hukum di persidangan, dandalam putusannya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer Pasal 112 Ayat(1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, karenanya Terdakwa dibebaskan daridakwaan tersebut; Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas ketidakterbuktian dakwaan in casu, dengan alasan Judex Facti telah salahdalam menerapkan hukum karena terdapat faktafakta di persidanganyang mendukung keterbuktian

atau peraturan hukum tidakditerapbkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidakdilaksanakan menurut ketentuan undangundang, dan apakahpengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 239 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997tentang Peradilan Militer; In casu dari faktafakta di persidangan tidak terdapat bukti yang cukupsebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP juncto Pasal 171UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untukmenyatakan keterbuktian

Hal ini menjadi petunjuk bahwa Terdakwa telahmenyalahgunakan narkotika;Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karenahasilpemeriksaan urine Terdakwa tersebut tidak bisa dengan serta merta untukmenyatakan keterbuktian atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.Pemeriksaan urine Terdakwa oleh Penyidik Pomal ke LaboratoriumForensik Polri Cabang Medan diragukan kebenarannya karena Penyidiktidak menghadapkan Terdakwa ke laboratorium tersebut secaralangsung untuk pemeriksaan urine.

Dengandemikian, tidak terdapat cukup alat bukti sebagaimana diatur dalamPasal 183 KUHAP untuk dapat menyatakan keterbuktian dakwaanOditur Militer;Bahwa berdasarkan halhal tersebut, putusan Judex Facti yangmenyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatansebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer sudah tepat dan benarkarena itu harus dikuatkan;Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memorikasasi atas permohonan kasasi Oditur Militer tersebut dengan disertaialasanalasan dan pertimbanganpertimbangan

Putusan Nomor 1816 K/Pid.Sus/2019Bahwa putusan judex facti (in casu Pengadilan Tinggi DKI Jakarta)yang menguatkan keterbuktian dakwaan Jaksa Penuntut UmumPasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 danmemperbaiki sepanjang penjatuhan pidananya tidak salah dalammenerapkan hukum, karena dalam putusannya telah dengancermat mempertimbangkan faktafakta hukum di persidangandalam menjatuhkan putusan tersebut;Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat HukumTerdakwa atas keterbuktian dakwaan Jaksa

pidana sebagaimana dakwaanOditur Militer melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karenanya membebaskanTerdakwa dari dakwaan in casu;Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atasketidakterbuktian dakwaan Oditur Militer in casu dengan alasan terdapatbukti hasil pemeriksaan urine oleh kesatuan dibantu petugas BNNKabupaten Sumenep pada hari Senin tanggal 18 April 2015 bahwa urineTerdakwaterindikasi menggunakan narkotika jenis shabu untukmenyatakan keterbuktian

Putusan Nomor 3 K/Mil/2019bukti 6946/2016/NNF dan darah Terdakwa dengan nomor barang bukti6943/2016/NNF dinyatakan negatif narkotika dan psikotropika.Berdasarkan halhal tersebut, terang dan jelas tidak terdapat alat buktiyang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP juncto Pasal171 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,untuk menyatakan keterbuktian dakwaan Oditur Militer in casu, olehkarenanya, putusan Judex Facti yang membebaskan Terdakwa daridakwaan Oditur Militer in

akta kelahiran, sehingga menurut Hakim, bahwaPermohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian buktibukti surat danketerangan para saksi yang diajukan di persidangan oleh karenanya, demikepastian hukum dan demi melindungi kepentingan Pemohon di kemudian hari,terutama yang berkaitan dengan hak hak individunya, maka Pengadilan menilaiPemohon telah berhasil membuktikan segenap dalildalil positanya menyangkutpetitum kedua di maksud, pola keterbuktian

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas,merupakan kewajiban bagi Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor DinasKependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang guna dilakukanperubahan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya keterbuktian segenap posita pendukungatas dalil petitum kedua permohonan Pemohon tersebut dalam perkara a quo,jelas menjadi alasan yang cukup menurut hukum bagi Pengadilan untukmengabulkan petitum kedua di maksud, namun dengan tanpa

mengeliminirsedikitpun substansi dan makna keterbuktian dalil petitum kedua permohonanPemohon tersebut, Pengadilan akan memperbaiki redaksional keterbuktianpetitum kedua tersebut dalam amar Penetapannya;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pokok permohonan Pemohondalam perkara a quo dinyatakan dikabulkan, maka dengan seutuhnya berpijakpada hakekat, esensi dan limitasi gugatan voluntair (pbermohonan) dalam perkaraa quo, yang sematamata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihakPemohon semata

tepat dan benar dalam membuktikan dakwaanOditur Militer sesuai faktafakta hukum di persidangan, dan menyatakanTerdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan OditurMiliter Kedua yaitu Penyalahgunaan Narkotika golongan bagi diri sendirimelanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009; Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Oditur Militer atas ketidakterbuktiandakwaan Oditur Militer Kesatu, dan penjatuhan pidananya dengan alasanterdapat bukti yang cukup untuk keterbuktian

Dengan demikian terang danjelas, bahwa dakwaan Kesatu Oditur Militer tidak dapat dibuktikan, dankarenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Oditur Militertersebut sebagaimana putusan judex facti in casu;Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 15 K/Mil/2019Bahwa keterbuktian dakwaan Kedua Oditur Militer sebagaimana dalamputusan judex facti in casu, sudah tepat dan benar karena dalam membuktikandakwaan tersebut telah didukung alat bukti yang cukup sebagaimanaterungkap di persidangan.

In casu sesuai keterangan para saksi, keteranganTerdakwa yang bersesuaian dengan alat bukti surat hasil pemeriksaan urineTerdakwa;Bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penasihat Hukum Terdakwaatas keterbuktian dakwaan Kedua Oditur Militer dan penjatuhan pidanatambahan pemecatan kepada Terdakwa in casu tidak dapat dibenarkan,karena dalam membuktikan dakwaan in casu telah sesuai faktafakta hukum dipersidangan dengan mendasari alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuanPasal 183 KUHAP, karenanya

terdakwasebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannyatelah dapat memenuhi unsur barangsiapa sebagaimana yang dimaksud olehundangundang ;Ad. 2.Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerimahadiah,atau untuk menarikkeuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,menggadaikan, membawa, menyimpan, atau meyembunyikan sesuatu barang;neneeene Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila dapatdibuktikan salah satu sub unsurnya maka dapatlah dinyatakan keterbuktian

S2494EQ dengan harga sejumlahRp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) dari saksi JUNAEDI BinRATIBAN;noneeene Menimbang, bahwa dengan demikian keterbuktian dari sub unsur dari unsurAd.2. membeli sesuatu barang ternyata pada diri terdakwa, sehingga unsur daripasal ini dapatlah dinyatakan keterbuktiannya ;Ad.3.

Unsur Yang diketahui atau sepatutnva harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan ;neneeene Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila dapatdibuktikan salah satu sub unsurnya maka dapatlah dinyatakan keterbuktian dariunsur ini ;nenoeeoe Menimbang, bahwa dari fakta hukum ternyata bahwa terdakwa telahmenerima gadai sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Miowarna Biru dengan Nopol.

termasukkedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, maka sangat jelas bahwasanyaPengadilan Negeri Mungkid juga berwenang secara relatif untuk mengadili perkara aQUO; Menimbang, bahwa mengenai pokok petitum kedua permohonan Pemohon dimaksud, Pengadilan menilai bahwasanya secara hukum telah dapat dibuktikan dipersidangan mengenai halhal pokok menyangkut positaposita yang mendukungpetitum kedua permohonan a quo, yaitu dengan substansi sebagaimana diuraikan dalamuraian fakta hukum di atas, pola keterbuktian

tersebut, serta untuk memudahkan24Pemohon dalam segenap pengurusan administratif lainnya kedepan, Pemohonberkeinginan untuk merubah atau mengganti namanya tersebut, yakni dari semuladengan nama DIMAS SETIYAWAN, menjadi DIMAS ERMA SETIAWANsebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan IjazahIjazah Pemohon, di mana atas alasan sedemikian, Pengadilan menilai dan berpendapatbahwasanya alasan di maksud tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanyatidak sedikitpun mengeliminir keterbuktian

petitum kedua permohonan Pemohonsebagaimana dipertimbangkan sebelumnya; Menimbang, bahwa keterbuktian segenap posita pendukung atas dalil petitumkedua permohonan Pemohon tersebut dalam perkara a quo, jelas menjadi alasan yangcukup menurut hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum kedua di maksud,namun dengan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan makna keterbuktian dalilpetitum kedua permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan akan memperbaikiredaksional keterbuktian petitum kedua tersebut

menegaskan lingkupkewenangan Pejabat Pencatatan Sipil di maksud terkait kegiatan pencatatan atasperubahan nama sesuai norma ketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf b Perpres No. 25 Tahun262008, yaitu sebagai berikut : ...untuk membuat catatan pinggir mengenai perubahannama tersebut pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipilyang bersangkutan; Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan tanpa mengurangi makna dan esensiyang dimaksud dalam petitum ketiga permohonan Pemohon tersebut, maka keterbuktian

Dengan demikian, maka terbuktibahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suamiistri yang sah yang pernikahannyatelah dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2009 menurut hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan keterbuktian tersebut di atas dikaitkan denganketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Ayat (2) serta Penjelasan Ayat (2) Angka (9)dan Pasal 73 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamayang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Ttahun 2006 dan pengubahankedua dengan UndangUndang

telah mendalilkan bahwaPenggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Oktober2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanWanasari Kabupaten Brebes;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 2 sebagaimana yang telahdipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas, maka terbukti bahwa Tergugatdengan Penggugat adalah suamiistri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakanpada tanggal 14 Oktober 2009 menurut hukum Islam;Menimbang bahwa berdasarkan keterbuktian

demikian, maka keterangan saksisaksi tersebut dapatdipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkan tersebutdi atas, maka terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izinPenggugat sejak tanggal tanggal 05 Januari 2012 dan kepergian Tergugat tersebuthingga sekarang sudah selama 2 tahun 8 bulan berturutturut dan selama 2 tahun 8 bulanberturutturut tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi pada Penggugat;Menimbang bahwa berdasarkan keterbuktian

Selanjutnya mohon agar Pengadilan Tingkat Banding memperbaiki PutusanPengadilan Militer IO5 Pontianak Nomor 31K/PM.I 05/ADA/II/2019 tanggal 9Oktober 2019 mengenai pengurangan pidana pokok dan penghapusan pidanatambahan berupa pemecatan dari dinas militer.Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, OditurMiliter mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya Oditur Militersependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer 105 Pontianakmengenai keterbuktian unsur

terhadapisterinya Saksi1 yang sedang berdua dan bahkan minta ijin kepada Saksi2akan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri seperti halnyaperbuatan yang dilakukan oleh Saksi2 dengan isteri Terdakwa, danperbuatan tersebut dapat menimbulkan rasa malu, jijik ataupun timbulbirahinya dan Saksi2 akan terganggu rasa kesusilaannya.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Pengadilan Tingkat Pertamasepanjang mengenai keterbuktian

terhadap uraian fakta hukum majelis hakim tingkatpertama sama persis dengan tuntutan Oditur Militer, maupun keberatan terhadappertimbangan uraian unsur ke2 "Dengan sengaja dan terbuka melanggarkesusilaan"; karena selurunnya merupakan keberatan yang terkait denganpembuktian unsurunsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa,sedangkan berdasarkan faktafakta hukum yang diuraikan di atas dan kesimpulanmajelis hakim tingkat banding yang menilai putusan Pengadilan Tingkat Pertamasepanjang mengenai keterbuktian

unsurunsur tindak pidananya sudah tepat dan benar;maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan olehsebab itu haruslah ditolak.Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenaipenjatuhan pidana baik pidana pokok maupun pidana tambahan yang memberatkanTerdakwa dapat dipertimbangkan sebagaimana uraian berikut ini.Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding menyatakan putusanmajelis tingkat pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsurunsur

uraian di atas, majelis hakimtingkat banding menolak sebagian keberatan Terdakwa dalam memori banding tetapimenerima sebagian khususnya mengenail penjatuhan pidana tambahannya.Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Oditur Militer yangsependapat dengan putusan tingkat pertama baik terhadap pembuktian unsurunsurtindak pidananya maupun terhadap penjatuhan pidana pokok dan penjatuhan pidanatambahan berupa dipecat dari dinas militer, majelis hakim tingkat banding sesuaidengan penilaian keterbuktian

Jubang Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebeswilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes ;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 1 yang merupakan Kutipan AktaNikah Nomor (AKTA NIKAH) tanggal 17 Maret 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan BrebesKabupaten Brebes, maka terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suamiistri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2010menurut hukum Islam ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterbuktian

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dikaitkan dengan bukti P. 1 yangmerupakan Kutipan Akta Nikah Nomor (AKTA NIKAH) tanggal 17 Maret 2010 yangdibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, maka terbukti bahwa antara Pemohondengan Termohon adalah pasangan suamiistri yang sah yang pernikahannya telahdilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2010 menurut hukum Islam ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterbuktian

selalu berani dan sering membantah perkataanPemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik sehingga Pemohon merasakesulitan untuk membina rumah tangganya dengan Termohon, kemudian sejak tanggal10 Juli 2013 Pemohon pulang ke rumah milik Pemohon sendiri hingga sekarang sudahkurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya dan selama itu pula antara Pemohon danPutusan Nomor 3986/Pdt.G/2014/PA Bbs. 11Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yangMenimbang, bahwa berdasarkan keterbuktian

Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2020pidananya yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sudah tepat danbenar, karena Judex Facti telah memberikan pertimbangan hukum yangtepat dan benar dalam mempertimbangkan atas keterbuktian dakwaanin casu dan pemidanaannya berdasarkan faktafakta hukum dipersidangan;Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas keterbuktiandakwaan in casu, yang pada pokoknya mohon untuk membatalkanputusan Judex Facti tersebut dengan menyatakan Terdakwa terbuktibersalah melanggar

Olehkarenanya terhadap hal yang semacam ini tidak dapat dipertimbangkandalam pemeriksaan tingkat kasasi;Bahwa dalam mempertimbangkan keterbuktian dakwaan Penuntut UmumPasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, Judex Facti telah dengan dengan cermatmempertimbangkan faktafakta di persidangan yaitu pada hari Rabu,tanggal 14 Agustus 2019 petugas kepolisian Polres Simalungun telahmenangkap Terdakwa di rumah Atok Nasution di Kelurahan PematangBandar, Simalungun.

Putusan Nomor 1804 K/Pid.Sus/2020UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika danpenjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6(enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)subsidair pidana penjara 1 (satu) bulan sudah tepat dan benar, karenadalam mempertimbangkan keterbuktian dakwaan in casu danpemidanaannya judex facti telah mempertimbangkan secara cermatfaktafakta di persidangan dengan memberikan pertimbanganhukumnya secara tepat dan benar sesuai faktafakta

Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika tersebut melainkan kepada Terdakwa didakwa melanggarPasal 114 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika atau Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika;Bahwa sesuai ketentuan hukum acara pidana, dalam melakukanpemeriksaan Terdakwa di persidangan, judex facti mendasarkan padasurat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;Bahwa /n casu dalam mempertimbangkan atas keterbuktian

Dengan demikian, maka terbuktibahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suamiistri yang sah yang pernikahannyatelah dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2012 menurut hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan keterbuktian tersebut di atas dikaitkan denganketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Ayat (2) serta Penjelasan Ayat (2) Angka (9)dan Pasal 73 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamayang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Ttahun 2006 dan pengubahankedua dengan UndangUndang

mendalilkan bahwaPenggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Agustus2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanBantarkawung Kabupaten Brebes;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 2 sebagaimana yang telahdipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas, maka terbukti bahwa Tergugatdengan Penggugat adalah suamiistri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakanpada tanggal 26 Agustus 2012 menurut hukum Islam;Menimbang bahwa berdasarkan keterbuktian

, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkan tersebutdi atas, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan danpertengkaran sejak Penggugat dengan Tergugat berumah tangga selama 3 bulan,kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah selama 1tahun 8 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali pada Penggugat danbahkan Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah RI hinggasekarang;Menimbang bahwa berdasarkan keterbuktian

Penasihat Hukum Terdakwa keberatan atas keterbuktian unsurunsur tindak pidana dalam Dalam Pasal 76 E UndangundangRI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak JoPasal 82 Ayat (1) Undangundang RI No. 17 Tahun 2016Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.Dengan alasan :a.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yangberkaitan dengan keterbuktian unsurunsur tindak pidana, akanMajelis Hakim Tingkat Banding tanggapi bersama pada saatmempertimbangkan keterbuktian unsur dalam putusan MajelisTingkat Pertama dalam putusan ini.3.

Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkasperkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasankasasi pemohon kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan,karena Judex Facti in casu Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadiliperkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut : Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkanatas keterbuktian

Dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 dan memperbaiki sepanjang penjatuhanpidananya atas putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat in casumenjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana dendaRp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama3 (tiga) bulan sudah tepat dan benar, karena Judex Facti telan dengancermat mempertimbangkan keterbuktian dakwaan tersebut danpertimbangan

putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya atas terbuktinyadakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhan pidananya yaitupidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan dendasebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjaraselama 1 (satu) bulan sudah tepat dan benar, karena dalammempertimbangkan atas keterbuktian

Judex Facti dalam mengadili perkaraTerdakwa berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum;Bahwa Judex Facti dalam mempertimbangkan keterbuktian Terdakwaatas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dengan cermatmempertimbangkan faktafakta persidangan, yaitu bahwa pada hariSabtu tanggal 23 Maret 2019 Terdakwa telah membeli shabu kepadaSaudara Catur (DPO) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)selanjutnya shabu tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 5 (lima)paket dan dijual masingmasing seharga Rp200.000,00

delapanbelas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabilakepentingan anak itu menghendakinya, maka kekuasaan orang tua yang hidupterlama (langstlevende ouder) sebagai wali demi hukum bagi anak kandungnyayang masih di bawah umur (minderarig), tidak serta merta berlaku atasHalaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PN Mkdperbuatan hukum menyangkut peralihan/pemindahan hak si anak atas sebuahbarang tetap (benda tidak bergerak), terkecuali telah terdapat penilaian secarahukum atas keterbuktian

ketercukupan alatalat bukti yangdiajukan oleh pihak Pemohon, yaitu melalui alat bukti surat (P1 sampai denganP6) dan alat bukti saksi (saksi ENDANG MARYATUN, saksi AGUS SLAMETWIDODO, saksi ARI SETYANI, saksi ANDI ATMOKO) yang diajukannya, dimana keberadaan alatalat bukti tersebut secara substansial bersifat salingmendukung dan bersesuaian, dan secara kumulatif telah memenuhi limitasipembuktian yang digariskan dalam ketentuan KUHPerdata dan Kitab UndangUndang Hukum Acara Perdata;Menimbang, bahwa keterbuktian

segenap posita pendukung atas dalilpermohonan Pemohon tersebut dalam perkara a quo, jelas menjadi alasan yangcukup menurut hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum kedua danpetitum ketiga di maksud, namun dengan tanpa mengeliminir sedikitpunsubstansi dan makna keterbuktian dalil petitum kedua dan petitum ketigapermohonan Pemohon tersebut, Pengadilan akan memperbaiki redaksionalketerbuktian petitum kedua dan petitum ketiga tersebut dalam amarPenetapannya, dimana petitum kedua dan petitum ketiga

Putusan JudexFacti/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan PengadilanNegeri Bangil atas keterbuktian Dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat(1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika danpenjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun danpidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti denganpidana penjara selama 2 (dua) bulan sudah tepat dan benar, karenaJudex Facti dalam menjatukan

Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan,karena alasan Judex Facti menguatkan pidana yang dijatuhkan kepadaTerdakwa in casu, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnyakarena telah dengan cermat mempertimbangkan rasa keadilan,kemanfaatan pemidanaan a quo disamping aspek kepastian hukumnya.Dengan demikian, pidana tersebut telan dipandang adil dan setimpaldengan kesalahan Terdakwa; Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penasihat Hukum Terdakwaatas keterbuktian dakwaan in casu dengan alasan

sertamendidik anakanaknya tersebut, maka atasnya Pengadilan juga menilaibahwasanya perkawinan Para Pemohon tersebut dilaksanakan dengan niatanuntuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana limitasi yang digariskandalam ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Pengadilanmenilai Para Pemohon telah berhasil membuktikan segenap dalildalil positanyamenyangkut petitum kedua di maksud, pola keterbuktian

PRAWITONGATEMIN dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa selanjutnya keterbuktian segenap posita pendukungatas dalil petitum kKedua permohonan Para Pemohon tersebut dalam perkara aquo, jelas menjadi alasan yang cukup menurut hukum bagi Pengadilan untukmengabulkan petitum kedua di maksud, namun dengan tanpa mengeliminirsedikitpun substansi dan makna keterbuktian dalil petitum kedua permohonanPara Pemohon tersebut, Pengadilan akan memperbaiki redaksionalketerbuktian petitum kedua tersebut dalam amar Penetapannya

ketigapermohonan Para Pemohon yang memohon agar Pengadilan Memberikansalinan putusan ini kepada pemohon untuk di gunakan menguruspencatatan perkawinan para pemohon Kantor Catatan Sipil KabupatenHalaman 21 dari 25 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2016/PN MkdMagelang sesuai dengan register yang di peruntukan untuk hal tersebut,akan dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa pada hakekatnya substansi petitum ketiga tersebutadalah bersifat accessoir terhadap substansi petitum kedua permohonan ParaPemohon, di mana keterbuktian

petitum ketiga di maksud, sepenuhnyadigantungkan pada terbukti atau tidaknya (dikabulkan atau tidaknya) petitumkedua permohonan Para Pemohon, atau dengan kata lain petitum ketigatersebut adalah merupakan konsekuensi yuridis dari keterbuktian(dikabulkannya) petitum kedua permohonan Para Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan Pengadilan ataspetitum kedua permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di muka,Pengadilan telah sampai pada penilaian dan kesimpulan bahwasanya petitumkedua

menyangkut kewenangan untuk mencatat data dalamRegister Akta Pencatatan Sipil dan untuk menerbitkan Kutipan Akta PencatatanSipil, dan juga dihubungkan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (3) huruf b PerpresNo. 25 Tahun 2008, yang mengatur bahwasanya terkait adanya pelaporanperkawinan, Pejabat Pencatatan Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana atauInstansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkanKutipan Akta Perkawinan, maka tanpa mengeliminir sedikitoun substansi,makna serta esensi keterbuktian