PENGURUS YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN (YLPK) JAWA TIMUR VS PT SURYA BUMI MEGAH SEJAHTERA, DK

PUTUSANNomor 1051 PK/Pdt/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara antara:PENGURUS YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGANKONSUMEN (YLPK) JAWA TIMUR, berkedudukan diGedung Astra Nawa, Lantai 3, Jalan Gayungsari Timur,Nomor 35, Surabaya, diwakili olen Drs. Muhammad SaidSutomo, selaku Ketua Yayasan Lembaga PerlindunganKonsumen Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasakepada Drs.

Muhammad Said Sutomo, dan kawankawan,selaku Para Pengurus pada Yayasan Lembaga PerlindunganKonsumen Jawa Timur, beralamat di Gedung Astra Nawa,Lantai 3, Jalan Gayungsari Timur, Nomor 35, Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SURYA BUMI MEGAH SEJAHTERA, berkedudukan diJalan Mayjen Sungkono, Nomor 127, Surabaya, diwakili olehNanang Lesmana, selaku Direktur Utama, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Fery Mahendra, S.H., M.H.

Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang UndangPerlindungan Konsumen, Penggugat dapat mengajukan gugatanperlindungan konsumen untuk dan atas nama dirinya sebagai LembagaPerlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untukkepentingan perlindungan konsumen pada umumnya bukan sebagaikuasa dari konsumen secara pribadi sebagaimana terbukti adanya dalamgugatan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali PENGURUS YAYASAN LEMBAGA

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PENGURUS YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGANKONSUMEN (YLPK) JAWA TIMUR tersebut;Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1051 PK/Pdt/20202. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariKamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D.

SENDIRI :DALAM EKSEPSI :- Menolak Eksepsi yang diajukan Terbanding/Tergugat ;----------------------DALAM POKOK PERKARA :- Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat ;-------------------------------- Menyatakan batal dan memerintahkan Terbanding/Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 697/72/BPKAD/2020 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor : Kep.254/593/287 tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang Dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga

Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk I Nusa Tenggara Barat tanggal 28 September 2020 ;------------------------------------------------- Memerintahkan kepada Bupati Lombok Barat untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 697/72/BPKAD/2020 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor : Kep.254/593/287 tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang -------Dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk I Nusa Tenggara Barat

PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN TRI DHARMA KOSGRO NUSA TENGGARA BARAT (P2LPTD) vs BUPATI LOMBOK BARAT

PUTUSANNOMOR : 132/B/2021/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam PengadilanTingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah inidalam sengketa antara: 2 27222 enn enone nn nnn ce neePERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN TRI DHARMAKOSGRO NUSA TENGGARA BARAT (P2LPTD), berkedudukan di JI. Pendidikan No. 1 Kota Mataram .

JACUB ALI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Alamatdi Jalan Kaktus No. 48, Kelurahan Gomong,Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selaku Wakil KetuaDewan Pengurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Nusa Tenggara Barat (P2LPTD);Dr. H.

., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Alamat di Jalan Majapahit No. 5 Lingkungan Pemuda, Kelurahan Dasan Agung Baru, KecamatanSelaparang, Kota Mataram, selaku Sekretaris Dewan Pengutus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Nusa Tenggara Barat (P2LPTD) ;sesuai Akta Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan PembinaLembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Nusa Tenggara Barat(P2LPTD) Nomor 2, tanggal 6 Desember 2014, dan KeputusanPutusan Nomor : 132/B/2021/PTTUN.SBY.Halaman 1

Dalam Penundaan Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 697/72/BPKAD/2020 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor : Kep. 254/593/287 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk. Nusa Tenggara Barat, tanggal28 September 2020, yang diajukan oleh Penggugat ; ll. Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Ill. Dalam Pokok Sengketa;1.

Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk Nusa TenggaraBarat tanggal 28 September 2020 ;Memerintahkan kepada Bupati Lombok Barat untuk menundaPelaksanaan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor697/72/BPKAD/2020 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor :Kep.254/593/287 tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang Putusan Nomor : 132/B/2021/PTTUN.SBY.Halaman 10 dari 12 halamanDikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat Il Lombok Barat KepadaYayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk Nusa TenggaraBarat tanggal 28

YAYASAN LEMBAGA MONUMEN REVOLUSI 1945 melawan KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR

NotarisPPAT di Tangerang ;Bahwa dalam Perkara579/Pdt.G/2008/PN.SBY. yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri SurabayaIdentitas Penggugat Prinsipal dalam suratgugatan terurai selaku Penggugat adalahYayasan Lembaga Monumen Revolusi 1945diwakil i oleh Rubiyanti selaku KetuaYayasan Lembaga Monumen Revolusi 1945,berdasarkan Akta Perubahan Anggaran DasarYayasan Lembaga Monumen Revolusi 1945 No.18 tanggal 27 September 2005 dibuat olehdan dihadapan ARDI IRIANSYAH, SH.

dan sebagaibukti surat tertanda T.Il 4) ; Bahwa satu) dan lain hal terdapat data45Yayasan Lembaga Monumen Revolusi 1945,berdasarkan Akta Perubahan Anggaran DasarYayasan Lembaga Monumen Revolusi 1945,pendiriannya berdasar Akta Pendirian olehdan dihadapan Notaris R.M. Soerodjo No.60 tanggal 10 Nopember 1945 .......

Bahwa disamping Penggugat(YAYASAN LEMBAGA MONUMENREVOLUS 1945), masihbanyak pihak pihak yangmempermasalahkan obyeksengketa dengan mengaku akusebagai pemilik obyek74sengketa dengan mendasarkanpada Surat KeputusanWalikota Surabaya Nomor7804/36 tertanggal 22Januari 1973, antara lainYayasan Lembaga MonumenRevolusi 1945 yangberkedudukan di SurabayaJalan Ikan Trowani Utara 16,dan Lembaga MonumenRevolusi, yang berkedudukandi Yogyakarta JalanMangkubumi No. 40, yang jugatelah pernah mengajukangugatan ke Pengadilan

Olehkarena Surat Walikota Nomor : 7804 tertanggal22 Januari 1973 Perihal : PenunjukanPenggantian Tanah di Gunungsari Surabaya untukLembaga Revolusi 1945 adalah ditujukan kepada KETUA DEWAN HARIAN LEMBAGA MONUMEN REVOLUSI1945 , bukan kepada YAYASAN LEMBAGA MONUMENREVOLUS!I 1945 (Penggugat perkara aquo) ;f.

Bahwa disamping Penggugat(YAYASAN LEMBAGA MONUMENREVOLUSI 1945), masihbanyak pihak pihak yangmempermasalahkan obyeksengketa dengan mengaku akusebagai pemilik obyeksengketa dengan mendasarkanpada Surat KeputusanWalikota Surabaya Nomor7804/36 tertanggal 22Januari 1973, antara lainYayasan Lembaga Monumen80Revolusi 1945 yangberkedudukan di Surabaya,Jalan Ikan Trowani Utara 16,dan Lembaga MonumenRevolusi, yang berkedudukandi Yogyakarta, JalanMangkubumi No. 40, yang jugatelah pernah mengajukangugatan ke

Pembanding/Penggugat : RIKA SUWARNA BUDI
Terbanding/Tergugat : KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL LAPAN

Pemohon Keberatan :KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA METROTermohon : LEMBAGA SOSIAL MASYARAKAT TIEM 99 PEMBURU KORUPTOR

Tidak ada satu pasal pun dalam Undangundang yangmenyatakan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat wajib terdaftar diKesbanglinmas ;5.

Untuk mewujutkan dan menuju hal tersebut maka, Selain peranpemerintah selaku organisasi ;Penyedia pelayanan publik, lembaga pengawas, legislatif dan institusi hukumsejatinya juga tidak bisa lepas dari peran serta masyarakat terlibat dalm kebijakanpublik dan pengawasan sebab masyarakat selaku penyumbang anggaran terbesar bagiPAD lewat pajak dan retribusi untuk pembangunan yang telah, sedang dan akandilaksanakan, bukanlah hal tersebut adalah sebuah hal yang sangat urgent dansubstansial bagi pemerintahan

Apakah informasi publik yang dimohon oleh Termohon Keberatan termasukdalam data rahasia negara sebagaimana yang di dalilkan PemohonKeberatan ; Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum a quo, Majelis Hakimakan mempertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanlebih dahulu legal standing Termohon Keberatan dalam hal untuk mengajukanpermintaan informasi publik kepada Pemohon ;Menimbang, bahwa Termohon adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)Tiem 99

Lembaga SwadayaMasyarakat;d. Organisasi Masyarakat; e. Partai Politik; atau ;f.

Badan publik lainnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan dengan kedua peraturan di atas, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa setiap orang, baik itu perseorangan maupunkelompok, berhak mendapat Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undangundang, begitu juga dengan Termohon sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat ;Menimbang, bahwa mengenai kedudukan wilayah hukum Termohon yangberada di wilayah Lampung Timur yang kemudian meminta Informasi Publik kepadabadan hukum Publik yang terletak di Wilayah Kota Metro,

LEMBAGA MUSYAWARAH DESA/BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/SANIRI NEGERI AMAHUSU vs JOHANES TISERA alias BUKE dkk

PUTUSANNomor 512 PK/Pdt/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:LEMBAGA MUSYAWARAH DESA/BADAN PERMUSYAWARATANDESA/SANIRI NEGERI AMAHUSU, dalam hal ini memberi kuasakepada John Izaac anggota Lembaga Musyawarah Desa/BadanPermusyawaratan Desa/Santri Negeri Amahusu beralamat diDesa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon,berdasarkan surat khusus tanggal 20 Juni 2014;Pemohon Peninjauan

Putusan Nomor 512 PK/Pdt/2014Kembali LEMBAGA MUSYAWARAH DESA/BADAN PERMUSYAWARATANDESA/SANIRI NEGERI AMAHUSU tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon PeninjauanKembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaanpeninjauan kembali ini;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana yang telah diubah

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali LEMBAGA MUSYAWARAH DESA/BADAN PERMUSYAWARATANDESA/SANIRI NEGERI AMAHUSU tersebut:2.

DEWAN PENGURUS PUSAT LEMBAGA ADAT TOLAKI (LAT) PROVINSI SULAWESI TENGGARA ; MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Adat Tolaki (LAT) Sulawesi Tenggara Nomor : 12/KPTS/LAT/2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Kepengurusan Lembaga Adat Tolaki(LAT) Sulawesi Tenggara Masa Bakti 20102014, tanggal 3 Maret 2010 (Bukti P.3),yang mempunyai kepentingan dalam hal memberdayakan, melestarikan danmengembangkan adat istiadat, kebiasaankebiasaan, hukum adat dan Lembaga AdatTolaki di Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana yang tertuang dalam AktaNotaris Yayasan Lembaga Adat Sarano Tolaki Nomor 2, Tanggal 6 Juli Tahun 2000,pada

bagian Maksud dan Tujuan dibentuknya Lembaga Adat Tolaki (LAT) SulawesiTenggara.

(Bukti P.4) ;Z Bahwa Pemohon Keberatan dalam kedudukannya sebagai Ketua danSekertaris Umum Dewan Pengurus Pusat Lembaga Adat Tolaki (LAT)Provinsi Sulawesi Tenggara juga mempunyai kepentingan dalamHal. 3 dari 34 hal. Put.

Adat Tolaki (LAT)Sulawesi Tenggara Nomor 12/KPTS/LAT/2010 tanggal 3 Maret 2010Tentang Susunan Organisasi Dan Kepengurusan Lembaga Adat Tolaki(LAT) Sulawesi Tenggara Masa Bakti 20102014 ;4 Foto copy Akta Notaris Yayasan Lembaga Adat Sarano Tolaki Nomor 2Tanggal 6 Juli Tahun 2000 ;5 Foto copy UndangUndang Nomor 13 Tahun 1964 Tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 1964Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan DaerahTingkat I Sulawesi Tenggara Dengan

Adat Tolaki (LAT)Sulawesi Tenggara sesuai Surat Keputusan Formatur Pengurus Pusat Lembaga AdatTolaki (LAT) Sulawesi TenggaraNomor : 12/KPTS/LAT/2010 tentang Susunan Organisasi dan KepengurusanLembaga Adat Tolaki (LAT) Sulawesi Tenggara Masa Bakti 20102014, padatanggal 3 Maret 2010, yang mempunyai kepentingan dalam hal memberdayakan,melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat, kebiasaankebiasaan, hukum adatdan lembaga adat Tolaki di ProvinsiSulawesi Tenggara sebagaimana yang tertuang ... ".ce Bahwa

Penggugat:
I Made Pelita
Tergugat:
Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kesiman

Bahwa benar diatas ketiga SHM tersebut terdapat bangunan sepertiMerajan/Pura Kawitan, Bale dadia, Kori Agung, Dapur yang setengah atausebagian menjadi jaminan di Lembaga Perkreditan Desa LPD DesaPakraman Kesiman berkedudukan dan berkantor di JI. Waribang Nomor : 22Kesiman, Denpasar, Bali;4.

Waribang Nomor : 22 Kesiman, Denpasar, Bali, TIDAK MAUMENERIMA PEMBAYARAN kami sebagai Debitur dengan alasan sudahmasuk Permohonan Lelang sehingga, uang tersebut disetorkan padaTabungan Sukarela LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA ADATKESIMAN berkedudukan dan berkantor di JI. Waribang Nomor : 22 Kesiman,Denpasar, Bali, Atas nama Putra Saya KADEK PANDU BUDIARTHAsebanyak Rp. 200.000.000, ( Dua ratus Juta Rupiah );6.

Bahwa Penggugat/Termohon Eksekusi bersama Putra Saya/ KADEK PANDU BUDIARTHA dalam Pandemi Covid 19pun dengan carameminjam uang ditempat lain, masih mau membayar, yaitu tanggal : 06Februari 2020, serbanyak Rp. 50.000.000 ( Lima Puluh Juta Rupiah ), lagiPihak LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA ADAT KESIMANberkedudukan dan berkantor di JI.

Penggugat/Termohon Eksekusibersama Istri, Putra Putri kami sekeluarga, merasa sangat sangat dirugikanoleh Pihak LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA ADAT KESIMANberkedudukan dan berkantor di JI. Waribang Nomor : 22 Kesiman, Denpasar,Bali ;7. Bahwa Penggugat/Termohon Eksekusi selaku ORANG TUA dariPutra Putra Putri saya, sangat merasa mendapatkan perlakuan yang tidakadil dan penuh Intimidasi, dari Pihak LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)DESA ADAT KESIMAN berkedudukan dan berkantor di JI.

Bahwa benar Pelawan meminjam uang dengan plafond kreditsebesar Rp. 1.250.000.000,00 ( Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh RibuRupiah ) kepada Lembaga Perkreditan Desa LPD Desa Pakraman Kesimanberkedudukan dan berkantor di Jl. Waribang Nomor : 22 Kesiman,Denpasar, Bali;2.

ARIE DARMANA, S.HMELAWAN:DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA

Bahwa dengan adanya keberatan salah satu anggota Direksi terhadapSurat Keputusan tersebut sehingga telah melanggar aspek kolektif kolegialdalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang PerusahaanUmum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi PenerbanganIndonesia sebagaimana diatur dalam Paragraf 3, Rapat Direksi, Pasal 41s.d Pasal 44 PP 77/2012..

berdasarkanperjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan perundangundangan dibidang ketenagakerjaan.Ayat (2) menyebutkan :bagi karyawan Perum tidak berlaku segala ketentuan kepagawaian daneselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.Bahwa berdasar hal tersebut diatas perselisihan dalam perkara aquo bukanmerupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara tetapiPengadilan Hubungan Industrial.Bahwa sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama Periode 20162017 antara Perum Lembaga

:Menimbang, bahwa untuk menguji kewenangan yang berkaitan denganmutasi di Perum LPPNPI majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 30,Pasal 31 huruf e, f dan g Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 TentangPerusahaan Umum(Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan NavigasiPenerbangan Indonesia (vide bukti P.6=Bukti 1.4) yang menentukan sebagaiberikut :Pasal 30Pasal 31Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yangberkaitan dengan pengurusan Perum untukkepentingan Perum dan sesuai dengan maksud

didalam agendapembahasan angka 5 terdapat agenda lainnya yang membahas mutasi kepala birohukum dan pada rapat tersebut sudah diambil keputusan serta berdasarkanrisalah rapat dapat diketahui tidak seluruh anggota direksi hadir dimana direkturpengembangan pelayanan tidak hadir dalam rapat tersebut (vide bukti P.17 danP.18) ;Menimbang, bahwa terkait rapat direksi Peraturan Pemerintah Nomor 77Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Perkara Nomor 49/G/2016/PTUNSRG.Tahun 2012 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga

Penyelenggara Pelayanan NavigasiPenerbangan Indonesia, juga tidak hadir, hal ini dapat dibuktikan dengan tidakadanya tanda tangan dari direktur pengembangan pelayanan atas nama New InHartaty atau tanda tangan dari wakilnya yang sah (vide bukti P.17 dan bukti P.18) ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas jika dihubungkandengan ketentuan pasal 42 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012Tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara PelayananNavigasi Penerbangan Indonesia

Penggugat:
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA
Tergugat:
BFI Cabang Bandar Lampung

JANDRI SIADARI,SH,LL.M >< TIM LIKUIDASI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN ; PT.BPR TRIPANCA SETIADANA (Dalam Likuidasi),

PROGRAM PENJAMIN SIMPANAN.Bahwa Tergugat II adalah Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan UndangUndangNo : 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No.7 Tahun 1992Tentang Perbankan dan oleh karenanya merupakan peserta dalam programpenjaminan simpanan yang diselenggarakan oleh TergugatBahwa dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No.:2/PLPS/10, tentangProgram Penjamin Simpanan mengatur bahwa :Pasal 29 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan :Saldo yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Gugatan Error In Persona.12 Bahwa gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil (error in Persona)PENGGUGAT telah keliru dan salah dalam menentukan pihak TERGUGAT,Dalam gugatannya PENGGUGAT mengajukan gugatan perbuatan melawanhukum (PMH) terhadap :1 Tim Likuidasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yangberalamat di Equity Tower 20 th 21 st Fl.

No. 33/PAILIT/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst ;5 Bukti P5 : Foto copy Surat dari Kuasa Tim Kurator PT.Tripanca Group Ref.No. : 057/TGLPS/H&H/X/09, tanggal 19Oktober 2009 kepada Ketua Lembaga Penjamin Simpanan,perihal : Pengajuan6 Bukti P6 : Foto copy Surat dari Lembaga PenjaminSimpanan (LPS), Nomor : S.681/KE/X/2009, tanggal 28Oktober 2009 kepada Kantor Hukum Hanis & Hanis, perihal :Penyelesaian Simpanan Nasabah PT BPR Tripanca Setiadana(DL) atas nama PT TripancaGroup 57 Bukti P7 : Foto copy Salinan Peraturan

Lembaga PenjaminSimpanan Nomor 2 / PLPS / 2010 Tentang ProgramPenjaminanSimpanan.

TripancaGroup Ref.No.: 057/TGLPS/H&H/X/09, tanggal 19 Oktober 2009 kepadaKetua Lembaga Penjamin Simpanan, perihal : PengajuanBukti T13 : Foto copy Surat dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS),Nomor : S.681/KE/X/2009, tanggal 28 Oktober 2009 kepada Kantor HukumHanis & Hanis, perihal : Penyelesaian Simpanan Nasabah PT BPR TripancaSetiadana (DL) atas nama PT Tripanca Group ;Bukti T1l4 : Foto copy Kutipan Buku Karangan Sudikno Mertokusumoberjudul ~Hukum Acara Perdata penerbit Liberty, halaman5 Bukti T15

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ALIANSI MASYARAKATPEMERHATI LINGKUNGAN HIDUP (LSM-AMPUH) vs BADAN PENGUSAHAAN BATAM, dkk

IV/2013, perihal Permintaan Copy Surat Teguran BapedalKota Batam; (Bukti P12);Dalam surat ini Penggugat telah mempertegas kepada Tergugat Ill yakniPenggugat meminta Surat Teguran yang pernah dikirimkan kepadaTergugat IV terkait kegiatan pembuangan/penimbunan limbah B3 (bahanberacun dan berbahaya) jenis copper slag di 3 (tiga) lokasi yang berbedayang telah dilakukan Tergugat IV;Dapat dijelaskan oleh Penggugat mengenai Penggugat mengirimkan suratkepada Tergugat III adalah supaya Penggugat sebagai lembaga

Nomor 1465 k/Pdt/2016mohonkan, namun limbah tersebut masin berada di 3 lokasitersebut, dan tidak ada tindakan apapun dari Tergugat Ill sebagaisuatu Lembaga Negara yang berwenang untuk menanganipermasalah lingkungan, sehingga sangat jelas unsur kesengajaanyang telah dilakukan oleh Tergugat IIl dan melakukan tindakanpembiaran adanya pengrusakan/pencemaran lingkungan terjadiyang masih berada di dalam wilayah kerja dan kewenanganTergugat III;15.6 Bahwa Tergugat IIl sebagai organ administratif Pemerintah

Memerintahkan kepada Tergugat Il untuk mencopot atau menggantipimpinan Tergugat Ill dari jabatannya, karena dinilai tidak mampu untukmenjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang bertugas untukmenjaga dan mengendalikan dampak lingkungan hidup;4.

Nomor UndangUndangNomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2004 ("UU Yayasan"), badanhukum yang sesuai untuk Lembaga Swadaya Masyarakat adalah"Yayasan;Bahwa oleh karena Pengugat tidak dapat membuktikan status badanhukumnya, maka patut untuk dipertanyakan /egal standing Penggugatdalam mengajukan gugatan ini.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi LEMBAGA SWADAYAMASYARAKAT ALIANSI MASYARAKAT PEMERHATI LINGKUNGANHIDUP (LSMAMPURH) tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratusridu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016, oleh Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D.

YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMENKALIMANTAN yang biasa disebut YLPKK VS PT ASTRA SEDAYA FINANCE, DK

PUTUSANNomor 2201 K/Pdt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMENKALIMANTAN yang biasa disebut YLPKK, berkedudukan diJalan Bumi Mas Raya RT 06 Ruko Nomor 5 Lantai 2Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan,Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan cq KANTORPERWAKILAN YLPKK PALEMBANG, berkedudukan diJalan Peltu Kohar RT 22 RW 05 Nomor

50 KecamatanKalidoni, Kelurahan Kalidoni, Palembang, untuk membantukonsumen SUGIANTO, bertempat tinggal di Jalan Angkatan45 Nomor 48 RT 002 RW 003 Kelurahan/Desa Tugu Kecil,Kecamatan Prabumulin Timur, Kota Prabumulih, ProvinsiSumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepadaSehatno Samiadoen, dan kawankawan, selaku Direktur danPengurus Yayasan Lembaga Perlindungan KonsumenKalimantan (YLPKkK), berkantor di Jalan Bumi Mas Raya, RT06, Ruko Nomor 5, Lantai 2, Banjarmasin, Kalimantan Selatan,berdasarkan

Menyatakan Penggugatadalah Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat (LPKSM) yang baik demi untuk memperjuangkanhakhak konsumen;4. Menyatakan Tergugat , melakukan perbuatan melawan hukum;Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2201 K/Pdi/20185. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Pembiayaan Dengan JaminanFidusia Nomor 01.500.521.00.160402.0 tanggal 28 Maret 2016 yangberlaku selama 60 (enam puluh) bulan yang ditandatangani antaraPenggugat dengan Tergugat I;6.

Penggugat (Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan)tidak memiliki egal standing untuk beracara di Pengadilan;c. Gugatan Penggugat masih prematur;d.

LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA , dkk vs PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero), CABANG SYARIAH MALANG

PUTUSANNo. 158/Pdt.G/2013/PN.Mlg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdatapada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIAberalamat di Jl.Raya Wapoga 2 Perum Ngujil Permai IJ BunulrejoBlimbing Malang, dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya LukmanHadi Wijaya, Nanang Nelson, SH, selanjutnya, disebutsebagai ...........

Bahwa lembaga Penggugat menerima pengaduan masyarakat pada tanggal limabelas Juli dua ribu tiga belas (15072013) yang bernama Amin Soehardi, alamatPerum A.

berdasarkan bentukpengikatan jaminannya yang seharusnya sesuai dengan sistem syariah semestinyatergugat menjadwalkan kembali pembayaran sesuai dengan kemampuan konsumenbukan merugikan degan lelang yang nyata harga lelang tersebut merugikanPenggugat Il dalam hal ini konsumen sehingga perbuatan tergugat tidak dapatmenguntungkan dua belah pihak.Bahwa agar gugatan tidak salah arah dengan ini para Penggugat meminta kepadaTergugat untuk terlebih dahulu menunjukan kelengkapan ijin usaha karena Tergugatmengaku lembaga

Rumusan Iegal standing ,dalam UUPK ditemukan dalampasal 46 Ayat (1) Huruf (c) : "Lembaga perlindungan konsumen swadayamasyarakat yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yangdalam anggaran menyebutkan dengan tegas, tujuan didirikannya organisasi tersebutuntuk kepentingan perlindungan konsumen dan melakanakan kegiatan sesuai dengananggaran dasarnya".Bahwa Penggugat I adalah pelaksana dari Undang undang No. 8 Tahun 1999Tentang Perlindungan konsumen telah mengatur secara khusus

sebagaimana pasal46 Ayat t huruf ( c ) UUPK yang berbunyi Lembaga perlindungan konsumenswadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atauyayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapat status badan hukum TDLPK (TandaDaftar Lernbaga perlindung Konsumen) Nomor : 519/1175/35.311/2009 dariPemerintah Kota Malang dan Status Lembaga adalah Lembaga Swadaya Masyarakattelah memenuhi yang di persyaratkan Undang undang dan Peraturan Pemerintahdan berlaku diseluruh Indonesia.

Pembanding/Penggugat : PT.BRI MULTIFINANCE INDONESIA Diwakili Oleh : Sucipto, S.H
Terbanding/Tergugat I : MENDIANI TUTUK ARIMA
Terbanding/Tergugat II : BAGUS PRASETYO
Terbanding/Turut Tergugat : Lembaga " LPKNI " (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia)

Penggugat:
1.PERKUMPULAN BADAN PENGAWAS LEMBAGA KEUANGAN DAN APARATUR SIPIL
2.LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEUANGAN INDONESIA
Tergugat:
Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia

NYARING vs YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (YPLP-PGRI) PUSAT Cq. YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (YPLP-PT-PGRI) KALIMANTAN TENGAH, dkk.

YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURUREPUBLIK INDONESIA (YPLPPGRI) PUSAT Cq.YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKANPERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURUREPUBLIK INDONESIA (YPLPPTPGRI)Hal. dari 11 Hal. Putusan No. 02/PDT/2013/PT.PRKALIMANTAN TENGAH, alamat Jalan Raya GalaxiNo. 1A, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya,Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebutTERBANDING I semula TERGUGAT I;2.

BESKINURPengurus Perkumpulan Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia ( PPLP Dikdasmen PGRI )

Beskinur, dkk, Pekerjaan PNS Dosen, tempat tinggal di Perum Politeknik No.30 Merjosari Malang ;Sebagai PARA PEMOHON KASASI ;Melawan:Pengurus Perkumpulan Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan GuruRepublik Indonesia (PPLP DIKDASMEN PGRI), dkk, berkantor di Jalan A.

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) QQ. TIM LIKUIDASI BANK IFI (DALAM LIKUIDASI) >< RITA GOSAL, dkk

Namun upaya yang dilakukan oleh PARAPENGGUGAT tidak diindahkan dan dipertimbangkan oleh TERGUGAT.Bahwa Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun2008 Tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, setiapnasabah dijamin nilai simpanannya oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) setelahberlakunya Peraturan Pemerintah ini adalah paling banyak sebesar Rp. 2.000.000.000,00(dua milyar rupiah) ( P2).Pasal 1 :; Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah

Bank Umum (bukti P5.1)Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan No.SE.009/LPS/V/2006 tanggal 11 Mei 2006tentang Penetapan Maksimum Tingkat Bunga Penjaminan Bank Umum (bukti P5.2)Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan No.SE.01/KE/I/2008 tanggal 9 Januari 2008tentang Penetapan Maksimum Tingkat Bunga Penjaminan Bank Umum (bukti P5.3)Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan No.SE.08/KE/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008tentang Penetapan Maksimum Tingkat Bunga Penjaminan Bank Umum (bukti P5.4)Surat Edaran Lembaga

PST.1651 Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan No.SE.01/KE/I/2009 tanggal 12 Januari 2009tentang Penetapan Maksimum Tingkat Bunga Penjaminan Bank Umum (bukti P5.6)52 Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan No.SE.003/KE/II/2009 tanggal 12 FEBRUARI2009 tentang Penetapan Maksimum Tingkat Bunga Penjaminan Bank Umum (bukti P5.7).53 Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan No.SE.005/KE/II/2009 tanggal 142 Maret2009 tentang Penetapan Maksimum Tingkat Bunga Penjaminan Bank Umum (bukti P5.8).Menimbang, bahwa

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) qq Tim Likuidasi Bank IFI (DALAMLIKUIDASI) yang beralamat di Gedung BRI II lantai U, Jalan Jenderal SudirmanKavling 4446 Jakarta 10210, JakartaIndonesia" Lembaga Penjamin Simpanan(LPS) merupakan suatu badan hukum yang berbeda dan terpisah dari dan Tim LikuidasiBank IFI (dalam likuidasi).

Humaidy Joery (T15.B)SDA;Hal.27 dari 33 hal.Putusan No.391/Pdt.Plw/2010/PN.JKT.PST.28383940Al4243444546AT48495051bernama ZULKARNAIN SITOMPUL yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah padapokoknya sebagai berikut:e Bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) didirikan berdasarkan UU No.24 Tahun 2004tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dimana LPS berfungsi menjamin dana simpanannasabah sampai jumlah tertentu dan sesuai persyaratan yang berlaku;Tanda terima PT. Bank IFI (T16) SDA ;Fund Raising a.n.

Penggugat:
Lembaga Perlindungan Konsumen Prisai Sakti (LPKPS)
Tergugat:
PT Bhavana Mitra Gemilang

tanggal 15 April 2021, dalam persidanganPengadilan Negeri Kepanjen yang terbuka untuk umum yang memeriksa danmengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama, telah datangmenghadap:WAKID BASUKI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan KetuaLembaga Perlindungan konsumen Perisai Sakti (LPKPS), alamatD'Rich Garden Blok Rafiro D12 kedungkandang Kota Malang,Kedungkandang, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur dalamhal ini memberikan kuasa khusus kepada Agus Mulyadi, SH, advokat /penasehat hukum dari Lembaga