nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnnPemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistempendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan sertaakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yangdiatur dalam undangundang. 16 Bahwa, Menteri Pendidikan Nasional bertanggung jawab dalampenyelenggaraan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah,dan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UndangUndang Nomor 20Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS

Bahwa putusan Pengadilan Negeri telah keliru menerapkan hukum atausalah dalam menggunakan dasar hukum, yaitu dengan mengabaikanundangundang Sisdiknas dan Permendiknas yang semestinya diturut ; .

menyatakan bahwa segalawarga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan danwajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya ;(2) Bertentangan dengan Pasal 281 (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiaporang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pundan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifatdiskriminatif ;(3) Bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 10 UU No. 20/2003 tentang SisternPendidikan Nasional (Sisdiknas

dilindungi" PPNo. 66/2010 adalah karena di bagian "Mengingat" angka 4 Permendiknas tersebut jelasmenunjuk kepada keberadaan PP No. 66/2010 ;Bahwa bila otonomi perguruan tinggi dijalankan untuk dan atas nama Menteri,berarti yang memiliki otonomi perguruan tinggi bukan institusi perguruan tinggi tetapiMenteri ;Bahwa dengan demikian jelasjelas ketentuan Pasal 58F (1) huruf a PP No.66/2010 juga bertentangan dengan jaminan otonomi perguruan tinggi yang terdapatdalam Pasal 24 (2) UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas

;Bahwa peran dan kewenangan Pemerintah melalui Termohon I cukup dijalankandengan menggunakan kewenangan Termohon I yang telah ditentukan dalam Pasal 10UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas (bukti P10) ;Bahwa kewenangan Pemerintah, i.c Termohon I dapat dijalankan melaluikebijakan anggaran, misalnya dengan menyediakan dan atau menambah anggaran untukpenelitian dan atau kurikulum, "programprogram PTN yang disetujui/didukungPemerintah, atau mengurangi atau tidak menyediakan anggaran untuk programprogrampenelitian

memiliki satu suarasaja, apalagi (1) Termohon I adalah orang luar, artinya Termohon I tidak termasukdalam struktur organisasi ITS sebagaimana dapat dilihat dalam struktur organisasi ITSsebagaimana dapat dilihat dalam Statuta ITS dan (2) konsep korporasi sudah ditolakberdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 31 Maret 2010 tersebut di atas ;Bahwa karena itu kepemilikan 35% hak suara Termohon I melanggar "PrinsipPenyelenggaraan Pendidikan" sebagaimana tercantum dalam Bab IIT UU No. 20/2003tentang Sisdiknas

community of scholars " ;Bahwa oleh karena itu sangat beralasan sekali bila dalam permohonan keberatanatau uji materiil ini :1 Pasal 6 (2) huruf e Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.24/2010dinyatakan :e Bertentangan dengan Pasal 27 (1) dan pasal 281 (2) UUD 1945 ;e Bertentangan dengan Pasal 31 (3) UUD 1945.e Bertentangan dengan Pasal 3, pasal 4 (1), Pasal 10 dan Pasal 24 (2) UUNo.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. bertentangan dengan alineake2 Penjelasan Umum UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundangundangan sesuai denganhierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);Bahwa Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Agung agarkiranya menguji Perda Kabupaten Malang Nomor 17 Tahun 2013Tentang APBD Tahun Anggaran 2014 sepanjang menyangkut anggaranpendidikan, anggaran kesehatan dan belanja modal terhadap Pasal 49ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SistemPendidikan Nasional (selanjutnya disebut UndangUndang Sisdiknas)

Bahwa UndangUndang Sisdiknas telah diberlakukan sejakdiundangkan tanggal 8 Juli 2003. UndangUndang Sisdiknas dibentukatas persetujuan Presiden dan DPR agar dapat menjaminpemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu sertarelevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapitantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupanlokal,nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuanpendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;2.

JUMLAH 156.542.118.500,00 Akumulasi alokasi anggaran pendidikanselain gaji pendidik dan biaya pendidikankedinasan Disarikan dari Lampiran II dan Lampiran II Perda APBD Kab Malang Tahun Anggaran 2014Bahwa dalam menyusun APBD Tahun 2014, Para Termohonsemestinya juga memasukkan UndangUndang Sisdiknas sebagaisalah satu dasar hukum pembentukan peraturan daerah tentangAPBD.

Bahwa berdasarkan UndangUndang Sistim Pendidikan Nasional(SISDIKNAS) Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 50 ayat (1) berbunyiPengelolaan pendidikan nasional merupakan tanggung jawab MeniteriPendidikan Nasional, dan ayat (5) berbunyi Pemerintah KabupatenKota berwenang mengelola pendidikan dasar dan menengah sertapendidikan yang berbasis keunggulan lokal serta Pasal 50 ayat (7)berbunyi Pengelolaan masingmasing tingkat pendidikan diatur denganPeraturan Pemerintah (Bukti PPK.20);a.

Bahwa pada tahun 2009 keluar UndangUndang Nomor 09 Tahun2009 tentang Badan Hukum Pendidikan yang kemudian dibatalkanoleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 31 Maret 2010 yangjuga berpengaruh terhadap UndangUndang Sisdiknas, sehinggaUndangUndang Sisdiknas sejak dibatalkannya UndangUndangNomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan olehMahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Maret 2010, dan Pasal 53ayat 1 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional tetap konstitusional sepanjang

No. 94 PK/PID.SUS/2015Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentangTata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, dijelaskanbahwa Keputusan Bupati / Walikota adalah Naskah Dinas dalambentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapankonkrit, individual dan final, maka Surat Keputusan Bupati Nomor491 dan Nomor 492 bukan merupakan Peraturan Daerah,sehingga keberadaan AKPER Kabupaten Padang Pariamanbertentangan dengan peraturan UndangUndang yaitu UndangUndang Sisdiknas, SKB Tiga

Lebih tegas lagi, Pasal 21 angka (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) melarangsecara tegas individu/perseroangan yang bukan perguruan tinggi memberikangelar profeSl. 22220 22 enon nnn nnn non enn en nee nee one nne nePasal 21(1) weceee(2) Perseorangan, organisasi atau penyelenggara pendidikan yang bukanperguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atauVOK ASI. nnn nnn nnn nnn nnn ron nn nnn nnn nnn nnn nnn noe nnn

(VIDE BUKTI T1).FAKTA YURIDIS : UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (UU SISDIKNAS)DAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIKINDONESIA NOMOR 178/U/2001 TENTANG GELAR DAN LULUSANPERGURUAN TINGGI MELARANG SECARA TEGASPERSEORANGAN/PRIBADI (IN CASU PENGGUGAT) UNTUK MENGADAKANDAN MEMBERIKAN GELAR PROFESIONAL (CHRP).FAKTA YURIDIS : CHRP ADALAH MERUPAKAN KURSUS/PELATIHANSEJAK TAHUN 2006 YANG DIADAKAN OLEH CWNITAS AKADEMIKAUNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ketentuansebagaimana dalam ayat (1) atau penyelenggara yang bukanperguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakantidak Sah. 7 27> 22 rn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnHal 34 dari 95 hal.Put.No.05/Pdt.SusMerek/2014/PN.Niaga.JKT.PST.Potensi pelanggaran pidana (dengan hukuman kurungan 10 tahun) karenasebagai individu secara tanpa hak telah menyelenggarakan danmemberikan gelar profesional CHRP kepada pesertanya SANGATLAHTERBUKA DAN JELAS, mengingat hal ini di atur melalui Pasal 67 ayat (1)UU Sisdiknas

Para Bakal Calon Kepala Desasepatutnya berhak mendapatkan akumulasi point dari setiap tahap yangdilaluinya, barulah di ranking berdasarkan nilai akhir yang diperoleh.Sehingga tentang hal pelaksaan Panjaringan Bakal Calon Kepala DesaBanjar Talela yang melalui TES TULIS DAN WAWANCARA pada tanggal 10Oktober 2019 tersebut BERTENTANGAN dengan Undang Undang SistemPindidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 tahun 2003 pasal 4 Ayat (a) dan(b), pasal 10, yang mana bunyi masing masing pasal tersebut adalahsebagai

di Universitas PelitaHarapan dan Sutra Anjani, berusia 18 tahun, sekarang sekolah di San Mateo,California, Amerika Serikat;Bahwa kemudian sejak Tergugat Rekonvensi membawa anak merekaDipa pada bulan Agustus 2008 yang lalu sampai dengan perkara a quoberlangsung, Dipa sudah tidak bersekolah lagi sebagaimana layaknya anakanaknya yang sebaya dengan Dipa, padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 34ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendiudikan Nasional ("UUSisdiknas") jo Pasal 1 angka 14 UU Sisdiknas

yang menyebutkan: Pasal 34 ayat (1): "setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapatmengikuti program wajib belajar; Pasal 1 angka 14 UU Sisdiknas: "Pendidikan anak usia dini adalah suatuupaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usiaenam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untukmembantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anakmemiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut";Bahwa sejak Tergugat Rekonvensi membawa

Hal ini dinyatakan dalam Pasal 4ayat (1) UndangUndang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional("UU Sisdiknas") (Bukti P52) dan Pasal 5 huruf d UU Dikti :Pasal 4 ayat (1) UU Sisdiknas.(1) Pendidikan diselenggarakan seacara demokratis dan berkeadilan serta tidakdiskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagaman, nilaikultural, dan kemajemukan bangsa.Pasal 6 huruf d UU Dikti :Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip :b. demokratis dan berkeadilan serta tidak

Pasal 4 UU Sisdiknas yang menentukan : Pendidikan diselenggarakan secarademokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggihak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.e. Pasal 13 ayat (I) UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yangmenentukan: "Mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuaidengan bakat minat, potensi, dan kemampuannya"f.

Pasal 12 ayat (I) huruf e UU Sisdiknas yang menentukan : "Setiaop peserta didikpada setiap satuan pendidikan berhak: e). pindah ke program pendidikan padaJalur dan satuan pendidikan lain yang setara;Bahwa akibat tindakan TERGUGAT IV, V, VI menimbulkan tekanan psikologis yangsangat berat bagi PARA PENGGUGAT termasuk orang tua PARA PENGGUGAT,Perasaan ketakutan dan putus asa karena harus berhenti kuliah dan tidak bisamenjadi sarjana dialami sampai saat ini oleh PARA PENGGUGAT dan jugakekecewaan orang

serta selurunh berkas perkarayang bersangkutan, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, MemoriBanding dari Jaksa/Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat denganPengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwaTerdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Tunggal, namun tidaksependapat dengan Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa denganpertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa Undangundang Sisdiknas

Bahwa sejak berdirinya Universitas Darul Ulum Jombang sejak tahun1965 sampai dengan sekarang, yang mempunyai izin operasionalsebagai penyelenggara pendidikannya adalah Yayasan Universitas DarulUlum dan bukan Yayasan Universitas Darul Ulum Jombang, danYayasan Universitas Darul Ulum Trisula Jombang sama sekali tidakmempunyai izin dari kKementerian pendidikan sebagai penyelenggarapendidikan tinggi.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 71 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas

Jombang samasekali tidak mempunyai izin dari kementerian pendidikan sebagaipenyelenggara pendidikan memberikan ijazah, sertifikat kompetensi,gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi pendidikan tinggi.Bahwa atas kejadian tersebut pihak Yayasan Universitas Darul UlumJombang yang berada dibawah naungan penyelenggara YayasanUniversitas Darul Ulum Jombang merasa dirugikan atas perbuatanTerdakwa.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 67 (1) UU RI No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas

,M.Hum. bersalan melakukan tindak pidana menyelenggarakansatuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atauPemerintah Daerah sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal71 UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. LUKMAN HAKIMMUSTAIN,S.H.,M.Hum. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahunpenjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintahterdakwa tetap ditahan;3. Menyatakan barang bukti berupa :A. Yang disita dari Sdr.IBROHIM,S.T.

SistimPendidikan Nasional Pasal 39 ayat (2) menyebutkan bahwa Pendidik (guru dandosen) adalah merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan danmelaksanakan proses pembelajaran....dstnya, sehingga dengan demikianhubungan antara guru dengan sekolah (Pemohon PK) bukanlah hubungan kerjasebagaimana yang disebutkan didalam UU No. 13 Tahun 2003 tetapi hubungansecara keperdataan saja ;22.Bahwa Termohon PK dalam membuat keputusan yang menjadi obyek PKtidak memperhatikan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas

Nurjanah terhenti akibatperkawinan ini, maka terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa yangbersangkutan telah lama tidak melanjutkan pendidikannya, dan berdasarkanyang bersangkutan, calon suami, orang tua, dan calon mertuanya berjanji akanmelanjutkan pendidikan dirinya melalui kejar peket sehingga dapat melewatijenjang sekolanh dasar dan menengah pertama, serta menangah atassebagaimana diatur dalam Pasal 6 (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas

Adapun terhadap kemungkinan pendidikan dari terhentiakibat perkawinan ini, maka terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkanbahwa yang bersangkutan telah menyelesaiakan pendidikan SekolahMenengah Tingkat SAKSI 1 atau (SMP) sehingga telah menyelesaiakanamanat Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 6 (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Sisdiknas);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakimmempertimbangkan pula

berkurang, sehingga tidak sampai kepada titik yang membahayakan.Adapun terhadap kemungkinan pendidikan dari Anak Kandung Pemohonterhenti akibat perkawinan ini, maka terhadap hal tersebut Hakim berpendapatbahwa yang bersangkutan telah menerima pendidikan dasar yang telahditetapkan oleh pemerintah, yaitu telan melewati jenjang sekolah dasar danmenengah pertama, serta menangah atas sebagaimana diatur dalam Pasal 6(1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Sisdiknas

, danNomor 222/U/1998 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;Bahwa dengan diberikan ijin operasional sebagai BPPTSUniversitasTritunggal Surabaya kepada Penggugat tersebut, maka Penggugat jugatelah memenuhi syaratsyarat yang ditetapbkan dalam Keputusan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0339/U/1994tentang Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi junctoPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun1990 tentang Pendidikan Tinggijuncto Undang Undang Nomor 2 Tahun1989 tentang Sisdiknas

Dengan bukti adanya ijin operasional, telahditetapbkan sebagai pemilik dan yang berhak menggunakan MerekUniversitas Tritunggal Surabaya dan sebagai Pemegang Hak Cipta SeniLogo Universitas Tritunggal Surabaya (baik yang disingkat UTS atauUNITAS) tersebut maka Penggugat adalah sebagai pihak yang palingberhak untuk menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Universitas TritunggalSurabaya sebagai mana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) UUNo.20 Tahun2003 tentang Sisdiknas, maka sangat beralasan Penggugatuntuk

dinyatakan batal;Bahwa oleh karena Para Tergugat dengan mengatasnamakan diri sebagaiYayasan Pembina Universitas Tri Tunggal (YPUT) yang ternyata AktaNomor 07 Tanggal 31 Maret 2000, Notaris Djirim Abdullah, S.H., Surabayayang dipakai dasar eksistensinya tidak terdaftar dalam Daftar Yayasan diKementerian Hukum dan HAM, maka YPUTT tidak memenuhi syarat danketentuan sebagai Badan Hukum Yayasan dimaksud dalam UU Yayasan.Sedangkan dalam ketentuan UU Nomor 2 Tahun 1989 juncto UU Nomor20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas

Adapun terhadap kemungkinan pendidikan dari Anak kandungPemohon terhenti akibat perkawinan ini, maka terhadap hal tersebut Hakimberpendapat bahwa yang bersangkutan telah menerima pendidikan dasar yangtelah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu telah melewati jenjang sekolah dasardan menengah pertama, serta menangah atas sebagaimana diatur dalam Pasal6 (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), sehingga dianggap telah cukup (videP.5);Menimbang

Adapunterhadap kemungkinan pendidikan dari Anak Pemohon terhenti akibatperkawinan ini, maka terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan bahwayang bersangkutan telan menyelesaiakan pendidikan Sekolah MenengahTingkat Pertama atau (SMP) sehingga telah menyelesaiakan amanatPemerintah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 6 (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Sisdiknas);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakimmempertimbangkan

persidangan anakPemohon dinyatakan dalam keadaan sehat, serta berdasarkan hasilpengamatan Hakim di persidangan, maka Hakim berpendapat anak Pemohondalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, sehingga pemberian dispensasikawin pada anak para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek anak Pemohon telah luluspendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebagaimana amanat Pasal 6ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Sisdiknas

Adapun terhadap kemungkinan pendidikan dari anakPemohon terhenti akibat perkawinan ini, maka terhadap hal tersebut bahwaberdasarkan keterangan saksi Pemohon bahwa Pemohon sudahmenyelesaiakan jenjang pendidikan SLTA namun ijazahnya ditahan oleh keduaorang tuanya, sehinga Pemohon telah melewati jenjang sekolah dasar danmenengah pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 6 (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Sisdiknas).