Ditemukan 4360 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Lie putra setiawan Sh. Mh vs menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi ; Mifta aditia wulandari Dk vs menteri pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi ri (menpan rb);
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 11-01-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 23-05-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 13 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.ZAINUL ARIFIN, SH
2.ADENAN SITEPU, SH.
Terdakwa:
1.JASMAN Bin FIRMANSYAH
2.ADI MUSTIKA, S.Sos BIN UMAR RANTA
70 — 29
  • Sertifikat Assesor Penilaian Mandiri Dan Reformasi Birokrasi.8.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 15-07-2020 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 375/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 1 Juli 2021 — Penggugat:
1.LIZZA CHRISTINA BUDIHARJO
2.MARTIN TRIADMAJA HENDRIADI
Tergugat:
1.OTORITAS JASA KEUANGAN
2.PT KRESNA SEKURITAS
3.PT PUSAKA UTAMA PERSADA
4.MICHAEL STEVEN
532 — 268
  • Alasannya,Peram tersangka ini dlikait: terkait dengan Iaporan PengInaay dengan Cogs das tansaoiMgJowabrya di jabatan itu terkalt ennyGrup Balrie erhitungan kerogian nemara yangYeasus Jiwasraya, saat ink sudah diserahkan, kei Ekonomi > Berita Keuangannasib Otoritas Jasa Keuangan (OJK) andai Buntut Lalai Pengawasan OJK, usulan DPR agar lembaga eks Bapeppam Sebutlah, Bank Muamalat yang ngosdari Reformasi hingga LK tersebut dibubarkan benarbenar ngosan mengatasi persoalan pembiayaanPembubaran terjadi
Pengadilan PN KOTOBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-11-2010 — Putus : 30-03-2011 — Upload : 22-11-2011
Putusan PN KOTOBARU Nomor 166/PID.B/2010/PN.KBR
Tanggal 30 Maret 2011 — HERI ROCE ALS. H.R. ROCE
97 — 15
  • karena terhadap' terdakwa telahdinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana serta untukmenghindari berbagai macam kemungkinan, maka Majelis Hakimmemerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakanbersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terhadapterdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.Menimbang bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidanaterhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal hal sebagaiberikut:Hal hal yang memberatkan : Dalam era Reformasi
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 23-03-2015 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 18 Mei 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR);I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, II. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDIN AMALI
560 — 198
  • Tanpa adanya pendaftaran tidak akan diperoleh statusbadan hukum yang berarti belum diakui sebagai subyek hukum tersendiri;Menimbang, bahwa pasca reformasi setelah kekuasaan Orde Baruberakhir, kehidupan ketatanegaraan Indonesia mengalami dinamika danperubahan yang sangat cepat. Salah satu dinamika yang terjadi adalahdemokratisasi politik yang ditandai oleh lahir dan menguatnya peran partai politikdalam kehidupan bernegara.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-12-2011 — Putus : 07-06-2012 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 102/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 7 Juni 2012 — Drs. BAMBANG HERYANTO, MSi.
81 — 30
  • Di era reformasi asasasas tersebut dirulis secara explisitdalam pasalpasal peraturan perundangundangan, antara lain dalam Undangundang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 20 ayat (1) yangberisi Asas umum Penyelenggaraan Negara, dan lebih tegas lagi dalam pasal 27ayat (1) tentang Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sertaPasal 28 ayat (1) tentang Larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah.
Pengadilan PN STABAT Perdata
Register : 19-07-2019 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 27-04-2020
Putusan PN STABAT Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Stb
Tanggal 30 Maret 2020 — Penggugat:
1.Yurizal Payong, SH.
2.Sampe Niat Sembiring
3.Misno
4.Nina Ariani
5.Apulina Br Karo
6.Tambar Malem Ginting
7.Litna Br Sembiring
8.Liwen Sitepu
9.Jumikem
10.Herman Ginting
11.Jusia Sembiring
12.Malem Jenda Sembiring
13.Rahman Ginting
14.H. Sukawati Samura
15.Kaem Ginting
16.Nimbangsa Ginting
17.Ucok Ginting
18.Enda Malem Br Bangun
19.Johom Ginting S
20.Jusub Ginting
21.Ngakurken Br Ginting
22.Murniati Br Ginting
23.Aman Ginting
24.Sekula Bangun
25.Taksin Tarigan
26.Frem Sembiring
27.Njakai Sembiring
28.Sumarni
29.Tenang PA
30.Setor Ginting
31.Ngempani Sembiring
32.Tuah Malem Br Ginting
33.Munah Br PA
34.Yusmaniyah
35.Ermi Dingin Br Tarigan
36.Rasmi Tarigan
37.Tambah Br Sitepu
38.Patma
39.Akbar Agus Salim Lubis
40.Novianti
41.Bedah Br Ginting
42.Irwan Ginting
43.Dolan SBR
44.Raja Sondi Eben Ezer Kem
Tergugat:
PT. Perkebunan Nusantara PTPN II Persero
Turut Tergugat:
1.PT. Langkat Nusantara Kepong LNK
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Langkat
3.PT Bank Rakyat Indonesia BRI Persero Tbk Cabang Putri Hijau Medan
4.Notaris Sulaiman, SH. Notaris dan PPAT Wilayah Kabupaten Langkat
103 — 57
  • Bahwa selanjutnya pada tahun 1998 masa Reformasi lahan objekperkara A Quo, dimana pada tahun 1967 diambil dan dikuasai secarapaksa sebahagain oleh PTP IX tersebut selanjutnya dikuasai dan diusahai kembali oleh Para Penggugat hingga saat ini dan saat sudahmenjadi perkampungan dan perladangan warga yang dikenal denganDusun III dan Dusun IV Nambiki Kecamatan Selesai Kabupaten LangkatPropinsi Sumatera Utara10.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 11-06-2020 — Putus : 21-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 261/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 21 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat I : Yurizal Payong, SH. Diwakili Oleh : A.R. Sofyan Harahap, SH.
Pembanding/Penggugat II : Sampe Niat Sembiring Diwakili Oleh : A.R. Sofyan Harahap, SH.
Pembanding/Penggugat III : Misno Diwakili Oleh : A.R. Sofyan Harahap, SH.
Pembanding/Penggugat IV : Nina Ariani Diwakili Oleh : A.R. Sofyan Harahap, SH.
Pembanding/Penggugat V : Apulina Br Karo Diwakili Oleh : A.R. Sofyan Harahap, SH.
Pembanding/Penggugat VI : Tambar Malem Ginting Diwakili Oleh : A.R. Sofyan Harahap, SH.
Pembanding/Penggugat VII : Litna Br Sembiring Diwakili Oleh : A.R. Sofyan Harahap, SH.
Pembanding/Penggugat VIII : Liwen Sitepu Diwakili Oleh : A.R. Sofyan Harahap, SH.
Pembanding/Penggugat IX : Jumikem Diwakili Oleh : A.R. Sofyan Harahap, SH.
Pembanding/Penggugat X : Herman Ginting Diwakili Oleh : A.R. Sofyan Harahap, SH.
Pembanding/Penggugat XI : Jusia Sembiring Diwakili Oleh : A.R. Sofyan Harahap, SH.
Pembanding/Penggugat XII : Malem Jenda Sembiring Diwakili Oleh : A.R. Sofyan Harahap,
67 — 54
  • Bahwa selanjutnya pada tahun 1998 masa Reformasi lahan objekperkara A Quo, dimana pada tahun 1967 diambil dan dikuasai secaraHalaman 16 dari 140 Halaman Putusan Nomor 261/Pdt/2020/PT MDNpaksa sebahagain oleh PTP IX tersebut selanjutnya dikuasai dan diusahai kembali oleh Para Penggugat hingga saat ini dan saat sudahmenjadi perkampungan dan perladangan warga yang dikenal denganDusun III dan Dusun IV Nambiki Kecamatan Selesai Kabupaten LangkatPropinsi Sumatera Utara10.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 02-10-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kdi
Tanggal 20 Februari 2019 — Penuntut Umum:
EVA YUSTISIANA, SH
Terdakwa:
AGUS FEISAL HIDAYAT
316 — 394
  • Ahli duduk di jabatan yang berkaitan dengan arbitrasenasional menyangkut infrastruktur dan perkembangan hukum pidanamenyangkut delikdelik infrastruktur, menyangkut audit trial dikonsorsium reformasi hukum nasional. Bahwa Mengenai tulisan Ahli, ada beberapa buku yang berkaitandengan delikdelik jabatan, menyangkut withsleblower, dan berkaitandengan pidana korporasi. Bahwa Mengenai penelitian ada sekitar lima penelitian inti yangberkaitan dengan whistleblower dan justice collaborator.
    Kaitan dengankonsorsium reformasi hukum nasional yakni penelitian mengenaievaluasi KUHAP dan rancangan KUHP. Bahwa Kaitan dengan bidang yang ahli geluti saat ini yang berkaitandengan pengadaan barang dan jasa memang konteks tertibpenyelenggaraan negara menyangkut administrasi penyelenggaraanjasa ini penting yang pertama adalah menyangkut asas transparansi(keterbukaan) walaupun ini linier juga dengan asas peradilan.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 09-11-2016 — Putus : 17-01-2017 — Upload : 04-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 42/PID.TPK/2016/PT PBR
Tanggal 17 Januari 2017 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : YUSUF LUQITA DANAWIHARDJA ,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : H. AZRAFIANY AZIS RAOF, SH
89 — 42
  • Reformasi birokrasi dan tata kelola;2. Pendidikan;3. Kesehatan;4. Penanggulangan kemiskinan;5. Ketahanan pangan;6. Infrastruktur;7. Iklim investasi dan usah;8. Energi;9. Lingkungan hidup dan bencana;10. Daerah tertinggal, terdepan, terluas, dan pasca konflik;11.
    No. 42/Pid.SusTpk/2016/PT/PBRRANPERDA harus mengacu pada skala prioritas dalam urusan wajib danurusan pilihan antara lain reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan,kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan,infrastruktur, iklim investasi dan usaha, energi, lingkungan hidup danbencana, daerah tertinggal, terdepan, terluas, dan pasca konflik,kebudayaan, kreativitas, dan inovasi' teknologi, mamun padakenyataannya terdakwa bersama sama dengan Ir. H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3520 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Juni 2016 — LURAH DESA SEGOROMADU, dkk VS SUDJONO
84 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tahun 1999 s/d Tahun 2004 (Era Reformasi);Tahun 1999;a)Tanggal 20 September 1999;Penggugat yang diwakili oleh Sdr. H. A.
    Tahun 1999 s/d Tahun 2004 (Era Reformasi);Tahun 1999a). Tanggal 20 September 1999Penggugat yang diwakili oleh Sdr. H. A. Ghofur Syafwan pada tanggal 20September 1999 mengirimkan surat kepada Tergugat V di Jakarta;Perihal : Permohonan Pembatalan Sertipikat HGB Nomor 11/DesaSegoromadu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik,berdasarkan SK Mendagri Nomor 96/HGB/DA/1988, tanggal 25Februari 1998;b). Tanggal 14 Oktober 1999;Halaman 80 dari 228 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 30-03-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3759 K/Pdt/2016
Tanggal 30 Maret 2017 — TOAT HASIBUAN, Dkk vs LAHAM MUNTHE, Dkk
48 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan diundangkannya UndangUndang Nomor 41 Tahun1999, pasca reformasi dan dipertegas lagi dengan terbitnya PeraturanPemerintah Nomor 6 Tahun 2006.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Putus : 30-10-2014 — Upload : 16-12-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 260/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM
Tanggal 30 Oktober 2014 — B. ARITONANG LAWAN 1. PT. BUMI INDIRA WISESA
107 — 45
  • Akan tetapi akibat adanya penjarahan yang terjadi pada periode tahun 1998 1999 (masa reformasi) maka TERGUGAT I KONPENSI telah mengalamikerugian dengan tidak dapat memanfaatkan tanahnya.
Pengadilan PN BLORA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-12-2015 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN BLORA Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Bla.
Tanggal 2 Desember 2015 — Dr. SOEGIARTO SOEHARDJO, Sp.PA(K lawan 1. ANITA KUMALA SARI .Dkk.
177 — 165
  • 68 Tahun2013, Kementerian Perhubungan terdiri dari :1) Wakil Menteri Perhubungan;2) Sekretariat Jenderal;3) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;4) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;5) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;6) Direktorat Jenderal Perhubungan Perkeretaapian;7) Inspektorat Jenderal;8) Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;9) Badan Pengembangan Sumber Daya ManusiaPerhubungan;10) Staf Ahli Bidang Tehnologi, Energi dan LingkunganPerhubungan;11) Staf Ahli Bidang Hukum dan reformasi
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-08-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN MAKASSAR Nomor 354/Pid.B/2011/PN.Mks
Tanggal 2 Agustus 2011 — LA ODE BALI, SH
115 — 47
  • (lima puluh juta rupiah), apabila dendatidak bisa dibayar diganti dengan pidana kurungan selama1 (satu) bulan ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkanputusan kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal halyang memberatkan dan meringankan sebagai berikut241Hal hal yang memberatkan :Tindak pidana korupsi nyata nyata menyebabkanterpuruknya di segala bidang, khususnya bidangmoral, ekonomi dan hukum, sehingga kepercayaanmasyarakat kepada lembaga pemerintahan menjadiberkurang sehingga di era reformasi
Pengadilan PN MEMPAWAH Pidana Khusus
Register : 28-05-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mpw
Tanggal 6 Juli 2021 — Pemohon:
PT.FAJAR SAUDARA LESTARI
Termohon:
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN
98 — 23
  • Selanjutnya diberi tanda bukti T.4;22 (dua puluh dua) lembar fotocopy Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhutll/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Polisi Kehutanan.Selanjutnya diberi tanda bukti T.5;71 (tujuh puluh satu) lembar fotocopy Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Jabatan Fungsional PengawasLingkungan Hidup.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 02-10-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 14-01-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 769/Pdt.G.KPPU/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 6 Desember 2018 — Penggugat:
PT. Darma Henwa, Tbk
Tergugat:
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
442 — 317
  • 2015, 24 Desember2015, 25 Desember 2015, 01 Januari 2016.7.11.10 Bahwa penghitungan 30 (tiga puluh) hari kerjadidasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama,Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014, No.3/SKB/MEN/V/2014, No. 02/SKB/MENPAN/V/2014tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun2015 dan Keputusan Bersama Menteri Agama, MenteriKetenagakerjaan, Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 08-01-2016 — Putus : 16-02-2016 — Upload : 24-08-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 16 Februari 2016 — Kamaluddin Harahap, Tempat / tanggal lahir Padang Sidempuan, 28 Februari 1968, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, bertempat tinggal di Jalan Tengkul No. 130 Mendan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya M. Sa'i Rangkuti, S.H., M.H., M. Iqbal Rangkuti, S.H., Roni Chandra, S.H., dan Ricard Sibarani, S.H., masing-masing Para Advokat & Penasehat Hukum, yang berkantor di Apartement Brawijaya Suite 1102 Jalan Brawijaya XII No. 1 Kebayoran Baru Telp: (021) 722 6406 Jakarta Selatan – Indonesia, bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;
147 — 80
  • Bahwa sejalan dengan tuntutan reformasi dan paradigma dalampenyelenggaraan peradilan maka sesungguhnya peran dan tugasAparatur penegak hukum adalah mengembalikan fungsi dantujuan penegakan hukum agar tidak kehilangan kekuatannyamemberikan perlindungan hukum bagi semua orang sehinggapenegakan hukum tersebut tidak hanya tajam kebawah tetapi jugatajam keatas yang mencerminkan rasa keadilan yang bersifat totaljustice tersebut dan oleh karena itu adanya lembaga Praperadilanadalah sebagai control yang
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Perijinan
Register : 23-01-2009 — Putus : 06-08-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 04/G/2009/PTUN.Smg.
Tanggal 6 Agustus 2009 — -BERRY NAHDIAN FORQAN DKK -KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN PATI
119 — 65
  • QKO Cl PTO HASTONO........semacam reformasi hukum lingkungan dannantinya semua akan berporos pada hukumlingkungan nasional, bahkan nantinya RTRWharus tunduk pada RTLH; Bahwa di dalam rencana revisi undang undanglingkungan hidup yang sekarang memang akan adaarah kesana untuk membangun suatu sistemperijinan terpadu dan Saksi masuk tim kerjarumusan regulasi regulasi kementrianlingkungan hidup;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti bukti Surat,untuk membuktikan dan menguatkan dalil dalil Jawabannya
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 21-12-2011 — Putus : 13-03-2012 — Upload : 10-09-2012
Putusan PT MEDAN Nomor 437/PDT/2011/PT-MDN
Tanggal 13 Maret 2012 — PT.PERKEBUNAN NUSANTARA II,DKK X ROKANI,DKK
167 — 137
  • Tergugat II dan Tergugat III agar mengembalikan Tanah Obyek Sengketakepada Para penggugat akan tetapi tidak berhasil, bahkan Para Penggugatmengalami sebaliknya berupa penekanan dimana pada masa lalu6315.16.merupakan Pengetahuan Umum bahwa rezim Pemerintahan Orde Barudikenal dengan Pemerintahan yang Otoriter dan tidak memperhatikanhakhak masyarakat kecil, sehingga sampai dengan saat ini ParaPenggugat tidak berhasil menikmati menurut hukum Hak para Penggugatatas Tanah Obyek Sengketa ;Bahwa pada era reformasi
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 03-06-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 133/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 1 Desember 2021 — Penggugat:
PT. WANA HALMAHERA BARAT PERMAI
Tergugat:
1.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI
2.Badan Koordinasi Penanaman Modal
3.Gubernur Maluku Utara
4.Bupati Halmahera Timur
5.6. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah – Maluku Utara
6.PT. Position
Intervensi:
PT. Position diwakili Oleh : Stephanus Eka Dasawarsa Sutantio
558 — 635
  • Bahwa dalam rangka reformasi tata kelola pertambangan, KPKmenginisiasi kegiatan Koordinasi dan Supervisi Mineral dan Batubara(Korsup Minerba) yang merupakan bagian dari Gerakan NasionalPenyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA). Fokus kegiatanpengawasan Korsup Minerba yang dilakukan KPK antara lain penataanIzin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah diterbitkan baik olehPemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan pelaksanaankewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan;2.