Putusan Nomor 4453/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Desember 2013 yang dilakukan oleh Terbanding (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) sudah tepat dan benar mengingat bahwa: pertama,Production Sharing Contract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifatG to B yang berlaku tax domestic law, sedangkan P3B merupakanperjanjian G to G yang berlaku international tax law.

Kedua, ProductionSharing Contract (PSC) merupakan perjanjian atau kesepakatan atasusaha patungan yang mengatur bagi hasil produksi di bidangpertambangan, sedangkan P3B mengatur pembagian perpajakan secaraseimbang sehubungan dengan timbulnya hak dan kewajiban yangmelekat dari perjanjian yang berasal dari kegiatan business profit yangmempunyai yuridiksi internasional, sehingga Pemohon Banding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat melakukan pilihanhukum dan menggunakan asas in dubio contra

Ketiga, karena adadua lex spesialis atas UU PPh, yaitu: (a) P3B atas kuasa Pasal 32A dan(b) PSC atas kuasa Pasal 33A (4), sehingga berdasar prinsip /exconsumen derogat legi consumte karena ketentuan PSC lebihmendominasi pemajakan BUT Natuna UK (KAKAP 2) Limited ketimbangP3B, maka Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)tidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan dan berlaku tarif BPT 20%UU PPh.

PLN (Persero) Penyalur Dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa BaliArea Pelaksana Pemeliharaan Bandung di muka persidangan perkaragugatan perdata Register Nomor 375/Pdt/G/2016/PN.Bdg, tanggal27 September 2016 di Pengadilan Negeri Kelas A Bandung dalam perkaraantara Nyonya Eucharia Sastramidjaja alias Eucharia Cutarman (sebagaiPENGGUGAT) melawan PT. PLN (Persero) Penyalur Dan Pusat PengaturBeban (P3B) Jawa Bali Area Pelaksana Pemeliharaan Bandung dkk.

PLN (Persero) Penyalur DanPusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Area Pelaksana PemeliharaanBandung (Sebagai TERGUGAT). Dalam acara sidang pembuktian tersebut,Kuasa Hukum PT. PLN (Persero) Penyalur Dan Pusat Pengatur Beban (P3B)Jawa Bali Area Pelaksana Pemeliharaan Bandung (sebagai TERGUGAT)untuk meneguhkan dasardasar dari penguasaan atas tanah yang menjadiobjek sengketa perdata a quo, telah mengajukan Sertipikat Hak Milik Nomor :1832/Kelurahan Ciseureuh seluas 323 M?

PLN (persero) Penyalurdan Pusat Pengaturan (P3B) (Sesuai dengan asli) ;Foto copy Surat PT.

PLN (Persero) P3B di komplek Cigereleng No. 104 ACiseureuh (Sesuai dengan asili) ;Foto copy Kwitansi Nomor : 01045.RD2/174/RD.2RII/BIDKEUP3B/I/2005, tanggal O7 Januari 2005, untukHalaman 49 dari 71 halaman Putusan Nomor 60/G/2017/PTUN.BDG21 T17.d22 T1823 T1924 T2025 T2126 T 2227 T 2328 T 24pembayaran angsuran ke 1 (satu) atas sewa beli rumahdinas PT.

PLN (Persero) P3B di komplek Cigereleng No. 104ACiseureuh (Sesuai dengan asili) ;Foto copy Kwitansi Nomor : 04005.RD2/174/RD.2RII/BIDKEUP3B/IV/2006, tanggal 03 April 2006, untukpembayaran angsuran ke 02 (dua) atas sewa beli rumahdinas PT. PLN (Persero) P3B di komplek Cigereleng No. 104ACiseureuh (Sesuai dengan asili) ;Foto copy Perjanjian Sewa beli Tanah Dan Bangunan Rumahantara PT.PLN (Persero) dengan Ny.

Dibayar 2.198.729.662 2.198.729.662 Alasan Pemohon Banding;Dasar hukum;Bahwa berdasarkan Pasal 7 P3B IndonesiaJepang, diatur bahwa Labaperusahaan di suatu Negara hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecualiperusahaan itu menjalankan usahanya di Negara lainnya, melalui suatu pendirian tetapyang berkedudukan di situ;Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1), UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17Tahun 2000 (UU PPh) diatur bahwa,

Putusan Nomor 138/B/PK/PJK/2014 royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;d imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; hadiah dan penghargaan;f pensiun dan pembayaran berkala lainnya;Bahwaberdasarkan SE03/PJ.101/1996 tentang Penerapan PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda (P3B), dalam menerapkan PPh Pasal 26 sesuai denganP3B maka WPLN wajib menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada pihakyang membayarkan penghasilan;Fakta dan Penjelasan;Bahwa dalam

Buktibukti yang terkait denganperolehan barang tersebut juga sudah pernah Pemohon Banding sampaikan selamaproses pemeriksaan dan pembahasan hasil pemeriksaan;Bahwa berdasarkan ketentuan P3B antara Indonesia Jepang dan Pasal 26, UUPPh, penghasilan yang diterima oleh WPLN tersebut dari penjualan barang tidaktermasuk ke dalam objek pemotongan PPh Pasal 26 dan hanya dapat dikenakan Pajak diJepang sesuai dengan ketentuan P3B tersebut.

Kembali berdasarkan hasil equalisasi obyekPPh Pasal 26 pada General Ledger dan SPT Tahunan PPh Badan yangdilaporkan oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembalisebesar Rp8.467.152.793,00, tidak dapat dibenarkan, karena dalildalil yangdiajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta danbukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena koreksi Terbanding atas perkara a quo terikatdengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B

Indonesia Belanda sepanjangterdapat bukti pendukungnya;e Dalam konteks Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia Belanda,selain digunakan direct method dimungkinkan adanya alokasi biaya tertentuantar perusahaan yang terafiliasi yang masingmasing menjadi penduduk dinegara Indonesia dan Belanda;e Sesuai dengan fotokopi Tax Return Tahun Pajak 2003 atas nama BSH BVyang telah dilaporkan ke Otoritas Pajak Belanda menunjukkan bahwa biayaalokasi dari Pemohon Banding telah dilaporkan sebagai penghasilan

Bahwa sebagaimana dikutip pula oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalampertimbangan hukumnya pada halaman 59 alinea 3 Putusan Pengadilan Pajak (BuktiPK1), Pasal 12 ayat (3) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antaraPemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda Tahun 2002menyatakan (Bukti PK4):Istilah royalti?

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali).Definisi royalti dalam Pasal 12 ayat (3) P3B IndonesiaBelanda hanya mencakupsemua bentuk pembayaran yang diterima sebagai imbalan atas penggunaan, atau hakuntuk menggunakan, hak cipta, paten, merek dagang dan desain atau model. Definisiroyalti tersebut secara tegas mengecualikan pembayaran untuk pemberian jasateknis.

Dalam perkara a quo,pembayaran tersebut merupakan pembayaran atas jasajasa yang secara aktifdiberikan oleh BSH BV kepada Pemohon Peninjauan Kembali (active Income bagiBSH BV);Bahwa Butir IX, Protokol P3B IndonesiaBelanda (yang merupakan satu kesatuandengan P3B IndonesiaBelanda) menyatakan (Bukti PK4):Dengan merujuk pada Pasal 12Sehubungan dengan Pasal 12 ayat 3, istilah jasa teknis mencakup kajian atau survaisurvai yang bersifat ilmiah, geologis, atau teknis, kontrakkontrak rekayasa, termasukcetak

Dalam P3B IndonesiaBelanda maupun dalam peraturanperundangundangan yang berlaku, tidak ada pembedaan antara jasa teknis dan jasanonteknis. P3B IndonesiaBelanda hanya membuat pembedaan antara pembayaranatas royalti dan pembayaran atas pemberian jasa. Butir IX Protokol pada P3BIndonesiaBelanda secara jelas menyatakan bahwa jasa teknis mencakup pula jasajasa konsultasi atau penyeliaan (supervision).

FeeRp671.675.419,00;Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan NomorS3663/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 21 Desember 2008, Terbanding berpendapatsebagai berikut:1 Bahwa Management Fee dan Direct Service Fee yang dibayar PemohonBanding kepada Nu Skin International Management Group (NSIMG) yang berdomisilidi Amerika Serikat tidak termasuk dalam kategori Royalty sebagaimana dimaksuddalam P3B antara Indonesia dan Amerika Serikat, melainkan merupakan imbalan jasa;2 Bahwa Asli Surat Keterangan

keuntungan yang diperoleh dari penjualan, pertukaran, atau bentuklain pengalihan harta tidak berwujud atau hakhak tersebut sepanjang jumlahyang direalisasi dari penjualan, pertukaran, atau bentuk pengalihan lainnyatersebut bergantung kepada produktivitas, penggunaan, atau pengalihan hartatidak berwujud atau hakhak tersebut;2 Bahwa apabila Peneliti Keberatan berpendapat bahwa Management Fee danDirect Service Fee tersebut termasuk dalam pengertian imbalan jasa (business profit),maka berdasarkan Pasal 8 P3B

Putusan Nomor 806/B/PK/PJK/20138 Bahwa Pasal dan Pasal 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran PajakBerganda (P3B) (selanjutnya disebut SE03/PJ.101/1996) menyatakan sebagai berikut:Pasal 1:"P3B antara Indonesia dengan negaranegara treaty partner yang telah berlakusecara efektif sampai dengan saat ini adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) P3Bdengan perincian sebagaimana terlampir.

Dalam P3B tersebut diatur ketentuanketentuan tentang pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif yang lebih rendah ataupembebasan pemotongan PPh Pasal 26 terhadap beberapa jenis penghasilanyang dibayar atau terutang oleh pihak yang membayar penghasilanyang berkedudukan di Indonesia kepada Wajib Pajak luar negeri yangberkedudukan di negaranegara treaty partner tersebut;Pasal 2:"Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberikan kemudahan bagi semuapihak, penerapan PPh Pasal 26 sesuai dengan P3B dilaksanakan

Kepala KPP yangmelegalisasi fotokopi tersebut wajib memegang aslinya;c SKD tidak diperlukan bagi bankbank atau lembagaIembaga keuangan yangsecara tegas disebut dalam P3B yang bersangkutan.

ABIYASA TUNGGAL IBNU TARYU KEMBAR ABADI, telahsepakat untuk membuat dan atau menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan untukPaket 7 : Perluasan GI 150KV Sukamandi dan GI 150KV Kosambi Baru Terkait PLTU1 Jabar Nomor : 103.PJ/611/P3B/2008, tertanggal 21 Mei 2008, Nilai Kontrak Rp.49.500.000.000, (empat puluh Sembilan milyar lima ratus juta rupiah) ;3.Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Surat PerjanjianPemborongan, maka Tergugat I, Tergugat I, dan Tergugat HI (KSO PT.

perkara a quo didasarkan atas buktibukti yangautentik, kuat dan sempurna, oleh karena itu adalah sangat beralasan menurut hukumuntuk ditetapkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara a quodinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet,banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;17.Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pekerjaan Pemborongan untuk paket7 : Perluasan GI 150KV Sukamandi dan GI 150KV Kosambi Baru Terkait PLTU 1Jabar Nomor : 103.PJ/611/P3B

IBNU TARYU PT.KEMBAR ABADI,Nomor : 103.PJ/611/P3B/2008 batal demi hukum.

bermeterai cukup dan telahdicocokan dengan aslinya oleh Majelis Hakim serta sesuai satu samaa lain, yaitu :1.Bukti P.1.2.Bukti P.2.3.Bukti P.3.4.Bukti P.4.5.Bukti P.5.6.Bukti P.6.7.Bukti P.7.8.Bukti P.8.9.Bukti P.9.10.Bukti: Akta Pernyataan keputusan PT.Asuransi Umum Bumiputera Muda1967, No.54, tanggal 22 Desember 2010 oleh Agus Madjid, SH, Notarisdi Jakarta ;: Surat Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasi (KSO), PT.ABIYASATUNGGGAL PT.IBNU TARYU PT.KEMBAR ABADI ;: Surat Perjanjian Nomor : 103.PJ/611/P3B

sita jaminan karena sudahdiagunkan kepada Bank Bukopin ;JAWABAN...........JAWABAN TERGUGAT III:1Bahwa benar pada tanggal 06 September 2007 antara Tergugat I, II dan TergugatIII telah membuat suatu kesefakatan dalam bentuk perjanjian kerjasama operasi( KSO ) ABIYASA TUNGGAL, IBNU TARYU, KEMBAR ABADI, dan benarTergugat II dan Tergugat III telah menanda tangani surat perjanjianpemborongan untuk paket 7 : perluasan GI 15OKV Sukamandi dan GI IS5O0KVKosambi Baru terkait PLTU 1 Jabar Nomor : 103.PJ/611/P3B

danPelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan menyebutkanbahwa:Pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang PajakPenghasilan, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atauakhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantungpenstiva yang terjadi terlebih dahulu.Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE03/PJ.101/1996tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan PenghindaranPajak Berganda (P3B

Asli Surat Keterangan Domisili tersebut menjadi dasar bagi pihakyang membayar penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26sesual dengan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antaraIndonesia dengan negara tempat kedudukan (residence) dari WajibPajak luar negeri tersebutAngka 3a. Surat Keterangan Domisili diterbitkan oleh Competent Authority atauwakilnya yang sah di negara treaty partner.

terdapat pembayaran royaliti olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepadaMitsubishi Chemical Corporation, Jepang namun terdapat amortisasidari license fee sebesar USD 717,501.Bahwa terkait dengan pendapat Majelis Hakim sebagaimana dimuatpada halaman 33 alinea ke4 dan halaman 34 alinea ke5 tersebut diatas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim denganalasan sebagai berikut:a.Kami berpendapat bahwa article 12 (2) P3B

Putusan Nomor 656/B/PK/PJK/2012royalti terebut, dengan menyatakan bahwa karena tidak terbuktiadanya pembayaran royalti ke Mitsubishi Chemical Corporation,maka Majelis tidak melihat adanya objek PPh Pasal 26 terutang;Bahwa terkait istillan paid yang digunakan di dalam P3B danpengertiannya sebagaimana ditegaskan dalam commentary OECDatas article 11 sebagai, the term paid has a very wde meaning,since the concept of payment means the fulfillment of the obligationto put funds at the disposal of creditor

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) berpendapatatas putusan Majelis yang mengabulkan banding Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Pemohon Banding) dengan alasan PPh Pasal 26terutang pada saat pembayaran royalty, dan berdasarkan penelitianMajelis tidak ada pembayaran royalti selama tahun 2006, tidak sesuaidengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan P3B yangberlaku karena berdasarkan bunyi article 12 P3B antara Pemerintah RIdengan Pemerintah Jepang, dapat diyakini bahwa

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi PPh Pasal 26 terutang sebesarRp4.310.506.804,00; terkait perbedaan tarif sehubungan denganpenerapan P3B Indonesia Malaysia yang tidak dipertahankan olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak, tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta

yang cukup memadai di antaranya berupaCertificate of Domicile atau Surat Keterangan Domisili danolehkarenanya koreksi Terbanding (Ssekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 26 dan Pasal 32A UndangUndang Pajak Penghasilan junctoPasal 26 ayat (1) dan (2) P3B

Indonesia Thailand, Pasal 25 ayat (1)dan ayat (2) P3B Indonesia Belanda, Penjelasan Pasal 13UndangUndang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian InternasionalJuncto Article 27 Vienna Convention juncto Pasal 38 International Courtof Justice;.

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), Definisi LokaldariRoyalti, serta Surat EdaranSebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam hal pembayaran atas jasayang diberikan Oracle Corporation, Pasal 8 P3B memberikanpembebasan kepada Wajib Pajak Luar Negeri dari pemotong pajak diHalaman 28 dari 48 halaman. Putusan Nomor 1112/B/PK/PJK/201569.Indonesia jika syaratsyarat terpenuhi. Oracle Corporation telahmemenuhi seluruh syarat untuk dapat menikmati fasilitas berdasarkanP3B.

Oleh karena itu,pembayaran jasa yang diberikan Oracle Corporation kepada PemohonPK (dahulu Pemohon Banding) tidak dikenakan Pajak PenghasilanPasal 26 di Indonesia.Definisi Royalti(termasuk know how)Sesuai Pedoman OECD danPedomanUS Model (US Model Commentary)Bahwa menurut Pasal 3 ayat 2 dari P3B, setiap istilah yang digunakandalam P3B namun tidak didefinisikan secara jelas di dalam P3Btersebut, maka pengertian akan merujuk kepada peraturan perpajakannegara tersebut (dalam hal ini Indonesia).

Putusan Nomor 1112/B/PK/PJK/201570.71.pedoman OECD dapat digunakan sebagai bagian interpretasi dananalisis proses.Sebagai tambahan atas Pedoman OECD, Pedoman US Model jugatelah dijadikan sebagai dasar dari pembuatan P3B antara Indonesia danAmerika.

Bahwa dukungan layananpurna jual IT yang diberikan kepada PemohonPK (dahulu Pemohon Banding) yang sesuai dengan Global Supportjelas merupakan jasa, bukan transfer Know how sebagaimana diaturdalam P3B.95.

Dengan demikian,Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) adalahWajib Pajak yangsepenuhnya taat dan telah memotong pajak sesuai denganperaturan perpajakan dan perundangundangan yang berlaku,kecuali ada pembebasan pemotongan pada jasa sebagaimanadiatur dalam P3B.

Desember 2007 yangdilakukan oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembalisudah tepat dan benar mengingat bahwa: Pertama, Production SharingContract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlakutax domestic law, sedangkan P3B merupakan perjanjian G to G yangberlaku international tax law.

Ketiga, karena ada dua /ex spesialis atas UU PPh, yaitu: (a)P3B atas kuasa Pasal 32A, dan (b) PSC atas kuasa Pasal 33A (4),sehingga berdasar prinsip /ex consumen derogat legi consumte karenaketentuan PSC lebih mendominasi pemajakan BUT Exxonmobil OilIndonesia Inc ketimbang P3B, maka Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali tidak dapat memperoleh fasilitasperpajakan dan berlaku tarif BPT 20% UU PPh.

bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT101872.13/2014/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 14 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa pemotongan pajak telah sesuai dengan ketentuan yang diaturdalam P3B

, telah memenuhi persyaratan administratif dan tidak terjadipenyalahgunaan P3B oleh WPLN Nestle France SAS dan Nestle RegionalHalaman 1 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 1949/B/PK/Pjk/2019Service Center (Malaysia) sehingga P3B dapat diterapbkan dan pemotonganPPh Pasal 26 seharusnya 0% (nol persen).Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding memohon agarkoreksi PPh Pasal 26 atas pembayaran jasa luar negeri sebesarRp265.379.358,00 menjadi NIHIL dengan perincian sebagai berikut: Tabel 4Jenis Penghasilan Dasar Pengenaan Pajak Jumlah KoreksiBunga Rp 1.326.896.790 Rp 265.379.358,00 bahwa berikut ini Pemohon Banding sandingkan perhitungan antara SPTPPh Pasal

Putusan Nomor 586/B/PK/Pjk/2021Desember 2015 yang dilakukan oleh Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali sudah tepat dan benar mengingat bahwa : Pertama,Production Sharing Contract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifatG to B yang berlaku tax domestic law, sedangkan P3B merupakanperjanjian G to G yang berlaku international tax law.

Kedua, ProductionSharing Contract (PSC) merupakan perjanjian atau kesepakatan atasusaha patungan yang mengatur bagi hasil produksi di bidangpertambangan, sedangkan P3B mengatur pembagian perpajakan secaraseimbang sehubungan dengan timbulnya hak dan kewajiban yangmelekat dari perjanjian yang berasal dari kegiatan business profit yangmempunyai yuridiksi internasional, sehingga Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat melakukan pilihanhukum dan menggunakan asas in dubio contra

Ketiga, karena adadua /ex spesialis atas UU PPh, yaitu: (a) P3B atas kuasa Pasal 32A, dan(6) PSC atas kuasa Pasal 33A (4), sehingga berdasar prinsip /exconsumen derogat legi consumte karena ketentuan PSC lebihmendominasi pemajakan BUT Kufpec Indonesia (Natuna) BV ketimbangP3B, maka Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembalitidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan dan berlaku tarif BPT 20%UU PPh.

Putusan Nomor 5206/B/PK/Pjk/2020dilakukan oleh Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali)sudah tepat dan benar mengingat bahwa: pertama, Production SharingContract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlakutax domestic law, sedangkan P3B merupakan perjanjian G to G yangberlaku international tax law.

Ketiga, karena ada dua /ex spesialis atas UU PPh, yaitu: (a)P3B atas kuasa Pasal 32A, dan (b) PSC atas kuasa Pasal 33A (4),sehingga berdasar prinsip /ex consumen derogat legi consumte karenaketentuan PSC lebih mendominasi pemajakan BUT Lasmo SangaSanga Limited ketimbang P3B, maka Pemohon Banding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat memperoleh fasilitasperpajakan dan berlaku tarif BPT 20% UU PPh.

Putusan Nomor 361/B/PK/Pjk/2020Peninjauan Kembali telah menunjukkan adanya Surat Keterangan Domisili(form DGT2) dari Singapura, maka Penggugat sekarang TermohonPeninjauan Kembali berhak memperoleh fasilitas perpajakan untukmenerapkan P3B Indonesia Singapura, sehingga Penggugat sekarangTermohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan kewajiban memotongPPh Pasal 26 berdasarkan ketentuan P3B RI Singapura dengan benar,dan penerbitan Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 26 Masa Pajak Juni 2015atas nama Penggugat

sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidaksesuai dengan ketentuan yang berlaku dan olehkarenanya koreksiTergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quotidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 14 ayat (4) juncto Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2)Alinea Ketiga juncto Pasal 36 ayat (1) huruf C UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto P3B Indonesia Singapurajuncto

Putusan Nomor 4541/B/PK/Pjk/2019DGT2) dari Singapura, maka Penggugat sekarang TermohonPeninjauan Kembali berhak memperoleh fasilitas perpajakan untukmenerapkan P3B Indonesia Singapura, sehingga Penggugat sekarangTermohon Peninjauan Kembali telan melaksanakan kewajibanmemotong PPh Pasal 26 berdasarkan ketentuan P3B RI Singapuradengan benar, dan penerbitan Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 26 MasaPajak April 2014 atas nama Penggugat sekarang Termohon PeninjauanKembali tidak sesuai dengan ketentuan yang

berlaku dan olehkarenanyakoreksi Tergugat (Ssekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalamperkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Pasal 14 ayat (4) Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29ayat (2) Alinea Ketiga Pasal 36 ayat (1) huruf c UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto P3B Indonesia Singapura juncto Pasal 26, Pasal 32A dan Pasal 33A ayat (4)UndangUndang Pajak Penghasilan juncto

Putusan Nomor 1348/B/PK/Pjk/2020dilakukan oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembalisudah tepat dan benar mengingat bahwa: Pertama, Production SharingContract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlakutax domestic law, sedangkan P3B merupakan perjanjian G to G yangberlaku international tax law.

Ketiga, karena ada dua /ex spesialis atas UU PPh, yaitu : (a)P3B atas kuasa Pasal 32A, dan (b) PSC atas kuasa Pasal 33A (4),sehingga berdasar prinsip /ex consumen derogat legi consumte karenaketentuan PSC lebih mendominasi pemajakan BUT Lasmo Sanga SangaLimited ketimbang P3B, maka Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan danberlaku tarif BPT 20% UU PPh.

PLN (PERSERO) PENYALURAN DAN PUSAT PENGATUR BEBAN (P3B) JAWA BALI, yang diwakili oleh Ir. E.Haryadi, M.Eng., selaku General Manager PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali

PLN (PERSERO) PENYALURAN DAN PUSAT PENGATURBEBAN (P3B) JAWA BALI, yang diwakili oleh Ir. E.Haryadi,M.Eng., selaku General Manager PT PLN (Persero) Penyaluran danPusat Pengatur Beban Jawa Bali, berkedudukan di Cinere, JakartaSelatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yan Apul, S.H., dankawankawan, Para Advokat, berkantor di Menara Thamrin Lt.21, Suite2102, Jalan M.H.

PLN (Persero) P3B Jawa Bali (Penggugat) yangdikarenakan terkait/tergaruk oleh Jangkar Kapal Tongkang Taurus 06 yang ditarik/digandeng oleh TB. Atlantic Star 15 milikPT.

PLN (Persero) P3B Jawa Baliakibat terkait/tergaruk oleh Jangkar Kapal Tongkang Taurus 06 yang ditarik/digandeng oleh TB. Atlantic Star 15 (selanjutnya disebut "Perjanjian Notaris HabibAdjie"), yang mana perjanjian tersebut dilatar belakangi oleh adanya kerusakankabel laut 150 KV Jawa Madura Sirkit IT milik PT. PLN (Persero) P3B Jawa Baliakibat terkait/tergaruk oleh Jangkar Kapal Tongkang Taurus 06 yang ditarik/digandeng oleh TB. Atlantic Star 15 milik PT.

Pelayaran Taurus Naksaktra Abadi (PTNA) tentangPenyelesaian kasus kerusakan kabel laut 150 KV Jawa Madura Sirkit II milik PT.PLN (Persero) P3B Jawa Bali akibat terkait/ttergaruk oleh Jangkar Kapal TongkangTaurus 06 yang ditarik/digandeng oleh TB.

PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B)Jawa Bali dan PT. Pelayaran Taurus Naksaktra Abadi (PTNA) tentang penyelesaiankasus kerusakan kabel laut 150 KV Jawa Madura Sirkit II milik PT. PLN (Persero)P3B Jawa Bali akibat terkait/tergaruk oleh jangkar kapal tongkang Taurus 06 yangditarik/digandeng oleh TB. Atlantic Star 15 oleh Notaris Habib Ajie Nomor 9tanggal 3 Desember 2005;4.

SALINAN PUTUSANNo : 378/Pdt.G/2013/PA.BgrBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bogor yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertamadalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukanoleh :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Tetap di PT.PLN (Persero) P3B JawaBali APP Cilegon, Tempat tinggal diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, RT.04, RW.04, KelurahanXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tanah

PLN (Persero)P3B JawaBali APP Cilegon dan statusnya sebagai BUMN telah melampirkan SuratKeterangan NO.004/432/APPCLG/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 dikeluarkan oleh ASMANADMUM PT PLN (Persero) P3B Jawa Bali Area pelaksana Pemeliharaan Cilegon;Menimbang, dengan demikian lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakansurat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menegaskaningin menceraikan Termohon namun ada perbaikan pada identitas tempat tinggalTermohon tertulis RT.004 RW.

PLN(Persero) P3B JawaBali APP Cilegon dan statusnya sebagai BUMN telah melampirkanSurat Keterangan No.004/432/APPCLG/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 dikeluarkan olehASMAN ADMUM PT PLN (Persero) P3B Jawa Bali Area pelaksana PemeliharaanCilegon;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa mediasidinyatakan tidak berhasil sebab antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensisamasama ingin bercerai, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan suratpermohonan tersebut yang isinya tetap

Bahwa berdasarkan Pasal 7.1 P3B Republik Indonesia dengan RepublikKorea, Indonesia tidak berhak untuk mengenakan pajak (PPh Badan)terhadap Pemohon Banding karena: Tidak ada subjek pajaknya (Pemohon Banding bukan merupakansuatu BUT); Tidak ada objek pajaknya (Pemohon Banding tidak diizinkanmelakukan kegiatan perdagangan),;3. Ketentuan Pasal 15 UU PPh jo. Keputusan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 634/04/1994 jo. Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP 667/PJ/2001 jo.

Surat Edaran Direktur Jenderal PajakNomor SE:2/PJ.03/8 hanya berlaku untuk Kantor Perwakilan DagangAsing yang merupakan BUT dan berasal dari negara yang tidakmempunyai P3B dengan Republik Indonesia;4.

Putusan Nomor 1624/B/PK/Pjk/2018sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 15 UndangUndang Pajak Penghasilan juncto Pasal 5 ayat (4)huruf d dan e serta Pasal 7 ayat (1) P3B Republik Indonesia denganRepublik Korea juncto Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 UndangUndangNomor 12 Tahun 2011:b.

Lebih lanjut lagi, ditegaskan pula bahwa sesuai denganketentuan dalam P3B, atas jasa yang dilakukan di luar negeri oleh penduduknegara treaty partner, Indonesia tidak dapat mengenakan PPh atas imbalanjasa tersebut;bahwa berdasarkan fakta yang telah Pemohon Banding uraikan di atas,pembayaran trading commission sebagai imbalan sehubungan dengan peranELBV dalam pembelian dan penjualan sangat jauh dari definisi dividen yangHalaman 9 dari 39 halaman.

Karena itu, PemohonBanding berpendapat bahwa koreksi pihak Terbanding tidak memiliki dasaryang kuat sehingga harus dibatalkan;bahwa pembayaran komisi tersebut tidak memenuhi syarat sebagai dividensebagaimana didefinisikan dalam P3B Indonesia dan Kerajaan Belanda.

Putusan Nomor 1022/B/PK/PJK/2015trading commission ini tidak memenuhi definisi dividen sebagaimanadisebut dalam Pasal 10 ayat (5) P3B antara Indonesia dan PemerintahKerajaan Belanda.

Jika memang Termohon PK (semula Terbanding)mengacu kepada ketentuan pasal 10 ayat (5) P3B antara Indonesiadengan Pemerintah Kerajaan Belanda, maka pasal ini secara tegasmenyatakan bahwa dividen merupakan penghasilan dari saham atau hakatas pembagian laba lainnya atau hak atas perusahaan yang dapatdipersamakan dengan penghasilan dari saham.

Secara nyatanyata penetapankomisi sebagai dividen telah didasarkan pada ketentuan hukum yangsalah, karena jika pasal 10 ayat (5) P3B yang dipakai, maka Jjelasjelaspasal tersebut tidak memberikan definisi seluasluasnya untuk dividenatau, setidaktidaknya, komisi jelasjelas tidak termasuk dalam definisidividen. Dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkanbahwa telah terjadi kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukumHalaman 35 dari 39 halaman.