Ditemukan 4027751 data
265 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI UNIT KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI VS ALI MUKMIN;
335 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT (PPID Utama Pemerintah Kabupaten Garut) VS ASEP MUHIDIN;
207 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI KABUPATEN BANYUWANGI., 2. DPRD KABUPATEN BANYUWANGI;
SUTIYONO, tempat tinggal di Dusun Bulurejo, RT 006 RW 002,Desa Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi;6. HARTOYO, tempat tinggal di Dusun Lidah, RT 004 RW 002,Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi;Halaman 1 dari 90 halaman.
Dusun Telogosari, RT 006 RW 001,Desa Jambewangi ,Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;SUGI HARTOYO, tempat tinggal di Dusun Rejosari, RT 003 RW003, Desa Benculuk, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi;BUSTANUL ARIFIN, tempat tinggal di Dusun Kebonsari, RT 002RW 003, Desa Benculuk, Kecamatan Cluring, Kabupaten, Desa Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, KabupatenBanyuwangj;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1.
Rahmat Yudi Permana, S.H.Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat padaKantor Advokat Oesnawi, S.H. & Rekan, beralamat di JalanMendut Nomor 56 Kelurahan Tamanbaru, KecamatanBanyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 183.1/490/429.011/2019, tanggal 18 November2019;ll. DPRD KABUPATEN BANYUWANGI, tempat kedudukan JalanAdi Sucipto, Nomor 1, Kelurahan Tukangkayu, KecamatanBanyuwangi, Kabupaten Banyuwangj;Dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 4TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATASPERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 9TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN,PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIANKEPALA DESA *TIDAK BERTENTANGAN DENGANUNDANGUNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA1.
Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2019 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten BanyuwangiHalaman 46 dari 90 halaman.
137 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUPANDI VS BUPATI KABUPATEN BUOL;
SUPANDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol,Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(PNS);Pemohon Kasasi;LawanBUPATI KABUPATEN BUOL, tempat kedudukan di JalanBatalipu Nomor 3, Kelurahan Leok 2, Kecamatan Biau,Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang
95 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
ABDUL MAJID VS BUPATI KABUPATEN PASER;;
71 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Beroleh ;tempat lahir : Desa Kandis Kabupaten OganKomering llir ;umur/tanggal lahir : 58 tahun/10 Oktober 1942 ;jenis kelamin : Lakilaki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Jalan Pahlawan No. 77 KelurahanJuaJua Lk. VI Kayuagung KabupatenOgan Komering llir ;agama : Islam ;pekerjaan : Pensiunan PNS/Mantan Kabag PemDes. Kabupaten Tk. Il OKI/MantanSekretaris Lelang Lebak Lebung,Kabupaten OKI tahun 1998/1999 ;Terdakwa berada di dalam tahanan ;1.
Hatta BA. selaku Sekretaris LelangLebak Lebung, Kabupaten Ogan Komering llir tahun 1998/1999 yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati KDH Tk.
Il Kabupaten Ogan Komering llir Jalan RayaLintas Timur Muarabaru Kecamatan Kota Kayuagung atau setidaktidaknya di tempattempat lain yang masih termasuk dalam wilayahHukum Pengadilan Negeri Kayuagung, secara berturutturut danberulangulang yang dapat dipandang sebagai suatu rangkaian perbuatanyang berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kKedudukan yang secaralangsung atau
2.1.2.2.2.3.2.4.25.Bahwa putusan yang diambil oleh Pengadilan Tingkat Bandingtersebut sama sekali tidak mempertimbangkan keberatankeberatan yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dalamMemori Banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ;Bahwa Pemohon Kasasi diajukan ke persidangan telahdinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yangdilakukan sebagai perbuatan berlanjut ;Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi tersebut dalam hal ini adalahperbuatan kelompok panitia yaitu Panitia Lelang Lebak LebungPemerintahan Kabupaten
100 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNOMOR: 456 K/AG/2007BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1.2.INAQ NURSIH ;INAQ JEMBAR, keduanya bertempat tinggal di Padamara,Dusun Otak Desa, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya,Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepadaLALU SAPRUDDIN, SH.
., Advokat, berkantor di Sukamulia,Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten LombokTimur, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/paraTerbanding ;melawan:1. HAJI MUHSAN ;AMAQ ABD. RAHMAN alias H. ABD.
RAHMAN, keduanyabertempat tinggal di Dusun Belawong, Desa Pringgabaya,Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;MAMIQ SUHUD, bertempat tinggal di Dusun Seimbang, DesaPringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten LombokTimur, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/paraPembanding ;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangpara Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukangugatan harta wakaf terhadap
Mukhtarsewaktu hidupnya dilakukan pada tanggal 18 Mei 1993 sesuai dengan Akta IkrarWakaf tanggal 13 Mei 1993 Nomor W.2/K3/06/1993 dan telah dibuatkan atauditerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 22 tahun 2001 tanggal 20 November2001 sejak tanggal 23 Juli 2005 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten LombokTimur ;Hal. 2 dari 9 hal. Put.
tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafan tanah ladang sengketa adalah perbuatan dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar ataspewakafan tanah ladang sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal demihukum atau haruslah dibatalkan ;bahwa begitu juga dengan Akta lkrar Wakaf tanggal 18 Mei 1993 NomorW.2/3/06/1993 serta Sertifikat tanah wakaf Nomor 22/2001, tanggal 20November 2001 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten
108 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
LENTAM, SH, ; INDRA BAYU RATIMALEN NAYAR, AKS ; PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
XXX K/Pid.Sus/XXXXDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : SULAEMAN ;tempat lahir : Sioyong ;umur/tanggal lahir: 52 Tahun/5 Oktober 1955 ;jenis kelamin : Laki lakikebangsaan : Indonesiatempat tinggal : Dusun Il Desa Sioyong, KecamatanDamsol, Kabupaten Donggala ;agama : Islam ;pekerjaan : Kepala Desa Sioyong ;Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan ;1.
Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI selama60 (enam puluh) hari sejak tanggal 21 Mei 2009 ;Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Donggala karenadidakwa :KESATU :Bahwa ia Terdakwa Sulaeman, pada hari dan tanggal yang tidak dapatlagi ditentukan secara pasti dalam bulan September 2005 sekitar pukul 02.00wita atau setidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu dalam tahun 2005,bertempat di Dusun Il, Desa Sioyong Kecamatan Damsol Kabupaten Donggalaatau setidaktidaknya pada
dengankekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuhdengan dia diluar perkawinan yang bernama KORBAN, yang dilakukanbeberapa kali dan berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandangsebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengancaracara sebagai berikut :* Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas , setelahsaksi KORBAN pulang dari Kalimantan lalu Terdakwa mengajak saksiKORBAN tinggal di rumahnya di Dusun II Desa Sioyong KecamatanDamsol Kabupaten
187 — 192 — Berkekuatan Hukum Tetap
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA PROVINSI SULAWESI TENGAH VS BUPATI KABUPATEN DONGGALA;
54 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNOMOR: 456 K/AG/2007BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1.2.INAQ NURSIH ;INAQ JEMBAR, keduanya bertempat tinggal di Padamara,Dusun Otak Desa, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya,Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepadaLALU SAPRUDDIN, SH.
., Advokat, berkantor di Sukamulia,Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten LombokTimur, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/paraTerbanding ;melawan:1. HAJI MUHSAN ;AMAQ ABD. RAHMAN alias H. ABD.
RAHMAN, keduanyabertempat tinggal di Dusun Belawong, Desa Pringgabaya,Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;MAMIQ SUHUD, bertempat tinggal di Dusun Seimbang, DesaPringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten LombokTimur, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/paraPembanding ;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangpara Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukangugatan harta wakaf terhadap
Mukhtarsewaktu hidupnya dilakukan pada tanggal 18 Mei 1993 sesuai dengan Akta IkrarWakaf tanggal 13 Mei 1993 Nomor W.2/K3/06/1993 dan telah dibuatkan atauditerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 22 tahun 2001 tanggal 20 November2001 sejak tanggal 23 Juli 2005 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten LombokTimur ;Hal. 2 dari 9 hal. Put.
tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafan tanah ladang sengketa adalah perbuatan dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar ataspewakafan tanah ladang sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal demihukum atau haruslah dibatalkan ;bahwa begitu juga dengan Akta lkrar Wakaf tanggal 18 Mei 1993 NomorW.2/3/06/1993 serta Sertifikat tanah wakaf Nomor 22/2001, tanggal 20November 2001 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten
81 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAROLANGUN., 2. PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN;;
289 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
GERAKAN PENCEGAHAN KORUPSI RI (GNPK-RI) KABUPATEN PEMALANG vs SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG;
71 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH DESA HADIPOLO VS PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS, Turut Termohon : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS;;
184 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
PENGGUNA ANGGARAN (PA), DINAS PUPR KABUPATEN MUKOMUKO KEPALA DINAS KABUPATEN MUKOMUKO., 2. KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DINAS PUPR KABUPATEN MUKOMUKO KEPALA DINAS KABUPATEN MUKOMUKO., 3. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PUPR KABUPATEN MUKOMUKO KEPALA DINAS KABUPATEN MUKOMUKO;;
170 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
DEWAN PENGURUS KABUPATEN ASOSIASI PENGUSAHAINDONESIA KABUPATEN PASURUAN (DPK APINDO KAB.PASURUAN) VS BUPATI PASURUAN
PUTUSANNomor 37 P/HUM/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang SistemPenyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan, pada tingkatpertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:DEWAN PENGURUS KABUPATEN ASOSIASI PENGUSAHAINDONESIA KABUPATEN PASURUAN (DPK APINDO KAB.PASURUAN), berkedudukan di Gedung KADINDA KabupatenPasuruan
APINDO Kabupaten/Kota berkedudukan di IbukotaKabupaten/Kota atau disalah satu kota pusat kegiatanekonomi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan mempunyaidaerah kerja di tingkat Kabupaten/Kota;3.
Menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 22 Tahun 2012tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruantidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan tidak berlakuuntuk umum ;Halaman 13 dari 25 halaman. Putusan Nomor 37/P/HUM/20134. Memerintahkan TERMOHON untuk mencabut dan membatalkan PeraturanDaerah Kabupaten Pasuruan Nomor 22 Tahun 2012 tentang SistemPenyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan ;5.
Bahwa penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten PasuruanNomor 22 Tahun 2012 ten tang Sistem PenyelenggaraanKetenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan yang merupakanusulan inisiatif DPRD Kabupaten Pasuruan telah melaluitahapantahapan sebagaimana diatur dalam UndangUndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundangundangan dan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk HukumDaerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan 2008 tentangUrusan Pemerintahan Kewenangan Kabupaten pasuruan;Terhadap keberatan atas ketentuan beberapa pasal dalamPeraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 22 Tahun 2012tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan diKabupaten Pasuruan yang diajukan oleh pemohon, dapat kamisampaikan halhal sebagai berikut :a.
140 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TULUNGAGUNG., 2. PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG;
99 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MERAUKE VS GUNAWAN;;
84 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUHUD VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI;;
121 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG VS VREDDY;
171 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI BELITUNG KABUPATEN BELITUNG VS HARTONO EFFENDI;
PUTUSANNomor 100 PK/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:BUPATI BELITUNG, Berkedudukan di Jalan JenderalSudirman, Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, ProvinsiKepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh H.
Dimantapkan statusnya menjadi BarangMilik Negara/Daerah dan/atau dilepaskan penguasaannya dariNegara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasikepada pemerintah dengan menyetorkannya ke kas daerah;Bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 91/KM.6/2016,tanggal 8 April 2016 tentang Penyelesaian Status Kepemilikan SecaraSebagian atas Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa Bangunan Kosong (Dh.SMEA (Persiapan) Negeri) Luas Tanah 2.851 M2 di jalan Sriwijaya, KelurahanParit, Kecamatan Tanjung pandan, Kabupaten