YUDI ANDRY, SH, Pegawai Negeri Sipil, Bagian Hukumdan HAM Sekretariat DaerahKota Bukittinggi ;5. ARI TEGUH YOHANNES, SH, Pegawai Negeri Sipil,Bagian Hukum dan HAM Sekretariat DaerahKotaBukittinggi ;6. FARIZAL, SH, Pegawai Negeri Sipil, pada BadanPelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal KotaBukittinggi ;7. DAR WHIN, Pegawai Negeri Sipil,Bagian Hukum danHAM Sekretariat DaerahKota Bukittinggi ;8. DEVI PRIMAWITA, Pegawai Negeri Sipil,Bagian Hukumdan HAM Sekretariat DaerahKota Bukittinggi ;9.

RICHIE PERMANA, Pegawai Negeri Sipil, Bagian Hukumdan HAM Sekretariat DaerahKota Bukittinggi ;Kesemuanya warganegara Indonesia, memilih tempatkedudukan di Jalan Kusuma Bhakti Bukit Gulai BancahBukittinggi, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:180/682/Huk2015 tanggal 9 April 2015;Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;DANMURSYIDA HAWARI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan KomplekPemda Gurun Lawas No. 200 RT/RW.004/002 KelurahanHalaman 2dari 66 Putusan Perkara Nomor:06/G/2015/PTUNPDGGurun

bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Sengketa:le2,4.Mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat II untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Nomor: AHU.0044492.AH.01.07.Tahun 2016,tertanggal 12 April 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan HukumPerkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga NasionalIndonesia:Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukumdan

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukumdan HAM Nomor: AHU.0044492.AH.01.07. Tahun 2016, tanggal 12 April2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PerkumpulanPersatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia;4.

dalampemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasihanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalampelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan

,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Biro Hukumdan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor540/1281/DESDMIIII/2017, tanggal 20 November 2017;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Halaman 1 dari 6 halaman

dalampemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasihanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalampelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan

UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dinyatakanbahwa Paspor terdiri atas: Paspor diplomatik, Paspor dinas, dan Paspor biasa;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dinyatakanbahwa Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia dan Pasporbiasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atauPejabat Imigrasi yang ditunjuk;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri HukumDan

Kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Menteri HukumDan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 TentangPaspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dinyatakan bahwa :(1) Dalam hal pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal30 huruf a dan huruf b, terhadap pemegang Paspor biasa dilakukanpemeriksaan dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;(2) Berita acara pemeriksaan Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat

keputusanpembatalan Paspor biasa;Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 17/Padt.P/2019/PN Bil(4) Pemberian keputusan pembatalan Paspor biasa sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitungsejak tanggal diterimanya berita acara pemeriksaan;(5) Dalam hal Kepala Kantor Imigrasi menyetujui pembatalan Paspor biasa,Pejabat Imigrasi melakukan pengguntingan Paspor biasa dan dimuat dalamberita acara penguntingan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Menteri HukumDan

huruf a dan huruf b, Kepala Kantor Imigrasi dapatmemerintahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian untukmelakukan Penyidikan terhadap pemohon;(2) Perintah penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalamsurat keputusan pembatalan;(3) Perkembangan proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Imigrasi dandicantumkan dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Peraturan Menteri HukumDan

Dofir menjadi Agus Wiyanto;Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut diatas makaPemohon telah membuat Paspor dimana Pemohon memberikan keteranganpalsu atau tidak benar sehingga Paspor biasa tersebut diperoleh secara tidaksah;Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat difahami bahwa Pemohonmemberikan keterangan palsu atau tidak benar sehingga paspor tersebutdiperoleh dengan cara yang tidak sah pada saat proses penerbitan pasporsebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a dan b Peraturan Menteri HukumDan

Hal ini terbukti karena dalam pertimbanganputusan ajudikasi dimaksud tentang suratsurat Pemohon Informasi samasekali tidak disebutkan tentang adanya dokumen anggaran dasar dari lembagaKomite Penegak Kebenaran yang telah disahkan oleh Kementerian Hukumdan HAM RI sebagai bukti pemenuhan syarat atas surat Pemohon Informasidalam mengajukan sengketa di Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan;Dan meskipun terbukti bahwa permohonan penyelesaian sengketa di KomisiInformasi Propinsi Sumatera Selatan yang

diajukan oleh Pemohon Informasitidak menyertakan dokumen kelengkapan dokumen berupa : anggaran dasarKomite Penegak Kebenaran (KPK) yang telah disahkan oleh Menteri Hukumdan HAM dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia, akan tetapipertimbangan hukum putusan ajudikasi Komisi Informasi Provinsi SumateraSelatan (obyek sengketa) menyatakan Pemohon memenuhi syarat kedudukanhukum (legal standing); 2202222220Pertimbangan hukum Komisi Informasi yang demikian jelas tidak dapatdibenarkan oleh

hukum, karena bertentangan dengan aturan hukum yang5.1berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 PeraturanKomisi Informasi No. 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian SengketaInformasi Publik; 2002s cnnn nnn cence cnn c enc nnnncnnn cnnDengan demikian putusan tersebut tidak dapat lagi dipertahankan oleh hukumdan harus dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa oleh karena Pemohon Informasi (sekarang Termohon Keberatan)merupakan lembaga berbadan hukum bernama Komite

Penegak Kebenaran(KPK) dan ternyata dalam permohonan penyelesaian sengketa di KomisiInformasi terbukti tidak menyertakan dokumen Anggaran Dasarkelembagaannya yang telah mendapat pengesahan dari Kemeterian Hukumdan HAM RI sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 11Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2013 dimaksud, maka berdasarkanpada fakta hukum yang demikian jelas Komisi Informasi Provinsi SumateraSelatantelah salah dalam pertimbangan hukumnya, dan seharusnyamenjatuhkan putusan tidak

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri HukumDan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0008275.AH.01.04. Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng tertanggal 25 Juni2018;4.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri HukumDan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0008275.AH.01.04. tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng tertanggal 25 Juni2018;Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 66 K/TUN/20204.

Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukumdan PerundangUndangan Kabupaten Lombok Barat; 4. SAPTA MAHENDRA, S.H,; Ka.Sub.Bag. PerundangUndangan pada Bagian Hukumdan PerundangUndangan = Sekretariat KabupatenLombok Barat; 2202222 ncno neKeempatnya samasama beralamat di Jalan SoekarnoHatta, Giri Menang, Gerung; Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Agustus 2013 Nomor :009/129/BPMP2T/201 3; 22222n2n one cee eeeUntuk selanjutnya disebut sebagai : TER Al 2. HETTY THERESIA NATHAN.

SAKSI (63 tahun) di bawah sumpah telah memberikan keterangan yangpada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan dikaruniai 3 oranganak;Hal. 3 dari 8 hal. penetapan Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Mks Bahwa anakanak Pemohon dan Pemohon II semua ada aktakelahiran; Bahwa Pemohon dan Termohon pernah ada buku nikah tetapihilang dan dokumennya di KUA maupun di catatan sipil sudah tidak adalagi;e Bahwa Pemohon dulunya adalah PNS di Kementerian Hukumdan Ham, sekarang sudah pensiun; Bahwa

SAKSI (59 tahun) di bawah sumpah telah memberikan keterangan yangpada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan dikaruniai 3 oranganak; Bahwa anakanak Pemohon dan Pemohon II semua ada aktakelahiran; Bahwa Pemohon dan Termohon pernah ada buku nikah tetapihilang dan dokumennya di KUA maupun di catatan sipil sudah tidak ada;e Bahwa Pemohon dulunya adalah PNS di Kementerian Hukumdan Ham, sekarang sudah pensiun;e Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungannasab dan

dengan yang lainnya danrelevan dengan dalil permohonan para Pemohon, maka telahterbukti/ditemukan faktafakta sebagai berikut :e Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami isteri dan sudahada anak 3 orang;e Bahwa para Pemohon sebelumnya ada buku nikah namun hilangdan dokumennya di intansi terkait sudah tidak ada lagi;Hal. 5 dari 8 hal. penetapan Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Mkse Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungannasab, dan sepersusuan;e Bahwa Pemohon adalah pensiunan PNS di kementerian hukumdan

Bahwa Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukumdan untuk pengurusan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon danuntuk kepentingan hukum lainnya;8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untukmenetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Il yang terjadipada tanggal 22 April 2003;9.

Islam serta dikaruniail 2 oranganak bernama Arianto bin Marlan, umur 13 tahun dan Ayuni Afriyanti bintiMarlan, umur 2 tahun; Bahwa para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah karenapetugas yang dimintakan bantuan untuk pencatatan pernikahan paraPemohon ternyata lalai dengan tidak mendaftarkan pernikahan tersebutkepada KUA Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala; Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk di sahkanpernikahannya agar mendapatkan Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukumdan

Islam serta dikaruniai 2 oranganak bernama Arianto bin Marlan, umur 13 tahun dan Ayuni Afriyanti bintiMarlan, umur 2 tahun; Bahwa para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah karenapetugas yang dimintakan bantuan untuk pencatatan pernikahan paraPemohon ternyata lalai dengan tidak mendaftarkan pernikahan tersebutkepada KUA Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala; Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk di sahkanpernikahannya agar mendapatkan Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukumdan

Nikah karena petugas yang dimintakan bantuan tenyatalalai tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon kepada KUA Kecamatan BanawaSelatan, Kabupaten Donggala, oleh karena itu terhadap permohonan para Pemohondalam posita angka 4, 5 dan 6 harus dinyatakan telah terbukti secara sah menuruthukum;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, para Pemohonmengajukan itsbat nikah untuk di sahkan pernikahannya yang dilaksanakan padatanggal 22 April 2003 agar mendapatkan Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukumdan

Bahwa para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah karenapetugas yang dimintakan bantuan untuk pencatatan pernikahan paraPemohon ternyata lalai dengan tidak mendaftarkan pernikahan tersebutkepada KUA Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala; Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk di sahkanpernikahannya agar mendapatkan Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukumdan mengurus kepentingan hukum lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islammenjelaskan

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 23Pebruari 2015 Nomor : 87/Pdt.P/2015/PN.BDS. telah mengemukan halhal sebagai berikut: Bahwa Pemohon lahir pada tanggal enam pebruari seribu sembulanratus enam puluh delapan sesuai dengan akta kelahiran NO. 68/1968yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Catatan Sipil Bandung; Bahwa penvehon sekarang sudah menjadA warga f4egara Ifionesiaterbukti dengan surat bukti Kewarganegaraan Republik Indonesiatanggal 10 Januari 1981 yang dikeluarkan Direktur Jendeeral Hukumdan

Direktur Jendereal Hukumdan Perundang Undangan U.B. Direktur Tata Negara dan HukumInternasional, yang selanjutnya diberi tanda P5;Menimbang, bahwa fotokopi suratsurat bukti yang diajukan olehPemohon tersebut telah ditunjukkan surat aslinya dipersidangan, dan setelahdicocokkan ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya;Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telahmengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. LENNY HASTUTI, 2.

saksisaksi dan suratsurat bukti yang diajukan kepersidangan serta keterangan Pemohon,telah diketemukan adanya kenyataan sebagai berikut: Bahwa Pemohon lahir pada tanggal enam pebruari seribu sembulanratus enam puluh delapan sesuai dengan akta kelahiran No. 68/1968yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Catatan Sipil Bandung; Bahwa pemohon sekarang sudah menjadi warga Negara Indonesiaterbukti dengan surat bukti Kewarganegaraan Republik Indonesiatanggal 10 Januari 1981 yang dikeluarkan Direktur Jenderal Hukumdan

tempatasal ke tempat lain yang dalam perkara ini Terdakwa telahmemindahkan berupa 20 (dua puluh) emas yaitu emas 24 karat,uang tunai sebanyak Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)dan 1(satu) buah Laptop merk Accer warna hitam yang di taksirseharga Rp.69.000.000, (enam puluh sembilan juta rupiah),tersebut dari tempat asalnya yang terletak didalam kamarkorban dan dibawa terdakwa keluar dengan maksud akanterdakwa pergunakan untuk berfoyafoya,Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah menurut hukumdan

oleh seseorang, dimanapengambilan tersebut tidak mendapat izin atau bertentangandengan kemauan sipemilik, dimana dalam perkara ini, Terdakwatelah mengambil berupa 20 (dua puluh) emas yaitu emas 24karat, uang tunai sebanyak Rp. 40.000.000 (empat puluh jutarupiah) dan 1(satu) buah Laptop merk Accer warna hitam yang di13taksir seharga Rp.69.000.000, (enam puluh sembilan juta rupiah)dimana Terdakwa mengambil tidak mendapat seizin daripemiliknya.Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah menurut hukumdan

bertentangan dengan sipemilik,dengan maksud akan memiliki barang tersebut dimana dalamperkara ini, Terdakwa telah mengambil berupa 20 (dua puluh)emas yaitu emas 24 karat, uang tunai sebanyak Rp. 40.000.000(empat puluh juta rupiah) dan 1(satu) buah Laptop merk Accerwarna hitam yang nyatanyata bukan milik Terdakwa tetapi milikSdr.ENGGO PURNADI, dimana Terdakwa mengambil barangbarang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin akan Terdakwapergunakan .Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah menurut hukumdan

oleh 2(dua) orang bersamasama ataulebih:Adapun yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh dua orangatau lebih adalah suatu tindak pidana yang benarbenar dilakukanoleh lebih dari satu orang yang benarbenar bertindak dalamsuatu perkara tersebut sebagai pelaku dan bukan hanya sekedarmembantu, dimana dalam perkara ini terdakwa melakukan tindakpidana tersebut benarbenar melakukannya secara bersamasama yaitu Sdr AHMADA HASIBUAN, terdakwa PALTI ANDIKA..Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah menurut hukumdan

dua puluh)emas yaitu emas 24 karat, uang tunai sebanyak Rp. 40.000.000(empat puluh juta rupiah) dan 1(satu) buah Laptop merk Accerwarna hitam, dengan cara memanjat dinding sumur (kamarmandi) korban lalu masuk kedalam kamar mandi denganmelobangi plafon, setelah itu. mencengkel pintu kamar tidurkorban dengan menggunakan parang hingga rusak danmengambil barangbarang tersebut untuk terdakwa jual danpergunakan untuk keperluan seharihari terdakwa .Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah menurut hukumdan

Bahwa para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah karenapetugas yang dimintakan bantuan untuk pencatatan pernikahan paraPemohon ternyata lalai dengan tidak mendaftarkan pernikahan tersebutkepada KUA Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigj; Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk di sahkanpernikahannya agar mendapatkan Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukumdan mengurus kepentingan hukum lainnya;2.

Zaim bin Moris B; Bahwa para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah karenapetugas yang dimintakan bantuan untuk pencatatan perikahan paraPemohon ternyata lalai dengan tidak mendaftarkan pernikahan tersebutkepada KUA Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi; Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk di sahkanpernikahannya agar mendapatkan Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukumdan mengurus kepentingan hukum lainnya;Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap denganpermohonannya

memiliki Kutipan Akta Nikah karena petugasyang dimintakan bantuan tenyata lalai tidak mencatatkan perkawinan para Pemohonkepada KUA Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, oleh karena itu terhadappermohonan para Pemohon dalam posita angka 4, 5 dan 6 harus dinyatakan telahterbukti secara sah menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, para Pemohonmengajukan itsbat nikah untuk di sahkan pernikahannya yang dilaksanakan padatanggal 17 Mei 1989 agar mendapatkan Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukumdan

Zaim bin Moris B; Bahwa para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah karenapetugas yang dimintakan bantuan untuk pencatatan pernikahan paraPemohon ternyata lalai dengan tidak mendaftarkan pernikahan tersebutkepada KUA Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi; Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk di sahkanpernikahannya agar mendapatkan Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukumdan mengurus kepentingan hukum lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islammenjelaskan

tempatasal ke tempat lain yang dalam perkara ini Terdakwa telahmemindahkan berupa 20 (dua puluh) emas yaitu emas 24 karat,uang tunai sebanyak Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)dan 1(satu) buah Laptop merk Accer warna hitam yang di taksirseharga Rp.69.000.000, (enam puluh sembilan juta rupiah),tersebut dari tempat asalnya yang terletak didalam kamar13korban dan dibawa terdakwa keluar dengan maksud akanterdakwa pergunakan untuk berfoyafoya,Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah menurut hukumdan

ambil oleh seseorang, dimanapengambilan tersebut tidak mendapat izin atau bertentangandengan kemauan sipemilik, dimana dalam perkara ini, Terdakwatelah mengambil berupa 20 (dua puluh) emas yaitu emas 24karat, uang tunai sebanyak Rp. 40.000.000 (empat puluh jutarupiah) dan 1(satu) buah Laptop merk Accer warna hitam yang ditaksir seharga Rp.69.000.000, (enam puluh sembilan juta rupiah)dimana Terdakwa mengambil tidak mendapat seizin daripemiliknya.Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah menurut hukumdan

bertentangan dengan sipemilik,dengan maksud akan memiliki barang tersebut dimana dalamperkara ini, Terdakwa telah mengambil berupa 20 (dua puluh)emas yaitu emas 24 karat, uang tunai sebanyak Rp. 40.000.000(empat puluh juta rupiah) dan 1(satu) buah Laptop merk Accerwarna hitam yang nyatanyata bukan milik Terdakwa tetapi milikSdr.ENGGO PURNADI, dimana Terdakwa mengambil barangbarang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin akan Terdakwapergunakan .Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah menurut hukumdan

oleh 2(dua) orang bersamasama ataulebih:Adapun yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh dua orangatau lebih adalah suatu tindak pidana yang benarbenar dilakukanoleh lebih dari satu orang yang benarbenar bertindak dalamsuatu perkara tersebut sebagai pelaku dan bukan hanya sekedarmembantu, dimana dalam perkara ini terdakwa melakukan tindakpidana tersebut benarbenar melakukannya secara bersamasama yaitu Sdr AHMADA HASIBUAN, terdakwa PALTI ANDIKA..Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah menurut hukumdan

dua puluh)emas yaitu emas 24 karat, uang tunai sebanyak Rp. 40.000.000(empat puluh juta rupiah) dan 1(satu) buah Laptop merk Accerwarna hitam, dengan cara memanjat dinding sumur (kamarmandi) korban lalu. masuk kedalam kamar mandi denganmelobangi plafon, setelah itu. mencengkel pintu kamar tidurkorban dengan menggunakan parang hingga rusak danmengambil barangbarang tersebut untuk terdakwa jual danpergunakan untuk keperluan seharihari terdakwa .Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah menurut hukumdan

., jabatan Kepala Bagian PeraturanPerundangundangan dan Advokasi Hukum II pada Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan;4. Muhammad Ravii, S.H., M.M., jabatan Kasubbag AdvokasiHukum pada Bagian Peraturan Perundangundangan danAdvokasi Hukum II pada Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;5.

., jabatan Kasubbag PeraturanPerundangundangan pada Bagian PeraturanPerundangundangan dan Advokasi Hukum II pada Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan;6. Qurrati A'yun, S.H., jabatan Kasubbag PeraturanPerundangundangan iH pada Bagian PeraturanPerundangundangan dan Advokasi Hukum II pada Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan;Halaman 2 dari 60 halaman.

., jabatan Staf pada Bagian PeraturanPerundangundangan dan Advokasi Hukum II pada Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan;Rini Wulandari, S.H., jabatan Staf pada Bagian PeraturanPerundangundangan dan Advokasi Hukum II pada Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan;Alma Gracia M.P., S.H., jabatan Staf pada Bagian PeraturanPerundangundangan dan Advokasi Hukum II pada Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal

Kementerian Pendidikan danKebudayaan;Paulus Katan Tapun, S.H., jabatan Staf pada Bagian PeraturanPerundangundangan dan Advokasi Hukum II pada Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan;Kesemuanya beralamat di Kantor Kementerian Pendidikan danKebudayaan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 80222/MPK.A/HK/2019,tanggal 25 Juli 2019;Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat

terdakwa dan barang bukti yangdiajukan oleh penyidik kepolisian ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganterdakwa dan barang bukti tersebut, Pengadilan Negeri Rantau berpendapatbahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena ituterdakwa harus dipidana ;Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telahterpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukumdan

faktafakta hukum yang terungkap di persidangan,telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidakditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan ataumembebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, maka terdakwa harus dinyatakanterbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telahterpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukumdan

setelahmeneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam memoripeninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan kontra memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa,diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar,sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alin pertimbangan hukumdan

Dengan demikian Majelis HakimAgung berpendapat untuk menguatkan kembali putusan a quo karenain casu penerbitan keputusan Terbanding sekarang TermohonPeninjauan Kembali telah dilakukan berdasarkan kewenangan hukumdan secara terukur dalam rangka penyelenggaraan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukumdan asas kecermatan terhadap importir produsen atas importasiRhodimet AT 88 250Kg drum dan Mycofix plus 3.0 karena terdapatketidaksesuaian terhadap klasifikasi atas barang

., Jabatan Staf Bagian Hukumdan Perundangundangan Setda Kota Jambi,NIP. 19720212 200312 2. Yeni, SH., Jabatan Staf Bagian Hukum danPerundangundangan Setda Kota Jambi,NIP.19800131 200903 2 004;6. Afriady, SH., Jabatan Staf Bagian Hukum danPerundangundangan Setda Kota Jambi,NIP.19770404 201001 1 006;7. Dona Fakruzi Amri, SH., Jabatan Staf Bagian Hukumdan Perundangundangan Setda Kota Jambi,NIP. 19830822 201001 1Semuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat diJalan Jend.

Barang Siapa adalah setiap subjek hukumsebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat memperanggung jawabkan perbuatannya dan tidakdijantungkan pada kualitas/ kedudukan tertentu.Menimbang bahwa atas keterangan saksi saksi dibawah sumpah persidangan dengan keteranganpara terdakwa telah terbukti bahwa Terdakwa HERMANSYAH HARAHAP adalah Pribadi yangdapat diminta pertanggung jawabannya sesuai yang didakwakan oleh Jaksa Penutut Umum; ,Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukumdan

rumahHand pohene yang sedang dicarger, tedakwa lalu menemukan pelepah daun kelapa sawit yangdimasukkan lewat jendela Nako yang tidak memiliki kaca dan mengaitkannya dengan kabel chargerHand phone dan menariknya pelan pelan sedangkan ARI (DPO) bertugas mengawasi keadaan rumahsaksi korban;Menimbang bahwa saksi korban SITI HAMINAH Br PARDOSI mengalami kerugian 1 (Satu)tas warna cokalt mudadan didalam tasnya ditemukan uang sebesar Rp.5.200, (lima ribu dua ratusrupiah) telah terbukti secara sah menurut hukumdan

oleh terdakwaterungkap fakta fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa 1(satu) buahtandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) Kg ditafsir seharga Rp. 17.500,(tajuh belas ribu lima ratus) atau sekitar jumlah itu setidak tidaknya lebih dari Rp.250, (dua ratusma puluh) yang diambil oleh terdakwa bukanlah milik terdakwa melainkan milik dari PTPN IIIKebun Ack Raso, atau setidak tidaknya milik orang lain selain dari terdakwa. telah terbukti secarasah menurut hukumdan

keterangan saksi saksi yang dikuatkan dengan keterangan terdakwaserat barang bukti yang diajukan oleh Jaksd Penutut Umum didepan persidangan yang menerangkan ' pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mengambil / (satu ) unit hand phone adalah milik sksiSITI HAMINAH BR PARDOSI dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki dan dikuasai sepenuhnyaakan tetapi terdakwa sebelumnya tidak ada mendapat izin dari pemiliknya yang sah untuk mengambilsuatu barang tersebut tersebut* telah terbukti secara sah menurut hukumdan

unsure ini telahterpenuhui;Ad.5 Yang dilakukan dua orangbersama sama atau lebihMenimbang bahwa terdakwa telah mengambil suatu barang dengan bersama sama dengan ARI(DPO) yang kepunyaan orang lain dan melawan hak sebagai mana yang di dakwaakan Jaksa Penuntut Umum: telah terbukti secara sah menurut hukumdan unsure ini telah terpenuhui;Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas perbutan pidana terdakwa terbukti secarahokum dan semua undur dari kedua dakwaan yang melanggar pasal 363 ayat (1) ke4 KUH

Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU.990.AH.02.01.Tahun2013;Dinyatakan terlampir dalam berkas perkara;1 (satu) lembar data asset PT. Citra Lampia Mandiri tanggal 1 Maret2018 yang ditandatangani oleh Thomas Azali;1 (satu) lembar Berita Acara Pengalihan Kendaraan Bermotor Nomor010/APMRCLM/BAKB/IV/2016 pada hari Jumat tanggal 1 April 2016dari PT. Asia Pasific Mining Resources kepada PT. Citra Lampia Mandiriyang ditandatangani oleh Direktur Utama PT.

Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU.990.AH.02.01. Tahun2013;1 (satu) unit mobil Chevrolet Captiva Nomor Polisi B677RFS Tahun2009 warna abuabu metalik Nomor Rangka KL1CD26R19H302742Nomor Mesin Z20S1296068K atas nama PT. Asia Pasific Mining Resourcesbeserta STNK dan kunci kontak;Surat Somasi tanggal 27 Desember 2017 dari PT. Citra Lampia Mandir:Surat Somasi II dan Ill tanggal 5 Januari 2018 dari PT. Citra LampiaMandiri:;Seluruhnya dikembalikan kepada PT.

Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU.990.AH.02.01.Tahun2013;Tetap terlampir dalam berkas perkara; 1 (satu) lembar data asset PT. Citra Lampia Mandiri tanggal 1 Maret2018 yang ditandatangani oleh Thomas Azali; 1 (satu) lembar Berita Acara Pengalihan Kendaraan Bermotor Nomor010/APMRCLM/BAKB/IV/2016 pada hari Jumat tanggal 1 April 2016dari PT. Asia Pasific Mining Resources kepada PT. Citra Lampia Mandiriyang ditandatangani oleh Direktur Utama PT.

tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkatkasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengantidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau diterapkan tidaksebagaimana mestinya, tidak dilaksanakannya cara mengadili menurutketentuan undangundang atau pengadilan telah melampaui bataswewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan

Fuji Asti Pratama R, S.H, Fungsional Umum pada Bagian Hukumdan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut ; 7. Cepy Fardina, S.H, Fungsional Umum pada Bagian Hukum danHAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut ; 8. Sopi Feridiansah, S.H, Fungsional Umum pada Bagian Hukumdan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut ; 9.