mei 2017 atas namaPT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000,beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012,Tamansari
    :bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah penerbitan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00924/NKEB/WPVJ.19/2019 tanggal 27September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d karena Permohonan WajibPajak terkait Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00052/501/17/051/19,tanggal 26 April 2019;bahwa pokok sengketa yang diperiksa di dalam persidangan adalahpermohonan Penggugat terkait Permohonan pembatalan ketetapan pajakHalaman 4 dari
Register : 05-04-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1725 B/PK/PJK/2021
Tanggal 3 Juni 2021 — PT. PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
6833 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT011355.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Menimbang, bahwa demi keadilan dan perlindungan hak wajib pajak,Penggugat mohon agar Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP00812/NKEB/WPJ.19
    /2019 tanggal 23 September 2019 dibatalkan danHalaman 1 dari 8 halaman.
    /2019 tanggal 23September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak April2017 atas nama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7NPWP. di Besar Timur 1012,Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta;051.000, beralamat sesuai Jalan KaliMenimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Oktober
    Dengan mengadili sendiri:4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00812/NKEB/WPUJ.19/2019 tanggal 23 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayarPajak Pertambahan Nilai berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Hurufd karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak April 2017 atas namaPT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000,Halaman 3 dari 8 halaman.
    yang berlaku,dengan pertimbangan:Bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00812/NKEB/WPUJ.19/2019 tanggal 23September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d karenaPermohonan Wajib Pajak terkait Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaHalaman 4 dari 8 halaman.
Register : 21-04-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1838 B/PK/PJK/2021
Tanggal 10 Juni 2021 — PT. PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
19249 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT011349.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Menimbang, bahwa demi keadilan dan perlindungan hak wajib pajak,Penggugat mohon agar Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP00799/NKEB/WPWJ.19
    /2019 tanggal 17 September 2019 dibatalkan dan Penggugat mohonHalaman 1 dari 8 halaman.
    /2019 tanggal 17September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapanterhadap KeputusanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Masa PajakOktober 2017 atas nama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP01.001.632.7051.000, beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur1012, Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali
    Dengan mengadili sendiri:4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00799/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 17 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Hurufd karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Oktober 2017 atasnama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7Halaman 3 dari 8 halaman.
    yang berlaku,dengan pertimbangan:Bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00799/NKEB/WPUJ.19/2019 tanggal 17September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d karenaHalaman 4 dari 8 halaman.
Register : 03-06-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2261 B/PK/PJK/2021
Tanggal 18 Agustus 2021 — PT. PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
250167 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT012032.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut : Bahwa oleh karena itu,demi keadilan dan perlindungan hak wajib pajak,Penggugatmohon agar Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP00907/NKEB/WPJ.19
    /2019 tanggal 27 September 2019 dibatalkan danHalaman 1 dari 6 halaman.
    Surat Tagihan Pajak Penggugat Untuk Dibatalkan(Rp) (Rp) (Rp)Denda Pasal 14 (4) KUP 3.088.290,00 0,00 3.088.290,00 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 28 November 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT012032.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00907/NKEB/WPJ.19
    /2019 tanggal 27September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36 Ayat(1) Huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Juni 2017 atasnama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000,beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012, Tamansari, JakartaBarat, DKI Jakarta;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Oktober 2020,kemudian
    /2019 tanggal 27 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d karenaPermohonan Wajib Pajak Masa Pajak Juni 2017 atas nama PTPelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000,beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012,Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta, adalah tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;Halaman 3 dari 6 halaman.
Register : 21-04-2021 — Putus : 31-05-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1938 B/PK/PJK/2021
Tanggal 31 Mei 2021 — PT. PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4617 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT012148.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mohon agar Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP00992/NKEB/WPJ.19
    /2019 tanggal 11 Oktober 2019 dibatalkan danPenggugat mohon juga agar Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor00026/541/17/051/19, tanggal 26 April 2019 dibatalkan;Penghitungan Pajak/Sanksi menurut Penggugat:Halaman 1 dari 6 halaman.
    0,00Pajak Yang Tidak / Kurang Dibayar 0,00 0,00 0,00Sanksi 0,00 0,00 0,00Pajak yang Masih Harus Dibayar 0,00 0,00 0,00Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 9 Desember 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT012148.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00992/NKEB/WPuJ.19
    Dengan mengadili sendiri:4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00992/NKEB/WPUJ.19/2019 tanggal 11 Oktober 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Penghasilan Pasal 15 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf dkarena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Februari 2017 atasnama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000, beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012
    /2019 tanggal11 Oktober 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Nihil berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d karenaPermohonan Wajib Pajak terkait Pajak Penghasilan Final Pasal 15Nomor 00026/541/17/051/19 tanggal 26 April 2019 yang tidak disetujuioleh Penggugat; Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa a quo adalahapakah benar Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak melakukankegiatan pembahasan akhir dengan Penggugat/Pemohon PeninjauanKembali?
Register : 03-06-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2260 B/PK/PJK/2021
Tanggal 18 Agustus 2021 — PT. PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
4424 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT012031.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut : Bahwa oleh karena itu, demi keadilan dan perlindungan hak wajib pajak,Penggugatmohon agar Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP00901/NKEB/WPJ.19
    /2019 tanggal 27 September 2019 dibatalkan danHalaman 1 dari 6 halaman.
    Surat Tagihan Pajak Penggugat Untuk Dibatalkan(Rp) (Rp) (Rp)Denda Pasal 14 (4) KUP 392.899.989,00 0,00 392.899.989,00 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 28 November 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT012031.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00901/NKEB/WPJ.19
    /2019, tanggal 27September 2019, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36 Ayat(1) Huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak September 2017atas nama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000,beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012, Tamansari, JakartaBarat, DKI Jakarta;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Oktober 2020
    /2019 tanggal 27 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d karenaPermohonan Wajib Pajak Masa Pajak September 2017 atas namaPT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000,beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012,Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta, adalah tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;Halaman 3 dari 6 halaman.
Register : 21-04-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1939 B/PK/PJK/2021
Tanggal 10 Juni 2021 — PT. PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
20338 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT012149.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mohon agar Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP00902/NKEB/WPJ.19
    /2019 tanggal 27 September 2019 dibatalkan danPenggugat mohon juga agar Surat Tagihan Pajak Nomor00149/107/17/051/19, tanggal 26 April 2019 dibatalkan;Penghitungan Pajak/Sanksi menurut Penggugat:Halaman 1 dari 6 halaman.
    Surat Tagihan Pajak Penggugat Untuk Dibatalkan(Rp) (Rp) (Rp)Denda Pasal 14 (4) KUP 1.485.345,00 0,00 1.485.345,00 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 28 November 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT012149.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00902/NKEB/WPJ.19
    /2019 tanggal 27September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36 Ayat(1) Huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Oktober 2017 atasnama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000,beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012, Tamansari, JakartaBarat, DKI Jakarta;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Oktober 2020,kemudian
    /2019 tanggal 27 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d karenaPermohonan Wajib Pajak Masa Pajak Oktober 2017 atas nama PTPelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000,beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012,Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta, adalah tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;4.3.
Register : 21-04-2021 — Putus : 31-05-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1936 B/PK/PJK/2021
Tanggal 31 Mei 2021 —
149 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT012145.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mohon agar Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP00915/NKEB/WPJ.19
    /2019 tanggal 27 September 2019 dibatalkan danPenggugat mohon juga agar Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor00029/541/17/051/19, tanggal 26 April 2019 dibatalkan;Penghitungan Pajak/Sanksi menurut Penggugat:Halaman 1 dari 6 halaman.
    0,00Pajak Yang Tidak / Kurang Dibayar 0,00 0,00 0,00Sanksi 0,00 0,00 0,00Pajak yang Masih Harus Dibayar 0,00 0,00 0,00 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 9 Desember 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT012145.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00915/NKEB/WPJ.19
    Dengan mengadili sendiri:4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00915/NKEB/WPUJ.19/2019 tanggal 27 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPenghasilan Pasal 15 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d karenaPermohonan Wajib Pajak Masa Pajak Mei 2017 atas nama PTPelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000,beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012, Tamansari
    /2019 tanggal27 September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Nihil berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d karenaPermohonan Wajib Pajak terkait Pajak Penghasilan Final Pasal 15Nomor 00029/541/17/051/19 tanggal 26 April 2019 yang tidak disetujuioleh Penggugat; Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa a quo adalahapakah benar Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak melakukankegiatan pembahasan akhir dengan Penggugat/Pemohon PeninjauanKembali?
Register : 03-06-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2262 B/PK/PJK/2021
Tanggal 18 Agustus 2021 — PT. PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3920 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT012147.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut: Bahwa Penggugat mohon agar Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP00914/NKEB/WPJ.19
    /2019 tanggal 27 September 2019 dibatalkan danHalaman 1 dari 6 halaman.
    0,00Paijak Yang Tidak / Kurang Dibayar 0.00 0,00 0,00Sanksi 0,00 0,00 0,00Pajak yang Masih Harus Dibayar 0,00 0,00 0,00 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 9 Desember 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT012147.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00914/NKEB/WPVJ.19
    /2019 tanggal 27September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 15 berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Maret 2017 atas namaPT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000, beralamatsesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012, Tamansari, Jakarta Barat,DKI Jakarta;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Oktober 2020,kemudian
    Dengan mengadili sendiri:4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00914/NKEB/ WPUJ.19/2019 tanggal 27 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Penghasilan Pasal 15 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf dkarena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Maret 2017 atasnama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000, beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012
Register : 03-06-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2258 B/PK/PJK/2021
Tanggal 18 Agustus 2021 — PT. PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3921 Berkekuatan Hukum Tetap
  • putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT011361.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut : Bahwa demi keadilan dan perlindungan hak wajib pajak, Penggugatmohon agar Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP00881/NKEB/WPJ.19
    /2019, tanggal 26 September 2019 dibatalkan, dan Penggugat mohonHalaman 1 dari 7 halaman.
    Kurang 4.441.560,00 0,00 0,00DibayarSanksi 4.441 .560,00 0,00 0,06Pajak yang Masih Harus 0,00 0,00Dibayar 8.883.120,00 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 21 November 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT011361.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00881/NKEB/WPJ.19
    Dengan mengadili sendiri :4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00881/NKEB/ WPUJ.19/2019 tanggal 26 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)Huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Juli 2017atas nama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7Halaman 3 dari 7 halaman.
    /2019, tanggal 26 September 2019,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d karena Permohonan WajibPajak terkait Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00161/203/17/051/19, tanggal 26 April 2019, yang tidak disetujui olehPemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketaa quo adalah apakah benar Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidakHalaman 4 dari 7 halaman.
Register : 05-04-2021 — Putus : 31-05-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1704 B/PK/PJK/2021
Tanggal 31 Mei 2021 — PT. PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;
5222 Berkekuatan Hukum Tetap
  • merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT011865.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan yang pada pokoknya sebagaiberikut:Penggugat mohon agar Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP00822/NKEB/WPJ.19
    /2019 tanggal 25 September 2019 dibatalkan danPenggugat mohon juga agar Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor00055/501/17/051/19, tanggal 26 April 2019 dibatalkan;Halaman 1 dari 6 halaman.
    0,00Pajak Yang Tidak/Kurang Dibayar 0,00 0,00 0,00Sanksi 0,00 0,00 0,00PPh yang Masih Harus Dibayar 0,00 0,00 0,00 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 28 November 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT011865.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00822/NKEB/WPJ.19
    Dengan mengadili sendiri:4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00822/NKEB/WPVJ.19/2019 tanggal 25 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPenghasilan Pasal 21 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d karenaPermohonan Wajib Pajak Masa Pajak Juli 2017 atas nama PTPelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000,beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012, Tamansari
    , bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 10 Februari 2021 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00822/NKEB/WPJ.19
Register : 21-04-2021 — Putus : 31-05-2021 — Upload : 21-10-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1934 B/PK/PJK/2021
Tanggal 31 Mei 2021 — PT. PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
9433 Berkekuatan Hukum Tetap
  • merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT012143.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan yang pada pokoknya sebagaiberikut:Penggugat mohon agar Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP00918/NKEB/WPJ.19
    /2019 tanggal 27 September 2019 dibatalkan danPenggugat mohon juga agar Surat Ketetapan Pajak Nihil No.00031/541/17/051/19, tanggal 26 April 2019 dibatalkan;Halaman 1 dari 6 halaman.
    0,00Paiak Yang Tidak/Kurang Dibayar 0.00 0,00 0,00Sanksi 0,00 0,00 0,00Pajak yang Masih Harus Dibayar 0,00 0,00 0,00 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 9 Desember 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT012143.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00918/NKEB/WPJ.19
    /2019 tanggal 27September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 15 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)Huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Juli 2017 atas namaPT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000, beralamatsesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012, Tamansari, Jakarta Barat,DKI Jakarta;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Oktober 2020,kemudian
    Dengan mengadili sendiri :4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00918/NKEB/WPUJ.19/2019 tanggal 27 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Penghasilan Pasal 15 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf dkarena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Juli 2017 atas namaPT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000,beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012,Tamansari
Register : 11-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 461 B/PK/PJK/2021
Tanggal 3 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. INTI INDOSAWIT SUBUR;
4735 Berkekuatan Hukum Tetap
  • /2019, tertanggal7 Februari 2019 mengenai Keberatan Pemohon Banding terhadappenerbitan SKPKB PPN Masa Pajak Maret 2013 NomorHalaman 1 dari 9 halaman.
    Putusan Nomor 461/B/PK/Pjk/202100027/207/13/092/18, tertanggal 29 Januari 2018, dengan ini PemohonBanding nyatakan tidak setuju seluruhnya dengan koreksi yang dilakukanoleh Terbanding dan oleh karena itu maka Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00126/KEB/WPJ.19/2019, tanggal 7 Februari2019 dan SKPKB PPN Masa Pajak Maret 2013 Nomor00027/207/13/092/18, tertanggal 29 Januari 2018, Pemohon Bandingmohon dapat dibatalkan;Bahwa lebih lanjut, Pemohon Banding mohon kepada Yang Mulia MajelisHakim
    Putusan Nomor 461/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Juni 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002552.16/2019/PP/M.XVIB Tahun 2020, tanggal 28 Februari 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00126/KEB/WPUJ.19/2019, tanggal 7Februari 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00126/KEB/WPUJ.19/2019, tanggal 7 Februari2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Maret 2013 Nomor 00027/207/13/092/18 tanggal 29 Januari2018 atas nama PT Inti Indosawit Subur, NPWP 02.062.129.0092.000, beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 31, Lantai 2,Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan
    /2019, tanggal 7Februari 2019, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa PajakMaret 2013, Nomor 00027/207/13/092/18, tanggal 29 Januari 2018, atasnama Pemohon Banding, NPWP: 02.062.129.0092.000, sehingga pajakyang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:Halaman 5 dari 9 halaman.
Register : 03-06-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2259 B/PK/PJK/2021
Tanggal 18 Agustus 2021 — PT. PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3922 Berkekuatan Hukum Tetap
  • putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT011375.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 9 September 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut : Bahwa demi keadilan dan perlindungan hak wajib pajak, Penggugatmohon agar Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP00874/NKEB/WPJ.19
    /2019, tanggal 26 September 2019 dibatalkan, dan Penggugat mohonHalaman 1 dari 7 halaman.
    /2019 tanggal 26September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Hurufd karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Januari 2017 atas nama PTPelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000, beralamatsesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012, Tamansari, Jakarta Barat,DKI Jakarta;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 September 2020,kemudian
    Dengan mengadili sendiri:4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00874/NKEB/ WPJ.19/2019 tanggal 26 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf dkarena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Januari 2017 atasHalaman 3 dari 7 halaman.
    /2019, tanggal 26 September 2019,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihilberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d karena Permohonan Wajib Pajakterkait Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00055/503/17/051/19, tanggal 26April 2019, yang tidak disetujui oleh Pemohon PeninjauanKembali/Penggugat;Halaman 4 dari 7 halaman.
Register : 05-04-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1716 B/PK/PJK/2021
Tanggal 10 Juni 2021 — PT. PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5928 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT011354.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mohon agar Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP00811/NKEB/WPJ.19
    /2019 tanggal 23 September 2019 dibatalkan danPenggugat mohon juga agar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor00157/207/17/051/19, tanggal 26 April 2019 dibatalkan;Penghitungan Pajak/Sanksi menurut Penggugat:Halaman 1 dari 7 halaman.
    Dibayar 31.259.318,00 0,00 0,00Sanksi 31.259.318,00 0,00 0,00Pajak yang Masih Harus Dibayar 62.518.636,00 0,00 0,00 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 18 November 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT011354.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00811/NKEB/WPJ.19
    /2019 tanggal 23September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Masa PajakMaret 2017 atas nama PI Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP01.001.632.7051.000, beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur1012, Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Oktober
    Dengan mengadili sendiri:4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00811/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 23 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Maret 2017atas nama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000, beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012
Register : 21-04-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1940 B/PK/PJK/2021
Tanggal 10 Juni 2021 — PT. PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
20571 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT011359.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mohon agar Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP00910/NKEB/WPJ.19
    /2019 tanggal 27 September 2019 dibatalkan danPenggugat mohon juga agar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor00019/240/17/051/19, tanggal 26 April 2019 dibatalkan;Penghitungan Pajak/Sanksi menurut Penggugat:Halaman 1 dari 7 halaman.
    Kurang Dibayar 2.405.000,00 0,00 0,00Sanksi 1.154.000,00 0,00 0,00PPh yang Masih Harus Dibayar 3.559.400,00 0,00 0,00 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 21 November 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT011359.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00910/NKEB/WPJ.19
    /2019 tanggal 27September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar PPh Final Pasal 4 Ayat (2) berdasarkan Pasal 36 Ayat(1) Huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Desember 2017atas nama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000,beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012, Tamansari, JakartaBarat, DKI Jakarta;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Oktober 2020
    Dengan mengadili sendiri:4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00910/NKEB/WPUJ.19/2019 tanggal 27 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPh Final Pasal 4 ayat (2) berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Desember2017 atas nama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP01.001.632.7051.000, beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali BesarTimur
Register : 05-04-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1714 B/PK/PJK/2021
Tanggal 10 Juni 2021 — PT. PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5930 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT011364.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 9 September 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mohon agar Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP00897/NKEB/WPJ.19
    /2019 tanggal 27 September 2019 dibatalkan danPenggugat mohon juga agar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor00022/203/17/051/19, tanggal 26 April 2019 dibatalkan;Penghitungan Pajak/Sanksi menurut Penggugat:Halaman 1 dari 7 halaman.
    /2019 tanggal 27September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Pasal 36 Ayat(1) Huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Desember 2017atas nama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000,beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012, Tamansari, JakartaBarat, DKI Jakarta;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 September 2020
    Dengan mengadili sendiri:4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00897/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 27 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Desember2017 atas nama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP01.001.632.7051.000, beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali BesarTimur
    /2019 tanggal 27 September2019, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Pasal 36 ayat(1) huruf d karena Permohonan Wajib Pajak terkait Pajak PenghasilanPasal 23 Nomor 00022/203/17/051/19, tanggal 26 April 2019; Bahwa Penggugat sudah mengetahui dan hadir memenuhi undanganTim Pemeriksa dalam rangka penyampaian hasil koreksi sementara(pada tanggal 14 Maret 2019), kemudian menerima SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan/SPHP (pada