ParaPenggugat memperoleh jabatan dari hasil Rapat Anggota Luar Biasa(RALB) yang disaksikan oleh Ketua Dekopin Kabupaten DeliSerdang, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang sertabapak Kapolsek Tanjung Morawa;Bahwa, mengenai penyerahan dokumendokumen dari penguruslama ic. Para Tergugat kepada pengurus baru ic.

Termohon Kasasi,sesuai dari keterangan saksi Dekopin Deli Serdang bapak Zulkifli Utama;Bahwa, kepengurusan Para Tergugat Cq. Para Termohon Kasasi telah melanggarAnggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga merupakan cacat hukum, sebab ketuadan bendahara koperasi kepengurusan lama yaitu Para Tergugat Cq.

Syawal HarahapS.Ag. dan juga dihadiri oleh Dinas Koperasi atau UKM Deli Serdang, dan jugadihadiri oleh Ketua Dekopin Deli Serdang;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan PengadilanTinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah tepatdan benar, serta tidak salah menerapkan hukum karena sesuai dengan fakta persidanganPara Penggugat dibentuk oleh RALB yang tidak memiliki kewenangan

Blitar,dengan batasbatas sebelah : Utara : Tanah DEKOPIN Kab. Blitar dan Jl. Panjaitan Timur =: Jl. Panjaitan atau Jl. Diponegoro Selatan : Tanah/rumah milik Budi Teja Kusuma Barat : Jalan raya Urip Sumoharjo2. Bahwa jual beli antara Penggugat/Pelawan dengan Tergugat/Terlawan XI atastanah tersebut diatas dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) H.SSAMSUL ECHWANI, SH.

Blitar, dengan batasbatas sebelah : Utara : Tanah DEKOPIN Kab. Blitar dan JI. Panjaitan Timur : JI. Panjaitan atau JI. Diponegoro Selatan : Tanah/rumah milik Budi Teja Kusuma Barat : Jalan raya Urip Sumoharjo4.

Blitar, dengan batasbatas sebelah :e Utara : Tanah DEKOPIN Kab. Blitar dan Jl. Panjaitane Timur : Jl. Panjaitan atau Jl. Diponegoroe Selatan : Tanah/rumah milik Budi Teja Kusumae Barat : Jalan raya Urip Sumoharjoe Bahwa jual beli antara Penggugat/Pelawan dengan Tergugat/Terlawan XI atastanah tersebut diatas dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) H.SSAMSUL ECHWANI, SH.

Blitar, dengan batasbatassebelah :e Utara : Tanah DEKOPIN Kab. Blitar dan Jl. Panjaitane Timur : Jl. Panjaitan atau Jl. Diponegoroe Selatan: Tanah/rumah milik Budi Teja KusumaHal. 37 dari 41Put.No. 070/Pdt.Plw/2010/PN.BIt.38e Barat : Jalan raya Urip SumoharjoMenimbang, bahwa Pelawan dalam gugatan Perlawanannyamendalilkan bahwa Pelawan telah membeli dari Terlawan XI sebidang tanahdarat seluas 3.607 M2.

Blitar, dengan batasbatassebelah :e Utara : Tanah DEKOPIN Kab. Blitar dan Jl. Panjaitan Timur : Jl. Panjaitan atau Jl. Diponegoroe Selatan: Tanah/rumah milik Budi Teja Kusumae Barat : Jalan raya Urip SumoharjoMenimbang, bahwa jual beli antara Pelawan dengan Terlawan XI atastanah tersebut diatas dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)H.SAMSUL ECHWANI, SH.

DADI ARJA KUSUMA, S.H. 4.FARIZAL PRANATA BAHRI, S.H. semuanya Advokat pada KantorAdvokat Anak Bangsa beralamat di Graha Dekopin WilNTB Lt.3Kav. 1 Jin.

FARIZAL PRANATA BAHRI, S.H.beralamat di Graha Dekopin Wil.NTB Lt.3 Kav.1JIn. BungKarno No.30 Mataram Kota Mataram, dasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 19 Maret 2015, Nomor 147/PTNMTR/03/2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSumbawa Besar pada tanggal 17 April 2015 dengan Nomor28/SK..Pdt/2015/PNSBB. Semula disebut sebagaiTerbantah I, Il, Ill selanjutnya disebut sebagai PARATERBANDING ;4.

Dua kelompok pemberi kuasa diantaranyaAdy Sudibyo Cs menggugat di PN Jakarta Selatan danSyamsul Muarif Cs menyurati Panglima TNI, Dekopin,Gubernur dan Menter i Koperasi UKM danTEPQUGAT ~~~ mmm men win mn wi es me iToenggal Saragih, S.H. selaku Kuasa Ady Sudibyo Cs,telah mengajukan Gugatan ke Pangadilan Negeri JakartaSelatan dengan nomor perkaraNo.1617/PDT.G/2009/PN.JKT.SEL.

Sedang pemberi kuasalainnya sudah mengajukan surat ke Panglima INI, keKOMPOLNAS, KAPOLRI, Jaksa Agung, ke DEKOPIN Pusat,Panglima TNI, KAPOLDA METRO JAYA, Kapolres' JakartaTimur, Kepala Staf TNI AU, ke Kementerian Koperasi UKMRi, ke berbagali instansilain; 2 rrr rrr re rr reer errr reer eee.

Sebelah Timur Berbatas Dengan : Jalan Dekopin 263 Mc. Sebelah Selatan Berbatas Dengan : Tanah Desa 302 Md. Sebelah Barat Berbatas Dengan : Tanah Sdr. Samsul Bahri 263Menjadi milik Penggugat/Pihak pertama sejumlah 1 (satu) hektar,sedangkan sisanya menjadi milik Tergugat/pihak kedua;3.

WIL NTB);Bahwa berturutturut upaya Penggugat bersama BPKH DEKOPIN WIL NTBuntuk aktif menyelesaikan permasalahan telah melakukan langkahlangkahhukum melalui formalitas Suratsurat sebagai berikut:a.

Tanggal 13 Mei 2016 melalui kuasa hukum (BPKH DEKOPIN WILNTB)mengirim surat kepada Tergugat (II) dua dengan nomor surat:216/BPKHNTB/05/2016 tentang Permohonan Penghentian Auto Debit. Yang intinyabahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya minta penghentian auto debitpengiriman uang dari Tergugat (Il) dua kepada Tergugat (I) satu, karenaberdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat adalah nasabah TabunganHalaman 5 dari 40 hal.

Tanggal 15 November 2017 DEKOPIN WIL NTB mengirim surat kepadaKetua DPRD Provinsi NTB dengan nomor surat: B/29/DekopinwilNTB/X1I/2017 Perihal Permohonan Audience yang intinya bahwaDEKOPIN WIL NTB meminta Audience/Peserta kepada DPRD ProvinsiNusa Tenggara Barat untuk membahas masalah Revisi Perda ProvinsiNusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang pemberdayaan danPerlindungan Koperasi dan Usaha Kecil.

Tanggal 23 Mei 2019, OJK mengirim surat kepada BPKH DEKOPIN WILNTB dengan nomor surat:SR62/X/KO.0801/2018 Perihal TanggapanPengaduan. Yang intinya bahwa OJK meminta kehadiran Penggugatuntuk mengambil dokumendokumen secara langsung pada Tergugat (Il)dua. Yang sebelumnya Penggugat telah melayangkan pengaduankepada kantor Otoritas Jasa Keuangan Mataram, namun tidakmempengaruhi lebih baik terhadap proses penyelesaian masalah kreditpensiun antara Penggugat dan Para Tergugat;13.

Bahwa berdasarkan poin 12.a sampai dengan poin 12.z diatas merupakanupaya hukum Penggugat untuk secara formal mengupayakan secaramusyawarah dalam menyelesaikan masalah yang dalam pelaksanaannyadibantu oleh kuasa hukum dari BPKHNTB (BADAN PELAYANAN DANKONSULTASI HUKUM DEKOPIN WIL NTB) untuk dapat mencarimenyelesaian untuk keadilan dalam persoalan yang sedang di alamiPenggugat dengan caracara:a.

Bahwa sesudah lahirnya putusan Pengadilan (Pengadilan Negeri danPengadilan Tinggi) atas perkara ini, terdapat beberapa surat yang perludipertimbangkan (terlampir) yaitu:1.Surat Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia tanggal 18 Februari2016 Nomor B/59/DEKOPIN E/II/2016 atas nama H.A.M.Nurdin Halidyang ditujukan kepada Menteri Koperasi dan UKM RI prihal: Laporanhasil supervisi Tim Dekopin mengenai kinerja Koperasi Simpan Pinjam(KSP) Lombok Sejati NTB (lampiran 2);Laporan hasil supervisi ditemukan beberapa

Nomor 311 PK/Pdt/2017 Pungutan simpanan wajib (SWP) nasabah/peminjam; Tindakan Pengurus Koperasi Lombok Sejati dalam menanganikredit macet lebih mengutamakan proses hukum (pidana danperdata) dari pada proses musyawarah/kekeluargaan.Laporan Ketua Badan Pelayanan dan Konsultasi Hukum (BPKH)Dekopin Wil.

H.Halaman 19 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBRMarbakri, SH (Sekretaris PUSKOPKAR Riau) dan dihadiri 11(sebelas) UTUSAN DARI KOPERASI PRIMER anggotaPUSKOPKAR Riau dan dihadiri oleh undangan Kepala DinasKoperasi dan UKM Provinsi Riau, Kepala Dinas Koperasi dan UKMKota Pekanbaru serta Ketua DEKOPIN Wilayah Provinsi Riau.

Marbakri, SH (Sekretaris PUSKOPKARRiau) dan dihadiri 11 (sebelas) UTUSAN DARI KOPERASI PRIMERanggota PUSKOPKAR Riau dan dihadiri oleh undangan Kepala DinasKoperasi dan UKM Provinsi Riau, Kepala Dinas Koperasi dan UKM KotaPekanbaru serta Ketua DEKOPIN Wilayah Provinsi Riau.

H.Halaman 49 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBRMarbakri, SH (Sekretaris PUSKOPKAR Riau) dan dihadiri 11(sebelas) UTUSAN DARI KOPERASI PRIMER anggotaPUSKOPKAR Riau dan dihadiri oleh undangan Kepala DinasKoperasi dan UKM Provinsi Riau, Kepala Dinas Koperasi dan UKMKota Pekanbaru serta Ketua DEKOPIN Wilayah Provinsi Riau.

Marbakri, SH (Sekretaris PUSKOPKARRiau) dan dihadiri 11 (Ssebelas) UTUSAN DARI KOPERASI PRIMERanggota PUSKOPKAR Riau dan dihadiri oleh undangan Kepala DinasKoperasi dan UKM Provinsi Riau, Kepala Dinas Koperasi dan UKM KotaPekanbaru serta Ketua DEKOPIN Wilayah Provinsi Riau.

Penggugat:
1.ROHEMA
2.ROMLI
3.SUMIATI
Tergugat:
1.BUPATI JEMBER
2.PIMPINAN DEWAN KOPERASI INDONESIA DEKOPIN Daerah Kabupaten Jember
3.Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK dr. Soebandi

WIL NTB);Bahwa berturutTurut upaya Penggugat bersama BPKH DEKOPIN WIL NTBuntuk aktif menyelesaikan permasalahan telah melakukan langkahlangkahhukum melalui formalitas Suratsurat sebagai berikut:a.

Tanggal 13 Mei 2016 melalui kuasa hukum (BPKH DEKOPIN WILNTB)mengirim surat kepada Tergugat (Il) dua dengan nomor surat:216/BPKHNTB/05/2016 tentang Permohonan Penghentian Auto Debit.

Tanggal 15 November 2017 DEKOPIN WIL NTB mengirim surat kepadaKetua DPRD Provinsi NTB dengan nomor surat: B/29/DekopinwilNTB/X1/2017 ~=Perihal Permohonan Audience yang intinya bahwaDEKOPIN WIL NTB meminta Audience/Peserta kepada DPRD ProvinsiNusa Tenggara Barat untuk membahas masalah Revisi Perda ProvinsiNusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang pemberdayaan danPerlindungan Koperasi dan Usaha Kecil.

Yang intinyabahwa DEKOPIN WIL NTB menugaskan kepada alm. Drs.Alamsyah,SE., AK, M.AK, CA, CPA. Adalah SPECIAL AUDITOR KOPERASI Terkaitdengan bukti surat pada poin 12.t dan poin 12.u diatas. Agar dilakukankonfirmasi PERHITUNGAN hutang anggota KOPERASI kepadaTergugat (I) satu yang beralamat di Jalan Letjen Sutoyo Nomor.17 ABWaru, Sidoarjo, Jawa Timur;. Tanggal 17 Oktober 2018 Penggugat membuat surat pernyataan terkaitkeperluan register ulang data pensiunan pada Kantor PT.TASPENPersero.

Tanggal 23 Mei 2019, OJK mengirim surat kepada BPKH DEKOPIN WILNTB dengan nomor surat:SR62/X/KO.0801/2018 Perihal TanggapanPengaduan. Yang intinya bahwa OJK meminta kehadiran Penggugatuntuk mengambil dokumendokumen secara langsung pada Tergugat (II)dua.

Pembanding/Tergugat I : BUPATI JEMBER
Terbanding/Penggugat I : ROHEMA
Terbanding/Penggugat II : ROMLI
Terbanding/Penggugat III : SUMIATI
Turut Terbanding/Tergugat II : PIMPINAN DEWAN KOPERASI INDONESIA DEKOPIN Daerah Kabupaten Jember
Turut Terbanding/Tergugat III : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK dr. Soebandi

perkara perdata gugatan antara:1.BUPATI JEMBER, beralamat di Jalan Sudarman Nomor 1 Jember, dalam halini memberikan kuasa kepada RATNO CAHYADI SEMBODO,SH. selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Jember, Dkk,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2018 yang telahdidaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember padatanggal 7 Maret 2018 dibawah register No.124/Pendaft/Pdt/2018/PN Jmr, sebagai Tergugat1;Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I/Pembanding ;2.PIMPINAN DEWAN KOPERASI INDONESIA (DEKOPIN

olen Pemerintah Kabupaten Jember(yang diakui sebagai Inventaris kekayaaan milik Pemkab Jember), padahalHalaman 4 Putusan NOMOR 168/PDT/2019/PT SBYPara Penggugat selaku ahli waris dari Pewaris (LIMAN) maupun AlmarhumLIMAN (Pewaris) sendiri selaku Pemilik tanah obyek sengketa tidak pernahmelepaskan/ menyerahkan/ membebaskan kepada Pemerintahn KabupatenJember (Tergugat 1).Bahwa, lebih lanjut tanah obyek sengketa oleh Tergugat telah digunakanuntuk kepentingan mendirikan Kantor Dewan Keperasi Indonesia(DEKOPIN

., keduanya Advokat/Penasehat Hukum Kantor Advokat Bangsa Low Firma,beralamat di Graha DEKOPIN WIL NTB Lt. 1, Kv1 JalanBung Karno 30 Mataram, Kota Mataram, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2017 yang telahdi daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram padatanggal 18 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagaiPemohon;melawanSepty Fauziah, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,alamat Lingkungan Pelita Gang Merdeka VII Nomor 19RT.003 Kelurahan Dasan Agung Baru, KecamatanSelaparang

., yang selanjutnyadisebut Sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT;LawanFARIDAH, beralamat di jl.narimau mataram Rt.001 Rw.078, Pejanggik,Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dalam hal inimemberikan kuasa kepada :1.LALU AZHABUDDIN T, S.H.2.RUSDAN, S.H.3.IRAWAN APRIAN, S.H. semuanya Advokat pada kantorADVOKAT BANGSA Law Firma baik bersamasama maupunsendirisendiri, yang beralamat di Graha Dekopin WILNTB Lt.1Kav.1Jalan Bung Karno 30 Mataram, Kota Mataram, Provinsi NusaTenggara Barat, yang selanjutnya

Raya PasarMinggu No. 97 B Jakarta Selatan 12520 ( GEDUNG DEKOPIN) dan Jl.

Abimanyu, terletak di Kelurahan Beru, KecamatanWlingi, Kabupaten Blitar, dengan batasbatas sebelah:e Utara Tanah Dekopin Kabupaten Blitar dan Jalan Panjaitan;e Timur Jalan Panjaitan atau Jalan Diponegoro;e Selatan Tanah/rumah milik Budi Teja Kusuma;e Barat Jalan Raya Urip Sumoharjo;Menyatakan dan menetapkan bahwa Sita Eksekutorial yang telahdiletakkan pada tanggal 27 Juli 2010 sebagaimana tertuang dalamBerita Acara Sita Eksekusi tanggal 27 Juli 2010, Nomor 51/Pdt.G/2004/PN.BIt. adalah cacat hukum

Abimanyu, terletak di Kelurahan Beru,Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar dengan batasbatas:Hal. 9 dari 29 hal Putusan Nomor 1179 K/Pdt/2013e Utara Tanah Dekopin Kabupaten Blitar danJalan Panjaitan;e Timur Tanah Panjaitan atau JalanDiponegoro;e Selatan Tanah/rumah milik Budi TejaKusuma;e Barat Jalan Raya Urip Sumohardjo;4. Menyatakan dan menetapkan bahwa sita eksekutorial yang telahdiletakkan pada tanggal 27 Juli 2010, Nomor 51/Pdt.G/2004/PN.BIt.,adalah cacat hukum dan/atau batal demi hukum;5.

Abimanyu, terletak di Kelurahan Beru,Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar denganbatasbatas:e Utara Tanah Dekopin Kabupaten Blitar dan Jalan Panjaitan;e Timur Jalan Panjaitan atau Jalan Diponegoro;e Selatan Tanah/rumah milik Budi Teja Kusuma;e Barat Jalan Urip Sumohardjo;Jelasjelas telah mendelegitimasi Putusan Pengadilan Tinggi JawaTimur Nomor 518/PDT/2006/PT.SBY, tanggal 2 Maret 2007 jo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 794 K/Pdt/2008, tanggal 14 Mei 2009, hal ini dikarenakan terhadap

Pemohonlah yang mendidik, mengasuh dan menyekolahkan anakanaknya;e Bahwa, selama perkawinan antara Pemohon dengan UMI SURYANI, selainmeninggalkan anak 3 (tiga) orang anak juga meninggalkan sebidang tanahpekarangan diatasnya berdiri sebuah rumah gedung terletak di Desa Geluran,Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Tirnur, sebagaimanatertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1125, seluas 141 M2 ;e Bahwa, Pemohon beserta anakanaknya menghendaki untuk menjaminkanbidang tanah tersebut pada Bank DEKOPIN

Abimanyu, terletak di Kelurahan Beru, KecamatanWlingi, Kabupaten Blitar, dengan batasbatas sebelah:e Utara Tanah Dekopin Kabupaten Blitar dan Jalan Panjaitan;e Timur Jalan Panjaitan atau Jalan Diponegoro;e Selatan Tanah/rumah milik Budi Teja Kusuma;e Barat Jalan Raya Urip Sumoharjo;Menyatakan dan menetapkan bahwa Sita Eksekutorial yang telahdiletakkan pada tanggal 27 Juli 2010 sebagaimana tertuang dalamBerita Acara Sita Eksekusi tanggal 27 Juli 2010, Nomor 51/Pdt.G/2004/PN.BIt. adalah cacat hukum

Abimanyu, terletak di Kelurahan Beru,Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar dengan batasbatas:Hal. 9 dari 29 hal Putusan Nomor 1179 K/Pdt/2013e Utara Tanah Dekopin Kabupaten Blitar danJalan Panjaitan;e Timur Tanah Panjaitan atau JalanDiponegoro;e Selatan Tanah/rumah milik Budi TejaKusuma;e Barat Jalan Raya Urip Sumohardjo;4. Menyatakan dan menetapkan bahwa sita eksekutorial yang telahdiletakkan pada tanggal 27 Juli 2010, Nomor 51/Pdt.G/2004/PN.BIt.,adalah cacat hukum dan/atau batal demi hukum;5.

Abimanyu, terletak di Kelurahan Beru,Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar denganbatasbatas:e Utara Tanah Dekopin Kabupaten Blitar dan Jalan Panjaitan;e Timur Jalan Panjaitan atau Jalan Diponegoro;e Selatan Tanah/rumah milik Budi Teja Kusuma;e Barat Jalan Urip Sumohardjo;Jelasjelas telah mendelegitimasi Putusan Pengadilan Tinggi JawaTimur Nomor 518/PDT/2006/PT.SBY, tanggal 2 Maret 2007 jo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 794 K/Pdt/2008, tanggal 14 Mei 2009, hal ini dikarenakan terhadap

., dan kawankawan,para Advokat, berkantor di Jalan Raya Pasar Minggu No.97 B Jakarta Selatan 12520 (Gedung Dekopin);Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;melawan:Termohon Kasasi, bertempat tinggal di Kota Bekasi;Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwasekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugatcerai terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat

Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Mataram tanggal 4 Fabruari 2021 Nomor :97/SK.PDT/2021/PN.MTR, selanjutnya disebutsebagai Pembanding IV semula Turut Tergugat III .Lawanberkedudukan di BTN lingkar mnunggal, blok Y no.04RT/RW 003 desa BAJUR, kecamatan LABUAPI,kabupaten Lombok barat, Desa Bajur, Labuapi, Kab.Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dalam tingkatbanding memberikan kuasa kepada LALUAZHABUDDIN, SH beralamat di Graha Dekopin

Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dalam halini memberikan kuasa kepada LALU AZHABUDDIN,SH beralamat di Graha Dekopin WILNTB Lt.1 Kav.1Jalan Bung Karno 30 #$=Mataram Kota Mataramberdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Mataran tanggal 14 Januari 2021 Nomor42/SK.PDT/2021/PN.MTR, selanjutnya disebutsebagai Terbanding II semula sebagai Penggugat II;Dan1.

(Vide Bukti); Uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan alasandiberikan untuk Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) namun ketikadipertanyakan tidak dapat membuktikan secara hukum. (Vide Bukti);d. Bahwa Tergugat (Prof. Marbakri, SH) Melakukan perjanjian jual beli danAktaJual Beli mengatas namakan PUSKOPKAR terhadap lahan yangbukan milik PUSKOPKAR yang bertujuan untuk mencari keuntungan pribadiPara Tergugat. (Vide Bukti);e.

Uang sebesar Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah) denganalasan diberikan untuk Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) namunketika dipertanyakan tidak dapat membuktikan secara hukum.Bahwa terhadap dugaan ini, justru menunjukkan ketidaktahuan dan ketidakmengertian Para Penggugat terhadap apa yang merupakan milikPUSKOPKAR Riau dan yang bukan milik PUSKOPKAR Riau dan apa yangsebenarnya ada didalam tubuh koperasi PUSKOPKAR Riau ini.

Uang sebesar Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah) denganalasan diberikan untuk Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) namunketika dipertanyakan tidak dapat membuktikan secara hukum.Halaman 54 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2016/PN.

Pbr.11.12.UKM Provinsi Riau, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru sertaKetua DEKOPIN Wilayah Provinsi Riau. Rapat Anggota Luar Biasa yangdilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2015 ini menetapkan dan mengesahkanSusunan Pengurus dan Badan Pengawas Pusat Koperasi Karyawan(PUSKOPKAR) Riau Masa Bakti 2015 2020 dengan susunan sebagai berikut : PengurusKetua : Prof. H.

Marbakri, SH (Sekretaris PUSKOPKAR Riau) dan dihadiri 11 (sebelas)UTUSAN DARI KOPERASI PRIMER anggota PUSKOPKAR Riau dan dihadirioleh undangan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Kepala DinasKoperasi dan UKM Kota Pekanbaru serta Ketua DEKOPIN Wilayah ProvinsiRiau.