bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT101872.13/2014/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 14 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa pemotongan pajak telah sesuai dengan ketentuan yang diaturdalam P3B

, telah memenuhi persyaratan administratif dan tidak terjadipenyalahgunaan P3B oleh WPLN Nestle France SAS dan Nestle RegionalHalaman 1 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 1949/B/PK/Pjk/2019Service Center (Malaysia) sehingga P3B dapat diterapbkan dan pemotonganPPh Pasal 26 seharusnya 0% (nol persen).Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding memohon agarkoreksi PPh Pasal 26 atas pembayaran jasa luar negeri sebesarRp265.379.358,00 menjadi NIHIL dengan perincian sebagai berikut: Tabel 4Jenis Penghasilan Dasar Pengenaan Pajak Jumlah KoreksiBunga Rp 1.326.896.790 Rp 265.379.358,00 bahwa berikut ini Pemohon Banding sandingkan perhitungan antara SPTPPh Pasal

Desember 2007 yangdilakukan oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembalisudah tepat dan benar mengingat bahwa: Pertama, Production SharingContract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlakutax domestic law, sedangkan P3B merupakan perjanjian G to G yangberlaku international tax law.

Ketiga, karena ada dua /ex spesialis atas UU PPh, yaitu: (a)P3B atas kuasa Pasal 32A, dan (b) PSC atas kuasa Pasal 33A (4),sehingga berdasar prinsip /ex consumen derogat legi consumte karenaketentuan PSC lebih mendominasi pemajakan BUT Exxonmobil OilIndonesia Inc ketimbang P3B, maka Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali tidak dapat memperoleh fasilitasperpajakan dan berlaku tarif BPT 20% UU PPh.

Putusan Nomor 4573/B/PK/Pjk/2019DGT2) dari Singapura, maka Penggugat sekarang TermohonPeninjauan Kembali berhak memperoleh fasilitas perpajakan untukmenerapkan P3B Indonesia Singapura, sehingga Penggugat sekarangTermohon Peninjauan Kembali telan melaksanakan kewajibanmemotong PPh Pasal 26 berdasarkan ketentuan P3B RI Singapuradengan benar, dan penerbitan Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 26 MasaPajak April 2014 atas nama Penggugat sekarang Termohon PeninjauanKembali tidak sesuai dengan ketentuan yang

berlaku dan olehkarenanyakoreksi Tergugat (Ssekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalamperkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Pasal 14 ayat (4) Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29ayat (2) Alinea Ketiga Pasal 36 ayat (1) huruf c UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto P3B Indonesia Singapura juncto Pasal 26, Pasal 32A dan Pasal 33A ayat (4)UndangUndang Pajak Penghasilan juncto

Magna KemasindoSejahtera, bermaterai cukup, Sesuai aslinya, bukti P3B;7. Foto copy surat jalan No. 1571 tanggal 18 Maret 2019 dari PT. MagnaKemasindo Sejahtera, bermaterai cukup, sesuai aslinya, bukti P4A;Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN.Sda8. Foto copy invoice nota tanggal 18 Maret 2019 dari PT. Magna KemasindoSejahtera, bermaterai cukup, Sesuai aslinya, bukti P4B;9. Foto copy Somasi tanggal 28 Juni 2019 dari Kuasa Hukum Penggugatkepada Direktur PT.

plastic yang terjadi padatanggal 11 Februari 2019, 5 Maret 2019 dan 18 Maret 2019 dimana Penggugatselaku penjual sedangkan Tergugat selaku pembeli;Menimbang, bahwa dalam jual beli karung plastic tersebut Penggugattelah mengirimkan barangnya sesuai dengan bukti P1A, P2A, P3A dan P4Bdan jumlah keselurunhan yang harus dibayar oleh Tergugat adalahHalaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN.SdaRp50.230.000,00 (lima puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimanabukti P1B, P2B, P3B

ribu lima ratus rupiah rupiah)sebagai pembayaran invoce Nomor SJ 1571; Sehingga total uang yang telah ditransfer oleh Tergugat kepada ImanMardiansyah adalah sebesar Rp50.335.000,00 (lima puluh juta tiga ratustiga puluh lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa jumlah tersebut adalah sesuai dengan tagihan yangdiminta oleh Penggugat yaitu Rp50.230.000,00 (lima puluh juta dua ratus tigapuluh ribu rupiah ditambah ongkos kirim sebesar Rp105.000,00 (seratus lima riburupiah);Menimbang, bahwa bukti P1B, P2B, P3B

Domino Makmur Sejahtera telah memenuhi kewajibannya membayarsejumlan uang sebagaimana yang disebutkan dalam invoice nomor FJ190200027 tanggal 11 Februari 2019 (bunti P1B), invoice Nomor FJ190300010tanggal 5 Maret 2019 (bukti P2B), invoice tanggal 5 Maret 2019 (bukti P3B) daninvoice tanggal 18 Maret 2019 (bukti P4B)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas makapetitum gugatan Penggugat angka 2 haruslah ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak terbukti melakukanwanprestasi

Putusan Nomor 1677/B/PK/Pjk/2018(d) dan (e) P3B Republik Indonesia dengan Republik Korea bukanmerupakan suatu BUT;2. Bahwa berdasarkan Pasal 7.1 P3B Republik Indonesia dengan RepublikKorea, Indonesia tidak berhak untuk mengenakan pajak (PPh Badan)terhadap Representative Office OCI Corporation di Indonesia karena:a. Tidak ada subjek pajaknya (Representative Office OCI Corporationbukan merupakan suatu BUT);b.

Bahwa ketentuan Pasal 15 UndangUndang PPh juncto KeputusanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 634/04/1994 junctoKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP667/PJ/2001 juncto SuratEdaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE2/PJ.03/8 hanya berlaku untukKantor Perwakilan Dagang Asing yang merupakan BUT dan berasal darinegara yang tidak mempunyai P3B dengan Republik Indonesia;4. bahwa penghitungan PPh Final Pasal 15 Masa Pajak Agustus 2010menurut Pemohon Banding menjadi sebagai berikut:Menurut MenurutTerbanding

dan mulai berlaku sejak tanggal 24 Juli 2006 dengan jangkawaktu pinjaman 5 (lima) tahun;2 Bahwa Dupoer Finance BV adalah lembaga keuangan yang berkedudukan di Belandayang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak atas penghasilan bunga yang diterimadi Belanda, sesuai dengan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang diterbitkan oleh pejabatyang berwenang di Belanda;3 Bahwa Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah RepublikIndonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda telah diratifikasi

Pemerintah Indonesia padatanggal 14 Nopember 2003 melalui Keputusan Presiders RI Nomor 92 Tahun 2003 dantelah diberitahukan kepada Pemerintah Belanda melalui Nota Diplomatik Nomor : 965/EK/XI/03/62 tanggal 30 Desember 2003;4 Bahwa dengan diratifikasinya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antaraPemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda tersebut maka ketentuanketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) mulai berlaku efektifterhadap penghasilanpenghasilan yang

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor SE04/PJ.34/2005menyebutkan sebagai berikut:"Sehubungan dengan masih adanya persepsi yang berbeda, yaitu seolaholah WajibPajak luar negeri yang menunjukkan Surat Keterangan Domisili dari suatu negarayang mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang paripurnadengan Indonesia, maka Wajib Pajak tersebut secara langsung dapat menikmatifasilitas penurunan tarif.

terhadap bunga yang dibayarkan oleh Wajib PajakIndonesia atas utang kepada Penduduk Belanda baik perorangan maupun badanberkaitan dengan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) P3B IndonesiaBelanda, maka denganini diberikan petunjuk pelaksanaan sebagai berikut:1 Terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (2), tidak diperlukan tatacara pelaksanaannya,sehubungan dengan tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya.

Hal tersebut sangat relevan, mengingathanya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia Belanda yang memuatpembebasan pajak untuk bunga dan pinjaman, dan sejalan dengan tujuanPersetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia Belanda yang dicantumkansebagai judul P3B IndonesiaBelanda, yaitu: "Agreement between the Governmentof the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands for he Avoidanceof Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion".

Bahwa berdasarkan Pasal 7.1 P3B Republik Indonesia dengan RepublikKorea, Indonesia tidak berhak untuk mengenakan pajak (PPh Badan)terhadap Pemohon Banding karena: Tidak ada subjek pajaknya (Pemohon Banding bukan merupakansuatu BUT); Tidak ada objek pajaknya (Pemohon Banding tidak diizinkanmelakukan kegiatan perdagangan),;3. Ketentuan Pasal 15 UU PPh jo. Keputusan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 634/04/1994 jo. Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP 667/PJ/2001 jo.

Surat Edaran Direktur Jenderal PajakNomor SE:2/PJ.03/8 hanya berlaku untuk Kantor Perwakilan DagangAsing yang merupakan BUT dan berasal dari negara yang tidakmempunyai P3B dengan Republik Indonesia;4.

Putusan Nomor 1624/B/PK/Pjk/2018sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 15 UndangUndang Pajak Penghasilan juncto Pasal 5 ayat (4)huruf d dan e serta Pasal 7 ayat (1) P3B Republik Indonesia denganRepublik Korea juncto Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 UndangUndangNomor 12 Tahun 2011:b.

SALINAN PUTUSANNo : 378/Pdt.G/2013/PA.BgrBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bogor yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertamadalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukanoleh :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Tetap di PT.PLN (Persero) P3B JawaBali APP Cilegon, Tempat tinggal diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, RT.04, RW.04, KelurahanXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tanah

PLN (Persero)P3B JawaBali APP Cilegon dan statusnya sebagai BUMN telah melampirkan SuratKeterangan NO.004/432/APPCLG/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 dikeluarkan oleh ASMANADMUM PT PLN (Persero) P3B Jawa Bali Area pelaksana Pemeliharaan Cilegon;Menimbang, dengan demikian lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakansurat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menegaskaningin menceraikan Termohon namun ada perbaikan pada identitas tempat tinggalTermohon tertulis RT.004 RW.

PLN(Persero) P3B JawaBali APP Cilegon dan statusnya sebagai BUMN telah melampirkanSurat Keterangan No.004/432/APPCLG/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 dikeluarkan olehASMAN ADMUM PT PLN (Persero) P3B Jawa Bali Area pelaksana PemeliharaanCilegon;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa mediasidinyatakan tidak berhasil sebab antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensisamasama ingin bercerai, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan suratpermohonan tersebut yang isinya tetap

Bahwa atas pemotongan pajakpenghasilan di Indonesia akan menjadi kredit pajak di tempat Wajbi Pajakluar negeri berkedudukan, oleh karena itu apabila terdapat PerjanjianPenghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Republik Indonesiadangan negara mitra yang terkait, harus diterapbkan sesuai dengankententuan yang berlaku.bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani PerjanjianPenghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Pemerintah Jepang, olehkarena itu Majelis akan mengacu perjanjian

a quo sebagai kententuan /exspecialist, sepanjang mengatur terkait dengan sengketa.bahwa P3B antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PemerintahJepang pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 12 ayat (1) dan ayat(2) mengatur sebagai berikut:bahwa Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) tersebut mengatur bahwa bungapinjaman yang dibayarkan kepada residen Jepang dapat dipajaki olehJepang.

Ltd. disepakati bahwa bunga dibayarkan bersamaandengan pembayaran cicilan dan atau pelunasan pinjaman sesuai denganskedul yang dispakati.bahwa berdasarkan P3B antara Pemerintah Republik Indonesia denganPemerintah Jepang pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 12 ayat(1) dan ayat (2) dan sejalan dengan Pasal 15 ayat (4) Peraturan PemerintahNomor 94 tahun 2010 atas royalty dan bunga yang dibayarkan olehPenggugat sebagaimana dijelaskan di atas, terhutang PPh Pasal 26 saatdilakukan pembayaran.bahwa

Menetapkan tarif Pajak Bunga Dividen dan Royalti/Branch Profit Tax(BPT) yang berlaku terhadap Pemohon Banding adalah sebesar 10%(sepuluh persen) sesuai dengan P3B antara Pemerintan RepublikIndonesiaKerajaan Inggris Raya, sehingga jumlah PPh Pasal 26 ayat(4) yang masih terutang untuk periode JanuariDesember 2013 adalahnihil dengan perincian sebagai berikut:Halaman 2 dari 11 halaman.

Ketentuan Contract dimaksud tidak dapatmelepaskan diri dalam doktrin hukum /ex specialis derogat lex generalisdan /ex superior derogat legi inferiori, maka perbedaan pengenaan tarifPasal 26 ayat (4) UndangUndang Pajak Penghasilan Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2013 yang dilakukan oleh Terbandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali sudah tepat dan benarmengingat bahwa Pertama, Production Sharing Contract (PSC)merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlaku fax domesticlaw, sedangkan P3B

Ketiga, karena ada dua /ex spesialis atas UndangUndangPPh, yaitu: (a) P3B atas kuasa Pasal 32A, dan (b) PSC atas kuasaPasal 33A (4), sehingga berdasar prinsip /ex consumen derogat legiconsumte karena ketentuan PSC lebin mendominasi pemajakan BUTBV Muturi Holdings BV ketimbang P3B, maka Pemohon Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat memperolehfasilitas perpajakan dan berlaku tarif BPT 20% UndangUndang PPh.Pemberlakuan ini sekaligus juga mengamankan pembagian penerimaanmigas berdasar

Oleh karena itu, berdasarkan P3B IndonesiaAustralia biaya atas jasa tersebut termasuk ke dalam kategori BusinessProfits dimana hak dari pemajakannya hanya ada di Negara Australia.

ada lagi pajak yang kurang dibayar, baikdi Indonesia maupun di Australia;Bahwa penjelasan di atas telah menunjukkan bahwa perjanjian tersebutadalah untuk jasa design dan bukan perjanjian untuk pembayaran royalti.Oleh karena itu, tidak ada PPh Pasal 26 yang kurang dibayar dan SKPKBterkait dan sanksisanksinya harus dibatalkan;Bahwa oleh karena itu, sehubungan dengan jasa design yang diberikan olehOrica terhutang tarif PPh Pasal 26 sebesar 0% sebagaimana tercantum padaPasal 7 Business Profits dari P3B

perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut dengan Penjelasan Pasal29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan Juncto Pasal 4 ayat (1) huruf h, Pasal 18 ayat (4) danPasal 26 ayat (1) huruf c UndangUndang Pajak Penghasilan JunctoPasal 4 dan Penjelasan Pasal 13 UndangUndang Nomor 24 Tahun2000 tentang Perjanjian Internasional Juncto Vienna Convention JunctoArticle 38 Statuta The International Court of Justice Juncto Pasal 9 danPasal 12 P3B

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1218162606150004atas nama kepala keluarga Agustisn Farady Silalahi, yang dikeluarkanoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten SerdangBedagai tanggal 20 April 2016, selanjutnya diberikan tanda bukti P3a;Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1218162606150004 atas nama kepalakeluarga Agustisn Farady Silalahi, yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal30 Juli 2020, selanjutnya diberikan tanda bukti P3b;4.

Fotocopy Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Nomor0008920190510000010, tanggal 16 Mei 2019, atas nama Endang HertanaGinting, yang telah dilegalisasi oleh Notaris Dedi Irawan, SH.Mkn,selanjutnya diberi tanda P11Menimbang, bahwa bukti surat P10 diserahkan aslinya dan bukti suratP1, P3a, P3b, P4, P5, P7, P8 diserahkan fotokopinya dan telahdisesuaikan dengan aslinya, serta bukti surat P2, P6 dan P9 diserahkanfotokopinya dan hanya disesuaikan dengan fotokopinya karena tidak dapatdiperlihatkan asli dokumannya

untuk dapat mengambil sertifikattersebut, maka perlu adanya tandantangan ahli waris Almh. yaitu Pemohon danAnak Pemohon dimana Anak Pemohon masih belum dewasa dan oleh karenaitu Pemohon mengajukan permohonan agar menjadi wali bagi Anak Pemohontersebut:Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon,Pemohon telah mengajukan bukti surat, dimana bukti surat P10 diserahkanaslinya dan bukti surat P1, P3a, P3b

Menimbang, bahwa bahwa dengan memperhatikan asasasas hukumyang berlaku secara universal tentang pemberlakukan peraturan undangundangan dan dengan memperhatikan peraturan tersebut, Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Pasal 48 Undangundang Perkawinan dan Pasal 393KUHPerdata perlu dikaitkan dalam pemberlakuannya, dimana dari ketentuantersebut didapatkan konklusi bahwa dalam pengujian kepentingan anak itu telahmenghendakinya yaitu melalui penetapan pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P3a, P3b

Hasil pemeriksaan tahun 2001 tersebut, pihak pemeriksatidak melakukan koreksi negatif biaya bunga tersebut;Bahwa Pasal 11 ayat (1) dari Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)antara Pemerintah Indonesia dan Jepang mengatur: "bunga yang berasal darisuatu Negara dan dibayarkan kepada penduduk Negara lainnya dapatdikenakan pajak di Negara lainnya."

Asli Surat Keterangan Domisili tersebut menjadi dasar bagi pihak yangmembayar penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26 sesuaidengan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antara IndonesiaHalaman 12 dari 19 halaman. Putusan Nomor 780/B/PK/PJK/2012dengan negara tempat kedudukan (residence) dari Wajib Pajak luarnegeri tersebut.Angka 3a. Surat Keterangan Domisili diterbitkan oleh Competent Authority atauvakilnya yang sah di negara treaty partner.

Putusan Nomor 780/B/PK/PJK/2012Pasal 11 ayat (1) dari Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesia dan Pemerintah Jepang Tentang Penghindaran PajakBerganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang BerhubunganDengan PajakPajak Atas Pendapatan (untuk selanjutnya disebutsebagai P3B IndonesiaJepang) menyatakan "/nterest arising in aContracting State and paid to a resident of the other Contracting Statemay be taxed in that other Contracting State" atau dalam BahasaIndonesia berarti "Bunga yang berasal

Bahwa terkait dengan pendapat Majelis Hakim sebagaimana dimuat padahalaman 30 alinea ke10 dan halaman 31 alinea ke6 tersebut di atas,maka Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) menyatakansangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim dengan alasan sebagaiberikut:a.Kami berpendapat bahwa article 11 (2) P3B antara Pemerintah RI danPemerintah Jepang berbunyi, However, such interest may also betaxed in the Contracting State in which it arises, and according to thelaws of that Contracting State

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) berpendapatatas putusan Majelis yang mengabulkan banding Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) dengan alasan PPh Pasal 26 terutangpada saat pembayaran, dan berdasarkan penelitian Majelis tidak adapembayaran bunga selama tahun 2005, tidak sesuai dengan ketentuanperpajakan yang berlaku di Indonesia dan P38B yang berlaku karenaberdasarkan bunyi article 11 P3B antara Pemerintah RI dengan PemerintahJepang dan antara Pemerintah RI dengan

Labuan merupakan offshore center yang menawarkan berbagai tax incentives yang menyerupaiapa yang ditawarkan oleh tax haven countries;bahwa walaupun pada tahun 2009, Labuan belum dikeluarkan dari cakupan wilayah P3B antara Indonesia Malaysia, namun Surat Dirjen Pajak tersebut mengindikasikan kemungkinan adanya peluang bagi wajib pajakuntuk memanfaatkan "celah" tersebut untuk melakukan treaty abuse termasuk treaty shopping;bahwa indikasi bahwa Mindsource International Inc. melakukan treaty shopping

terlihat dari pendiriannyayang dilakukan di Mauritius, dimana Mauritius juga merupakan salah satu negara yang dijuluki tax heavencountries, kemudian Indonesia menghentikan P3B dengan Mauritius pada tahun 2005 melalui Surat EdaranJenderal pajak Nomor SE06/PJ.3/2004 tanggal 24 Juni 2004.bahwa Mindsource International Inc kKemudian menyatakan mengubah domisilinya dengan mendaftarkanbadan hukumnya di Labuan Malaysia,bahwa menurut Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S1058/11.1341/2006 tentang IndonesiaMalaysia

menyatakan bahwa ketentuan anti penghindaranpajak domestik seperti "substance over form principle", "economic substance", dan ketentuan umum antipenghindaran pajak (General Anti Avoidance Rule/ GAAR) tidak bertentangan dengan perjanjianpenghindaran pajak berganda.bahwa dari uraian diatas, tidak dapat diyakini bahwa domisili yang sesungguhnya dari MindsourceInternational Inc adalah di Labuan,Malaysia, sehingga Mindsource International Inc tidak dapat memakaiPerjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B

Putusan Nomor 4453/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Desember 2013 yang dilakukan oleh Terbanding (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) sudah tepat dan benar mengingat bahwa: pertama,Production Sharing Contract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifatG to B yang berlaku tax domestic law, sedangkan P3B merupakanperjanjian G to G yang berlaku international tax law.

Kedua, ProductionSharing Contract (PSC) merupakan perjanjian atau kesepakatan atasusaha patungan yang mengatur bagi hasil produksi di bidangpertambangan, sedangkan P3B mengatur pembagian perpajakan secaraseimbang sehubungan dengan timbulnya hak dan kewajiban yangmelekat dari perjanjian yang berasal dari kegiatan business profit yangmempunyai yuridiksi internasional, sehingga Pemohon Banding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat melakukan pilihanhukum dan menggunakan asas in dubio contra

Ketiga, karena adadua lex spesialis atas UU PPh, yaitu: (a) P3B atas kuasa Pasal 32A dan(b) PSC atas kuasa Pasal 33A (4), sehingga berdasar prinsip /exconsumen derogat legi consumte karena ketentuan PSC lebihmendominasi pemajakan BUT Natuna UK (KAKAP 2) Limited ketimbangP3B, maka Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)tidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan dan berlaku tarif BPT 20%UU PPh.

Berdasarkan P3B IndonesiaAustralia biaya atasjasa tersebut termasuk ke dalam kategori Business Profits dimana hak daripemajakannya hanya ada di Negara Australia. Orica telah memenuhiketentuan perpajakan di Australia sesuai dengan ketentuan domestiknya danuntuk itu tidak ada lagi pajak yang kurang dibayar, baik di Indonesia maupundi Australia;Bahwa penjelasan di atas telah menunjukkan bahwa, perjanjiantersebut adalah untuk jasa design dan bukan perjanjian untuk pembayaranroyalti.

Oleh karena itu,sehubungan dengan jasa design yang diberikan oleh Orica terhutang tarifPPh Pasal 26 sebesar 0% sebagaimana tercantum pada Pasal 7 BusinessProfit dari P3B IndonesiaAustralia, dimana surat ketentuan pajak yangditerbitkan seharusnya adalah sebagai berikut: Keterangan Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 45.183.480.587,00PPh Pasal 26 yang terutang 1.576.547.928,00Jumah Pajak yang dapat diperhitungkan 1.576.547.928,00PPh yang tidak/ kurang dibayar 0,00Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP

perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut dengan PenjelasanPasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 ayat (1) huruf h, Pasal 18 ayat (4)dan Pasal 26 ayat (1) huruf c UndangUndang Pajak Penghasilan junctoPasal 4 dan Penjelasan Pasal 13 UndangUndang Nomor 24 Tahun2000 tentang Perjanjian Internasional juncto Vienna Convention junctoArticle 38 Statuta The International Court of Justice juncto Pasal 9 danPasal 12 P3B

Nomor 747B/PK/Pjk/2018 Bahwa selisin Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesarRp11.305.264,00, berasal dari Pembayaran jasa komisi ke National Starch(Thailand) sebesar Rp226.105.195,00 oleh Pemohon Banding dikenakantarif sebesar 15%, sedangkan oleh Peneliti dikenakan tarif 20% karenadokumen DGT1 atau COD tidak dilampirkan Pemohon Banding dalam SPTMasa PPh Pasal 23/26 yang telah dilaporkan Pemohon Banding pada KPPPratama Karawang Selatan;Bahwa menurut Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B

Juli 2012 sebesar Rp11.305.264,00; terkaitperbedaan tarif sehubungan dengan penerapan P3B Indonesia Thailand yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim PengadilanPajak, tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan mengujikembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis

Putusan Nomor 747B/PK/Pjk/2018pertimbangan hukum menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak a quodan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 26 dan Pasal 32A UndangUndang Pajak Penghasilan junctoPasal 9 ayat (1) P3B Indonesia

berdomisili tersebut;bahwa menurut Majelis, Surat Keterangan Domisili (SKD) digunakan sebagai dasar bagi pihakyang membayar penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26 sesuai yang ditegaskan dalamP3B yang berlaku antara Indonesia dengan negara tempat kedudukan (residence) dari WajibPajak, yang diterbitkan oleh Competent Authority di negara treaty partner.bahwa menurut Majelis, Surat Keterangan Domisili (SKD) berfungsi sebagai salah satu dasaruntuk menerapkan PPh Pasal 26 sesuai yang ditegaskan dalam P3B

Switzerland tertanggal 30 September 2009,Netherlands/Belanda tertanggal 10 September 2009, dan Australia tertanggal 28 Agustus 2006dan 28 Agustus 2007) meskipun dibuat setelah Tahun Pajak yang berlaku, namunmembuktikan bahwa tempat lawan transaksi Pemohon Banding tersebut Altria ITSC EuropeSarl berkedudukan di Switzerland, Philip Morris International Holdings, B.V. berkedudukan diNetherlands/Belanda, dan Philip Morris International Services Ltd berkedudukan di Australiapada Tahun 2007, sehingga sesuai P3B

antara Indonesia dengan tempat lawan transaksi Pemohon Banding tersebut maka Indonesia mempunyai hak untuk mengenakan pajak (PPhPasal 26) sesuai P3B;bahwa oleh karena Pemohon Banding dalam persidangan tidak dapat menyampaikan SuratKeterangan Domisili (SKD) Philip Morris Asia Ltd.

PLN (Persero)Penyalur Dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Area PelaksanaPemelihnaraan Bandung di muka persidangan perkara gugatan perdataRegister Nomor 375/Pdt/G/2016/PN.Bdg, tanggal 27 September 2016 diPengadilan Negeri Kelas A Bandung dalam perkara antara NyonyaEucharia Sastramidjaja alias Eucharia Cutarman (sebagai PENGGUGAT)melawan PT. PLN (Persero) Penyalur Dan Pusat Pengatur Beban (P3B)Jawa BaliArea Pelaksana Pemeliharaan Bandung dkk.

PLN (Persero) Penyalur Dan PusatPengatur Beban (P3B) Jawa Bali Area Pelaksana Pemeliharaan Bandung(sebagai TERGUGAT). Dalam acara sidang pembuktian tersebut, KuasaHukum PT.

Anton Suranto, MM,Nomor : 257.PJ/062/P3B/2000 tanggal 17 Mei 2000, (Fotokopi) ;Kwitansi Nomor : 06009.RD202/RII/Bidkeu P3B/VI/2005tanggal 21062000, pelunasan sewa beli rumah dinasPT.PLN sebesar Rp.2.000.000,.

) P3B Jawa Bali Region Jawa Barat, (Fotokopi);Surat Perjanjian Sewa Beli Tanah dan BangunanRumah antara PT.PLN (Persero) dengan SumarnoHal. 108 dari 155 hal.

Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG16.17.18.19.2c22.T.IL.Int1316T.IL.Int1317T.ILInt1318T.IL.Int1319T.IL.Int1320T.LInt1321T.ILInt1322T.ILInt1322Nomor : 231.Pj/062/P3B/2000 tanggal 28 April 2000,(Sesuai dengan asli) ;Surat Perjanjian Sewa Beli Tanah dan Bangunan Rumah antara PT.PLN (Persero) dengan EndangSaputra, BE, Nomor : 170.Pj/062/P3B/2000 tanggal 28April 2000, (Sesuai dengan asli) ;Surat Perjanjian Sewa Beli Tanah dan Bangunan Rumah antara PT.PLN (Persero) dengan Memed AE,Nomor : 233.Pj/062/P3B

Pada hakikatnya, biaya tradingcommission yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada ELBV sama sekalitidak terkait dengan kepemilikan saham ELBV pada Pemohon Banding, dengandemikian, jelas bahwa biaya trading commission ini tidak memenuhi definisidividen sebagaimana disebut dalam Pasal 10 ayat (5) P3B antara Indonesia danPemerintah Kerajaan Belanda.

Karena itu, PemohonBanding berpendapat bahwa koreksi pihak Terbanding tidak memiliki dasaryang kuat sehingga harus dibatalkan;Bahwa pembayaran komisi tersebut tidak memenuhi syarat sebagai dividensebagaimana didefinisikan dalam P3B Indonesia dan Kerajaan Belanda.

Dari sudut pandang yuridis formal maupun subtansinya (substance),pembayaran komisi yang Pemohon PK (semula Pemohon Banding)lakukan kepada ELBV bukan merupakan dividen melainkan pembayaranjasa komisi.Pasal 10 ayat (5) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)antara Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda secara jelasmenyebutkan bahwa dividen diartikan sebagai penghasilan dari sahamjouissance atau hak jouissance, saham pendiri atau hakhak ataspembagian laba lainnya.

Dengan demikian, jelas bahwa biaya tradingcommission ini tidak memenuhi definisi dividen sebagaimana disebutdalam Pasal 10 ayat (5) P3B antara Indonesia dan Pemerintah KerajaanBelanda. Sebaliknya, pembayaran trading commission tersebut terkaitdengan Trading Agreement (terlampir Bukti PPK2) antara Pemohon PK(semula Pemohon Banding) dengan ELBV untuk keperluan pembelianbahan baku dan penjualan hasil produksi.

Secara nyatanyata penetapan komisisebagai dividen telah didasarkan pada ketentuan hukum yang salah, karenajika pasal 10 ayat (5) P3B yang dipakai, maka jelasjelas pasal tersebuttidak memberikan definisi seluasluasnya untuk dividen atau, setidaktidaknya, komisi jelasjelas tidak termasuk dalam definisi deviden.