KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASOINAL KOTAPEKANBARU, Beralamat di Jalan Pepaya No. 47 Pekanbaru, PropinsiRiau, semula sebagai turut Terlawan sekarang sebagai TURUTTERLAWAN II 22 222 n2nnnnn nnnnonn= Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru No.79/Pdt/G/Vz/2011/PN.PBR tanggal 30 Agustus 2012 tentang penunjukanmajelis hakim yang memeriksa perkara ini. nonn= Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbarutentang penentuan hari sidang. 22 nme nnn nen nnn nnnHalaman dari

;Menimbang, bahwa dari bukti P.1. berupa penetapan ketua pemngadilantata usaha Negara ujung pandang No. 02/PEN.G.TUN/97/TUN.U.PDG. tanggal 4agustus 1997 telah ternyata bahwa sejak diberitahukan isi putusan mahkamahagung RI No.92 K/TUN/1994 pada tanggal 15 april 1997 kepada kepala kantorpertanahan kota madya ujung pandang dan kepala kantor wilayah badanpertanahan nasoinal provinsi Sulawesi selatan, telah tidak melaksanakan secarasukarela kewajiban untuk memenuhi isi putusan tersebut, oleh karena itu

lembar Surat Telegram Pangdam VII/Wrb Nomor STR/85/2014 tanggal 2 April 2014 tentang perintah kepada Danrem 142/Tatag, Danpomdam VII/Wrb dan Dandenmadam VII/Wrb untuk melaksanakan proses hukum terhadap perkara Sertu Musmulyadi NRP 3930336991273, Sertu Suhardi NRP 3910310890172 (keduanya Ba Kodim 1421/Pangkep), dan Sertu Agus NRP 3910307640871, Ba Denmadam VII/Wrb yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasoinal

barang bukti berupa suratsurat :1)Surat Telegram Pangdam VII/Wrob NomorSTR/85/2014 tanggal 2 April 2014 tentang perintahkepada Danrem 142/Tatag, Danpomdam VII/Wrb danDandenmadam VII/Wrb untuk melaksanakan proseshukum terhadap perkara Sertu Musmulyadi NRP3930336991273, Sertu Suhardi NRP 3910310890172(keduanya Ba Kodim 1421/Pangkep), dan Sertu AgusNRP 3910307640871, Ba Denmadam VII/Wrb yangdiduga telah melakukan tindak pidanapenyalahgunaan Narkotika.1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BadanNarkotika Nasoinal

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasoinal Republik Indonesia Prov. Sulsel Nomor K/49/IV/p.00.02/2014/BNNP tanggal 22 April 2014 yang menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine atas nama Agus, pekerjaan TNI AD, jabatan Ba Ton Kiwal Denmadam VII/Wrb pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 pukul 12.00 Wita di Badan Narkotika Nasional Prov.

Surat Telegram Pangdam VII/Wrb Nomor STR/85/2014 tanggal 2 April 2014tentang perintah kepada Danrem 142/Tatag, Danpomdam VII/Wrb danDandenmadam VII/Wrb untuk melaksanakan proses hukum terhadap perkaraSertu Musmulyadi NRP 3930336991273, Sertu Suhardi NRP 3910310890172(keduanya Ba Kodim 1421/Pangkep), dan Sertu Agus NRP 3910307640871,Ba Denmadam VII/Wro yang diduga telah melakukan tindak pidanapenyalahgunaan Narkotika.b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasoinal RepublikIndonesia

TimMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitubahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 Wit bertempat diCargo Garuda Bandara Mozes Kilangin Timika, aparat Kepolisian yang bertugas di BNN(Badan Narkotika Nasoinal) Kabupaten Mimika telah melakukan penangkapan terhadapTerdakwa dan Anak JULIO TIMISELA yang mana saat dilakukan penggeledahan terhadap2 box/karton yang dibawa oleh Terdakwa dan Anak JULIO TIMISELA, saat itu padabox/karton yang dibawa

Sehingga penggugatmengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru,terhadap BPN ( Badan Pertanahan Nasoinal ) Pekanbaru, atas objekSertifikat Hak Milik No.13609;3.

No. 0580/Pdt.G/2019/PA.JSPasal 6BerkomunikasiBahwa selama anak tinggal bersama Pihak , atau Pihak Il diberikan kebebasanuntuk melakukan berkominikasi denngan anak via hendphon milik Pihak ataumilik Pihak Il terutama pada harihari libur nasoinal dan sebelunya pihak atauPihak Il mengSMS terlebih dahulu kepada Pihak atau ke Pihak Il ;Pasal 7Perubahan No.

Kalimantan Barat agar Penggugat menyetujui ganti rugitersebut.Bahwa pembangunan SUTT 150 kV jalur TayanSanggauSekadauadalah salah satu proyek strategis nasional dibidang infrastrukturketenagalistrikan yang diatur dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan PelakasanaanProyek Strategis NasionalKehadiran TP4D Kejati Kalimantan Barat sebagai implementasi dariInstruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2016 tentangpercepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasoinal

1993, sehingga tanah a quo bukan lagimilik dari Terdakwa dan Terdakwa tidak lagi mempunyai hak untukHalaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 164 K/TUN/2015memindahtangankan tanah tersebut; menimbang, bahwa kemudianTerdakwa menyarankan dan menyuruh anak Terdakwa NG SUN PHIN AlsAPHIN untuk membuat Surat Pernyataan Tanah tanggal 7 Januari 2010 dariTJONG DJAM LIONG kepada LIN SIAN (menantu Terdakwa) terhadap tanaha quo; menimbang, agar dapat diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh KantorBadan Pertanahan Nasoinal

ukuran 25 m X 5 meter yang terletak diDusun Darussalam Gampong Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti KotaLhokseumawe, yang batasbatasnya sebagai erikut : Sebelah Utara berbatas dengan pekarangan Amir M.T.B; Sebelah Selatan berbatas dengan pekarangan Nurhadiyah; Sebelah Timur berbatas dengan pekarangan Rohani Umar; Sebelah Barat berbatas dengan Aset Pemerintah Kabupaten AcehUtara.Terhadap objek gugatan No. 5 ditunjuk para Pihak berupa :Alat perabot rumah tangga terdiri dari :1 Kulkas satu pintu merk Nasoinal

;Bahwa pada Faktanya, Sejak dilaporkannya Laporan hasil penilaian dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswatun Hasanah & Rekan (PublikValues & Property Consultans) ic.Tergugat Il kepada Badan Pertanahan Nasoinal Republik Indonesia Cq.Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumatera Utara Cq. KantorPertanahan Kabupaten Deli Serdang Ic.

Badan Pertanahan Nasoinal Republik Indonesia Cq.Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumatera Utara Cq. KantorPertanahan Kabupaten Deli Serdang selaku Ketua Panita PengadaanTanah untuk kepentingan umum jelas menurut hukum telah melanggarketentuan Pasal 37 UndangUndang No. 2.

KejatiKalimantan Barat agar Penggugat menyetujui ganti rugi tersebut.Bahwa pembangunan SUTT 150 kV jalur TayanSanggauSekadauadalah salah satu proyek strategis nasional dibidang infrastrukturketenagalistrikan yang diatur dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan PelakasanaanProyek Strategis NasionalKehadiran TP4D Kejati Kalimantan Barat sebagai implementasi dariInstruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2016 tentangpercepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasoinal

ARIFIN) dan TERGUGAT IV (LA URU), maka sekitar tahun 2021TERGUGAT (MUHAMMAD YUNUS) dan TERGUGAT II (JOYO T)mengajukan dan mendaftarkan tanah yang mereka ukur ke Kantor BadanPertanahan Nasoinal Kab. Kepualauan Selayar untuk PenerbitanSertifikat.19. Bahwa adapun sebagian tanah warisan milik PENGGUGAT yangdi daftarkan oleh TERGUGAT (MUHAMMAD YUNUS) ke Kantor BadanPertanahan Nasional Kab.

Menyatakan SK DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KUSJ/080/X/2012,tanggal 19 Oktober 2012 tentang pemberhentian Penggugatsebagai anggota Partai Amanat Nasoinal adalah batal demi hukum;5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak memproses Pergantian AntarWaktu keanggotaan Penggugat dari DPRD Kabupaten Sidoarjo sampaidengan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde);6.

Fotokopi Buku Tanah Milik Nomor : 745 tanggal 15 Maret 2011 atas namaImam Bianta, yang dikeluarkan oleh badan Pertanahan Nasoinal KabupatenBojonegoro6. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli, tanggal 02 Juni 20097. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 02 Juni2009Halaman 23 dari halaman 45 Putusan Nomor :1726/Pdt.G/2012/PA.BjnMenimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadapkan saksisaksi, masingmasing sebagai berikut : 1.

Berdasarkan penemuan tersebut saksi Susanto dan saksilbnu Hartomo membawa terdakwa berikut Barang bukti kepada KantorBadan Narkotika Nasoinal Kabupaten Bogor guna pemeriksaan lebihlanjut;Bahwa terdakwa setiap menyimpan dan mengantar paket tersebut,terdakwa diberikan upah dari saksi Rusdiansyah Alias Rudi Als Badui BinAding Firmansyah (Penuntutan dalam Berkas terpisah) sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp25.000,00 (duapuluh lima ribu rupiah);Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan

ia lalai memenuhi isi putusan, maka Majelis Hakim memberikanpertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa penerapan uang paksa (dwangsom) terhadap perkarasengketa harta bersama, adalah tidak tepat dan tidak logis, karena pada hartabersama masingmasing bekas suami dan Isteri mempunyai hak atau sahamdidalamnya, sebelum harta bersama tersebut dibagi secara konkrit melalui jalaneksekusi, sehingga jelas mana bagian bekas suami dan mana bagian bekasisteri, demikian pula berdasarkan hasil rapat kerja nasoinal

Yang ternyata berdasarkan akta hibah tersebutsertifikat hak milik dimaksud yang menjadi objek hibah telah diproses baliknama oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai ke atas namapenerima hibah in casu Tergugat,sehingga dengan demikian tuntutanpembatalan tersebut juga harus dinyatakan tidak lengkap atau kurang pihakkarena tidak menyertakan Badan Pertanahan Nasoinal Kabupaten Manggaraisebagai Tergugat dalam perkara ini;B. DALAM POKOK PERKARA1.

Foto copy sesuai dengan copy, Dokumen dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PartaiPeduli Rakyat Nasoinal Nomor 005/A.1/DPPPPRN/REK/I/2012, tanggal 7 Januari 2012BuktiT1154 Foto copy sesuai dengan asli, Dokumen dan Surat KeputusanPartai Penegak DemokrasiIndonesia.

Perseroan ;Namun kenyataannya, Penerima Kuasa Substitusi hanya melakukan Intervensi ataumengajukan Gugatan Intervensi terhadap Penggugat / Tergugat Intervensi saja(Ahmad Hakim, dkk ) tidak melakukan atau mengajukan Gugatan Intervensiterhadap Pemerintah RI C.q. badan pertanahan Nasoinal C.q Kantor BadanPertanahan Nasional Proninsi Banten Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten SerangDan N.V.