Ditemukan 956 data
16 — 5
KAGarahan dan petunjuk untuk mencegah disparitas hukum dalam mencarikepastian hukum diantara ummat Islam, dan berdasarkan sifatnyatersebut Kompilasi Hukum Islam a.k.a (also known as) figh Indonesiahanya menjadi petunjuk dan pedoman bagi ummat Islam khususnyaHakim di kalangan Peradilan Agama.
46 — 20
diIndonesia sebagaimana diatur dalam pasal 171 huruf (h) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (h)Kompilasi Hukum Islam: Anak Angkat adalah anak yang dalam halpemeliharaan untuk hidupnya seharihari biaya pendidikan dan sebagainyaberalin tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnyaberdasarkan putusan pengadilan;Halaman 10 dari 13 penetapan Nomor 145/Padt.P/2018/PA.PLGMenimbang, bahwa oleh karena Kompilasi Hukum Islam harusdipedomani oleh ummat
99 — 28
akan mengasuh anakanaknya, dansekarang anak sudah dalam asuhan Pemohon dan benar Termohontidak punya pekerjaan tetap.Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban dari Termohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon telah memberikan repliknyayakni sebagai berikut:Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun sejaktahun 2002, tidak benar baru sekitar 2013 dan tidak ada Pemohonmenjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernamaSANIAH;Bahwa, Termohon sebagai muallaf dari ummat
112 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mereka itulah yangtermasuk orang yang baikbaik"; (Q.S.Ali Imran ayat 114);"Ummatun goimah (ummat yang lurus) ialah golongan yang masihberpegang teguh kepada kebenaran dan mengikuti syari'at agamanyadengan patuh". (Zainuddin Hamidy dan Fachruddin Hs, tafsir AlQur'an,Naskah AsliTerjemahketarangan, cetakan keempat, penerbit WidjajaDjakarta MCMLVII);5.
248 — 189
Djenong(kakeknya) yaitu untuk kemaslahatan ummat secara umum, kenyataannyaHim. 8 dari 11 hlm. Put. Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA.JKdigunakan untuk keperluan golongannya (Persis), maka pernyataan/dukungan ahli waris tersebut dicabut (Bukti T. 16 dan T.17, fotokopi adaaslinya);.
20 — 3
Fotokopi bukti kwitansi pembayaran ke Toko Fortune atas pengambilanbarang Hand Phone sebesar Rp 2.725.000, (Bukti T.3);4) Fotokopi bukti kwitansi pembayaran ke Toko Fortune atas pengambilanbarang hand phone sebesar Rp 2.000.000, (Bukti T.4);Halaman 20 dari 48, Putusan Nomor 0144 /Pdt.G/2017/PA.Kds.5) Fotokopi bukti kwitansi pembayaran (titipan pengambilan barang HandPhone) ke Toko Graha Phone sebesar Rp 3.000.000, (Bukti T.5);6) Fotokopi bukti kwitansi pembayaran angsuran BPKB mobil di KSPPSMutiara Ummat
kemudian saksi tanyakan kepada Pemohon, ada persoalan apa, lalu dijawaboleh Pemohon, ada persoalan hutang piutang ;Bahwa saksi tidak tahu hutang Termohon dengan siapa dan berapajumlahnya, yang saksi ketahui Termohon tidak boleh lagi bekerja di CounterHP ;Bahwa saksi tahu yang membayar hutang Termohon itu, Pemohon dan saksijuga ikut membayar hutang tersebut sejumlah Rp 5.000.000,(lima jutarupiah) dan Rp 12.000.000, (dua belas juta rupiah) yang diperoleh daripinjaman Koperasi Simpan Pinjam Mutiara Ummat
didasarkan pada bukti tertulis T11 dan T12;Menimbang, bahwa pernyataan Termohon yang menyatakan dalampembayaran tersebut diri Termohon dan pihak lbu kandung Termohon juga ikutmembantu dalam pembayaran hutang, diperkuat dengan keterangan saksi, Ny.Sunarti binti Sadimin selaku lou Kandung Termohon yang menyatakanTermohon dan saksi ikut membayar hutang sejumlah Rp 5.000.000,(lima jutarupiah) dan Rp 11. 200.000, (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) yangdiperoleh dari pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Mutiara Ummat
27 — 10
Tergugat tidak menuduh Penggugat menjalin hubungandengan suami teman sekantor dengan Penggugat tersebut justruyang memberitahu Tergugat adalah perempuan itu sendiri ;Bahwa posita gugatan nomor 6 benar , akan tetapi yang berkaitandengan KDRT tidak benar ;Bahwa posita angka 7 benar ;Bahwa posita gugatan angka 8 benar dan Tergugat menerimadengan ikhlas dan tidak keberatan atas gugatan Perceraian yangdiajukan oleh Penggugat dengan ketentuan hubungan persaudaraanantara Penggugat dengan Tergugat sebgai ummat
Terbanding/Terdakwa : MOH. RIZIEQ bin SAYYID HUSEIN SHIHAB Alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB.
1720 — 1559
Agus Ridallah selakuKoordinator Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Satuan TugasCOVID19 Kabupaten Bogor menerima terusan / forward Whatsapp dariSekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanuddin selaku Ketua HarianSatuan Tugas COVID19 yang isinya berbunyi GADOG PUNCAKCISARUA BOGOR SAMBUT KEDATANGAN IMAM BESAR UMMAT ALHABIB MUHAMMAD RIZIQ BIN HUSEIN SYIHAB, JUMAT TANGGAL 13NOVEMBER 2020/27 MULUD 1442, JAM 08 : 00 PAGI, TITIK KUMPULDIMASJID HAROKATUL JANNAH PENUHI SISISISI JALAN DARIGADOG SAMPAI KE
Agus Ridallah selakuKoordinator Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Satuan TugasCOVID19 Kabupaten Bogor menerima terusan/forward Whatsapp dariSekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanuddin selaku Ketua HarianSatuan Tugas COVID19 yang isinya berbunyi GADOG PUNCAKCISARUA BOGOR SAMBUT KEDATANGAN IMAM BESAR UMMAT ALHABIB MUHAMMAD RIZIQ BIN HUSEIN SYIHAB, JUMAT TANGGAL 13NOVEMBER 2020/27 MULUD 1442, JAM 08 : 00 PAGI, TITIK KUMPULDIMASJID HAROKATUL JANNAH PENUHI SISISISI JALAN DARIGADOG SAMPAI KE MARKAZ
8 — 5
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakimberpendapat bahwa perkawinan merupakan
19 — 10
Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islamhakekatnya merupakan syarat administratif yang harus ditaati oleh setiap warga NegaraIndonesia yang melangsungkan pernikahan demi terwujudnya dan terjaminnya tertibhukum perkawinan bagi ummat Islam khususnya dan warga Negara Indonesia padaumumnya, sehingga meskipun Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkanpernikahannya saat melangsungkan perkawinannya seperti yang dimaksud undangundangtersebut Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat ,perkawinan Pemohon I dan
16 — 5
Tlbtambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan akad atau ikatan yang mempunyaidimensi sakral antara Pemohon dan Pemohon II dan berimplikasi kepada hakdan kewajiban serta kepentingan hukum lain bagi para Pemohon yang diaturdalam peraturan
18 — 6
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syariatislam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat fautsigiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangan administrasinegara.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Maielisberpendapat bahwa perkawinan
15 — 6
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syariat Islam beruparukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangi perkawinan,sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturan tambahan dengantujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar, tetapi tercatat padabuku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yangdiatur dalam peraturan perundangundangan;Hal. 10 dari 13 Hal.
1.YONART NANDA DEDY
2.Annisa Ratna Kinanti, SH.
Terdakwa:
IKHSAN ARHAM Als ASEP Als ABU ALTAF Als IKHSAN ARHAM Bin ARHAM
168 — 112
yakni Menginginkan tegaknya syariat Islam diIndonesia, dengan menempuh cara jihad fisabilillah mengangkatsenjata (perang) kaum Thougut, Anshor Thogut dan ulama su / ulamajahat, kaum kafir ialah mereka semua yang beragama Non Muslim,kaum Thogut adalah lembaga yang merumuskan Hukum yang di buatmanusia yaitu MPR dan DPR, Anshor Thogut adalah lembagalembagayang menjalankan dan menegakkan hukumhukum pemerintah selainHukum Allah seperti Polisi dan TNI, ulama jahat ialan mereka ulamaulama yang menghalangi ummat
tersebuthanya bisa ditegakan atau diwujudkan dengan cara mengangkat senjata(perang fisik) terhadap musuh kami yakni kelompok kaum kafir, kaumthogut, anshor Thogut, ulama jahat;Bahwa menurut pemahaman kelompok kami yang tergolong kaum kafir ialahmereka semua yang beragama Non Muslim, kaum Thogut adalah lembagayang merumuskan Hukum yaitu MPR dan DPR, Anshor Thogut adalahlembagalembaga yang menjalankan dan menegakkan hukumhukumpemerintah selain Hukum islam, ulama jahat ialah mereka ulamaulamayang menghalangi ummat
10 — 4
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
12 — 6
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar perkawinan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Hal 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor0131/Padt.P/2019/PA.
15 — 7
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syariat Islam beruparukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangi perkawinan,sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturan tambahan dengantujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar, tetapi tercatat padabuku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yangdiatur dalam peraturan perundangundangan;Hal. 10 dari 13 Hal.
17 — 6
Atau Pemohon konpensimengintrospeksi dirinya, maka pastilah dalam rumah tangga aman dantenteram seperti yang didambakan semua ummat Islam, rumah tanggayang mawaddah dan warohmah;14.Bahwa keluarga Termohon konpensi sudah lelah mendamaikanhubungan antara Pemohon dan Termohon, yang membuat keluargaTermohon konpensi lelah adalah sikap Pemohon konpensi yang tidakpernah mau mendengar nasehat serta saransaran keluarga Termohonkonpensi, selalu menyalahkan Termohon konpensi, Pemohon konpensitidak mau berkaca
14 — 9
dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnyahukum asal perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasanyangat darurat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis di atas, dapatdiketahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancurberantakan, jika tetap dipertahankan akan menimbulkan kesusahan yang terusmenerus yang akan menimbulkan kemudharatan;Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam termasuk di dalamnya hukumperkawinan adalah untuk mencapai kemaslahan hidup ummat
47 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apalagi jika diberi amanah untukmemimpin ormas Islam, maka sebagai pemimpin mempunyaikewajiban untuk membela dan melindungi ummat Alloh,Hal. 17 dari 21 hal. Put.
./2010yaitu. ummat Islam, bukan sebaliknya sebagai pemimpinmalah mempergunakan amanah itu untuk menindas ummatIslam dengan bersembunyi di balik pengalihan persepsihukum, karena setahu Pemohon Kasasi / Terdakwa danwarga, bahwa suatu' kasus sengketa tanah secara perdataapapun pelaksanaannya harus selalu) berdasarkan keputusanhukum tetap dari pengadilan untuk mengeksekusinya.Bagaimana mau menegakkan hukum di lain pihak melanggarhukum dengan dalih punya hukum juga, sama saja denganmenegakkan benang basah