• Perdamaian No.200/Pdt.G/2020/PN Dpsmelakukan tindakan yang menurut perkiraan dapat merugikan atau menyulitkan pihaklainnya.a) Kesepakatan Perdamian ini tidak dapat diubah dan/atau dibatalkan baik sebagianatau seluruhnya tanpa meminta persetujuan masingmasing pihak terlebih dahuludan bila salah satu pihak melanggar dan melakukan pembatalan sepihak makapihak tersebut setuju dan sepakat untuk membayar ganti kerugian dan bersediadituntut secara hukum yang berlaku atas perbuatannya tersebut.b) Bahwa dengan berlakukanya

• Bahwa kemudian terdapat putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesiayang membatalkan berlakukanya ketentuan Pasal 158 UUK tersebut, yaitu:Putusan Mahkamah Konstitusi No. 115/PUUVII/2009 Tahun 2009. Dimanaberdasarkan Putusan MK tersebut, Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasijuga mengeluarkan Surat Edaran Menakertrans No. SE13/MEN/SJHK/I/2005tertanggal 7 Januari 2005.

  antaraPenggugat dengan Tergugat sudah dilakukan bipartit dan Tripartit di DinasHalaman 27Putusan No.366/Pdt.Sus.PHI/2017/Pn MdnKetenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang tetapi tidak mencapai kesepakatandiantara para pihak yang berperkara hingga akhirnya Dinas melalui Mediatormengeluarkan Anjuran No.1670/6/DTK/2017 tanggal 29 September 2017 ;Menimbang, bahwa kesalahan atau pelanggaran berat yang dituduhkan olehTergugat kepada Penggugat maka sesuai putusan Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia yang membatalkan berlakukanya

• Dalam Pasal 4 ayat 1 pada peraturantersebut, kosmetika yang akan diedarkan di Indonesia harus dilakukannotifikasi kepada Kepala Badan POM dan masa berlakukanya adalah 3tahun. Sedangkan Permenkes No.1176/Menkes/Per/VIII/2010 pada Pasal 2berbunyi setiap kosmetika yang beredar wajib memenuhi standar dan/ataupersyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sesuai dengan peraturanperundangundangan. Pada Pasal 3 ayat (1) setiap kosmetika hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar dari menteri.

  Dalam Pasal 4 ayat 1 pada peraturantersebut, kosmetika yang akan diedarkan di Indonesia harus dilakukannotifikasi kepada Kepala Badan POM dan masa berlakukanya adalah 3tahun. Sedangkan Permenkes No.1176/Menkes/Per/VIII/2010 pada Pasal 2berbunyi setiap kosmetika yang beredar wajid memenuhi standar dan/ataupersyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sesuai dengan peraturanperundangundangan.

• Huruf C;Dalam kerangka pengawasan administratif yang bersifat preventif dankeseragaman kebijaksanaan sering kali peraturan yang menjadi dasar keputusnHalaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 67 PK/TUN/2016enentukan bahwa sebelum berlakukanya Keputusan Tata Usaha Negaradiperlukan persetujuan instansi atasan terlebin dahlulu.

• sektorQolongan 3; n22 nn nnn nnn enn nnn nan nee en cee ne ee ncn neeHalaman 13 dari 89 halaman, Putusan No. 11/G/2015/PTUNSRG23.Bahwa meskipun Surat yang di keluarkan oleh Walikota Tangerang sifatnyahanya rekomendasi dan tidak mengikat namun surat rekomendasisebagimana di maksud sangat mempengaruhi keputusan Tergugat dalammemutuskan pengelompokan/penentuan Upah Minimum Sektoral KotaTT RISING) jm mmm mmm nn tectonic24.Bahwa sebagaimana tahuntahun sebelumnya yaitu tahun 2012 s/d 2014atau sejak di berlakukanya

• Sehingga bertolak dari Uraian tersebutdiatas sangatlah keliru kalau Judex Factie in casu Hakim Pertama PengadilanNegeri Bulukumba merujuk pada Peraturan Menteri Agraria /Kepala BPN No.3tahun 1997 yaitu :Pasal 41 ayat 3 sampai ayat 6 karena Peraturan itu belum berlakupada saat Peroses Pnerbitan Sertpikat Hak Pakai tersebut maupun PerosesPeralinan/Pelepasan Hak, bahkan sebelum berlakukanya Peraturan Menteri Agraria /Kepala BPN No.3 tahun 1997 telah ada Peraturan Menteri Negara Agraria / KepalaBadan

• Perjanjian Kerjasama tersebuttidak memenuhi azas formal perjanjian antara lain tidak disebutkan tanggalpembuatannya, tidak disebutkan tanggal dimulai berlakukanya, tidakdisebutkan kapan berakhirnya perjanjian. Apabila bukti bukti T.1 sampaidengan Bukti T. 11 dihubungkan dengan perjanjian kerjasama makaterbukti tidak ada keterkaitannya, karena memang perjanjian kerjasamatersebut tidak dapat diketahui kapan dibuatnya serta kapan dimulainyaberlakunya serta berakhirnya kerjasama.

• perceraian yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap, Ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register AktaPerceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakukan RumusanHasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai PedomanPelaksanaan tugas bagi Pengadilan pada huruf B Rumusan Hukum KamarPerdata point c dengan berlakukanya

• Sehingga bertolak dari uraian tersebut di atassangatlah keliru kalau Judex Facti in casu Hakim Pertama Pengadilan NegeriBulukumba merujuk pada Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3Tahun 1997 yaitu: Pasal 41 ayat 3 sampai ayat 6 karena Peraturan itu belumberlaku pada saat proses penerbitan sertipikat hak pakai tersebut maupunperoses peralihan/pelepasan hak, bahkan sebelum berlakukanya PeraturanMenteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, telah ada PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan

• Pasal 1 KUHP menghubungkan berlakukanya hokumHalaman 7 dari 13 Putusan Nomor: 276/Pid.B/2016/PN.Gpr.pidana berkaitan dengan masalah waktu, yaitu kapan tindak pidana itu dilakukan.Sedang Pasal 28 KUHP menghubungkan berlakunya tindak pidana denganmasalah tempat danorang/pelakunya. Dengan kata lain dimana dan kepadasiapakah undangundang hokum pidana Indonesia berlaku.

• kantorKecamatan dan Terdakwa meminta imbalan uang Rp. 1.500.000, ( satujuta lima ratus ribu rupiah ) setiap surat sebagai biaya administrasi dan salahsatunya surat yang dikeluarkan oleh Terdakwa SUWANDI adalah Suratketerangan No. 593 / 17/ TS / TM/ 1999 tanggal 03 September 1999 atasnama MIJEM, yang mana surat keterangan tanah yang dikeluarkan Terdakwatersebut masih merupakan areal tanah HGU ( hak guna usaha ) PTPN IlTanjung Morawa dengan Sertifikat No. 96 / Bangun Sari tanggal 20 Juni 2003yang masa berlakukanya

  pembuatan surat tersebut Terdakwa meminta imbalanuang Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap suratsebagai biaya administrasi;Bahwa salah satunya surat yang dikeluarkan oleh Terdakwa SUWANDIadalah Surat keterangan No. 593/17/TS/TM/1999 tanggal 03 September1999 atas nama MIJEM, yang mana surat keterangan tanah yangdikeluarkan Terdakwa tersebut masih merupakan areal tanah HGU ( hakguna usaha) PTPN II Tanjung Morawa dengan Sertifikat No. 96 / BangunSari tanggal 20 Juni 2003 yang masa berlakukanya

• Di Toko HERO petugas KepolisianPolda Kalbar menemukan produk makanan dalam kemasanproduksi Malaysia yang tidak tercantum izin edar dan izin edaryang tidak terdaftar yang dijual di toko tersebut yaitu sebagaiberikut : 2 (dua) bungkus TONGKAT ALI GINSENG produksi Malaysia;tidak tercantum ijin edar dari BBPOM. 6 (enam) bungkus coklat merk CLOUD 9 CLASSIC produksiMalaysia tidak tercantum ijin edar dari BBPOM. 4 (empat) bungkus kue Merk JULIES produksi Malaysia telahhabis masa berlakukanya/expired Bahwa

• Pasal 1 KUHP menghubungkan berlakukanya hokumpidana berkaitan denganmasalah waktu, yaitu. kapantindak pidana itudilakukan.Sedang Pasal 28 KUHP menghubungkan berlakunya tindak pidanadengan masalah tempat danorang/pelakunya. Dengan kata lain dimana dankepada siapakah undangundang hokum pidana Indonesia berlaku.

• tersendiri tentangketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) olen Pemeriksa Pajak diperlukan sebagaitambahan informasi atau data dan menjadi bahan pertimbanganbagi Pemeriksa Pajak sebelum menyampaikan SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;Bahwa Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 mengatur TerhadapSurat Perintah Pemeriksaan yang diterbitkan sebelum tanggal 1Januari 2008 dan sampai dengan berlakukanya

• Mahkamah Agung RI kaidahhukumnya menyatakan bahwa penghibahan yang dilakukan melebihi 1/3bagian harta bendanya atas seijin ahli waris dan tidak ahli waris yangdirugikan maka hibah tersebut sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan.Di dalam Pasal 1685 KUH Perdata di atur Penghibahan kepada orangorang yang berada di bawah kekuasan orang tua, harus diterima oleh orangyang melakukan kekuasaan orang tua demikian pula Pasal 300 KUHPerdata Kecuali dalam hal adanya pembebasan atau pemecatan dan dalamhal berlakukanya

• 1 (satu) lembar SIPI (surat izin penangkapan ikan) Nomor : 523.3 / 430 / 2013 tanggal 14 mei 2013 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kelautan dan perikanan kota banda aceh dengan masa berlakukanya sampai dengan tanggal 13 Mei 2014.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada terdakwa H. BUSRA Bin HASAN. Ikan jenis Campuran seberat 5000 Kg ( lima ribu kilo gram). Ikan Jenis Campuran 700 kg (tujuh ratus kilogram).Dirampas untuk dimusnahkan6.

  Cut Aali (asli)..Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2016/PN Jthe 10 (sepuluh) set tali kapal.e (satu) set pancing.e 4 (empat) buah Fiber Ikan.e 2 (dua) buah Blong air.e Alat Navigasi, berupa : 1 (satu) Unit GPS Merk GARMIN.e 1 (satu) lembar SIPI (surat izin penangkapan ikan) Nomor : 523.3 / 430 /2013 tanggal 14 mei 2013 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kelautandan perikanan kota banda aceh dengan masa berlakukanya sampai dengantanggal 13 Mei 2104.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada

  Cut Ali (asli), 10 (sepuluh) set tali kapal, 1 (satu)set pancing, 4 (empat) buah Fiber Ikan, 2 (dua) buah Blong air, Alat Navigasi, berupa :1 (satu) Unit GPS Merk GARMIN, serta (satu) lembar SIPI (surat izin penangkapanikan) Nomor : 523.3 / 430 / 2013 tanggal 14 mei 2013 yang dikeluarkan oleh kepaladinas kelautan dan perikanan kota banda aceh dengan masa berlakukanya sampaidengan tanggal 13 Mei 2014, oleh karena selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah dapat menunjukkan SIPI (

  Cut Ali (asli);10 (sepuluh) set tali kapal.1 (satu) set pancing.4 (empat) buah Fiber Ikan.2 (dua) buah Blong air.Alat Navigasi, berupa : (satu) Unit GPS Merk GARMIN.1 (satu) lembar SIPI (surat izin penangkapan ikan) Nomor : 523.3 / 430 /2013 tanggal 14 mei 2013 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kelautandan perikanan kota banda aceh dengan masa berlakukanya sampai dengantanggal 13 Mei 2014.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada terdakwa H.

• 2013 tentangKetenagakerjaan tersebut, maka terhadap bukti P1 yaitu PKB yang dilbuat pada tanggal 31Mei 2010 telah berakhir pada tanggal 31 Mei 2012 dan hanya dapat diperpanjang 1 tahun,sehingga batas wakiu berlakunya PKB adalah adalah sampai dengan 31 Mei 2013,sedangkan para Pihak juga tidak mengajukan bukti perpanjangan PKB yang telah berakhirmasa berlakunya tersebut, sehingga dengan demikian PKB tersebut dinyatakan tidakberlaku lagi.Menimbang, bahwa oleh karena PKB tersebut telah berakhir masa berlakukanya

• telahmemiliki Surat Izin Mengemudi dan selanjutnya menurut Pasal 1 butir 8,yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yangdigerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yangberjalan di atas rel.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangantelah terbukti bahwa terdakwa yang mengemudikan kendaraan sepedamotor merk Yamaha Jupiter BA 5033 EZ warna merah dan terdakwa sudahmemiliki Surat Izin Mengemudi untuk kendaraan bermotor yaitu SIM C yangmasa berlakukanya

• BUNGA SEROJA I;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa

• 1 (satu) set alat tangkap jenis Trawl ;
• 1 (satu) unit GPS Furono GP-32;
• 1 (satu) unit GPS Furono GP-39;
• 1 (satu) bundel dukumen berupa :
• 1. SIUP (habis masa berlakunya);
  2. SIPI (habis masa berlakukanya);
  3. Sertifikat kelayakan (habis masa berlakunya);
  4. Data Perlengkapan Sertifikat Kelayakan (habis masa berlakunya);

• Banjarsari, Kota Surakarta atasnama Penggugat pada tanggal 16101970 ;Bahwa pada tanggal 2271980 sebelum Hak Guna Bangunan No.15Kalurahan Setabelan ini habis masa berlakukanya menurut Kepres No 32 tahun1979 Tentang PokokPokok Kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baruatas tanah asal konversi hakhak Barat, Penggugat telah mengajukan SKPT(Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) untuk permohonan Perpanjangan HGBtersebut ke Kantor Pertanahan Nasional Surakarta, akan tetapi permohonanPenggugat tersebut