SP.Sidik/06/II/2020/Reskrim, tanggal 17Pebruari 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor :Sp. Sidik/119/V/2020/Reskrim tanggal 04 Mei 2020 oleh TermohonPra Peradilan ; Halaman 5 dari 22 Penetapan Nomor 13/Pid.Pra/2020/PN BIg2.2.2.3.2.4.Bahwa acuan Sprindik dimana di dasarkan kepada Laporan PolisiNomor : LP/06/I/2020/TBS/SEK BLG tanggal 27 Januari 2020perihal tindak pidana Penipuan yang diketahuinya terjadi padaBulan Juli 2019 di Desa Saribu Raja Janji Maria Kec.

Menolak Permohonan Pra Peradilan dari Pemohon Pra Peradilan untukseluruhnya.Menyatakan sah Sprindik Nomor Sp.Sidik/06/II/2020/Reskrim tanggal 17Februari 2020;.

Tentang Penyidikan.a.Bahwa berdasarkan laporan Polisi tersebut diatas penyidikDitReskrimum Polda Riau menindak lanjutinya dengan melakukanproses penyidikan perkara tersebut sesuai dengan UndangundangNomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimulai darimenerima Laporan Polisi , dalam tahap penyidikan mngeluarkan SP.Sidik Nomor: SP.Sidik/88/III/2015/Reskrimum tanggal 23 Maret 2015,sesuai amanat Pasal 109 KUHAP penyidik juga menerbitkan SPDP(Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan) kepada KejaksaanTinggi

Menyatakan surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik /88/ III /2015/adalah sah menurut hukum Reskrimum tanggal 23 Maret 2015 tentangperkara Pidana sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 385ayat 1 KUHP.3. Menyatakan penetapan pemohon sebagai tersangka (SUDIRMAN AlsSUDIR) oleh penyidik/Termohon berdasarkan LP/81/III/2015/SPKT/RIAU tanggal 2 Maret 2015 adalah sah menurut hukum.4. Menyatakan Surat Perintah Penyitaan SP.

Membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 421 / V / 2014 /Ditreskrimum tanggal 30 Mei 2014;2. Membuat Surat perintah tugas No. Pol : SP.Gas / 555 / V / 2014 /Ditreskrimum, tanggal 30 Mei 2014;3. Membuat Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor : K / 215 /V /2014/ Ditreskrimum, tanggal 30 Mei 2014;4. Melakukan pemeriksaan terhadap saksisaksi antara lain:a.

Foto Copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.Pol :SP.Sidik / 421.a /Vil / 2014 / Ditreskrimum tanggal 18 Juli 2014, diberi tanda.................. T22;23. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (GP2HP)tertanggal 22 Juli 2014, diberi tanda.................. ccc ccc cece eee eeeeeeeeeees T.23;24. Foto copy surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan No.Pol. K / 215.aVl /2014 / Ditreskrimum tanggal 18 Juli 2014, diberi tanda............. T24;25.

akhirnya mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa setelah memperhatikan jawab menjawab dan buktibukti surat dan saksisaksi yang diajukan di persidangan, maka HakimPraperadilan menyimpulkan yang menjadi alasan permohonan Praperadilandari Pemohon adalah menyangkut Penghentian Penyidikan atas LaporanPemohon (pelapor terhadap Pelapor sebagaimana tertuang dalam SuratKETETAPAN No.Pol SP.Tap / 215 b /VIl /2014 /Ditreskrimum tanggal 18 Juli2014 jo Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.Pol :SP.Sidik

Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020 Termohon menerbitkanSurat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/224.A/X/1.10/2020/Reskrim;5. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020, Pukul 04.20 Wita, sekitar20 orang anggota dari Termohon mendatangi Pemohon di sekertariatFront Mahasiswa Nasional (FMN) di JI. Tidung III Blok 17 Nomor 118,Kelurahan Bonto Makkio, Kec. Rappocini, Kota Makassar. Termohonmemaksa akan membawa Pemohon untuk diperiksa di kantorTermohon.

Selanjutnya menindak lanjuti dari hasil Gelar PerkaraTERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyidikan nomor : SP.Sidik/ 224 / X / Res.1.10/ 2020/ Reskrim, tanggal 23 Oktober 2020untuk melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana barangSiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkanbahaya umum bagi barang atau barang siapa yang dimuka umumsecara bersamasama melakukan kekerasan terhadap barang ataubarang siapa yang menyuruh melakukan atau turut melakukan ataudengan sengaja membantu)

. : SP.Sidik/05/S.9/V/2006/Res JpTanggal 2 Juni 2006 yang telah diterbitkan Polres Metro Jakarta Pusattelah dibatalkan oleh Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta PusatNo. 01/PID/PRAP/2008/PNJKT.PST Tanggal 25 September 2008sehingga proses penyidikan di Polres Jakarta Pusat kembalidilanjutkan.Namun demikian sampai dengan saat ini tidak ada kepastian hukumsama sekali terhadap proses penyidikan ini sehingga menimbulkankerugian bagi diri PENGGUGAT dan keluarga karena selama 10(sepuluh) tahun ini menyandang

karena upaya pembuktian Penggugat dan TurutTergugat yang menunjukan tidak ada unsur tindak pidana dan tidak cukupbukti, bahwa SP3 diterbitkan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejakditanda tanganinya Akta Kesepakatan Bersama No. 04, hal ini tidak sesuaidengan Akta Kesepakatan Bersama No. 04 Pasal 3 yang disebutkan hanya 1(satu) bulan, bahwa secara diamdiam Tergugat dan Tergugat Il melaluikantor Advokat OC Kaligis mengajukan upaya hukum praperadilan untukmembatalkan SP3, akibatnya SP3 No.Pol SP.Sidik

:SP.Sidik/08/VII/2007/Res JU tanggal 11 Juli 2007(BUKTI P6) DEMI HUKUM HARUS DINYATAKAN BATAL.14. Bahwa, karena berdasarkan BARANG BUKTI SURAT : perkara SURATTANDA PENERIMAAN LAPORAN No. Pol. : 3346/K/X1I/1999/SATGA OPSCtanggal 23 Nopember 1999 tentang PENIPUAN DAN PENGGELAPANPASAL 378,372 KUHP (BUKTI P1) ; LAMPIRAN P19 An. Tsk. Ir.THAMRIN SIMANJUNTAK, JAKSA PU/PENELITI ALFRED.T.P, SH.

Pol. : SP.Sidik/08/VII/2007/Res JU tanggal 11 Juli 2007 (BUKTI P6).7. Fotocopy SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN/PENGADUAN NO.POL. : LP/2225/K/VIII/2005/SPK/RESTROBKS tanggal 12 Agustus 2005tentang PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN (BUKTI P7).8. Fotocopy Surat No. Pol. : B/3583/VIII/2005/RestroBks tanggal 25 Agustus2005 (BUKTI P8).9. Fotocopy SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN/PENGADUAN NO.POL. : 1690/K/VIII/2005/RESTO JAKTIM tanggal 31 Agustus 2005 tentangPERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN (BUKTI P9).10.

Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/427/X/Res.1.24/2019/Reskrim, tanggal 24 Oktober 2019;SURAT PERINTAH PENANGKAPAN1.1. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap//X/Res.1.24/2019/Reskrim, tanggal 30 Oktober 2019 a.n/ PEMOHON I1.2. Surat Perintah Penangkapan NomorSP.Kap/170/X/Res.1.24/2019/Reskrim, tanggal (Kosong) Oktober 2019a.n! PEMOHONII;1.3. Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP.Kap/172/X/Res.1.24/2019/Reskrim, tanggal (kosong) Oktober 2019a.n! PEMOHONIII;1.4.

(satu) perkara yang sama dimana Termohon telahmenerbitkan: Laporan Polisi Nomor : LP/03/V/Res.1.24/2019/Res Pidie/SekMeureudu, tanggal 18 Mei 2019; Laporan Polisi Nomor : LPA/163/X/Res.1.24/2019/Reskrim,tanggal 24 Oktober 2019.Bahwa sebelum Para Pemohon membahas lebih lanjut tentang daliladanya 2 (dua) laporan tersebut di atas, Para Pemohon akanterlebih dahulu memberikan pandangan tentang Laporan Polisitertanggal 24 Oktober 2019, dimana apabila dihubungkan denganSurat Perintah Peyidikan Nomor : Sp.Sidik

Rujukan, yang ditemui hanya 2 (dua) Laporan Polisi, danSurat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/427/X/Res.1.24/2019/Reskrim, tanggal 24 Oktober 2019, yangPutusan Pra Peradilan Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2019/PN Sgi4.5.4.6.4.7.artinya SPDP sebagai tingkatan terkahir dasar dilakukannyaPenyidikan seharusnya telah diselingi oleh LP, Surat PerintahTugas, LHP dan Surat Perintah Penyidikan, namun Surat PerintahTugas dan Laporan Hasil Penyelidikan tidak ditemukan tertuang didalam SPDP

Pemohonyang dikuti dengan batal dan/atau tidak sahnya penangkapan dan penahananterhadap Para Pemohon.Putusan Pra Peradilan Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2019/PN SgiPETITUMMaka dari itu berdasarkan uraian dan dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohonkepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa permohonan a quo, untukdapat memberikan putusan sebagai berikut :1.Menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan Para Pemohon untukseluruhnya;Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik

Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/427/X/ Res.1.24/2019/Reskrim, tanggal 24 Oktober 2019 yang kemudian didalam rangkaianpenyidikannya menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka adalah sahberdasarkan hukum, dan oleh karenanya penetapan a quo mempunyaikekuatan hukum mengikat adalah sah dan berdasarkan hukum.. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan terhadap Para Pemohon adalah sahdan berdasarkan hukum..

Photocopy Surat Hasil Gelar Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik,tanggal 01 November 2019, diberi tanda T15;16.Photocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/59/XI/2019/Reskrim,tanggal 01 November 2019, diberi tanda T16;17.Photocopy Surat Hasil Gelar Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik,tanggal 01 November 2019, diberi tanda T17;18.

,MH); Bahwa benar Termohon Kepolisian Resor Parigi Moutong menerbitkan suratperintah penyidikan Nomor: SP.Sidik/59/XI/2019/Reskrim pada tanggal 01November 2019 dan selanjutnya menetapkan Pemohon Hajra.S.Sossebagai tersangka berdasarkan Surat Pemberitahuan Penetapan TersangkaNomor B/248/X1/2019/Sa Reskrim, tanggal 01 November 2019 (bukti P2 /T18) dalam dugaan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 45 Ayat(3) jo Pasal 27 Ayat (3) UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentangPerubahan Atas UndangUndang

menetapkan Pemohon sebagai tersangka, sebagaimanadisyaratkan oleh KUHAP maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUUX1I/2014, tanggal 28 April 2015, bahwa Penetapan Tersangka harus didukungsekurangkurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah yang termuat dalam Pasal 184KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta terungkap dipersidangan Pemohontelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon pada tanggal 1 November 2019berdasar surat perintah penyidikan Nomor SP.Sidik

., hal ini jauh sesudah dilakukan perbuatanPengrusakan oleh para Terdakwa pada tanggal 19 April 2011 dan telahdilakukan penyidikan oleh pihak Penyidik berdasarkan Laporan PolisiNomor : LP/175/IV/2011/ Sulut/SPKT tanggal 19 April 2011 dengan SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK/49/V/201 1/Dit.Reskrimum tanggal19 Mei 2011.Dengan adanya halhal yang tidak dipertimbangkan atau kurangseksama dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan NegeriManado, maka mengakibatkan putusan batal demi hukum, sesuaiketentuan

terlebih dahulu Hakim akanmempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolute) PengadilanNegeri Jantho untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa melanggar Pasal 19 ayat (1) Jo Pasal 8ayat (4) Peraturan Daerah Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islamdan dilakukan proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan PolisiPamong Praja dan Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh berdasarkan Surat Perintah PenyidikanNomor SP.SIDIK

. : SP.Sidik/39/IV/2014/Sek.Mampang,sejak tanggal 5 April 2014 s/d tanggal 24 April 2014.2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 24 April 2014, No. : B621/APB.SEL/Euh.2/06/2014, sejak tanggal 25 April 2014 s/d tanggal 3 Juni2014 ;3. Penuntut Umum tanggal : 3 Juni 2014, No. B275/0.1.14.3/Epp.2/6/2014,sejak tanggal : 3 Juni 2014 s/d tanggal 22 Juni 2014 ;4.

Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHON terkaitperistiwa Pidana yang dimaksud dalam Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.Sidik/465/S.6/X/2018/Reskrim, tanggal 30 Oktober 2018,Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 58/ S.6/ II/ Reskrimtertanggal 26 Februari 2020, Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor :Sp.

Sidik/ 56/ C.12/ II/ 2020/ Reskrim tertanggal 26 Februari 2020, danSurat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/1250/111/2020/Ditreskrimum tertanggal 12 Maret 2020 adalah tidaksah dan tidak berdasarkan Hukum sehingga Penyidikan dalam Perkara aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat dan oleh karena itu diperintahkankepada TERMOHON untuk menghentikan penyidikan berdasarkan SuratPerintah Penyidikan dimaksud;.

Tap/ 48/ IW 2020/Reskrim tertanggal 3 Maret 2020Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHONterkait peristiwa Pidana yang dimaksud dalam Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/465/S.6/X/2018/Reskrim tanggal 30Oktober 2018, Surat Perintah Penyidikan NomorSp.Sidik/58/S.6/II/Reskrim tertanggal 26 Februari 2020, sSyrat PerintahTugas Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 56/C.12/II/2020/ Reskrimtertanggal 26 Februari 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/1250/IIl/2020/Ditreskrimum tertanggal

Tap/ 48/ III/ 2020/ Reskrimtertanggal 3 Maret 2020;Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHON terkaitperistiwa Pidana yang dimaksud dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/465/S.6/X/2018/Reskrim, tanggal 30 Oktober 2018, Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 58/ S.6/ II/ Reskrim tertanggal 26 Februari2020, Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/ 56/ C.12/ Il/2020/ Reskrim tertanggal 26 Februari 2020, dan Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.

Sidik/465/S.6/X/2018/Reskrim, tanggal 30 Oktober 2018, Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 58/ S.6/ Il/ Reskrim tertanggal 26 Februari 2020,Hal. 141 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SELSurat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : Sp.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum penyidikan Termohon terhadap Pemohon I Lilis Suryani Damis, Pemohon II Muhammad Rezki Dwi Putra & Pemohon III Reksahari Yayan Mamonto berdasarkan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : SP.Gas/107/IV/Res.5.5/2024/Dit Reskrimsus tanggal 24 April 2024, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/16/IV/Res.5.5/2024/Dit Reskrimsus tanggal 24 April 2024, Surat Ketetapan tentang

78TPPU/V/2013/BNN tanggal 29 Mei 2013dan telah di Putus oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Perkara Nomor :426/Pid.B/2014/PN.Mdn yang telah berkekuatan hukum tetap sehinggapenyidikan dan penetapan tersangka kepada Pemohon Praperadilantersebut dapat di katakan Nebis in idem sesuai dengan Pasal 76 ayat (1)KUHP Seseorang tidak dapat dituntut dua kali karena perbuatan yangtelah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum Tetap sehinggasangat beralasan menurut Hukum Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik

PemohonPraperadilan menetapkan sebagai Tersangka tidak memiliki buktipermulaan yang cukup, yang dimaksud dengan bukti permulaanberdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU/XII/2014yang pada pokoknya menyatakan untuk melakukan Penangkapan,Penahanan, Penetapan Tersangka harus ada bukti permulaan yang cukupminimal 2 (dua) alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, melihatTermohon Praperadilan tidak memiliki minimal 2 (dua) alat bukti makasangat beralasan menurut hukum Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik

NarkotikaNomor : LKN/88TPPU/VII/2019/ BNN tanggal 14 Oktober 2019 batal demihukum;Menyatakan secara hukum Laporan Kasus Narkotika Nomor : LKN/88TPPU/VII/2019/ BNN tanggal 14 Oktober 2019 batal demi hukum;Menyatakan Pemblokiran rekening MANDIRI Pemohon Praperadilandengan nomor rekening 1080019002006 pada tanggal 8 Oktober 2019oleh Termohon Praperadilan adalah batal demi hukum;Menghukum Termohon Praperadilan untuk mencabut status TersangkaPemohon Praperadilan dalam surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik

Bahwa terhadap Saksi2 yang sudah berhasil diamankan olehpihak Polres Tanjungpinang selanjutnya dilakukan penyidikandan diproses hukum sebagai Terdakwa dalam perkara atasdugaan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatansebagaimana dalam Pasal 363 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPberdasarkan Laporan Polisi dari Polsek Tanjungpinang TimurPolres Tanjungpinang Nomor LPB/19/V/2021/SPKTPolsek TpiTimur tanggal 16 Mei 2021 dan Surat Perintah Penyidikan dariPolres Tanjungpinang Nomor SP.Sidik/47/V/2021/Reskrimtanggal

Bahwa terhadap Saksi2 yang sudah berhasil diamankan olehpihak Polres Tanjungpinang selanjutnya dilakukan penyidikandan diproses hukum sebagai Terdakwa dalam perkara atasdugaan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatansebagaimana dalam Pasal 363 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPberdasarkan Laporan Polisi dari Polsek Tanjungpinang TimurPolres Tanjungpinang Nomor LPB/19/V/2021/SPKTPolsek Tpi Timur tanggal 16Mei 2021 dan Surat Perintah Penyidikan dari PolresTanjungpinang Nomor SP.Sidik/47/V/2021/Reskrim

Bahwa dalam posita point 9 pemohon menyatakan bahwa Penyidik Polseklembak tidak menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan(SPDP) kepada keluarga pemohon setelah diterbitkan surat perintahPenyidikan (Sp.Sidik) dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari berdasarkanputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 Tahun 2015 tentang kewajibanpenyidik menyerahkan SPDP kepada Penuntut Umum, terlapor danKorban/pelapor.

dilakukanPemeriksaan sebagai tersangka dan setelah ditemukan bukti yang cukupHalaman 9 dari 22 HalamanPutusan Nomor 3/Pid.Pra/PN Mre4.maka dengan alasan subjektif maupun objektif, penyidik Polsek lembakmelanjutkan dengan penahanan dengan nomor Sp.Hap/19/X/2018/reskrimtanggal 11 Oktober 2018;Bahwa pemohon dalam konklusi point 4 menyatakan bahwa Penyidik Polseklembak tidak menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan(SPDP) kepada keluarga pemohon setelah diterbitkan surat perintahPenyidikan (Sp.Sidik

Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 04.b/ IV/RES.1.6./ 2020/ Reskrim, tanggal 24 April 2020;3.

KapolsekKapongan , selanjutnya diberi tanda T15 ;17.Laporan Hasil Penyelidikan dasar Laporan Polisi nomor.LP/K/O8/III/RES1.6/2020/Jatim/Polres Situbd/Sek Kapongan, Tanggal 27Maret 2020 atas nama pelapor Anwar dan Terlapor Miswani, Tanggal 21 April2020, selanjutnya diberi tanda T16 ;18.Paparan Gelar Perkara Atas Nama Pelapor Anwar dan Terlapor Miswani ,selanjutnya diberi tanda T17 ;19.Laporan Pelaksanaan Gelar Perkara Tanggal 23 April 2020 , selanjutnya diberitanda T18 ;20.Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

LP/K/O8/III/RES1.6/2020/Jatim/Polres Situbd/SekKapongan, Tanggal 27 Maret 2020 atas nama pelapor Anwar dan TerlaporMiswani, , selanjutnya diberi tanda T19 ;21.Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sp.Sidik/04.b/V/2020/Reskrim,Tanggal 4 Mei 2020 , selanjutnya diberi tanda T20 ;Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.

Petunjuk:Bahwa TERMOHON ,dalam proses penyidikan berdasarkanSprindik Nomor : SP.Sidik 18/BPPHLHKSWII/I/PPNS/10/2018tanggal 10 Oktober 2018 telah melakukan pemeriksaan saksisaksi.Berdasarkan dari keterangan 2 (dua) orang saksi petugas BalaiPengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup danKehutanan Seksi wilayah Il Pekanbaru yaitu Sdr. Roni HardiPutra dan Sdr.

Alat berat dimaksudtelah disita oleh TERMOHON dari PEMOHON.Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Kahfi (Operatoralat Berat dalam Perkara A quo) dalam proses penyidikanberdasarkan Sprindik Nomor: SP.Sidik 18/BPPHLHKSWII/I/PPNS/10/2018 tanggal 10 Oktober 2018 juga menyatakanbahwa PEMOHON sebagai orang yang menyuruh,mengarahkan, membiayai dalam operasional alat beratexcavator Hyundai warna kuning yang dioperasikannya dalamHal.17 dari 36 Halaman Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2018/PN.Dum.perkara A quo,

Bukti T2 : Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik.18/BPPHLHKSWII/I/PPNS/10/2018 tanggal 10 Oktober 2018;Hal.24 dari 36 Halaman Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2018/PN.Dum.10.11.12.13.14.15.16.We18.19.20.Bukti T3Bukti T4Bukti T5Bukti T6Bukti T7Bukti T8Bukti T9Bukti T10Bukti T11 :Bukti T12Bukti T13Bukti T14 :Bukti T15Bukti T16Bukti T17Bukti T18Bukti T19Bukti T20: Berita Acara Pemeriksaan Saksi: Penetapan: Putusan Pengadilan Negeri: Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n RONI HARDI PUTRA, SHtanggal 11 Oktober

.: LP/2236/VII/2010/PMJ/Dit Reskrimumtanggal 2 Juli 2010 (Bukti T 1);Foto copy Surat Perintah Tugas No:Sp.Gas/2513/VII/2010/Dit Reskrimumtanggal 9 Juli 2010 (Bukti T 2);Foto copy Surat Perintah Penyidikan No: Sp.Sidik / 2246 / VII / 2010 / DitReskrimum tanggal 9 Juli 2010 (Bukti T 3);Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No:2716/VII/2011/Dit Reskrimum (Bukti T 4);Foto copy BAP Saksi Pelapor H.DJUNAEDI, SH (Bukti T 5);Foto copy BAP Saksi TATANG JAMALUDIN, SH (Bukti T 6);Foto copy

Sp.Sidik/2246/VII/2010/Dit Reskrimum tanggal 9 Juli 2010 ( buktiT3 ) mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan / SPDP No.

Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/284/XII/2017/ Ditreskrimsus,tanggal 5 Desember 2017;3. Penyitaan yang dasarkan pada permohonan penyitaan Penyidik Polda Kaltim,tanggal 10 Oktober 2018, dan penetapan Pengadilan Negeri SamarindaNomor: 1010/Pen.Pid/2018, tertanggal 15 Oktober 2018 yang tidak sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku; dan4. Penghentian penuntutan karena pelimpahan berkas telah melampui jangkawaktu (daluarsa); serta5.

Untuk itukeberatan atas :e Penetapan Tersangka dan Penyidikan berdasarkan laporan dariWidodo Agus Hartono sebagaimana laporan Polisi NomorLP/B/465/IX/2016/Polda Kaltim/SPKT yang tidak sesuai denganketentuan hukum yang berlaku;e Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/284/XII/2017/Ditreskrimsus, tanggal 5 Desember 2017;e Penyitaan yang dasarkan pada permohonan penyitaan PenyidikPolda Kaltim tanggal 10 Oktober 2018 dan penetapan Pengadilan NegeriSamarinda Nomor : 1010/Pen.Pid/2018 tertanggal 15

Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/284/XII/2017/Ditreskrimsus, tanggal 5 Desember 2017, selanjutnyadiberi tanda TI3;4. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor:B/89/XII//2017/ Ditreskrimsus, tanggal 5 Desember 2017 dengan terlaporTriadi Sulistio anak dari Thio Soew Tjong (alm) dan Surat Pemberitahuandimulainya Penyidikan Nomor: B/89.a/V/RES.2.6/ 2018/Ditreskrimsus,tanggal 8 Mei 2018 dengan tersangka Triadi Sulistio anak dari Thio SoewTjong ( alm) , selanjutnya diberi tanda TI4;5.