Tanggal 14 April 1976, Nomor : 701 K/Sip/1974 yangmenyatakan bahwa: Karena judex facti mendasarkan keputusannyaatas suratsurat bukti yang terdiri dari fotofoto copy yang tidak secarasah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat dintaranyayang pentingpenting yang secara substansiil masih dipertengkarkanoleh kedua belah pihak, judex facti sebenarnya telah memutuskanperkara ini berdasarkan buktibukti yang tidak sah.

Bahwa, Judex Facti samasekali tidak menghiraukanPRINSIPKEADILAN SUBSTANSIIL sebagaimana azas "EX AEQUO ET BONO"yang memberi kebebasan bagi Hakim untuk ~~ menilaikepantasan dankesesuaian rasa keadilan masyarakat, sehingga Hakimtidak tunduk padaUndang Undang, jika UndangUndang itu dinilai tidakmemberi keadilandan bertentangan dengan rasa keadilan yang dianut danditerimamasyarakat (Vide Makalah HARIFIN A.

melanggar hukum, yaitu tidak menyalahkan terhadap kesalahankesalahan Termohon Kasasi, serta langsung membenarkan bahkan tidakmempertimbangkan ketidak jujuran Termohon Kasasi dalam mensertipikatkanuntuk diterbitkanya sertipikat yang telah atas nama Termohon Kasasi, makakami menilai menjadikan keberatan karena Judex Facti mendasarkanputusanya suratsurat bukti yang terdiri dari fotocopy yang tidak secara sahdinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yangpentingpenting yang secara substansiil

Sebalah Barat : JALAN, bukansemak belukarsebagaimana disebutdalam Surat Keterangan Tanah No.112/2024/1988 tanggal 5 Mei 1988 ;Karenanya secara substansiil maupun formalmaterial keabsahan material surattersebut diragukan kebenarannya ;8.

Dasar Fakta (feitelijke Grond) yang secara tegas dan jelas menceritakan fakta atauperistiwa yang melahirkan hubungan hukum antara Penggugat dengan obyeksengketa di satu sisi, dan Penggugat dengan Tergugat kaitannya dengan obyek11sengketa di sisiGugatan yang tidak memenuhi kedua unsur tersebut dianggap kabur atau abcuur libel,sehingga gugatan seperti itu tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya atau tidak dapatditerima ;Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan sengketa kewarisan, ada 3 (tiga) halyang substansiil

PetitumBahwa setelah Tergugat mempelajari dan mencermati fomalitas gugatanPenggugat, ternyata surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syaratformal, yaitu tidak menyebutkan tempat dan tanggal pembuatan suratgugatannya dan syarat substansiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8RV, yaitu dengan tidak disebutkannya alamat Turut Tergugat IV dan TurutTergugat V;Bahwa menurut Prof. Subekti, dalam hukum perikatan, orang (persoon)berarti pembawa hak atau subjek di dalam hukum.

PetitumBahwa setelah Tergugat II mempelajari dan mencermati fomalitas gugatanPenggugat, ternyata surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syaratformal, yaitu tidak menyebutkan tempat dan tanggal pembuatan suratgugatannya dan syarat substansiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8RV, yaitu dengan tidak disebutkannya alamat Turut Tergugat IV dan TurutTergugat V;Bahwa menurut Prof. Subekti, dalam hukum perikatan, orang (persoon)berarti pembawa hak atau subjek di dalam hukum.

PetitumBahwa setelah Tergugat III mempelajari dan mencermati fomalitas gugatanPenggugat, ternyata surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syaratformal, yaitu tidak menyebutkan tempat dan tanggal pembuatan suratHalaman 30 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Padt.G/2017/PN.CbiForm02/SOP/06. 8/2017gugatannya dan syarat substansiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8RV, yaitu selain tidak jelas menguraikan identitas Tergugat III lainnya, jugasalah menguraikan tentang nama lengkap dan alamat Tergugat

PetitumBahwa setelah Tergugat IV mempelajari dan mencermati fomalitasgugatan Penggugat, ternyata surat gugatan Penggugat tidak memenuhisyarat formal, yaitu tidak menyebutkan tempat dan tanggal pembuatansurat gugatannya dan syarat substansiil sebagaimana ditentukan dalamPasal 8 RV, yaitu dengan tidak disebutkannya alamat Turut Tergugat IVdan Turut Tergugat V;Bahwa menurut Prof. Subekti, dalam hukum perikatan, orang (persoon)berarti pembawa hak atau subjek di dalam hukum.

PetitumBahwa setelah Tergugat V mempelajari dan mencermati fomalitas gugatanPenggugat, ternyata surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syaratformal, yaitu tidak menyebutkan tempat dan tanggal pembuatan suratgugatannya dan syarat substansiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8RV, yaitu dengan tidak disebutkannya alamat Turut Tergugat IV dan TurutTergugat V;Bahwa menurut Prof. Subekti, dalam hukum perikatan, orang (persoon)berarti pembawa hak atau subjek di dalam hukum.

Honeymax Bali, maka terlebih dahulu Majelis akanHal 9 dari 12 Putusan Nomor 470/Padt.G/2018/PN Dpsmenelaah atau meneliti apakah gugatan Penggugat tersebut memenuhi syaratformal dan substansiil untuk diperiksa sebagaimana layaknya suatu gugatan yangsempurna sebab suatu gugatan yang tidak sempurna atau tidak jelas baik positamaupun petitum saling tidak berhubungan akan sulit dalam pemeriksaan,pembuktian dan sulit dalam pelaksanaan putusan jika Penggugat dinyatakansebagai pihak yang menang;Menimbang

Bahwa syarat substansiil suatu gugatan terdiri dari identitas para pihak(Pasal 8 RV); nnn enn nne cnn en cee nee nee nce cee ce cence cree ence necesBahwa dalam petitum gugatan halaman 6 angka 2 Penggugatmenyatakan Tergugat dan Tergugat Il telah melakukan perbuatanmelawan hokum (onrechmatige daad) sedangkan dalam positagugatannya halaman 3 angka 13 yang pada intinya menyatakanbahwa Penggugat telah melaksanakan tugas sesuai perjanjian yangdibuat oleh Penggugat dengan PT.Gesang Trans Ekpress danCV.Irma

Bahwa syarat substansiil suatu gugatan terdiri dari identitas para pihak(Pasal 8 RV);e Bahwa dalam Petitum gugatan halaman 6 angka 2 Penggugatmenyatakan Tergugat Il telah melakukan perbuatan melawanhukum sedangkan dalam positanya halaman 4 angka 16 dan angka20 pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat Il tidakmau membayarkan sisa tagihan ke 4 dari CV.

diatas, maka secara a contrarioterhadap pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala Dusun Sumuran adalahtidak perlu dilakukan dengan mekanisme pemberhentian sementara terlebih dahulu,karenanya tindakan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa berupapemberhentian langsung kepada Penggugat in casu, adalah telah sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah alasan diberhentikannyaPenggugat dalam hal ini sesuai dengan alasan substansiil

bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alasan substansiilTergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa a quo adalah telah sesuai dengan PeraturanBupati Jember Nomor 36 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa dan Peraturan Desa AjungNomor 01 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;45Menimbang,bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas dapatdisimpulkan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengeketa a quo adalah telahsesuai dengan kewenangan, prosedur dan alasan substansiil

Ridlatama Tambang Mineral, seluas 10.000 Ha, yang terletakdi Kecamatan Busang dan Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur (vide bukti P5 =T7) dari segi wewenang, procedural formal dan materiil substansiil telah sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan telah sesuai pula denganasasasas umum pemerintahan yang baik, maka berarti Pasal 53 ayat (2) huruf a dan bUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak

untuk dilanjutkan prosespemeriksaannya mengingat inti persoalan bahwa Pemohon Intervensi hanya memintapada prinsipnya agar SUYANI binti SUKARMAN tetap ada SEBAGAI AHLI WARIS ISTRIdari Almarhum MARIYO dan tidak ada keberatan lain secara prinsipal selain yang sudahkami kemukakan pada jawaban poin 3,7,8 dan 9 AQUO (vide Keputusan MAHKAMAHAGUNG RI No. 100/K/Pdt/1991 tanggal 27 Oktober 1994 juncto Keputusan MahkamahAgung RI Nomor 51/Pdt/1994 tanggal 17 Desember 1999) hal ini nyata berbeda secarayuridis substansiil

Suwandi Djaniuntuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat secara substansiil telahmelampaui wewenang yang diberikan kepadanya berdasarkan surat kuasa aquo; Bahwa, berdasarkan putusan MA bernomor 288 K/Pdt/1986: yang menyatakanbahwa "Surat kuasa khusus yang tidak menyebut atau keliru menyebut objekgugatan menyebabkan surat kuasa Tidak Sah" Karena surat kuasa substistusiyang dipergunakan sebagai dasar pengajuan gugatan dalam perkara a quoadalah tidak sah maka berdasarkan hukum, gugatan Penggugat harusdinyatakan

Latip, bukan tanah Zulkifli;Sebalah Barat Jalan, bukan semak belukar sebagaimana disebutdalam Surat Keterangan Tanah Nomor 112/2024/1988 tanggal 5 Mei 1988;Karenanya secara substansiil maupun formalmaterial keabsahan materialsurat tersebut diragukan kebenarannya;Bahwa dari Surat Keterangan Tanah Nomor 112/2024/1988 tanggal 5 Mei1988 yang cacat hukum tersebut telah diketahui objek sengketa terletak disebelah selatan tanah yang didaku Tergugat , tetapi Tergugat dengansengaja secara melawan hukum serta

Latief Makka, menjaditidak sah pula;Mohon dibandingkan dengan Kaidah Hukum: Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974,tanggal 14 4 1976 yang berbunyi:Karena Judex Facti mendasarkan keputusannya atas suratsurat buktiyang terdiri dari fotofoto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuaidengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang pentingpentingyang secara substansiil masih dipertengkarkan oleh kedua pihak,Judex Facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkanbuktibukti

Nomor 524 PK/Pdt/2017d.yang secara substansiil masih dipertengkarkan oleh kedua pihak,Judex Facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkanbuktibukti yang tidak sah.

No.1191 K/Pdt/2011dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranyayang penting yang secara substansiil masih dipertengkarkanoleh kedua pihak, Judex Facti sebenarnya telah memutuskanperkara ini berdasarkan buktibukti yang tidak sah" ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Mengenai alasan Adan Btersebut : Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaJudex Facti tidak salah menerapkan hukum ;Bahwa Pembantah tidak berkualitas sebagai

No. 1045 K/Pdt/2011tersebut harus dinyatakan "batal demi hukum" (nihil ab ovo, van rechtswegenietig), atau setidaktidaknya "dapat dinyatakan batal" (van rechtswege vernietigbaar verklaard), begitu pula secara juridis substansiil/essensiil/materil tidakberdasar (ongegrond), namun ternyata entah dengan sengaja atau karena khilaftelah dieksekusi, maka sebagai pihak di luar pihak, atau pihak ketiga (derdenpartij) para Pembantah sangat dirugikan.

,M.Hum.).Bahwa karena sudah terbukti, meskipun secara signifikan terbukti bahwagugatan Terbantah secara juridis prosedural/formil khilaf bahkan salah en tochternyata tetap lolos juga, bahkan meskipun secara substansiil/materil/essensiilgugatannya tidak berdasar sama sekali en toch dikabulkan juga, makadikawatirkan Terbantah dengan kemampuan yang sangat luar biasa itu bisamenjual, mengoperalihkan, memindahtangankan obyek sengketa meskipunbantahan ini sedang diproses.

ketentuan yangdiatur pada Pasal 163 dan 164 HIR sebagaimana diuraikan di atas ;Di samping itu pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim PHI Medantelan melanggar pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia("MARI") No. 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976 yang berbunyi:"Karena Judex Factie mendasarkan keputusannya atas suratsurat buktiyang terdiri dari fotocopyfotocopy yang tidak secara sah dinyatakan sesuaidengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang pentingpenting yangsecara substansiil

(RY,IL1977, hal. 218) yang intinya menyatakan : Karena Judex Factimendasarkan keputusannya atas suratsurat bukti yang terdiri dari fotofotocopy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedangterdapat diantaranya yang pentingpenting yang secara substansiil masihdipertengkarkan oleh kedua belah pihak, Judex Facti sebenarnya telahmemutuskan perkara ini berdasarkan buktibukti yang tidak sah).Bahwa buktibukti surat P.1 s/d P.7 dari Pembanding semula Pelawansekarang Tergugat untuk Kasasi

(RY,II1977, hal. 218) yangintinya menyatakan : Karena Judex Facti mendasarkan keputusannya atassuratsurat bukti yang terdiri dari fotofoto copy yang tidak secara sahdinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yangpentingpenting yang secara substansiil masih dipertengkarkan oleh keduabelah pihak, Judex Facti sebenarnya telah memutuskan perkara iniberdasarkan buktibukti yang tidak sah).Karena hal tersebut menurut hemat kami dan sesuai faktafakta dipersidangan sebelumnya dan dalam

Bahwa telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum sehingga terdapatpertentangan substansiil antara Penetapan Pengadilan Negeri LuwukNomor 214/Pdt.P /2013/PN.Lwk, tanggal 28 November 2013 DENGANPenetapan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor 137/10/PN/1970, tanggal 19Februari 1970;Bahwa berdasarkan Bukti P.8, berupa Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk,Nomor 137/10/PN/1970, tanggal 19 Februari 1970, memberikan penegasantentang telah dilakukannya Pencabutan Surat Penetapan Nomor130/10/PN/1970 tanggal 17 Februari

Bahwa pada dalil gugatan poin 5 dan 6 pada pokoknya diuraikantentang talangan uang sebesar Rp 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah)dan tambahan modal sebesar Rp 40.000.000, (empat puluh jutarupiah).Bahwa menurut Pasal 8 RV syarat substansiil suatu gugatandiantaranya adalah terdiri dari posita (Fundamentum Petendi) yangmerupakan dalildalil kKonkret tentang adanya hubungan hukum yangdijadikan dasar dan alasan dari tuntutan (middelen van den eis).