Ditemukan 1217835 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Hasil hutan Hasil kayu
Putus : 16-03-2007 — Upload : 18-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3675K/PDT/2002
Tanggal 16 Maret 2007 — Per. Haji Tola; H. Hasnah binti Lako; Arif bin Lako; Abidin bin Lako; Kaharuddin; Saleha; Saleng; H. Nurani; H. Kamaruddin Hamid
2816 Berkekuatan Hukum Tetap
  • danmembuktikan masingmasing dari dalil perlawanan TergugatTergugat/paraTermohon Kasasi ; bahwa hal ini temasuk keliru dalam mengadili, karena itu sepatutnyakepada masingmasing para Tergugat patut untuk dibebani pembuktian.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat :mengenai alasanalasan ke 1 s/d 4: bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenajudex facti dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, lagi pulaalasanalasan tersebut mengenai penilaian hasil
Putus : 17-03-2010 — Upload : 19-07-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 162PK/PIDSUS/2009
Tanggal 17 Maret 2010 — H. ROMZAN ;
33613 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Romzan pada hari Senin tanggal 15 November2004 sekitar pukul 23.00 WIT, atau setidaktidaknya pada waktu lain di sekitarbulan November 2004 atau setidaktidaknya di sekitar tahun 2004, bertempat diHoltekamp di Jayapura atau setidaktidaknya di tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, telah mengangkut,menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan SKSHH(Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) ;Bahwa ia Terdakwa H.
    Fitria Perdana telah melakukan pemuatankayu milik Ketua Kopermas Yasrabayan Andi Selle Paralangi di PelabuhanHoltekamp Jayapura yang berdasarkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutanjumlah kayu adalah 860 (delapan ratus enam puluh) batang, sedangkan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan oleh Kasirah dibuat tanpa melakukanpengecekan fisik kayu terlebih dahulu, selanjutnya pada waktu pemuatanTerdakwa tidak melakukan pengecekan jumlah kayu, kemudian pada saatTerdakwa akan membawa kayu tersebut ke Surabaya
    Romzan bersalah melakukan tindak pidana"Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapidengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (7) jo.
    SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) Nomor Seri DE0198566 ;5. DHH (Daftar Hasil Hutan) kayu bulat Nomor : 01/KopB/X/2004 ;6. Surat Perjanjian Angkutan Laut antara PT. Fitria Antarnusa Samuderadengan PT.
    Fitria Perdana ; SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) Nomor Seri DE 0198566 ; DHH (Daftar Hasil Hutan) kayu bulat Nomor : 01/KopB/X/2004 ; Surat Perjanjian Angkutan Laut antara PT. Fitria Antarnusa Samuderadengan PT.
Putus : 11-01-2007 — Upload : 24-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2663K/PDT/2004
Tanggal 11 Januari 2007 — M. Akib Dg. Ngilau; Ery Sijatim; Ny. Hj. Ratna binti Otto Rahman Kulle; Baso Naba
3519 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2663 K/Pdt/2004Bahwa bukti lainnya berupa keterangan saksi yang diajukan Penggugatadalah saksisaksi penuh pertentangan dan hasil rekayasa hal ini dapatdibuktikan yakni keterangan saksi Lurang menerangkan jika empangtersebut pernah digarapnya sekitar tahun 60 an sewaktu Asang binSerang masih hidup dan Asang meninggal tahun 1971 berarti antaratahun 1960 dengan tahun 1971 hanya berselang 11 tahun, tetapi saksijelaskan lagi menggarap selama 30 tahun sangat tidak rasional (videputusan Pengadilan Negeri
Putus : 06-07-2006 — Upload : 26-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1787K/PDT/2000
Tanggal 6 Juli 2006 — HJ. Peru Ganing; H. Abd. Karim; H. Puanna Sangki; Juba; Abd. Gani Karim; Yusuf Karim; Masniah Karim; Najemiah Karim; Nuraeni Karim; Lasaka; Hj. Canggiling; Tjongkeng
2913 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pappang(almarhum) meninggal dunia di tahun 1987, maka atas persetujuan Penggugatdipercayakan Tergugat kerjakan, dengan perjanjian, hasilnya sebagiandiberikan pada Penggugat sebagai biaya hidup Penggugat yang sudahmeningkat umur ;Bahwa untuk tahuntahun pertama Tergugat menepati janjinya denganmemberikan sebagian hasil obyek sengketa kepada Penggugat, namun ditahuntahun selanjutnya tepatnya disekitar tahun 1990 sampai dengan sekarangTergugat tidak menepati perjanjian semula kata lain tidak diberikan
    Kerugian hilangnya hak menguasai/menggarap dan menikmati hasil empangkeseluruhan obyek sengketa sejak tahun 1990 sampai dengan sekarangyang dapat ditaksir adalah : Hasil empang obyek sengketa keseluruhan setiap tahun dinilaidengan uang sebanyak Rp. 50.000.000.
    (lima puluh juta rupiah) ; Diperhitungkan mulai dari empang obyek sengketa keseluruhan tidakdiberikan pada Penggugat, yang sesuai persetujuan bersama antaraPenggugat dan Tergugat , yaitu sebagian atau separuh hasil obyeksengketa diberikan pada Penggugat, yakni % x Rp. 50.000.000, =Rp. 25.000.000, setiap tahun ; Jadi keseluruhan yang harus diberikan Penggugat, dari tahun 1990sampai dengan tahun 1998 = 9 tahun x Rp. 25.000.000, = Rp.225.000.000, dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ; Ditambah dengan
    obyek sengketa secara tanggung rentengsesuai hasil obyek sengketa yang masingmasing kuasai, yangdiperhitungkan dengan nilai uang setiap tahunnya Rp. 25.000.000, (duapuluh lima juta rupiah), sejak Penggugat tidak menikmati hasil obyeksengketa yaitu dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1998 = 9 tahun xRp. 25.000.000, = Rp. 225.000.000, (dua ratus dua puluh lima juta rupiah),ditambah tahun berjalan setiap tahun sampai dengan TergugatTergugatmelaksanakan putusan Pengadilan yang telah ditentukan ;12.Menghukum
    I/Termohon Kasasi, yang telah mengalinkan hak kepemilikan danhak pengusaan tanahtanah tersengketa kepada pihak lain, tanpa seijin dariahli waris lain jelas hal ini bertentangan dengan UndangUndang danhukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat :Mengenai alasanalasan ke 1, 4 dan 5: Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaPengadilan Tinggi Ujung Pandang tidak salah dalam menerapkan hukum, lagipula alasanalasan tersebut mengenai penilaian hasil
Putus : 04-01-2007 — Upload : 11-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1633K/PDT/2002
Tanggal 4 Januari 2007 — Hj. Syamsiah Daeng Ratu; Sumiati Daeng Kebo; Andi Mappajaya Mangoposini; Andi Fardiana Mangoposini; Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Makassar
3017 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 29-01-2014 — Upload : 19-02-2014
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 249 / Pid.B / 2013 / PN.Bdw
Tanggal 29 Januari 2014 — ABDUL WAHID Bin HASIM KIYANTO
195
  • Menyatakan Terdakwa ABDUL WAHID Bin HASIM KIYANTO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli hasil hutan dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; 3.
    Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan,lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secarasah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan faktafaktahukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara diPE rSiGainGia 1) sessee=seeeserseeesser nese cee cee ere192.
    terbukti maka selanjutnya akandipertimbangkan kelanjutan dari sub unsur berikutnya, dan jika semuasub unsur tersebut tidak terbukti, maka tidak perlu lagidipertimbangkan kelanjutan dari sub unsur yang terdapat dalam unsurkedua dimaksud ; 22222 22 n nn nnn nnn neew Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menebang pohonadalah memotong pokok (batang), atau dahan dari pohon, sedangkanmemanen atau memungut hasil adalah mendapatkan atau mengambilmanfaat dari hasil hutan tersebut ;w Menimbang, bahwa berdasarkan
    Dilarang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar,menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yangdiketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yangdiambil atau dipungut secara tidak sah ;Ad.1.
    Dilarang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar,menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yangdiketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yangdiambil atau dipungut secara tidak sah ;w Menimbang, bahwa terlebih dahulu) akan dipertimbangkanperbuatan Terdakwa tersebut apakah termasuk dalam kategorimenerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan,menyimpan, atau memiliki hasil hutan ; Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif artinyaapabila salah
    Menyatakan Terdakwa ABDUL WAHID Bin HASIM KIYANTOtersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana membeli hasil hutan dari kawasanhutan yang diambil secara tidak sah ;295:6.. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjaraselama 6 (enam) bulan ; 220202 2025.
Putus : 28-02-2006 — Upload : 03-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1835K/PDT/2004
Tanggal 28 Februari 2006 — Elizabeth Supiti Tedjokusumo; Wirjo Tedjokusumo; Yuwono; Hj. Jd. Soemarti (Istri alm. Soegeng Sanyoto); Zainal Effendi; Susiati; Timan; H. Harun Alrasyid, BA.; Kamdi; Kastono; Yoyok; Yamadji; Jayus; Soedjono JPK; Supriyadi; Darmiati; Moch. Safeh; Sukarini, SH.; Lurah Sidoklumpuk; Camat Sidoarjo; Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Sidoarjo; Kantor Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Sidoarjo
2512 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya
Putus : 26-02-2007 — Upload : 29-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3056K/PDT/2002
Tanggal 26 Februari 2007 — Patar Lumban Tobing; Nyonya Brenggit br. Ginting alias Beren Ginting; Drs. Gomgom Napitupulu, SMHk.; PT Unitwin Indonesia
2829 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Putus : 02-08-2005 — Upload : 24-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1742K/PDT/2003
Tanggal 2 Agustus 2005 — Sandow Mooduto; Pr. Rabia Maulana; Pr. Hasana Mantulangi; Pr. Mariama Kudo alias Tiley Mori
5433 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dipersidangan yaitu alatalat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat berupa surat maupun saksisaksi sedangkan para TermohonKasasi/para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alasan ke1 :bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggitidak salah menerapkan hukum ;mengenai alasan ke 2: bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, lagi pula alasan tersebutmengenai penilaian hasil
Putus : 12-04-2011 — Upload : 20-12-2011
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 13/PID.SUS/2011/PN.RKB
Tanggal 12 April 2011 — MOCHAMAD ENDANG DARWIS
456
  • Negeri tersebut ;Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini ;Telah mendengar keterangan saksi saksi dan keteranganterdakwa dipersidangan ;Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang padapokoknya menuntut agar Pengadilan yang memeriksa dan mengadiliperkara ini memutuskan ;Menyatakan terdakwa MOCHAMAD ENDANG DARWIS terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana .KEHUTANAN yaitu dengan sengaja menerima,membeli, atau menjual, menerima tukar, menerimatitipan, atau memiliki hasil
    Pendaringan Desa Ciminyak Kecamatan Muncang Kab.Lebak atausetidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengansengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar,menerima titipan atau memiliki hasil hutan yang diketahui ataupatut diduga berasal dari Kawasan hutan yang diambil ataudipungut secara tidak sah dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut Pada waktu) dan tempat sebagaimana tersebut diatas,awalnya saat saksi Abdul Sukur
    mendampingi saksi, kayuSAKSISAKSItersebut adalah kayu jenis Rasamala, kayu pasang = dankayu huru yang berasal dari kaasan hutan Taman NasionalGunung Halimun Salak ;Bahwa pada saat pemeriksaan di Sawmil tersebut, karenapemilik sawmil tersebut(terdakwa) dan pekerjanya tidakada ditempat, sehingga tidak ada surat surat yangditunjukan bagi kayu Rasama, Pasang dan huru tersebutdan tidak ada keterangan kayu tersebut milik siapa danberasal dari mana ;Bahwa berdasarkan UUno. 41 tahun 1999 tentang kehutananbahwa hasil
    Barang siapa;Drs Dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerimatukar, menerima titipan atau memiliki hasil hutan~ yangdiketahui atau patut diduga berasal dari Kawasan hutanyang diambil atau dipungut secara tidak sah;Ad.1.
    Dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerimatukar, menerima titipan atau memiliki hasil hutan = yangdiketahui atau patut diduga berasal dari Kawasan hutanyang diambil atau dipungut secara tidak sahMenimbang,bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yangdiperoleh dipersidangan yaitu dari keterangan para saksisaksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barangbukti, bahwa pada awal obulan Januari 2010 kerumahterdakwa kedatangan Sdr.
Register : 16-08-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN KUNINGAN Nomor 121/Pid.Sus/2016/PN Kng
Tanggal 12 Oktober 2016 — DODI ROMANSYAH Bin TASWIN
40920
  • Menyatakan Terdakwa DODI ROMANSYAH Bin TASWIN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang Dengan Sengaja Memuat HasilPenebangan Di Kawasan Hutan Tanpa Izin sebagaimana dalam dakwaan AlternatifKesatu; ---------------------------------------------------------------------------2.
    keterangan sahnya hasil hutan sebagaimanadimaksud dalam pasal 12 huruf e.
    AGUS HERDIAN ANWAR Bin ATANG, dibawah sumpah di depan persidangan padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa, saksi mengerti sebabnya diperiksa dipersidangan sekarang ini sehubungandengan adanya aktifitas memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasaidan atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa memiliki izin yangdikeluarkan dari pejabat yang berwenang atau tidak dilengkapi dengan surat suratyang syah hasil hutan; Bahwa, pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekira jam 04.20
    JUNAEDI Bin ROSID, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa, saksi mengerti sebabnya diperiksa dipersidangan sekarang ini sehubungandengan adanya aktifitas memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasaiHalaman 29 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2016/PN Kng.dan atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa memiliki izin yangdikeluarkan dari pejabat yang berwenang atau tidak dilengkapi dengan surat suratyang syah hasil hutan; Bahwa, pada hari
    AMAN Bin KUSNAEDI, dibawan sumpah didepan persidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa, saksi mengerti sebabnya diperiksa dipersidangan sekarang ini sehubungandengan adanya aktifitas memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasaidan atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa memiliki izin yangdikeluarkan dari pejabat yang berwenang atau tidak dilengkapi dengan surat suratyang syah hasil hutan; Bahwa, pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekira jam 04.20 Wib yang
    WASTIM yang berasal dari tanah milik perum perhutani KPH Kuningandi Blok Cogreg Petak 77 D RPH Dukuhbadag BKPH Ciledug KPH Kuningan yang merupakanHalaman 29 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2016/PN Kng.Kawasan Hutan Perlindungan Setempat (KPS) ketika itu tanpa di lengkapi dengan izin dansurat yang syah hasil hutan sehingga Majelis menilai bahwa terdakwa telah Menguasai danMemiliki Hasil Penebangan di Kawasan Hutan Tanpa ljin; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian
Putus : 04-10-2006 — Upload : 27-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 01P/HUM/2001
Tanggal 4 Oktober 2006 — Rahmadi G. Lentam, SH ; Twijie Sjamsuddin, SH ; Bupati Kabupaten Barito Utara ; DPRD Kabupaten Bari
826755 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PeraturanDaerah Kabupaten Barito Utara No.4 Tahun 2000 Tentang SumbanganPembangunan Daerah Dari Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu,Hasil Perkebunan Dan Hasil Pertambangan (Lembaga Daerah KabupatenBarito Utara No.07 Seri B Tahun 2000) dan Keputusan Bupati KabupatenBarito Utara No.06 Tahun 2000 Tentang Sumbangan Pembangunan DaerahDari Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu, Hasil Perkebunan dan hasilPertambangan, karena substansinya mengandung halhal yang bercorakinkonstitusional, melanggar
    Bahwa substansi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara No.4 Tahun2000 dan Keputusan Bupati No.06 Tahun 2000 tersebut diatas selainmewajibkan sumbangan dari subyek hukum (manusia pribadi atau badanhukum) yang secara legal memanfaatkan hasil hutan kayu maupun hasilhutan bukan kayu, hasil perkebunan dan hasil pertambangan ternyata jugamemungut sumbangan dari usaha pemanfaatan hasil hutan kayu maupunbukan kayu, hasil perkebunan dan hasil pertambangan ilegal (Ssecara tidaksah) yang jelasjelas bertentangan
    Bahwa terbitnyaPeraturan Daerah No.04 Tahun 2000 tentang Sumbangan PembangunanDaerah dari Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu, Hasil Perkebunandan Hasil Pertambangan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara No.07Seri B Tahun 2000) serta Keputusan Bupati Barito Utara No.06 Tahun 2000tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No.04 Tahun 2000 tentangSumbangan Pembangunan Daerah dari Hasil Hutan Kayu, Hasil HutanBukan Kayu, Hasil Perkebunan dan Hasil Pertambangan ;Hal. 11 dari 20 hal. Put.
    lampiran 1 sampai dengan lampiran 13 ;1.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara No.04 Tahun 2000 TentangSumbangan Pembangunan Daerah Dari Hasil Hutan Kayu, Hasil HutanBukan Kayu, Hasil Perkebunan Dan Hasil Pertambangan (Lembaran DaerahKabupaten Barito Utara No.07 Seri B Tahun 2000) ;Keputusan Bupati Kabupaten Barito Utara No.06 Tahun 2000 TentangPelaksanaan Peraturan Daerah No.04 Tahun 2000 Tentang SumbanganPembangunan Daerah Dari Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu,Hasil Perkebunan Dan Hasil
    Kayu, Hasil Perkebunan Dan Hasil Pertambangan yang dimohonkanuntuk dinyatakan tidak sah, Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.berpendapat sebagai berikut :1.
Putus : 28-09-2007 — Upload : 26-05-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106K/PID/SUS/2007
Tanggal 28 September 2007 — Samsul; Umar; Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat
33617 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Putus : 04-01-2007 — Upload : 09-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3272K/PDT/2002
Tanggal 4 Januari 2007 — Pak Nito; Achmad; Alwi; H. Asim; Mamad, anak/ahli waris dari alm. Busro
217 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalamtingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Putus : 28-02-2006 — Upload : 24-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2665K/PDT/2004
Tanggal 28 Februari 2006 — NY. HARNO SUCIPTO al. SULASMIN; Bp. HARNO SUCIPTO al. MINU; T. SUTADI; Drs. MIFEDWIL JANDRA
137 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Putus : 18-10-2006 — Upload : 30-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2072K/PID/2006
Tanggal 18 Oktober 2006 — M. Djapri bin Mat Jahi; Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang
42168 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalamtingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Putus : 02-08-2005 — Upload : 24-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1746K/PDT/2003
Tanggal 2 Agustus 2005 — Simon Sae; Lot. A. Banamtuan; Albinus Boimau; Samuel Nabuasa; Zem Nabuasa; Marthinus Nabuasa; Simon Kebatloi
1316 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Putus : 04-05-2005 — Upload : 16-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3319K/PDT/2003
Tanggal 4 Mei 2005 —
1511 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Putus : 03-05-2012 — Upload : 26-02-2014
Putusan PN SOASIU Nomor 7-PID.SUS-2012-PN.SS
Tanggal 3 Mei 2012 — - SALEH TUGUBU Alias SALEH
4727
  • Menyatakan terdakwa SALEH TUGUBU Alias SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Bersama-Sama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;----2.
    Menetapkan barang bukti berupa :----------------------------------------------------------------------------- Uang tunai hasil lelang sebesar Rp. 3.861.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);----------------------------------------------------------------------------------------------(Dirampas untuk negara);------------------------------------------------------------------------------------- 1 (Satu) potong kayu balok dengan panjang 30 Cm, ukuran 8 x 12 x 400 Cm
    Unsur Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Yang Tidak DilengkapiBersamaSama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;13Ad.1 Unsur Barang Siapa; Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1) UndangUndang Nomor 41 Tahun1999 Jo.UndangUndang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 41 Tahun1999 Tentang Kehutanan Menjadi UndangUndang dikatakan yang dimaksud dengan orang adalahsubyek hukum
    Unsur Mengangkut, Menguasai, Atau Memilik Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi BersamaSama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;won 2 Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur ini adalah merupakan perbuatan yangdilarang dengan mengingat perbuatan yang merupakan bagian dari unsur yang bersifat alternatif,sehingga berdasarkan penjelasan unsur pasal diatas maka yang di maksud dengan mengangkut adalahsetiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan barang atau benda dari satu tempat ketempat
    hutan adalah bendabenda hayati, non hayati dan turunannya sertajasa yang berasal dari hutan yang mana berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf h yang di maksud dengandilengkapi bersamasama adalah pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutanpada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi dengan suratsurat yang sah yangapabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan15fisik baik jenis, jumlah, maupun volumenya, maka hasil
    hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alatalattermasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaransebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara namun jika dihubungkan denganfakta hukum yang terungkap dalam persidangan mengenai kualitas perbuatan yang dilakukan olehterdakwa SALEH TUGUBU Alias SALEH sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya sebataspada kepemilikan hasil hutan yang tidak diperoleh dari usaha pembalakan hutan yang dilakukansecara
    Menyatakan terdakwa SALEH TUGUBU Alias SALEH terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki Hasil HutanYang Tidak Dilengkapi BersamaSama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALEH TUGUBU Alias SALEH oleh karena itudengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan dan Denda Sebesar Rp. 1.000.000, (Satu Juta20Rupiah) Subsidair 3 (Tiga) Bulan Kurungan;3.
Putus : 04-10-2006 — Upload : 23-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 685K/PDT/2003
Tanggal 4 Oktober 2006 — LUCINDE LUMBAN TOBING; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) Cq. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO); HARSONO; RUSLI; WALIKOTA KDH TINGKAT II MEDAN Cq. KEPALA URUSAN PERUMAHAN KOTAMADYA MEDAN
210 Berkekuatan Hukum Tetap