UU No. 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum NomorRegister Perkara : PDM14/PARIAAnak/07/2018 tanggal 11 Juli 2018 Anak telahdituntut sebagai berikut :1.Menyatakan Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu Rizal bersalahmelakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimanayang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke3,4,5 KUHP joUU No.11/2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak;Menjatuhkan pidana Anak yang

UndangUndangNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI1. Menerima permohonan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 14/Pid.SusAnak/2018/PN Pmn tanggal 18 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut;3.

PUTUSANNomor 4/Pid.SusAnak/2016/PN DpuDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana anak dengan acarapemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Anak:Anak INama lengkapTempat lahirUmur/tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanAnak IINama lengkapTempat lahirUmur/tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaan: IKRA FAHRUDIRAWAN ;: Dompu;: 17 Tahun/ 29 November

Anak dalam surat dakwaan kami.2 Menjatuhkan pidana terhadap Anak IKRA FAHRUDIRAWAN dan=#sanakFARDILAH masing masing dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulandikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetapditahan;3.

Anak, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1 Unsur barang siapa;2 Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lainyang ilakukan oleh dua orang atau lebih;3.

Unsur barang siapa:Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah mengacu pada subyekpelaku tindak pidana (subject strafbaar feit) yaitu setiap orang maupun badanhukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU No. 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yangselanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindakpidana;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan

Bahwa,pengambilan tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yakni SUCI SUTRANINGSIHuntuk dimiliki oleh para Anak;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelisberpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke4Kitab UndangUndang Huku Pidana jo UndangUndang RI Nomor I1 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka para Anak haruslah dinyatakan telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo UU RINomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Membaca dan memperhatikan, tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak dengan ancaman pidana penjara adalah palingsingkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dendapaling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), akan tetapi dalamputusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tersebut majelis hakimMenjatuhkan tindakan kepada anak berupa pengembalian kepada orang tuadinilai belum merupakan peningkatan kualitas putusan hakim , sertaprofesionalisme lembaga peradilan

Anak.7.

Anak ) dengan memperhatikankepentingan yang terbaik bagi anak dan tumbuh kembang bagi anak karenaada dalam pembinaan oleh orang tuanya sendiri, sehingga Hakim tingkatbanding dapat menyetujui pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim tingkatpertama, sehingga oleh karena itu memori banding Jaksa Penuntut Umumditolak;Menimbang bahwa, dengan mengambil alin pertimbangan hukumHakim tingkat pertama tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri KabupatenMadiun Nomor 10/Pid.SusAnak/2021/PN.

Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 82 ayat (1) huruf a UndangUndang RI. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana AnakUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;Halaman 13 dari 14 Putusan No.3/PID.SUSANAK/2022/PT.SBY2.

PUTUSANNomor 5/Pid.SusAnak/2019/PN LrtDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana Anak denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Anak :1. Nama Lengkap : SUDIRMAN AMIR alias GERODA;2. Tempat Lahir : Papilawe;3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 11 Juni 2003;4. Jenis Kelamin > Lakilaki;5. Kebangsaan : Indonesia;6.

Pasal 76E UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UndangUndang jo UndangundangNomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut,Anak/Penasihat Hukumnya mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataueksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut

UU RI No.11 Tahun 2012 TentangSistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur unsurnya sebagai berikut:1. Setiap Orang;2. melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa,melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, ataumembujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatancabul;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad. 1.

Peradilan Pidana Anak dinyatakanbahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dandenda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana penjara makaterhadap Anak ditempat di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) di KupangNusa Tenggara Timur untuk mendapatkan pembinaan, pembimbingan,pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatinan dengan tetapmemperhatikan Anak yang bersangkutan antara lain pertumbuhan danperkembangan Anak

Pasal 76E UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak MenjadiUndangUndang jo Undangundang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistemHalaman 17 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.SusAnak/2019/PN Lrtperadilan Pidana Anak, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI

,S.H.M.H maka hakim berpendapat sebagaiberikut ; bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 11 tahun 2012 tentang Undangundang Sistem Perdilan Pidana Anak pasal I ke 13 mengatur bahwa pembimbingPermasyarakatan adalah pejabat Fungsional Penegak hukum yang melaksanakanpenelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadapanak didalam dan diluar proses peradilan pidana.

Sedang dalam ketentuan undangundang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada pasal 1 ayat 18mengatur bahwa yang dimaksud pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anakuntuk mendampinginya selama proses peradilan pidana berlangsung.

Hal dalam ini jugadiatur dalam ketentuan pasal 23 undang undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistemperadilan pidana anak yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam setiap tingkatpemeriksaan anak wajib didampingi oleh Pendamping yang dipercayai oleh anak.Menimbang, bahwa secara gramatikal kata pendamping adalah orang yangmendampingi (dalam perundingan dan sebagainya); maka dari uraian tersebut dapatdisimpulkan bahwa yang dimaksud oleh undangundang tugas pusat Pelayanan TerpaduPemberdayaan Perempuan dan

anak pasal I ke 19 yaitu orang yang berprofesi memberijasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratanberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Anak;ATAUKEDUA ; Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 kuhp Jo UndangundangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dari dakwaanpenuntut umum tersebut, maka terlebih dahulu akan diuraikan halhal pokok yangmenjadi landasan Hakim dalam menjatuhkan putusan ;Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP,UU.No.8 Tahun 1981 (Lembaran Negara RI.Tahun 1981 Nomor 76 jo.TambahanLembaran

PUTUSANNomor 13/Pid.SusAnak/2019/PN CbnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana anak denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Anak:1. Nama lengkap : Muhamad Ilham anak seorang perempuanEni Rochaeni;2. Tempat lahir : Kota Cirebon;3. Umur/tanggal lahir : 14 tahun / 9 Juni 2005;4. Jenis Kelamin : LakiLaki;5. Kebangsaan : Indonesia;6.

UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Barangsiapa;2. Tanpa Hak;3.

Bahwa sesuai Pasal 69 Undangundang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak hanyadapat dijatuhi pidana atau tindakan berdasarkan ketentuan UndangUndangint;b. Bahwa saran/rekomendasi dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatanuntuk persidangan atas nama Anak Muhamad Ilham No.

Anak di Indonesia saat ini mengutamakanpendekatan keadilan restoratif di mana ditekankan pemulihan kembalipada keadaan semula dan bukan pembalasan;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan di atas MajelisHakim berpendapat bahwa terhadap Anak Muhamad Ilham dikenakan pidanadengan syarat sebagaimana Pasal 73 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan harapanAnak Muhamad Ilham lebin mendapatkan perlindungan dan bimbingan agardapat lebih memperbaiki

Anak Pidana, dimana mengenai syarat umum dan syarat khusus tersebut akan ditentukandalam amar putusan;b.

Pid.1.A.4 PUTUSANNomor 17/Pid.SusAnak/2018/PN DumDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana anak denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Anak:1. Nama lengkap : Amin Rais Alias Amin Bin Yusrizal;2. Tempat lahir : Lampung (Bandar Lampung)3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 10 Desember 20004. Jenis kelamin : Lakilaki5. Kebangsaan : Indonesia6.

Menyatakan Anak yang berkonflik dengan hukum Amin Rais Alias AminBin Yusrizal secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukantindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual belli,menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan bukan tanaman,yang diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentangNarkotika Jo UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(Dakwaan Pertama);2.

Anak;AtauKedua : Melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umumbersifat Alternatif maka Hakim dapat memilin secara langsung salah satuDakwaan yang menurut Hakim lebih tepat untuk dipertimbangkan dandihubungkan dengan faktafakta yang terungkap dipersidangan, maka dalam halin) Hakim sependapat

dengan Tuntutan Penuntut Umum untukmempertimbangkan Dakwaan Pertama, yaitu melanggar ketentuan Pasal 114ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika Jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut :1.

Anak, yangsesuai dengan rasa Kemanusiaan, rasa Keadilan dan Kepastian Hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumHalaman 21 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.SusAnak/2018/PN Dummenjatuhkan Putusan terlebin dahulu Hakim juga telah memperhatikan LaporanHasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register 417/SA/XI/2018 olehPembimbing Balai Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) KlasIl Pekanbaru Pos Bapas

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura tanggal 19 April 2019sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;Dipersidangan Anak menyatakan tidak didampingi Penasihat hukumnyanamun oleh karena berdasarkan pasal 3 huruf c, pasal 23 ayat (2) dan pasal 55ayat (1) UndangUndang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak wajibdidampingi Advokat dan berdasarkan Penetapan WHakim Nomor5/Pen.Pid.Sus/2019/PN Mtp tanggal 16 April 2019, Anak dalam perkara inididampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum bernama RAHMI FAUZI,

Anak;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksisaksi, dimana masingmasing saksi dipersidangan telah menerangkan di bawah sumpah padapokoknya sebagai berikut:1.

Anak;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UndangUndang RINomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknyaberbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatankepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yangbermanfaat bagi Anak.

Anak menyatakan Apabila dalam hukummateriil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana dendadiganti dengan pelatihan kerja;Menimbang, bahwa dalam Pasal 78 ayat (1) Undangundang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan Pidanapelatihnan kerja sebagimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf cdilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihnan kerja yang sesualdengan usia Anak, selanjutnya dalam ayat 2 yang menyatakan pidana pelatihankerja sebagaimana

Anak, Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI1.

PKJ. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:-------------------------

SusAnak/2019/PN BnaAyat (1) ke4, Jo Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SistemPeradilan Pidana Anak sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak. ............0+ selama 4(empat) bulan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dandikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani.3.

(Anak) sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 363 ayat (1) ke4 KUHPidana Jo Undangundang Nomor 11 Tahun2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak danPenasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:Le eeeeeeeeeees dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30WIB

Anak;Menimbang, bahwa Anak bernama ................ yang telah berusia diatas12 tahun sesuai dengan UndangUndang tersebut dapat dimintailpertanggungjawaban pidana;Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim mengamati danmencermati sikap dan perilaku, Anak tergolong orang yang mempunyai akalyang sehat, sehingga apabila nantinya seluruh unsurunsur tindak pidanasebagaimana yang didakwakan terpenuhi pada perbuatan Anak dan tidakditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang dilakukan Anakmaka

Anak;Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 17/Pid.

:Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke(4) KUHPidana Jo Undangundang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

PUTUSANNomor 320/Pid.SusAnak/2014/PN Blg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana anak denganacara pemeriksaan sistem peradilan pidana anak pada tingkat pertama, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas diri Terdakwa :Nama lengkap : ALDINO RAMADANITempat lahir ; KisaranUmur / tg lahir : 17 Tahun / 06 Januaril997Jenis Kelamin > LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempattinggal : Jl. Patuan NagariKel.

Menyatakan Terdakwa ALDINO RAMADANTL terbuktisecara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dalamdakwaan Tunggal pasal 363 ayat(1) ke 3 KUHP Jo UU No.11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu telah mengambilbarang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, padawaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yangada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidakdiketahuiatau

menyadari perbuatannya yang salah dan tidak akanmengulangiperbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan iniTerdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4)KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkanseluruhnya daripidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan danpenahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukupberdasarkan Pasal 32 Ayat (2) UU.RI Nomor : 11 Tahun 2012 TentangSistem Peradilan Pidana

Anak, dimana pemidanaan yang dijatuhkan kepadaTerdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP,maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti bukti yang diajukandipersidangan, maka Hakim Tunggal sependapat dengan tuntutan penuntutumum, yang akan disebutkan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandipidana, maka dengan berpedoman

UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradian Pidana Anak,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UndangUndangPutusan Nomor : 262/Pid.SusAnak/2014/PN Blg., halaman 23 dari 25 halaman;Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutandengan perkara ini;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa ALDINO RAMADANI te lah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIANDALAM KEADAAN MEMBERATKAN;2.

Menyatakan Anak BSS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan atau membiarkandilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal76 E jo Pasal 82 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak jo Pasal 1 ke3 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak;2.

Anak Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atauPenasihat Hukum Anak telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatanterhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :1.

Dilakukan oleh AnakMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 3 UndangUndangNomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksuddengan Anak adalah Anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18tahun yang diduga melakukan tindak pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga atas nama KepalaKeluarga DERLINA HARAHAP dengan nomor 1408042308170006 Anak lahir padatanggal 20 Mei 2005 sehingga Anak dihadapkan dipersidangan masih berumur 13(tiga belas) tahun 9 (Sembilan)

Bahwa, pembentukan Sisitem Peradilan Pidana Anak karenaperlunya perlindungan khusus bagi Anak untuk menjaga harkat dan martabatnyadalam sistem peradilan.

Anak dan UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutanMENGADILI1.

Unsur Barang Siapa;Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada pelaku tindakpidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajibanyang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapanhukum yang dalam hal ini sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UndangUndangNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksuddengan Anak Yang Berkonflik dengan

Anak;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telahterpenuhi;Ad.2.

anak;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Anak,sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 60 ayat (3) Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, makaHakim terlebin dahulu) akan mempertimbangkan laporan penelitiankemasyarakatan yang telah dibuat dan dibacakan oleh PembimbingKemasyarakatan;Menimbang, bahwa BAPAS dalam Laporan PenelitianKemasyarakatan, Nama: , No.

Anak, pada pokoknya berbunyisebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orangtua untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak.

Anak, dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

PUTUSANNomor : 1/PID.SUS.AN/2017/PT GTODEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana Anak pada Peradilan tingkat Banding telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Anak:Nama Lengkap : Taufik Abdullah Alias Upik;Tempat Lahir : Pentadio Barat;Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun /01 Desember 2001;Jenis Kelamin : Laki laki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Desa Pentadio Barat, Kec.

Aloe Saboe Kota Gorontalo;Perbuatan Anak TAUFIK ABDULAH alias UPIK sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 229 ayat (4) UU RIHalaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS.AN/2017/PT GTONo.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Jo Pasal 1 angka 3UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan NegeriKabupaten Gorontalo tertanggal 30 Januari 2017 No. Reg.

Pasal 1 angka 3 UU RI No. 11 tahun 2012 tentang SistimPeradilan Pidana Anak dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Taufik Abdullah Alias Upik denganpidana dengan syarat pembinaan dalam lembaga selama 1 (satu) tahundalam LPAS Gorontalo;3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DM 3499 BZ; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio DM 3499 BZ an.Liston Kau;Dikembalikan pada pemiiknya an.

berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaPutusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 20 Februari 2017 Nomor : 8/PidSus.An/2016/PN Lbo, yang dimohonkan banding tersebut diatas haruslahdikuatkan;Menimbang, bahwa karena Anak dijatuhi pidana, maka kepadanyadibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat 4 Jo Pasal 229 ayat 4 UU RilNo.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Jo Pasal 1 angka 3UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana

Anak danUndangUndang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum AcaraPidana serta ketentuanketentuan hukum lain yang bersangkutan;MENGADLLI1.

PUTUSANNomor 24/Pid.SusAnak/2018/PN SmnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana anak denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Anak:1. Nama lengkap : Rudi revo2. Tempat lahir : Jakarta3. Umur/Tanggal lahir : 17/10 September 20004. Jenis kelamin : Lakilaki5. Kebangsaan : Indonesia6. Tempat tinggal : Dsn Bagorejo Desa Karetan, Jawa Tengah7. Agama : Islam8.

Anak perbuatan tersebutdilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas saat RudiRevomendapat pesanan dari seseorang lewat on line (Face Book ) untukmengantarkan Tembakau Gorilla seharga Rp.450.000.

Anak(SPPA) dengan pertimbangan sebagai berikut :Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.SusAnak/2018/PN Smn1.

Anak, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut : Unsur Setiap orang Unsur memiliki, mMenyimpan, menguasai atau menyediakan NarkotikaGolongan 1 bukan tanamanMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Anak(SPPA) dengan pertimbangan sebagai berikut :1.

PUTUSANNomor 8/Pid.SusAnak/2020/PN MnkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana anak denganacara biasa dalam tingkat pertama menjatunkan putusan sebagai berikut dalamperkara Para Anak:Anak I:1.

Anak, harus dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana atau dikenai tindakan;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakim akanmemperhatikan halhal sebagai berikut:1.

Bahwa pidana pokok bagi Anak berdasarkan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3)UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,meliputi:a. Pidana peringatan;b. Pidana dengan syarat:1) Pembinaan di luar lembaga;2) Pelayanan masyarakat; atau3) Pengawasan;C. Pelatinan kerja;d. Pembinaan dalam lembaga; danHalaman 18 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 8/Pid.SusAnak/2020/PN Mnke.

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia saat ini mengutamakanpendekatan keadilan restoratif dimana ditekankan pemulihan kembali padakeadaan semula dan bukan pembalasan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 80 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjatuhkan pidanaHalaman 19 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 8/Pid.SusAnak/2020/PN Mnkberupa pidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar

Penjatuhan pidana tersebutmenurut pendapat Hakim adalah untuk kepentingan terbaik bagi Para Anak;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakanpenangkapan dan penahanan yang sah, oleh karena Para Anak akan dijatuhkanpidana penjara yang merupakan salah satu jenis pidana pokok bagi Para Anak dalamSistem Peradilan Pidana Anak yang sifatnya mengekang kemerdekaan seseorang,maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara

PUTUSANNomor xx /Pid.Sus.Anak/2019/PN.SgnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana Anak denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Anak :Nama Lengkap anak > XXXXXXXXXTempat Lahir : SragenUmur/Tanggal lahir > XXXXXXXXXJenis Kelamin > LakiLakiKebangsaan : Indonesia.Tempat Tinggal > XXXXXXXX.Agama : IslamPekerjaan : SwastaPendidikan : SD tidak lulus.Anak dilakukan penangkapan pada

Anak, diatur bahwa : Pada tingkatpenyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeriwajib diupayakan Diversi , namun dalam Pasal 7 Ayat (2) UndangUndangNomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga diatur bahwa: Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindakpidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahundan bukan merupakan pengulangan tindak pidana ;Menimbang, bahwa oleh karena Anak didakwa dengan dakwaan

tunggalyang ancaman hukumannya paling lama 7 (tujuh) tahun dan perbuatan anakadalah merupakan pengulangan atas perbuatan yang sama sebagaimanatercantum dalam petikan Putusan Nomor 1/Pid.SusAnak/2019/PN Sgn tanggal11 Maret 2019 (terlampir dalam berkas perkara) maka dengan demikian Pasal 7ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 TentangSistem Peradilan Pidana Anak tidak terpenuhi, sehingga proses Diversi tidakdapat dilakukan ;Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut

dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas Kutoarjo.Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan pasal 81 ayat (5) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yangmengatur bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagaiupaya terakhir, maka dengan pertimbangan bahwa perbuatan anak merupakanpengulangan dalam tindak pidana yang sama yaitu pencurian dimanasebelumnya anak telah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan danpelatinan kerja selama 6 (enam) bulan

Anak pernah dihukum dalam perkara yang sama.Keadaan yang meringankan : Anak bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesaliperbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lag ; Anak masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri danperbuatannya demi masa depan yang lebih baik.Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke5 KUHP,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana, UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SistemPeradilan Pidana Anak

Bahwa Anak Almar adalah paman S aksi Deden;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke4 dan ke5KUHP J o Undangundang Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 TentangSistem Peradilan Pidana Anak, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut

Anak telah terpenuhi, maka Anakharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan. pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Halaman 13

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Anak perlu mendapatpelindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat,arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmupengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagianorang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalamkehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilakuAnak;Menimbang, bahwa Pidana Dengan Syarat dalam Ketentuan Pasal 73Undangundang Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak memuat adanya syarat umum dan syarat khusus,pengertian Syarat umum dalam ketentuan ini adalah Anak tidak akanmelakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat(vide Pasal 73 ayat 3 Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan pengertian Syaratkhusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yangditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan

kebebasan Anak(vide Pasal 73 ayat 4 Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);Menimbang, bahwa terhadap syarat khusus sebagaimana Pasal 73 ayat(4) Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak, maka Hakim menetapkan berdasarkan keinginan orangtua Anak dan Anak sendiri yang menyatakan ingin tetap dapat melanjutkansekolahnya di SMK BM Yalti Cilimus, oleh karena itulah Hakim perlumenetapkan Syarat Khusus adalah

pidanaterhadap Para Anak dengan pidana bersyarat dengan pertimbangan : Bahwa menurut Pengadilan Tinggi Semarang adalah tepat dan adil apabilakepada Anak dijatuhi pidana dengan syarat, berupa syarat umum dan syaratkhusus, hal ini dimaksudkan untuk menghindari stigma (cap jahat) terhadappara anak, karena apabila para anak dijatuhi pidana penjara di LembagaPembinaan Khusus Anak (LPKA) dan oleh karena sarana dan prasarananyayang belum memadai sebagaimana dikehendaki oleh UndangundangSistem Peradilan Pidana

Anak (SPPA) kecenderungannya Para Anak akanHal. 6 dari 10 hal.

Oleh karena ituJaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa berdasar Pasal 71 ayat (1) huruf eUndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,dan Pasal 81 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak terhadap anak bisa dijatunkan pidana berupa pidanapenjara, apabila perouatan anak membahayakan masyarakat.Dengan demikian Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah salahmelakukan : Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidaksebagaimana mestinya yakni

No. 2283 K/Pid.Sus/2015mengabaikan Pasal 71 ayat (1) huruf e UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Pasal 81 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/PenuntutUmum hanya mengenai pidana percobaan yang dijatuhkan Judex Facti terlaluringan dan belum

Umur/tanggal lahir : 16 tahun / Jumat 01 April 2005;Jenis Kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Kabupaten Kutai Barat;Agama : Katolik;Pekerjaan : Pelajar;Kesepakatan Diversi Tertanggal 22 November 2021;Menimbang bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan NegeriKutai Barat Kelas II tersebut, maka Hakim menyatakan proses pemeriksaanperkara ini tidak dilanjutkan;Mengingat ketentuan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), ayat (5) Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak danPasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang PedomanPelaksanaan Diversi dan Penanganan anak yang belum berumur 12 tahun,Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang PedomanPelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENETAPKAN1.