Bahwa sesuai Buku Pedoman Pelaksanaan Program PembangunanInfrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2007 yang dikeluarkan olehDepartemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, maka danaPPIP sebesar Rp.250.000.000, perdesa digunakan untuk : Pembanguan Fisik : Rp. 245.000.000, Operasional (buku honor) : Rp 5.000.000.

No. 1325 K/Pid/2010Desa selama melaksanakan tugas mendapat gaji dari tanah bengkok yang telahdiberikan oleh Pemerintah bukan berdalil dengan Perdesa dengan seenaknyaKepala Desa meminta dana masyarakat dan dalam pembangunan di Desa telahmendapatkan dana dari Pemerintah dan apabila Desa membutuhkan dana yangsangat mendesak barulah Kepala Desa melaksanakan rembuk Desa yangdihadiri oleh Aparat Desa, sesepuh Desa, masyarakat Desa, karena sekarangmasyarakat telah mengetahui bahwa pembangunan Desa telah

dipersidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor118/Pdt.G/2016/PA.MORTB. telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap di persidangan, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lainuntuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;Hal. 3 dari 14 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2016/PA MORTB.Bahwa, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya per"DESATINGGAL PTian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan MajelisHakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perDESA

2019118.119.120.121.122.123.124.125,Pileg tambahan;1 berkas asli Surat Keputusan Penetapan Pengawas PemiluLapangan (PPL) Kecamatan Talisayan Tahun 2013, nomor054/PPL/PanwascamTls/VIII/2013, tanggal 05 Agustus 2013untuk PPL Pileg tambahan;1 berkas asli Surat Keputusan Penetapan Pengawas PemiluLapangan (PPL) Kecamatan Bidukbiduk Tahun 2013, nomor17/PwsBdk/VIII/2013, tanggal 05 Agustus 2013 untuk PPLPileg tambahan;7 lembar asli Surat Keputusan Penetapan Pengawas PemiluLapangan (PPL) Tahun 2013 (1 PPL perdesa

/Kelurahan)jajaran Kabupaten Berau (Kecamatan Tanjung Redeb,Kecamatan Pulau Derawan, dan Kecamatan BidukBiduk);30 lembar copy Surat Keputusan Penetapan Pengawas PemiluLapangan (PPL) Tahun 2013 (1 PPL perdesa/Kelurahan)jajaran Kabupaten Berau (Kecamatan Teluk Bayur, KecamatanSegah, Kecamatan Gunung Tabur, Kecamatan Batu Putih,Kecamatan Biatan Lempake, Kecamatan Tabalar, KecamatanSambaliung, Kecamatan Maratua, Kecamatan Kelay danKecamatan Talisayan):Uang tunai sebesar Rp63.500.000,00 (enam puluh tiga

tertuang dalam RPJMD(Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah ) tahun 2013 sampai dengan tahun2018 dimana maksud pelaksanaan Program RUTILAHU adalahuntuk mengurangi angka rumah tidak layak Huni di Jawa baratmenjadi rumah Layak huni.e Pada tahun 2013 Badan Pemberdayaan Masyarakat DanPemerintahan Desa (BPMPD )Provinsi Jawa Barat melaksanakanProgram Merehab Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) se JawaBarat yaitu 17 Kabupaten dan 3 kota dengan anggaranRp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) per rumah, alokasi perdesa

Yang tidak jelas penggunaannya sebesar Rp. 5.866.000,(lima jutadelapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).Sehingga Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Hibah PerbaikanRumah Tidak Layak Huni(RUTILAHU) sebagaimana pedoman TeknisBantuan Hibah Perbaikan Rumah Tidak layak Huni (RUTILAHU) dariBadan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi JawaBarat tahun 2013 yaitu anggaran Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) perrumah , alokasi perdesa 1(satu) kelompok terdiri dari 20 Rumah atau KKdengan rincian

tertuang dalam RPJMD(Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah ) tahun 2013 sampai dengan tahun2018 dimana maksud pelaksanaan Program RUTILAHU adalahuntuk mengurangi angka rumah tidak layak Huni di Jawa baratmenjadi rumah Layak huni.Pada tahun 2013 Badan Pemberdayaan Masyarakat DanPemerintahan Desa (BPMPD )Provinsi Jawa Barat melaksanakanProgram Merehab Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) se JawaBarat yaitu 17 Kabupaten dan 3 kota dengan anggaranRp.10.000.000,(Sepuluh juta rupiah) per rumah, alokasi perdesa

Yang tidak jelas penggunaannya sebesar Rp. 5.866.000, (lima jutadelapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).Sehingga Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Hibah PerbaikanRumah Tidak Layak Huni(RUTILAHU) sebagaimana pedoman TeknisBantuan Hibah Perbaikan Rumah Tidak layak Huni (RUTILAHU) = dariBadan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi JawaBarat tahun 2013 yaitu anggaran Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) perrumah , alokasi perdesa 1(satu) kelompok terdiri dari 20 Rumah atau KKdengan rincian

Dan nama PokmasRUTILAHU Desa Sunia Kecamatan Banjaran kabupatenMajalengka dengan nama POKMAS SUNIA PERMAI.Bahwa benar proses Desa Sunia mendapatkan bantuan Rutilahuberawal sekitar bulan Januari 2013 saksi selaku kepala DesaSunia pergi ke BPMPD Provinsi Jawa Barat untuk menanyakanprogramprogram yang ada di BPMPD Provinsi Jawa Barat.Bahwa benar saksi mendapatkan informasi adanya ProgramPembangunan Rumah Tidak layak Huni(RUTILAHU) untuk Desamelalui Pokmas untuk 20 rumah perDesa dengan anggaranRp.200.000.000

Daftar Himpunan Ketetapan Pokok danPembayaran IPEDA perDesa/ Kelurahan tahun 1978 (Buku F) terdaftaratas nama H. LALA atau LALA HAJI mengapa bukan tercatatSHAMSUDDIN MUHADI jika betul terjadi peralihan hak, inimenunjukkan kekaburan dan ketidakbenaran dalildalil gugatan paraPenggugat;Bahwa tidak benar jika H.

Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah),berarti ono kerugian negara Rp.3.500,000, (tiga juta lima ratus riburupiah) per desa (artinya Pak Bintoro menceritakan waktu di Demakbiayanya Rp.4.500.000, kok di sini Rp.8.000.000, berarti ada kerugianNegara Rp.3.500,000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per desa),dijawab saksi ADY Di Demak itu hanya aplikasi satu modul, sementaradisini aplikasinya tiga modul jadi berbeda harganya, dan Terdakwamenjawab Pokoke Pak Bintoro njaluk Separo dari kerugian negara perdesa

Karena belum ada keputusan makaTerdakwapulang dan saksi ADY menyampaikan untuk bisa di damaikandengan saksi BINTORO;Bahwa setelah pertemuan di Rumah Makan Padang tersebut, kKomunikasiyang dilakukan antara Terdakwa dengan saksi ADY yaitu melalui telepon,dan Terdakwa sempat sampaikan kepada saksi ADY bahwa yangdiminta bukan seperti yang kemarin akan tetapi janji jalan dia ketika jalanbareng, dimana angkanya adalah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perdesa.

Citra Adi Perdana lewat mediaonline (pokoknya pak Bintoro minta setengah dari kerugian negara perdesa Rp. 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibagi 2 dikali 365desa, jika Ady tidak memberi maka akan diganggu, pak Bin akan lapor kePolres dan akan merusak nama CV.

desa, Saksi Adi Hartono jawab Kamukok bisa mengatakan itu, Terdakwa menjawab Pak Bintoro omong pasdi Demak biayane Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) koknengkene Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), berarti ono kerugiannegara Rp3.500,000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per desa, SaksiAdi Hartono jawab di Demak itu hanya aplikasi satu modul, sementaradisini aplikasinya tiga modul jadi berbeda harganya, dan Terdakwamenjawab Pokoke pak Bintoro njaluk separo dari kerugian negara perdesa

senilai Rp. 3.500.000,(tiga juta lima ratus ribu rupiah) per desa (artinya saya mau meliput ini,saya dari Pak Bintoro, Pak Bintoro cerita ini ada kerugian Negara senilaiRp. 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per desa) , dijawab saksiADY Kamu kok bisa mengatakan itu, Terdakwa jawab Pak Bintoroomong pas di Demak biayanya Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratusribu rupiah) kok disini Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah), berarti adakerugian negara Rp.3.500,000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perdesa

disebutkan bahwa setiap wajiblapor harus melaporkan tanah yang dimilikinya dengan batasan untuk tanahsawah maksimal adalah 9 (sembilan) hektar; Bahwa selanjutnya setelah wajib lapor melaporkannya jika ada tanahkelebihan maka keluar SK Redis, dimana tanah kelebihan akan diserahkanpada Negara; Bahwa sesuai dengan Pasal 88 disebutkan bahwa siapa yang menggarapmempunyai hak atas tanah lebih tersebut; Bahwa benar SK redis atas nama IDA BAGUS BAJRA sebenarnya tidak adayang ada adalah Buku Pengelompokan perdesa

yang membuat adalah kanwiltingkat Il dan tingkat ; Bahwa dalam buku pengelompokan perdesa ada nama IDA BAGUS BAJRAorang tua terdakwa; Bahwa sesuai dengan dokumen yang ada dikantor BPN SK Kinag nomorA.18/18/Agr/bll tanggal 29 Maret 1965 yang dikeluarkan oleh kepala InspeksiHalaman 19 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.B/2014/PN.SerAgraria Bali IDA BAGUS BAJRA orang tua terdakwa masuk dalam daftarpenerima;Bahwa dengan diterbitkannya surat keputusan tersebut selanjutnya KETUTMERDU pemilik tanah merasa keberatan

NYOMAN WARTANA untuk ditandatangani, barulahpermohonan dapat di daftarkan oleh pemohon pada loket pendaftaran.saksi menjelaskan dokumen yang bisa dicocokkan dengan buku perdesa yang ada pada BPN Badung yaitu diantaranya :Hal. 68 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.SusTPk/2019/PN.

Badung pernah melakukan pengecekan padaBuku Perdesa terhadap obyek tanah sesuai SPPT No. 51.03.050.004.00401318.0 dan Surat Ketetapan luran Pembangunan daerah petikan bukupenetapan iuran pembangunan daerah (huruf c) , buku penetapan huruf C.No. 216 Nama WAYAN RUBAH, Alamat Br.

Jikapemohon melampirkan DD atau Petok D yang ada nomor Pipil, Persil, klassaksi mencocokkan nomor tersebut di Buku Perdesa .

Dpsmemeriksa penelitian lagang dan melakukan cross check dengan data yangada pada register wajib lapor di buku penerima redistribusi perdesa hasilnya, apakah pada Seksi Saudara ada memiliki dokumen register wajib lapor dibuku penerima redistribusi perdesa, Terdakwa menjelaskan di Kantor BPNKab. Badung ada memiliki register wajib lapor di buku penerima redistribusiperdesa untuk wilayah Kab. Badung dalam bentuk foto copy dan hal tersebutdi dapatkan pada Kanwil BPN Propinsi Bali.

Apabila data penguasaan pemohon tidak tercantum dalam registerbuku perdesa selanjutnya diterbitkan Risalah Pertimbangan TeknisPengaturan dan Penataan Pertanahan.e. Apabila data penguasaan pemohon tercantum dalam register bukuperdesa, selanjutnya pemohon tersebut dipanggil untuk melengkapiproses redistribusi tanah atau pemberian hak redistribusi tanah.f.

Teluk gelam yang masingmasing Desa berjumlah 2(dua) orang perdesa dengan jumlah keseluruhan sebanyak 28 (Dua puluhdelapan) orang;Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa uang sebesarRp.1.000.000, (satu juta rupiah) dibayarkan kepada PPKBD dan SubPPKBD di tiap Desa di Kecamatan Teluk Gelam;Bahwa yang memberikan honor atau gaji saksi selaku Kader PembantuPembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) di Desa Panca TunggalBenawa adalah terdakwa selaku Koordinator Lapangan KeluargaBerencana Kec.

Teluk gelam yang masingmasing Desa berjumlah 2(dua) orang perdesa dengan jumlah keseluruhan sebanyak 28 (Dua puluhdelapan) orang; Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa uang sebesarRp.1.000.000, (satu juta rupiah) dibayarkan kepada PPKBD dan SubPPKBD di tiap Desa di Kecamatan Teluk Gelam; Bahwa yang memberikan honor atau gaji saksi selaku Kader PembantuPembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) di Desa Panca TunggalBenawa adalah terdakwa selaku Koordinator Lapangan KeluargaBerencana Kec.

Teluk gelam yang masingmasing Desa berjumlah 2(dua) orang perdesa dengan jumlah keseluruhan sebanyak 28 (Dua puluhdelapan) orang; Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa uang sebesarRp.1.000.000, (satu juta rupiah) dibayarkan kepada PPKBD dan SubPPKBD di tiap Desa di Kecamatan Teluk Gelam;Halaman 53 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.SusTPK/2021/PN.PlgBahwa yang memberikan honor atau gaji saksi selaku Kader PembantuPembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) di Desa Panca TunggalBenawa adalah terdakwa

Plg2 (dua) orang perdesa dengan jumlah keselurunhan sebanyak 28 (Duapuluh delapan) orang; Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa uang sebesarRp.1.000.000, (Satu juta rupiah) dibayarkan kepada PPKBD dan SubPPKBD di tiap Desa di Kecamatan Teluk Gelam; Bahwa yang memberikan honor atau gaji saksi selaku Kader PembantuPembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) di Desa Panca TunggalBenawa adalah terdakwa selaku Koordinator Lapangan KeluargaBerencana Kec.

Bahwa dalam posita 1, pelawan menjelaskan bahwa pelawan adalahpemilik sah tanah dan bangunan yang berdiri diatas Sertifikat HakMilik (SHM) Nomor: 261, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat padatahun 15 April 1987, ini gugatan tidak jelas (kabur) karena pelawantidak menyebutkan lokasi tanah berada diwilayah mana tanahdimaksud.a) Sedangkan BPN (Kantor Pertanahan) tidak pernah mengeluarkanproduk sertifikat tanah hanya dengan nomor saja, karena nomorSHM diambil atau dibuat perdesa atau kelurahan serta

Bahwa pada tahun 2010 ada perubahan dasar pagu yaitu penerimaan raskindari kabupaten dari pemerintah berapa perdesa jadi tiap tahun bisaberbeda. Bahwa untuk menentukan korlap tidak ada pedoman umum dan untuk raskinsampai ke titik distribusi harus dibentuk tim Bahwa korlap ditugaskan untuk koordinasi di lapangan dan bukan karyawan Bahwasatker bukan karyawan bulog dan tidak ada ikatan kedinasan hanyadirekrut dan bisa berubahubah.

Bahwa setiap bulan HPB masuk dan saksi menerima laporan HPBperkecamatan bukan perdesa dan penyetorannya teraturBahwapelaporan rekonsiliasi penyaluran raskin dilaksanakan setiap akhirbulan dan paling lambat awal bulan tanggal 5 bulan berikutnya, apabila adayang nunggak dilaporkan dikolom tunggakan dan dilaporkan pada bulanberikutnya, misalnya apabila HPB januari disetor bulan Pebruari karenabelum terkumpul dari Desa.Bahwa beras diterima oleh kepala Desa maka kepala desaharusmembayarkan HPB kesatker

Bahwa saksi Suryadi menghubungi saksi dan kawankawan untukmengundang tanggal 24 Juli 2019 di Kantor Aliansi jam 21.00 sampaidengan 03.30 Wib, saksi diundang melalui handphone untuk ke kantorAliansi kemudian dikantor tersebut kami ditakuttakuti untukmenyerahkan RAB Tahun 2015, 2016, dan 2017 sesuai putusan KIPdan PTUN, kalau tidak langsung di eksekutor dan menurut kami dieksekutor tersebut adalah mereka memasukan kami kepenjara ataupilihan lain uang sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) perdesa

Kemudian pada hariSelasa, tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib saksi dan kawankawan menunggu pihak Aliansi di Rumah Makan Setia Utama, sekiraHalaman 30 dari 140 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2019/PN Bglpukul 11.30 Wib pihak Aliansi datang ke Rumah Makan Setia Utamatersebut;Bahwa uang yang diminta oleh terdakwa dan saksi Suryadi untuk perdesa sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tetapi kami tidakmempunyai uang dan kami menyanggupi hanya Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) per desa;

Kemudian pada hariSelasa, tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib saksi dan kawankawan menunggu pihak Aliansi di Rumah Makan Setia Utama, sekirapukul 11.30 Wib pihak Aliansi datang ke Rumah Makan Setia Utamatersebut;Bahwa uang yang diminta oleh terdakwa dan saksi Suryadi untuk perdesa sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tetapi kami tidakmempunyai uang dan kami menyanggupi hanya Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) per desa;Bahwa yang menyerahkan uang sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluhjuta

selanjutnya terdakwa masih juga menghubungi saksi dankawankawan pada tanggal 24 Juli 2019 di Kantor Aliansi jam 21.00sampai dengan 03.30 Wib, saksi diundang melalui handphone untuk kekantor Aliansi kemudian dikantor tersebut kami ditakuttakuti untukmenyerahkan RAB Tahun 2015, 2016, dan 2017 sesuai putusan KIPdan PTUN, kalau tidak langsung di eksekutor dan menurut kami dieksekutor tersebut adalah mereka memasukan kami kepenjara ataupilihan lain uang sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) perdesa

Kemudian pada hariSelasa, tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib saksi dan kawankawan menunggu pihak Aliansi di Rumah Makan Setia Utama, sekirapukul 11.30 Wib pihak Aliansi datang ke Rumah Makan Setia Utamatersebut;Bahwa uang yang diminta oleh terdakwa dan saksi Suryadi per desasejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tetapi kami tidakmempunyai uang dan kami menyanggupi hanya Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) perdesa;Bahwa yang menyerahkan uang sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluhjuta

tahaplI (60%), saksi Makhdani(selaku Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Talang Padang)mengumpulkan 13 (tiga belas) Kepala Desa yang berada diKecamatan Talang Padang di Kantor Camat Talang Padang, lalu saksiMakhdani menjelaskan kembali adanya permintaan uang dariterdakwa (selaku Kepala Dinas DPMDP3A Kabupaten Empat Lawang)sebesar Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah), akan tetapi selurun KepalaDesa yang hadir dengan merasa terpaksa menyetujui hanya sebesarRp. 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah) perdesa

tahapl (60%), saksi Makhdani(selaku Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Talang Padang)mengumpulkan 13 (tiga belas) Kepala Desa yang berada diKecamatan Talang Padang di Kantor Camat Talang Padang, lalu saksiMakhdani menjelaskan kembali adanya permintaan uang dariterdakwa (selaku Kepala Dinas DPMDP3A Kabupaten Empat Lawang)sebesar Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah), akan tetapi selurun KepalaDesa yang hadir dengan merasa terpaksa menyetujui hanya sebesarRp. 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah) perdesa

TriLaksono Belanja PerjalananDinas Konsultasi PelaksanaanPengisian Perangkat Desa diKecamatan Sentolo30.000,000,0030.000,00 Dibayar Belanja Makan danMinum Penyusunan ProdukHukum Perdesa No: 5 kepadaSdr. Erna Warung DHANISBanaran Kidul50.000,000,0050.000,00 Dibayar Belanja Makan danMinum Penyusunan ProdukHukum Perdesa No: 5 kepadaSdr. Erna Warung DHANISBanaran Kidul62.500,000,0062.500,00 Dibayar Belanja Makan danMinum Penyusunan ProdukHukum Perdesa No: 6 kepadaSdr.

Dan setelah berlakunya Undangundang no. 5 tahun 1960,kewenangan itu berlaih kepada Kantor Agrari/Badan Pertanahan Nasional.3.2Bahwa kegiatan Pendaftaran Tanah Indonesia yang dilaksanakan olehJawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia, tersebutmengasilkan tiga hal yaitu; 3.2.1 Buku pendaftaran tanah yang diberi nama Buku Pendaftaran Huruf Cyang memuat data tanah berupa letak, luas, persil, klas denah/gambar situsitanah terinci perDesa serta identitas pemiliknya dalm bentuk blok

Sendanayakni saksi Muhammad Said dan PPL (pengawas Lapangan DesaTotolisi yakni saksi Samrah, saat itu saksi Muhammad Said danSaksi Samrah melihat langsung Ajudan terdakwa bernama Rusdi( selaku ASN) aktif membantu Aktifitas terdakwa dari awal kegiatansampai selesai, kegiatan tersebut murni kampanye karena terdakwamenyatakan sendiri apabila orangorang yang hadir akan dijadikanTim Pemenangan dan akan dibelikan pembeli bensin sebagai uangcapek karena terdakwa membutuhkan suara sekitar 100 sampai 150orang perdesa

BPMPD Provinsi Jawa Barat tahun 2014 diprogramkanKegiatan Perbaikan Rutilahu sebanyak 12.500 rumah yang tersebar di18 Kabupaten dan 1 Kota dengan anggaran' sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per rumah/KK dengan alokasi perdesa satu kelompok terdiri dari 20 (dua puluh) rumah atau KK, denganrincian sebagai berikut:1. Bahan/Material Rp178.500.000,002.

BPMPD Provinsi Jawa Barat tahun 2014 diprogramkanKegiatan Perbaikan Rutilahu sebanyak 12.500 rumah yang tersebar di18 Kabupaten dan 1 Kota dengan anggaran sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per rumah/KK dengan alokasi perdesa satu kelompok terdiri dari 20 (dua puluh) rumah atau KK, denganrincian sebagai berikut:1. Bahan/Material Rp178.500.000,002. Tukang Rp. 20.000.000,003.

., netto sesuai dengan Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 500/Kpts. 152Hukl 2009, tanggal 19 maret 2009, tentang Alokasi Beras Program Raskin PerDesa/Kelurahan seKabupaten Ciamis Tahun 2009.

Melakukan penyetoran uang hasil penjualan beras (HPB) raskin melalui rekening BagianPerekonomian Setda Kabupaten Ciamis Pada tahun 2009 Desa Pasawahan Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis mendapatkanalokasi beras program beras miskin perDesa/Kelurahan seKabupaten Ciamis, sebagaimanatertuang dalam Keputusan Bupati Ciamis Nomor : SOO/Kpts.32Hukl2009 tanggal S Februari2009 tentang Program Beras Miskin (Raskin) Kabupaten Ciamis Tahun 2009, yaitu jumlahrumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM) dan

Desember 487 7.305 Kg Rp. 11.688.000Jumlah 5.844 87.660 K2 RI>. 140.256.000 Dengan kata lain, Desa Pasawahan Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dalampelaksanaan program raskin tahun 2009, telah menerima alokasi raskin sebanyak 87.660 Kg(delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh kilo gram) untuk 5.844 RTSPM denganharga Rp. 1.600., netto sesuai dengan Lampiran Keputusan Bupati Ciamis Nomor :500/Kpts.152Huk12009, tanggal 19 maret 2009, tentang Alokasi Beras Program Raskin PerDesa/Kelurahan seKabupaten

bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijke) MenurutUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang tindak Pidana Korupsi adalah melawanhukum dalam arti formil ( formele wederrechtelijke ) ;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terhadapDesa yang dipimpin oleh Terdakwa yaitu Desa Pasawahan Kecamatan Banjarsari KabupatenCiamis pada tahun 2009 telah mendapatkan alokasi beras program beras miskin perDesa

Menyatakan barang bukti berupa : NOJENIS BARANG BUKTI 1 (Satu) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah PerDesa Kab.Lebak Propinsi Jawa Barat (Buku A) Jilid dikeluarkanoleh Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat Tahun 1980/1981S.P.D.I.K Tanggal: 3091980 NO.YDL.

/KU/17/ 46/80Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform .Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untukdipergunakan dalam Pembuktian perkara lain yaituperkara atas nama terdakwa Dadi Rahmanhadi dkk 1 (Satu) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah PerDesa Kab.Lebak Propinsi Jawa Barat (Buku A) Jilid dikeluarkanoleh Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat Tahun 1980/1981S.P.D.I.K Tanggal: 3091980 NO.YDL.

/KU/17/46/ 80Untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreforme 2 (dua) Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah PerDesa Kab.Lebak Propinsi Jawa Barat ( Buku A ) Jilid dan jilid IIdikeluarkan oleh Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat Tahun1980/1981 S.P.D.I.K Tanggal: 3091980 NO.YDL.