Putusan Nomor 2669/B/PK/Pjk/201800041/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa Pajak Januari 2010;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 2 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87614/PP/M.XIV.B/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP418/WPJ.07/2016 tanggal 29

Januari2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00041/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa Pajak Januari 2010,atas nama PT.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP418/WPJ.07/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00041/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa PajakJanuari 2010, atas nama PT. NAFASINDO, NPWPHalaman 3 dari 7 halaman.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP418/WPJ.07/2016 tanggal 29 Januari 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2010 Nomor:00041/207/10/057

mengajukansurat uraian banding tanggal 13 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT104281.16/2011/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 20 Agustus 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00147/KEB/WPJ.07/2016,tanggal 10 Maret 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00037/207/11/057

Dengan mengadili sendiri:3.1.3.2.3.3.3.4.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00147/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 10 Maret 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00037/207/11/057/14, tanggal 15 Desember 2014, Masa Pajak Desember 2011,atas nama PT Cheil Jedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000, beralamat di Menara Jamsostek Lantai 21, Jalan

JenderalGatot Subroto Nomor 38, Kuningan Barat, Jakarta Selatan 12710adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00037/207/11/057/1,4tanggal 15 Desember 2014, Masa Pajak Desember 2011, atas namaPT Cheil Jedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000, beralamatdi Menara Jamsostek Lantai 21, Jalan Jenderal Gatot

Nomor 125/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00147/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 10 Maret 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00037/207/11/057

Putusan Nomor 1165/B/PK/Pjk/2018Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2006 Nomor:00005/307/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013 sebagaimana telahdibetulkan dengan KEP00007/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 6 Maret2015;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 29 September 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.77160/PP/M.IB/16/2016, tanggal 16 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut

:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP816/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret2015 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2006Nomor: 00005/307/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013 sebagaimana telahdibetulkan dengan KEP00007/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 6 Maret 2015,atas nama: PT Pacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000,beralamat di JI.

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP816/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2006 Nomor:00005/307/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013 sebagaimanatelan dibetulkan dengan KEP00007/WPJ.07/KP.0503/2015tanggal 6 Maret 2015, atas nama: PT Pacific Palmindo Industri,Halaman 3 dari 7 halaman.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP816/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2006Nomor: 00005/307/06/057

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00710/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016 tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Mei 2010 Nomor 00018/507/10/057/15 tanggal 20Februari 2015;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 3 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89603/PP/M.IB/16/2017, tanggal 29 November 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap

tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00710/KEB/WPJ.07/2016tanggal 17 Mei 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010Nomor 00018/507/10/057/15 tanggal 20 Februari 2015, atas nama PTPacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000, beralamat di JalanPulau Bawean, Kawasan Industri Medan (KIM) Il RT/RW, Desa Saentis,Kecamatan

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00710/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Mei 2010 Nomor00018/507/ 10/057/15 tanggal 20 Februari 2015, atas nama PTHalaman 3 dari 7 halaman.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00710/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010 Nomor00018/507/10/057

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak = NomorKEP01014/KEB/ WPJ.07/2016, tanggal 13 Juli 2016, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2013 Nomor 00028/406/13/057/15, tanggal 22 April 2015,dengan perhitungan sebagai berikut: Uraian Pemohon Banding (Rp) Peredaran UsahaHarga Pokok Penjualan1.225.282.179.674,00(1.012.256.374.791,00) Laba Bruto213.025.804.883,00 Biaya Usaha Lainnya(208.698.164.994 ,00) Laba Operasi4.327.639.889,00 Penghasilan

Putusan Nomor 2902/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT107770.15/2013/PP/M.XIIA Tahun 2018, tanggal 22 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP01014/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 13Juli 2016, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor 00028/406/13/057/15, tanggal22 April 2015, atas nama

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01014/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 13 Juli 2016,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor00028/406/13/057/15, Tanggal 22 April 2015, atas nama PTPerfetti Van Melle Indonesia, NPWP 01.069.201.0057.000,beralamat di Jalan Raya Jakarta Bogor KM 47,4 NanggewerMekarCibinong, Bogor 16912, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01014/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 13 Juli 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor 00028/406/13/057

mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.70710/PP/M.XIIIB/13/2016, tanggal 10 Mei 2016, yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali denganpetitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar Surat Keputusan TerbandingNomor KEP1838/WPJ.07/2014, tertanggal 18 Juli 2014, yang menolakkeberatan yang Pemohon Banding ajukan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00004/204/11/057

bahwa atas banding tersebut, Terbandingsurat uraian banding tanggal 2 Februari 2015;Put.70710/ PP/M.XIIIB/13/2016,Menimbang,bahwa amartanggalberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:2016, yangmengajukanPutusan Pengadilan Pajak Nomor10 MeitelahMenyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1838/WPJ.07/2014, tanggal 18 Juli 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan 26 Nomor 00004/204/11/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1838/WPJ.07/2014, tanggal 18 Juli 2014, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan 26 Nomor00004/204/11/057/13, tanggal 24 April 2013, Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2011 atas nama PT Indorama VenturesIndonesia, NPWP 01.069.394.3057.000, beralamat di DesaCihuni, RT 2 RW 004, Cihuni, Tangerang, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya

permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP1838/WPUJ.07/2014, tanggal 18 Juli2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan 26 Nomor 00004/204/11/057

MENGADILI :DALAM EKSEPSI :- Menolak eksepsi Tergugat; DALAM POKOK SENGKETA :1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2.Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.

Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Tanggal 16 Desember 2008;3.Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2XII/2008 TentangPemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2XII/2008 TentangPemberian jin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.

Bahwa dari uraian tersebut diatas sangatlah jelas Surat Keputusan Bupati Kutai TimurNomor : 500/057/Eko.2XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP)Kepada PT.

Menyatakan Batal atau tidak Sah Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor :500/057/Eko.2XTI/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.Umaq Tukung Mandiri Utama Untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas+12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, tanggal 16Desember 2008 ;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 500/057/Eko.2XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) KepadaPT.

Bukti P4 : Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai TimurNomor : 500/057/Eko.2XII/2008 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP)Kepada PT.

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahanyadilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor UrusanAgama Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, pada hari Senin, 18Januari 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 057/057/I/2016,tanggal 18 Januari 2016;.2.

Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes Nomor : 057/057/I/2016tanggal 18 Januari 2016 dan telah dicocokkan dengan aslinya sertabermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P2);3.

BahwaPenggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahanyadilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor UrusanAgama Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, pada hari Senin, 18Januari 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 057/057/I/2016,tanggal 18 Januari 2016 dan tempat tinggal bersama yang terakhir dirumah orang tua tergugat selama 3 bulan ;2.

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 5 Oktober 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.004913.12/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00874/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 09April 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juni 2012 Nomor00006/203/12/057

Putusan Nomor 4879/B/PK/Pjk/2020Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juni 2012 Nomor00006/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juni 2012 Nomor00006/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini, Nomor 26,Cilandak, Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Putusan Nomor 4879/B/PK/Pjk/2020Terbanding Nomor KEP00874/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 9 April 2018mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juni 2012 Nomor00006/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017 atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.002.073.3057.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Putusan Nomor 2494/B/PK/Pjk/2019Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2014 Nomor 00280/107/14/057/16 tanggal 09 Mei 2016, dengan perhitungan adalah sebagai berikut: No Uraian Jumlah Menurut Wajib Pajak1 Pajak harus dibayar/ditagih kembali 0,002 Telah dibayar 0,003 Kurang dibayar 0,004 Sanksi administrasia. Denda Pasal 7 KUP 0,00b. Bunga Pasal 8 (2) KUP 0,00c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP 0,00d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP 0,00e. Denda Pasal 14 (3) KUP 0,00f. Denda Pasal 14 (4) KUP 0,00g.

Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 1 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117122.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02504/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak September 2014 Nomor 00280/107/14/057

Putusan Nomor 2494/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP02504/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak September 2014 Nomor 00280/107/14/057/16 tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf cKarena Permohonan Wajib Pajak,

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02504/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 07 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak September 2014 #Nomor00280/107/14/057/16 tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 Ayat(1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan nama Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0437/057/VI/2014 tertanggal 16 Juni 2014 yang semula Annisa Distyaningrum Setyawati binti Henu Usmanto menjadi Anisa Destiyaningrum Setiowati binti Henu Usmanto;

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menetapkan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor0437/057/VI/2014 tertanggal 16 Juni 2014 yang semula AnnisaDistyaningrum Setyawati binti Henu Usmanto menjadi Anisa DistyaningrumSetyawati binti Henu Usmanto;hal. 2 dari 6 hal. Salinan Penetapan. Nomor 6470/Pdt.P/2018/PA.Jr3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0437/057/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014yang dikeluarkan olen KUA Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember (P.3);4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anisa Destiyaningrum Setiowatiyangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember(P.4)5.

Bahwa nama Pemohon Il dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:0437/057/V1/2014 tertanggal 16 Juni 2014 yang benar adalah AnisaDestiyaningrum Setiowati binti Henu UsmantoMenimbang, bahwa perubahan biodata Para Pemohon dalam buku KutipanAkta Nikah tidak mengurangi isi keautentikan buku tersebut sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan kepastian akanperubahan biodata untuk keperluan mengurus administrasi Akta Kelahiran anakPara

Menetapkan nama Pemohon Il dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:0437/057/VI/2014 tertanggal 16 Juni 2014 yang benar adalah AnisaDestiyaningrum Setiowati binti Henu Usmanto;3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp 241000. (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);hal. 5 dari 6 hal. Salinan Penetapan.

K/Pdt/...M.XII/15/2011, tanggal 29 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding,dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak2007 Nomor: 00030/206/07/057/09 tanggal 24 Juni 2009, diterbitkan oleh KantorPelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Asing Empat berdasarkan LaporanPemeriksaan Pajak Nomor: LHP459/WPJ.07/KP.0505/2009 tanggal 23 Juni 2009,

Pemohon Banding tersebut ditolak, sehingga dengan surat Nomor: Ref.:457/SRR/FC/VIII/10 tanggal 31Agustus 2010 mengajukan banding;Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: Ref.:457/SRR/FC/VII/10tanggal 31 Agustus 2010, pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut ini:Bahwa sehubungan telah diterbitkannya Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP561/WPJ.07/2010 tanggal 09 Juni 2010 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00030/206/07/057

Mempertahankan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanNomor: 00030/206/07/057/09 tanggal 24 Juni 2009 Tahun Pajak 2007;Bahwa sehubungan dengan perihal tersebut di atas karena dasar keputusan tersebut tidaksesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi serta terdapat kesalahan perhitungandalam melakukan Equalisasi Omzet Penjualan menurut Surat Pemberitahuan MasaPajak Pertambahan Nilai dengan Omzet menurut Surat Pemberitahuan PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2007, maka dalam upaya

dalammenyatakan kebenaran laporan keuangan suatu institusi) sebagai berikut :Laporan Keuangan LaporanKeuanganIntern AuditorOmzet Penjualantahun 2006 Rp 737.458.095.170,00 Rp 737.458.095.170,00Omzet Penjualantahun 2007 Rp1.027.890.042.016,00 Rp1.027.890.042.016,00Alasan Terbanding Melakukan Koreksi Positif Atas Omzet Penjualan Tahun 2007Bahwa sesuai dengan "Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor:00030/206/07/057

yang melakukan pembebanan /pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada saat penerbitan Delivery Order/mendahuluitransaksi pengiriman barang, adalah tidak merugikan Negara, bahkan merupakan buktibahwa Pemohon Banding sebenarnya adalah merupakan Wajib Pajak yang patuh dalammelaksanakan kewajiban perpajakannya;Bahwa sebagai dampak dari koreksi Terbanding, maka Pemohon Banding dinyatakanterutang Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007, sesuai dengan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Nomor: 00030/206/07/057

Putusan Nomor 3297/B/PK/Pjk/2019Menyatakan Keputusan Terbanding Nomor KEP1085/WPJ.07/2013tanggal 11 Juni 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2009 Nomor 00022/207/09/057/12 atas nama PT.

tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 23 Desember 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.66152/PP/M.XIIA/16/2015, tanggal 30 Nopember 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP1085/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak September 2009 Nomor 00022/207/09/057

Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009Nomor 00022/207/09/057/12 tanggal 20 Maret 2012, atas namaPT. Indoboga Jaya Makmur, NPWP 02.076.488.2057.000, adalahtidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dantidak mempunyai kekuatan hukum;3.3.

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP1085/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013, mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak September 2009 Nomor 00022/207/09/057

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 057/Pdt.G/2018/PA.Ktl dari Pemohon.

2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Nomor 1982/Pdt.G/2016/PA.NIlg .BahwaPenggugat dan Tergugattelahmenikah pada tangga122 Februari2012, berdasarkanKutipanAkta Nikah Nomor 0092/057/11/2012yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatanKedungkandangKotaMalang, pada tanggal 22Feberuari 2012;2.

FotokopiKutipanAkta Nikah yang dibuatPegawaiPencatat Nikah padaKantor Urusan Agama KecamatanKedungkandang Kota MalangNomor 0092/057/11/2012 tanggal 22 Pebruari 2012, bermeteraicukupdan fotokopitersebuttelahdicocokkantelahsesuaidenganaslinya,kemudiansuratbuktitersebut oleh KetuaMajelisdiberitanda (P.2);2. SAKSI SAKSIllHal.5dari12halm.Putusan2.1.

Tahun 2006 danperubahankeduadenganUndangUndangNomor 50 Tahun 2009 dalamPasai 4Ayat (1), GugatanPenggugattermasukwewenangPengadilan Agama Malang;Menimbang, bahwaperkarainiadalahtermasukkewenanganPengadilanAgama Malang dan telahdiajukansesuaidenganketentuanperundang undangan yang berlaku, makaGugatanPenggugatsecaraformildapatditerima ;Hale6Menimbang, bahwaberdasarkanbuktiFotokopiKutipanAkta Nikahyang dibuatPegawaiPencatat Nikah pada Kantor Urusan AgamaKecamatanKedungkandang Kota Malang Nomor 0092/057

Menetapkan merubah Biodata Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1350/057/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang semula PEMOHON ASLI dirubah menjadi PEMOHON ASLI;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan Biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;4.

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Suami Pemohon telahmenerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanKabupaten Sampang dengan nomor : 1350/057/XII/2012 tanggal 31Desember 2012,4. Bahwa, didalam Kutipan Akta Nikah Biodata Pemohon tertulis PEMOHONASLI bahwa Biodata yang benar adalah PEMOHON ASLI;5. Bahwa, terjadi perbedaan nama Pemohon sebagaimana yang tertulisdidalam Kutipan Akta Nikah dengan nama Pemohon di Kartu TandaPenduduk, Kartu Keluarga dan ljasah Pemohon;6.

Menetapkan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor1350/057/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Kabupaten Sampang yang semula namaPemohon adalah PEMOHON ASLI diubah menjadi PEMOHON ASLI3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor = 1350/057/XII/2012 tanggal 30Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanKabupaten Sampang, fotokopi mana telah di nazzegel/dibubuhi materaicukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode(P1).2.

Menetapkan merubah Biodata Pemohon yang tertulis dalam Kutipan AktaNikah Nomor : 1350/057/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012 yangditerbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang KabupatenSampang yang semula PEMOHON ASLI dirubah menjadi PEMOHON ASLI;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan Biodatatersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang KabupatenSampang;4.

mengajukansurat uraian banding tanggal 1 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT104279.16/2011/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 20 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00152/KEB/WPUJ.07/2016 tanggal11 Maret 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00034/207/11/057

Dengan mengadili sendiri:3.1 Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2 Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00152/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 11 Maret 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00034/207/ 11/057/ 14 tanggal 15 Desember 2014 Masa PajakAgustus 2011, atas nama PT Cheil Jedang Indonesia, NPWP:01.071.816.1057.000, beralamat di Menara Jamsostek LantaiHalaman 3 dari 8 halaman

Putusan Nomor 77/B/PK/Pjk/202121, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 38, Kuningan Barat,Jakarta Selatan 12710 adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3 Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00034/207/ 11/057/ 14tanggal 15 Desember 2014 Masa Pajak Agustus 2011, atas namaPT.

Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00152/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 11 Maret 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00034/207/11/057

SAKSI SALIM; Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih merupakan PamanPemohon;Bahwa saksi tahu Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadiWali dari MANGGALA PUTRA KELANA yang juga merupakan iparPemohon yang akan mengikuti tes penerimaan menjadi TNI AD TA 2021di Kota Jambi;Bahwa Pemohon adalah suami dari kakak MANGGALA PUTRAKELANA;Bahwa saat ini MANGGALA PUTRA KELANA bertempat tinggal dirumahPemohon;Bahwa orang tua kandung dari MANGGALA PUTRA KELANA berada diDusun V RT. 057 RW 012, Desa Sungai

SAKSI EVI TAMALA ; Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih merupakan TetanggaPemohon;Bahwa saksi tahu Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadiWali dari MANGGALA PUTRA KELANA yang juga merupakan iparPemohon yang akan mengikuti tes penerimaan menjadi TNI AD TA 2021di Kota Jambi;Bahwa Pemohon adalah suami dari kakak MANGGALA PUTRAKELANA;Bahwa saat ini MANGGALA PUTRA KELANA bertempat tinggal dirumahPemohon;Bahwa orang tua kandung dari MANGGALA PUTRA KELANA berada diDusun V RT. 057 RW 012

Kepala Keluarga KASUMA, diperolehketerangan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang merupakanPenduduk Kota Jambi, beralamat di Bagan Pete RT. 026, Kelurahan BaganPete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi yang merupakan wilayah hukumPengadian Negeri Jambi;halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor : 98/Pdt.P/2020/PN JmbMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonpada pokoknya adalah dikarenakan orang tua MANGGALA PUTRA KELANAberdomisili dan bekerja di luar Kota Jambi tepatnya di Dusun V RT. 057

Pdt.P/2020/PN Jmbketerangan Saksi Salim sebagai paman dari MANGGALA PUTRA KELANAdan Paman Pemohon, serta saksi Evi Tamala sebagai tetangga Pemohon,menerangkan bahwa MANGGALA PUTRA KELANA Saat ini bertempat tinggaldi rumah Pemohon, dan nama MANGGALA PUTRA KELANA telahdimasukkan sebagai anggota keluarga (famili lain) dalam Kartu Keluargaatas nama Pemohon (vide bukti surat P3), bila dihubungkan dengan buktiP2, membuktikan bahwa oleh karena orang tua kandung MANGGALAPUTRA KELANA berada di Dusun V RT. 057

Putusan Nomor 1885/B/PK/Pjk/2020April 2012 Nomor 00003/567/12/057/13 tanggal 29 Mei 2013 mengubah nilaiDPP PPN seharusnya menjadi Rp2.442.084.220,00 dan kredit pajak PPN seharusnya menjadi Rp244.208.422,00 dengan rincian perhitunganberdasarkan permohonan banding sebagai berikut:Menurut Menurut SelisihNo. URAIAN Terbanding Pemohon Banding (Rp)(Rp) (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak :a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 0,00 0,00 0,00a.2.

Pengadilan Pajak Nomor PUT085004.16/2012/PP/M.XB Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya permohonan Banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP2111/WPJ.07/2014tanggal 19 Agustus 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa PajakApril 2012 Nomor 00003/567/12/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP2111/WPJ.07/2014 tanggal 19 Agustus 2014,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKPTidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak April 2012Nomor 00003/567/12/057/13 tanggal 29 Mei 2013, atas nama PTEssentra d/h Filtrona Indonesia, NPWP 01.000.643.5057.000,beralamat di Jalan Berbek Industri Nomor 1620, Berbek, Sidoarjo,terkait sengketa a quo adalah

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKP TidakBerwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak April 2012 Nomor00003/567/12/057/13 tanggal 29 Mei 2013, atas nama PT Essentrad/h Filtrona Indonesia, NPWP 01.000.643.5057.000, beralamat diJalan Berbek Industri Nomor 1620, Berbek, Sidoarjo, terkaitsengketa a quo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan

kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP2111/WPJ.07/2014, tanggal 19 Agustus2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujuddari Luar Daerah Pabean, Masa Pajak April 2012, Nomor00003/567/12/057

057/Pdt.P/2016/PA.Bkt