Ditemukan 4360 data
126 — 113
Jabatan saksi dalam DPRD Kab Bengkalis antara lain sebagaianggota fraksi Gabungan Reformasi, tahun 20102013 sebagaisekretaris Komisi Ill dan tahun 20132014 sebagai anggota BadanLegislasi; Bahwa pembahasan KUA PPAS di komisi Ill kKhususnya denganbagian keunagnan Sekretariat daerah Kabupaten Bengkalis tidakterperinci di karenakan jadwal yang di tetapkan oleh BadanMusyawarah terlalu singkat sehingga pembahasan hanya melihatbentuk kegiatan satu tahun kedepan secara global.
Terbanding/Terdakwa : I DEWA NYOMAN WIRATMAJA alias DEWO
236 — 35
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : NI PUTU EKA WIRYASTUTI Diwakili Oleh : NI NENGAH SALIANI, S.H
448 — 62
1 (satu) bundel copy dokumen paparan Reformasi Kebijakan Dana Insentif Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2017.
1 (satu) bundel copy dokumen paparan Dana Insentif Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2018.
839 — 343
DPR RIkarena pada tahun 2004 saksi pernah menjabat sebagai staf ahlipada Fraksi Bintang Reformasi ;Hal.286 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN. Jkt. PstBahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu: BB 174 : 1 (satu) lembar fotocopysesuai dengan aslinya Aplikasi Transfer / Pindah Buku darirekening 1020004309107 atas nama FAUZIH H.
Terbanding/Terdakwa I : Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H.WIWIN WINARDI
Terbanding/Terdakwa II : ENUNG KURNIAWAN, S.IP bin PATMA
Terbanding/Terdakwa III : Drs. DODIK VEVANTO bin SRIJANTO
235 — 143
Bank Negara Indonesia(persero), TBK beserta lampiran nomor : KP/017/DIR/R tanggal 25 Januari 2011perihal Organisasi Kantor Wilayah T-1;
1 (satu) eksemplar copy dokumen beserta lampiran nomor : BRF/4.6/340 tanggal 27 Agustus 2010 dari Tim BNI reformasi 1.0 yang ditujukan kepada PT.
132 — 25
Adapunproyek Tahun 2010 dibawah unit Balitbang Kemendiknas, Tahun 2011dibawah Sekjen karena adanya Reformasi Birokrasi, sehingga pada Tahun2010 pengurusan administrasi dan keuangan dibawah Balitbang sedangkanTahun 2011 pengelolaan administrasi dan keuangan dibawah Sekjen.e Bahwa yang merencanakan proyek tersebut adalahKementrian, dengan tujuan untuk mendapatkanpendataan dan pemetaan satuan pendidikan seluruhIndonesia (SD, SMP, SLTA,/SMK, Madarasah).
MUH. ASRI IRWAN
Terdakwa:
HERMAN SUTRISNO.
504 — 170
- 3 (tiga) lembar print out dokumen dengan judul Beberapa Materi/Temuan Hasil Dari Investigasi/Pengkajian Awal Forum Reformasi Dinasti Kota Banjar.
- 1 (satu) bundel copy dokumen terkait Pemilu calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar, Hj. ADE UU SUKAESIH, SIP dan Drg. DARMAJI PRAWIRASETIA, M.KES Periode 2013-2018.
BB No.158 dikembalikan kepada FITRIAH
1.Inggrid L Louhenapessy
2.Endang Anakoda
3.Hubertus Tanate
4.Beatrix N Temmar
5.Demianus Eckhart Palapia, S.H.,M.H.
6.BENFRID C. M. FOEH, SH
7.ALFRETS R.I. TALOMPO, SH
Terdakwa:
Wilma Enggliani Ferdinandus alias Ema
100 — 6
- Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 32a/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Internal Di Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 05 Januari 2022 atas nama Fentje Salhuteru, S.E., M.Si., Dkk.
123 — 26
Adapun proyekTahun 2010 dibawah unit = BalitbangKemendiknas, Tahun 2011 dibawah Sekjenkarena adanya Reformasi Birokrasi, sehinggapada Tahun 2010 pengurusan administrasi dankeuangan dibawah Balitbang sedangkan Tahun2011 pengelolaan administrasi dan keuangandibawah Sekjen.Bahwa yang merencanakan proyek tersebutadalah Kementrian, dengan tujuan untukmendapatkan pendataan dan pemetaan satuanpendidikan seluruh Indonesia (SD, SMP, SLTA,/SMK, Madarasah).
287 — 111
sebelumnya yang intinya bahwa BPKP tidakmemiliki kewenangan untuk menghitung kerugian keuangan negara;Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi No : PUU 31/X/2012 hanyamenyatakan BPKP boleh menyatakan audit investigasi, tetapi menurut ahli auditinvestigasi untuk menghitung kerugian negara itu berbeda dengan audit investigasibiasa sehingga satusatunya lembaga yang berwenang melakukan auditinevestigasi pro justitia adalah BPK;Bahwa mengenai penjelasan Pasal 2 UU Tipikor khususnya kata dapat,sebelum reformasi
dapat dalam UU Subversiyang juga menggunakan kata dapat klarena dengan kata dapat tersebutbanyak hakhak rakyat Indonesia yang dirampas/dipenjara sehingga kata tersebutmempuyai arti serba meliputi dan implikasinya luas, ahli pernah mengusulkan agarUU Subversi tersebut dicabut;Bahwa kata 'dapat' dalam Pasal 2 UU Tipikor juga jangan sampai adapenyalahgunaan wewenang karena kata tersebut bersifat tidak pasti dan bahkanadanya potensial lost pun bisa di korupsikan sehingga hal tersebut bertentangandengan reformasi
1158 — 664
Berkaitan dengan tindakpidana suap, maka hukum pidana berada di posisi hilir, dan hulunya adalah hukumadminsitrasi, jadi untuk bisa menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang bersihsematamata mendasarkan kepada ketentuan pasal pidana suap saja tentu tidakmungkin, harus ada perbaikan dalam segi birokrasi (reformasi dalam birokrasi)dalam hubungannya dengan segala kegiatan pemerintahan dan kegiatanpenyelenggaraan negara lainnya, dalam proses hulunya terutama yang menyangkutsoalsoal yang berhubungan
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ARFIYANTI BELINDA, SH PGL YANTI Diwakili Oleh : HANKY MUSTAV SABARTA, S.H., M.H.
101 — 82
EKO Priyono bertanda tangan serta bercapstempel kementrian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasiRI.641) a. 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dariBendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 1.325.000. (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah ) untuk Biaya PerjalananDinas an. Nuzirwan.SH selama 3 ( Tiga ) hari ke kab.
132 — 91
tahun 2017 di seluruh Indonesia;3. 1 (satu) bundel dokumen konsep perpustakaan desa untuk Maluku;4. 1 (satu) bundel dokumen konsep perpustakaan desa/kelurahan untuk Jawa Timur;5. 1 (satu) bundel dokumen konsep perpustakaan desa/kelurahan untuk daerah istimewa Yogyakarta;6. 1 (satu) buku katalog Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2010 untuk SD/SMP;7. 1 (satu) buku konsep kepustakaan desa/kelurahan se-Indonesia 2015;8. 1 (satu) bundel dokumen ketentuan perusahaan berkaitan dengan reformasi
1893 — 2196 — Berkekuatan Hukum Tetap
Amanat reformasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih danKKNI harus sejalan dengan prinsip dan tujuan hukum pidana danmengawalnya dengan cara penindakan represif yustisial, oleh karena itupemberantasan korupsi juga harus memberikan efek deterrence, preventif &protektif untuk mewujudkan daya cegah dan tangkal dari ancaman korupsipolitik.6.
ISKANDAR MARWANTO.SH.,MH
Terdakwa:
1.CORNELIS BUSTON
2.CHUMAIDI ZAIDI
3.ABDULRAHMAN ISMAIL SYAHBANDAR
443 — 122
Fraksi Bintang Reformasi (PKS dan PBB)ORUDI WIJAYA (Ketua Fraksi), tahap pertama Sayamenitipkan kepada sdr. ARRAHMAT EKA PUTRA Rp.100.000.000, tahap kedua tidak terlaksana karena tidakada uangnya.RAHMAD EKA PUTRA, tahap pertama Saya menyerahkanRp. 100.000.000, untuk ARRAHMAT EKA PUTRA danmenitipkan uang Rp. 200 juta untuk diserahkan kepada sor.RUDY WIJAYA dan SUPRIANTO tahap kedua tidakterlaksana karena tidak ada uangnya.SUPRIANTO, tahap pertama Saya Saya menitipkankepada sdr.
1028 — 727 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan (ii) Telkomsel adalah Telkom sebanyak 42,72%dan Indosat sebanyak 35%.8.2 KM 72/1999, yang menjadi dasar dilaksanakannya swap antara Telkomdan Indosat terhadap kepemilikan langsung saham mereka padaTelkomsel dan Satelindo, ditetapkan atau dikeluarkan dalam rangkamenyelaraskan dengan UndangUndang No.5 Tahun 1999,sebagaimana disebutkan dalam Lampiran tentang RestrukturisasiBUMN Penyelenggara Telekomunikasi, bagian A tentang Tujuan angka1 ke 3 KM 72 Tahun 1999, yang kami kutip sebagai berikut:"Reformasi
125 — 21
Fraksi REFORMASI), diserahkan olehSYAHRIZAL (Kasubag Anggaran Bagian Keuangan Setdakab Langkat)Page 747 of 948Putusan Pengadilan TipikorNomor : 18/Pid.Sus.K/2011/PN.Man..untuk keperluan biaya rapat pimpinan DPRD Kab. Langkat dalampembahasan R. APBD TA. 2001 (bantuan untuk unsur pimpinan DPRDKab. Langkat).74.1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang dilegalisir tanpa tanggal denganjumlah dana sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) yang diterimaoleh M. SYAHRUL (Ka. Fraksi TNI.
204 — 23
recovery).Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas diriTerdakwa perlu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinarycrime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karena dipandangdapat menghancurkan sendisendi keuangan dan/atau perekonomian negara; Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mematuhi norma administrasi keuangan Negaradalam melaksanakan tugasnya sebagaimana semangat reformasi
195 — 17
recovery).Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas diriTerdakwa perlu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinarycrime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karena dipandangdapat menghancurkan sendisendi keuangan dan/atau perekonomian negara; Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mematuhi norma administrasi keuangan Negaradalam melaksanakan tugasnya sebagaimana semangat reformasi
284 — 255 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tindakpidana yang perlu mendapat perhatian dalam penjatuhan pidananyaadalah tindak pidana korupsi.Pembentukan KPK yang di dalamnya termasuk pembentukanpengadilan khusus tindak pidana korupsi (tipikor) didasari pada politikhukum DPR dan Pemerintah pada era reformasi yang menghendakiupaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secaraHal. 1154 dari 1707 hal. Put.