Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Sorong, Dkk.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI TENAGA KERJA danTRANSMIGRASI RI di = Jakarta cq KANWIL TENAGA KERJA danTRANSMIGRASI di Manokwari cq DINAS TENAGA KERJA danTRANSMIGRASI Kabupaten Sorong di Km. 24 4Aimas Sorong,berdasarkan surat kuasa dari Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Sorong selanjutnya disebut sebagaiTERBANDING II semulaHal.l dari 6 hal.Put No. 52/ Pdt / 20// /PT.JPR.TERGUGAT IT, dalam hal ini TERBANDING I/TERGUGAT I danTERBANDING II/TERGUGAT II memberikan kuasa kepada

JOHANNA VS MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI CQ. DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

;Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (6) Undangundang Nomor 3Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Romawi IIIangka 10 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.INomor SE. 238/MEN/PPKNK?

Putusan Nomor 70 PK/TUN/201410IV.11Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sebagaimana yang diubah terakhir dengan PeraturanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 06/Men/III/2009 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per12/Men/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, PembayaranTuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja(Permen Petunjuk Pelayanan Jamsostek), dimana sengketa tata usaha negara aquo telah terlebih dahulu melalui

gelar perkara pada tanggal 28 Juni2012, di Gedung Kementrian Lantai 7B di Ruang Rapat DirektoratPengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yangdilaksanakan setelah diterbitkannya Keputusan Tergugat.

para pihak ;Selanjutnya berdasarkan Surat Direktur Pengawasan Norma Kerja dan JaminanSosial Tenaga Kerja Nomor B.170/PPKNKJ/IV/2012 tanggal 30 April 2012yang diajukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenToba Samosir dan Tembusannya disampaikan kepada PT Toba Pulp Lestari Tbk.yang isinya secara jelas berbunyi : *Sehubungan dengan Surat DirekturPelayanan PT.Jamsostek (Persero) Tbk.

Bernadines Ong bukan kecelakaan kerja .Bahwa di dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NomorKEP.20/MEN/DJPPK/IV/2012 tanggal 10 April 2012 juga menetapkan bahwadengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Sumatera Utara No. 0067/DTKTR/SU/2012 tanggal 18Januari 2012 dinyatakan tidak berlaku ;= Bahwa Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera UtaraNo.0067/DTKTR/SU/2012 tanggal 18 Januari 2012 berdasarkan padaUndangUndang

NIPPISUN INDONESIA
Termohon:
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BEKASI

Bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja selaku Pejabat Struktural dalambidang Ketenagakerjaan bukanlah pembuat ataupun pemimpin persidanganadjudikasi proses Tripartit Sesuai ketentuan UndangUndang hanyaMediator bersertifikat yang memiliki kKewenangan untuk mengeluarkanANJURAN ;8.

Nippisun Indonesia No261/NPIADM/XI/2019, Perihal PermohonanMediasi, tertanggal 21 November 2019ditujukan ke Kepala Denas Tenaga KerjaHalaman 17 dari 46 Putusan Nomor : 6/P/FP/2020/PTUN.BDGKabupaten Bekasi, terlampir tanda terima (fotocopy sesuai dengan aslinya);3. BuktiP3 : Surat dari Kepala Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi No : 256/129/Disnaker,tertanggal 28 Januari 2020, PerihalPerundingan Bipartit (foto copy sesuai denganaslinya) ;4. BuktiP4 : Tanda Terima Surat dari PT.

Nippisun Indonesia No071/NPILA/III/2020, tertanggal 26 Maret 2020ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi, Perihal Mohon Tanggapanterhadap Penyelesaian Mediasi dariPencatatan Perselisihan dengan surat No :261/NPIADM/XI/2019 (foto copy sesuaidengan foto copy) ;9. BuktP9 : Surat dari PT.

BuktiT4 : Surat dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten BekasiNomor : 567/32/Disnaker, tanggal 9 Januari 2020perihal Panggilan (foto copy sesuai denganaslinya);5. BuktiT5 : Surat dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten BekasiNomor : 565/129/Disnaker, tanggal 28 Januari2020 perihal Perundingan bipartit (foto copysesuai dengan aslinya) ;6. BuktiT6 : Surat dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten BekasiNomor : 565/2006/Disnaker, tanggal 22 April2020 perihal Panggilan (foto copy sesuaildengan aslinya) ;7.

Bukti T 12 : Peraturan Menteri Tenaga Kerja DanTransmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER31/MEN/XII/2008, Tentang PedomanPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrialmelalui Perundingan Bipartit (foto copy sesualdengan foto copy) ;12.

MITRA SENTOSA ABADI;KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

yangmembuatnya (einmalig) ;Bahwa Nota Pemeriksaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara No. 8565/1.838 Tanggal 25 September 2014, jelassudah bersifat KONKRIT, INDIVIDUAL dan FINAL dengan penjelasansebagai berikut :KONKRIT :e Bahwa Nota Pemeriksaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara No. 8565/1.838 Tanggal 25 September 2014,bersifat KONKRIT karena yang disebutkan tersebut tidak abstrak, tetapiberujud dan nyatanyata secara tegas

Srikandi Inti Lestari telahmelalui pelaporan perijinan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Pasal 3Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012tentang Syaratsyarat Penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan KepadaPerusahaan Lain dan telah menunjukkan proses alur kerja tenaga penunjangkepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota administrasi JakartaBahwa atas pelaporan jenis pekerjaan penunjang tersebut Tergugat telahmenerbitkan Surat No. 5138/1.835 Tanggal 23 Mei

Bukti P3 : Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara, No. 8565/1,838 tanggal 25PAGE 4.5.6.7.Six9.Bukti P4Bukti P5Bukti P6Bukti P7Bukti P8Bukti P9September 2014, perihal Nota Pemeriksaan (fotokopi sesuaidengan aslinya); Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara, No. 8713/1,836 tanggal 30September 2014, perihal Penegasan Nota Pemeriksaan (fotokopisesuai dengan aslinya); Surat Perjanjian Penyediaan Jasa Tenaga Kerja/Buruh antaraPT.Mitra

Bukti P12Bukti Pelaporan Jenis Pekerjaan penunjang Nomor : 351/ALUR/HI/P/V/2014 tanggal 23 Mei 2014, dari Suku Dinas Tenaga Kerjadan Trasmigras Kota Administrasi Jakarta Utara (fotokopi sesuaidengan aslinya) ;Surat Anjuran Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor7728/1.831 tanggal 28 Agustus 2015 (fotokopi sesuai denganaslinya) ;Surat dari D. Purnamajaya & Associates (Kuasa Hukum PT.

Bukti T1 : Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RINo.SE.04/Men/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang PedomanPelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiNo.19 Tahun 2012 tentang syaratsyarat penyerahan sebagianpelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain (fotokopi darifotokopi) ;2. Bukti T2 : Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara No.5138/1.835 tanggal 23 Mei 2014(fotokopi dari fotokopi) ;3.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BEKASI, DK

C3, Jakarta12920, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16Mei 2014 ;Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/ParaPenggugat ;melawan:KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATENBEKASI, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran PemdaKabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang PusatBekasi,Selanjutnya memberi kuasa kepada:Halaman dari 22 halaman.

H.Haries Widjadja, MM, selaku Kepala Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi, atas dasar permohonan Pembentukan/Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja AutomotifMesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal IndonesiaPT United Tractors Pandu Engineering dengan No.001/PUKSPAMK FSPMI/PT. UTPE/IX/2012;9.

tentang Serikat Pekerja/ SerikatBuruh yang menyatakan "Setiap Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi danKonfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh harus memiliki anggaran dasar dananggaran rumah tangga" jo Pasal 2 ayat 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja I Serikat Buruh;10.

SAIFULLAHM E L A W A NKEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA CILEGON

Kecamatan Cilegon KotaCilegon, Provinsi Banten, pekerjaanBerdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2014,memberikan kuasa khusus kepada MUNAWAR KASMUN dan RIBETHARTONO yang kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia danselaku Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat PekerjaSeluruh Indonesia Reformasi ( DPC F SPSI Ref ) yang beralamat diJalan Gerem Raya RT 01 / IV No.31 Kecamatan Grogol, KotaCilegon, PropinsiBane Ej eeereeeereeSelanjutnya disebut sebagai : PENGGUGATMELAWANKEPALA DINAS TENAGA

Asih Dwi Astuti, Jabatan Fungsional Mediator;Semuanya Kewarnegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, beralamat di Jalan RayaBojonegara KM 2 Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, KotaCilegon, Propinsi Banten; 0 20 0Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut:Telah membaca, memeriksa dan mempelajari:01.

Pengaduan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak oleh PerusahaanKoperasi Daya Listrik karena pihak pekerja menuntut upah minimumKota Cilegon tahun 2013 dan kasusnya ditangani oleh pegawaiMediator Pihak Tergugat; Bahwa dalam Gugatan Pihak Penggugat yang dijadikan sebagai Pihak Tergugatadalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dikarenakan dalam Struktur Organisasi diDinas Tenaga Kerja yang menjadi Penanggung Jawab tunggal adalah KepalaBahwa Surat Pihak Penggugat yang dikirimkan kepada Pihak Tergugat telahmencapai

Padahal sangat jelas Pihak Perusahaan Koperasi DayaListrik tidak membayar upah Minimum Kota Cilegon tahun 2013 danPerusahaan Koperasi Krakatau Daya Listrik tidak mengajukanpenangguhan seperti yang diamanatkan dalam dalam Surat KeputusanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor :Kep231/ MEN/2003 Tertanggal 31 Oktober 2003 tentang tata caraPenangguhan Pelaksanaan Upah Minimum , sehingga PersahaanKoperasi Daya Listrik bisa terancam melanggar Pasal 185 ayat (1)Undang Undang Nomor

RAMLISVSMENTERI TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJAREPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan JenderalGatot Subroto Kav. 51 Jakarta Cq. KEPALA KANTORWILAYAH DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJAKALIMANTAN Barat, DKK

MENTERI TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJAREPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan JenderalGatot Subroto Kav. 51 Jakarta Cq. KEPALA KANTORWILAYAH DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJAKALIMANTAN Barat Jalan A. Yani Nomor 66 A PontianakKalimantan Barat Cq. KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SINGKAWANG JalanAlianyang, Kelurahan Pasiran, Kecamatan SingkawangBarat, Kota Singkawang;2. RICO GUNADI, bertempat tinggal di Jalan Dr.

Unit Pemukiman Transmigrasi Lokasi Pangmilang, WPP/SKP/SP//2, Desa : Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan, KabupatenPemkot Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat;Bahwa penguasaan seluruh tanah milik Penggugat seluas + 96.859 m* atau+ 9,7 hektar are di atas dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dariPenggugat, dan setelah dikonfirmasi kepada Tergugat ternyata lahan milikPenggugat digunakan sebagai peruntukan lahan usaha transmigrasi atasinstruksi (hirarkis) dari Kantor Wilayah Transmigrasi dan Tenaga

KerjaKalimantan Barat dan Menteri Transmigrasi dan Tenaga Kerja RepublikIndonesia;Bahwa Penggugat telah berusaha berkalikali mendatangi, menghadapbahkan mengirim surat secara resmi kepada Tergugat untukmengkonfirmasi mengenai tanah milik Penggugat yang telah dikuasai olehTergugat I, namun tidak mendapatkan penyelesaian yang baik dari Tergugat dan hanya memberikan gambar peta lahan usaha tahun 2005, ketika olehPenggugat meneliti secara cermat dan seksama peta gambar tersebutternyata lahan milik Penggugat

PRIMAJAYA PANTES GARMENT;KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

. & Rekan,beralamat di Jalan Pinangsia Raya No.89, Jakarta Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juli 2014, untuk selanjutnyaCGISEDUt SCDAGAI .........ececeesceeeceeeceeeceeeeeeeeseeeeeeaeceeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeaeees PENGGUGAT ;MELAWANKEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, berkedudukandi Jalan Raya Kembangan No.02 Blok.B Lt.VI. Jakarta Barat, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada :1. Drs. Susetyo ; 2.

. ; Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota AdministrasiJakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.1551/1.83,tertanggal 04 Juli 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai ............

GCL INDO TENAGA

GCL INDO TENAGA, Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting,Kecamatan Sungai Raya Kepulauan KabupatenBengkayang Provinsi Kalimantan Barat, sebagaiTerbanding semula Tergugat ;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca :1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor21/PDT/2020/PT PTK tanggal 19 Maret 2020 tentang Penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.Berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara tersebut.3.

GCL INDO TENAGA, sebagai Tergugat danselebihnya tidak dijadikan pihak dalam gugatan aquo, dengan demikian GugatanPenggugat ternyata juga tidak lengkap dalam menarik pihak / subjek hukum(PLURIUM LITIS CONSORTIUM), dengan demikian gugatan Penggugat patutuntuk ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Kepala Desa Karimunting (P5) ;Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 37 halaman 39mengakui benar dan sah :Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PN.Bek (P6) yang bunyipenetapannya menyatakan sah dan menerima uang ganti rugikerugian sejumlah Rp. 173.093.000,00 (seratus tujuh puluh tigajuta Sembilan puluh tiga ribu rupiah) sebagai pembayaran gantikerugian tanah berikut bangunan diatasnya seluas 5 (lima) x 9(Sembilan) Meter yang terkena pembangunan PLTU Kalbar2(dua)x100 (seratus) MW atas nama PT.GCL Indo Tenaga

putusan Nomor 21/PDT/2020/PT PTKTanjung Gundul, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai RayaKepulauan, Kabupaten Bengkayang ; Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PN Bek (P8) yang bunyipenetapannya menyatakan sah dan menerima uanggantikerugian sejumlah Rp. 201.096.000,00 (dua ratus satu jutasembilan puluh enam ribu rupiah) sebagai pembayaran gantikerugian tanah berikut bangunan diatasnya seluas 7 (tujuh) x 15(lima belas) meter yang terkena pembangunan PLTU Kalbar2(dua) x 100 (Seratus) MW atas nama PT GCL Indo Tenaga

Penggugat:
HERSON LIUDONGI
Tergugat:
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN POSO Cq KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN POSO
Turut Tergugat:
PT. POSO ENERGY

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN POSO Cq.KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATENPOSO;Yang beralamat pada Jalan P. Kalimantan, No. ...., Kelurahan Gebang Rejo,Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah,Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;2. PT.

Poso Energy harus merealisasikan hak hak organisasi SP3 sesuai dengan kesepakatan yang ada ;Bahwa berdasarkan koordinasi SP3 bersama Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka pada tanggal 24 Juni2013, terbitlah Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 090/9870/PPK.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan urusanpemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi ;Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46 /Pdt.G/2020/PN Pso.19.20.21.22.23.24.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Poso Nomor : 188.45/0154/2012tentang Pembentukan Panitia Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Posodalam Diktum Kedua menjelaskan :Lembaga kerja sama Tripartit Kabupaten Poso beryugas sebagai berikut :1.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Poso.Bahwa kedudukan Tergugat dalam perkara a quo adalah sebagaifasilitator dibidang ketenagakerjaan, dimana tugas dan fungsi Tergugatdalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerjatelah dilakukan Tergugat sebagai Pihak Ketiga dalam perkara a quo.Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46 /Pdt.G/2020/PN Pso.113.

KepalaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah,Bupati Kepala Daerah Kabupaten Poso, dan Lembaga Kerjasama (LKS)Bipartit PLTA Poso ;2.

Pembanding/Terbanding/Tergugat : Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang
Terbanding/Pembanding/Penggugat : PT INDO PRIMA NUSANTARA Diwakili Oleh : Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang

PUTUSANNOMOR: 147/B/2015/PT TUNMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAn Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam sengketa antara: KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIKABUPATEN DELI SERDANG; Berkedudukan di Jalan Karya UtamaNo.1, Komplek Perkantoran BupatiDeli Serdang di Lubuk Pakam, dalamhal ini memberi Kuasa kepada ; 1.

Rumapea, S.H., PegawaiPengawas Ketenagakerjaan, Masing masing kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan PNS, berkantorpada Kantor Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Deli Serdang,Jalan Karya Utama No.1 Lubuk Pakamberdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: 560/1295/SKU/ DTKTR/2015Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.147/B/2015/PTTUNMDNtertanggal 16 Maret 2015, selanjutnyadisebut: TERGUGAT /PEMBANDING; PT.

Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Deli Serdang Nomor: 560/3627/DKTKS/2014, tanggal 15 Oktober 2014, Perihal Nota Pemeriksaan; 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang Nomor:560/3627/DKTKS/2014, tanggal 15 Oktober 2014, Perihal Nota Pemeriksaan;Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.147/B/2015/PTTUNMDN4.

- BAMBANG SUTISNA, DKK- KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKALIS- PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA

R A M L I SMELAWAN :MENTERI TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA Jl.Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KALIMANTAN BARAT Jl. A.Yani No: 66 A Pontianak Kalimantan Barat Cq. KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SINGKAWANG. DKK.

MENTERI TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIAJl.Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Cq.KEPALA KANTOR WILAYAH DINASTRANSMIGRASI DAN TENAGA ~ KERJAKALIMANTAN BARAT Jl. A.Yani No: 66 APontianak Kalimantan Barat Cq. KEPALA DINASSOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIKOTA SINGKAWANG Jl. Alianyang, KelurahanPasiran, Kecamatan Singkawang Barat, KotaHal. dari 8 hal. Putusan No. 78/PDT.G./2013/PT.PTK2. RICO GUNADI,3. SUHARTO,4. MUCHROSIN,5. DWI HARDI SANTOSO,6.

TOGAP MARPAUNG, PGD
Terbanding/Tergugat : KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

TOGAP MARPAUNG, PGD, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil Pejabat Fungsional Pengawas Radiasi,Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Indonesia,bertempat tinggal di JI.

Siliwangi Raya, Blok A, No.203,Chandra Baru, RT.007, RW.017, Kelurahan Jati Rahayu,Kecamatan Pondok Melati, Bekasi 17414, selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT/PEMBANDING; MELAWANKEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA;Berkedudukan di bapeten, Jalan Gajanh Mada No.8, JakartaPusat, memberi kuasa kepada:1. Indra Gunawan, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum, KerjaSama dan Komunikasi Publik;2. Mira Wahyu Nugraheni R P, S.H., M.Hum., Plh.

Ritananda Nuraniati, S.H., Staf Sub Bagian AdministrasiHukum;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir RepublikIndonesia, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.8, JakartaPusat, berdasarkan Surat Khusus Nomor: 2288/HK 0103/K/X1/2019, tanggal 21 Nopember 2019, selanjutnya disebutsebagai TERGUGATI/TERBANDING; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telahIIEITISE GE: ~~ nn nnn nn nnn nnn nnn mn crnnnnnn nn nnnnnmanm nn nanan manana1

Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksaan adalah SuratKeputusan Kepala Badan Pengawas' Tenaga Nuklir Nomor:Hal.3 dari 8 hal.Put.No.157 /B/2020/PT.TUN.JKT.1307/K/VII/2018, tanggal 11 Juli 2018 tentang Pemberian KenaikanPangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PegawaiNegeri Sip!

yang mencapai Batas Usia Pensiun dalam perkara yangsedang berjalan sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukumtetap.Pokok perkara1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor:1307/K/VII/2018, tanggal 11 Juli 2018 Tentang Pemberian KenaikanPangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun PegawaiNegeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun;Mewajibkan Tergugat

PENGGUGAT: GADA RAHMATULLAH
TERGUGAT: TIM TEHNIK PUGAR 2012
TENAGA PENDAMPING PUGAR 2012

Dengan memasukkan Tenaga Pendamping PUGAR Tahun 2012 KabupatenSampang sebagai Tergugat II, padahal obyek gugatan pada pokoknya adalahkarena penggugat tidak dimasukkan sebagai penerima program PUGARtahun 2012 adalah telah salah dalam menentukan kedudukan hukumTergugat II. Karena Tergugat II tidak mempunyai kewenangan dalammenentukan KUGAR atau BUNG KUGAR yang berhak menerima BLMPUGAR.

Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan PeternakanKabupaten Sampang Selaku Kuasa Pengguna AnggaranNo.523/175/434.114/ 2012 tentang Tenaga Pendamping ProgramPengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulaupulau Kecil KegiatanPelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Pekerjaan PemberdayaanUsaha Garam Rakyat (PUGAR) Tahun Anggaran 2012, kemudian diberitanda T.1,24;5.

Sampangmenjadi Tergugat I, dan Tenaga Pendamping PUGAR PUGAR 2012 Kab.Sampang dijadikan Tergugat IT;Menimbang, bahwa dalam putusan terdahulu (Putusan Sela No. 18/Pdt.G/2012/PN.Spg), Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan PeternakanKab.

Putusan No. 01/Pdt.G/2013/PN.SpgAnggaran No.523/175//434.114/2012 tentang Tenaga Pendamping ProgramPengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulaupulau Kecil Kegiatan PelayananUsaha dan Pemberdayaan Masyarakat Pekerjaan PUGAR Tahun Anggaran 2012),surat tersebut pada pokoknya menetapkan Tenaga Pendamping PUGAR, yaitu:Slamet Riyadi, S.Sos., Tamsul, SE., Ach. Faridy, A.Md, dan M.

Tenaga Pendamping dan TimTeknis melakukan identifikasi,seleksi, dan verifikasi terhadapcalon lokasi sasaran dan calonpenerima BLM PUGAR;b. Berita Acara hasil identifikasi,seleksi, dan verifikasi calonlokasi dan calon penerima BLMPUGAR oleh Tim Teknis danmengusulkan calon lokasi dancalon penerima BLM PUGARkepada Dinas Kabupaten/Kota;c.

PT INDO PRIMA NUSANTARA VS KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN DELI SERDANG

RUMAPEA, SH., Pegawai PengawasKetenagakerjaan ; Masingmasing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS,berkantor pada Kantor Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Deli Serdang, Jalan KaryaUtama No.

Bahwa, pada tanggal 6 Oktober 2014, petugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasimelakukan pemeriksaan di PT. INDO PRIMA NUSANTARA berdasarkan SuratPerintah Tugas (SPT) No.Print.560/3448/DTKTR/2014, tertanggal 30 September 2014,Tentang Pemeriksaan Peraturan di Bidang Ketenagakerjaan atas pekerja yang di putusPKWT oleh pihak Manajemen PT. INDO PRIMA NUSANTARA, dari hasilpemeriksaan petugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menemukan hal sebagaiberikut : Bahwasannya, pihak pimpinan Perusahaan PT.

INDO PRIMA NUSANTARAmempekerjakan tenaga kerja sebanyak 20 (dua puluh) orang dibagian produksi ; Bahwasanya, pihak Pimpinan Perusahaan mempekerjakan pekerja sebanyak 20 (duapuluh) orang terlebih dahulu telah mempekerjakan selama 21 (dua puluh satu) hariatau lebih sampai dengan 3 (tiga) bulan atau lebih berturutturut atau lebih sebelummelakukan Perjanjian Kerja PKWT terhadap pekerja tersebut ; Bahwasanya dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kab.

Dan selanjutnya pihak DPC SBSI 1992 menyampaikan surat mohon Pemeriksaan danPenyidikan dengan No.Surat 114.Eks.X.2014, tertanggal 23 Oktober 2014 (FC SuratTerlampir), dan untuk menyikapi dan menindaklanjuti permohonan pemeriksaantersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT)No : 560/3868/DTKTR/2014, tanggal 5 November 2014, yang mana saat itu petugasHalaman 17 Putusan Perkara No. 03/G/2015/PTUN.MDN18dari Dinas Tenaga Kerja hanya menemukan saudari Mery sebagai

Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenDeli Serdang Nomor : 560/3627/DKTKS/2014, tanggal 15 Oktober 2014,selanjutnya diberi tanda........... eee Bukti P4 ;5. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenDeli Serdang (tidak ada nomor surat, tidak ada tanggal surat) selanjutnyaiberi tanda woe... cece cceccccceseeeeeeceeees Bukti P5 ;6.

SUMATERA PLASTIK INDUSTRI vs KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA UTARA

II No. 10DMedan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal14 Agustus 2013, selanjutnya disebut : PEENGGUGAT/PEMBANDING;MELAWANKEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI SUMATERA UTARA, Berkedudukan di Jalan Asrama Nomor : 143 Medan. Dalam hal ini diwakilioleh Kuasa Hukumnya :1. Nama =: FRANSISCO BANGUN, SH. MH.Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);Jabatan : Kepala Bidang PerlindunganKetenagakerjaan;Alamat : Jl. Asrama No. 143 Medan;2. Nama : MANGATUR SIHALOHO,S. Sos.

SUNG HYUN INDONESIA VS KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR;

. & Partners, beralamat di KotaSurabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22Oktober 2018;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIPROVINSI JAWA TIMUR, tempat kedudukan di Jalan DukuhMenanggal, Nomor 124126, Surabaya;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wilis Tantular, S.E., M.M.

Mengabulkan permohonan Penggugat untuk penundaan pelaksanaanSurat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi JawaTimur, Nomor 094/5089/108.5/2017 tanggal 23 Oktober 2017, Perihal:Nota Pemeriksaan:2.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Jawa Timur, Nomor 094/5089/108.5/2017 tanggal23 Oktober 2017, Perihal: Nota Pemeriksaan;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Nomor 094/5089/108.5/2017tanggal 23 Oktober 2017, Perihal: Nota Pemeriksaan;4.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor 094/5089/108.5/2017 tanggal23 Oktober 2017, Perihal: Nota Pemeriksaan;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur Nomor 094/5089/108.5/2017tanggal 23 Oktober 2017, Perihal: Nota Pemeriksaan;4.

Dari hasil pengawasan dan pemeriksaan Tim PengawasKetenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi JawaTimur diperoleh temuantemuan yang selanjutnya digunakan sebagai acuandan dasar bagi Tergugat dalam menyusun substansi permasalahan hukumberkaitan dengan Penggugat yang dituangkan dalam objek sengketa a quo.Dengan mempedomi prosedur ketentuan hukum baik Pasal 27 maupunPasal 30 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 33 Tahun 2016 tentangTata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, menurut

Pembanding/Tergugat : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara
Terbanding/Penggugat : SUBARI D. MOKOGINTA

Departemen Tenaga Kerja dan Trasmigrasipada tahun 1972 s/d tahun 1975 kepada Eks Trasmigrasi asal pulauJawa dan pulau Bali, dengan rincian luas hekto area setiap desa yaitu :1.1.

Gubernur Sulut CqDinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Sulawesi Utara, sesuai permintaantergugat ;.

Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Bolaang Mongondow nanti terbentuk tahun 2009;Sampai dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten BolaangMongondow dibentuk, tidak ada data yang diserahkan baik oleh PemerintahPusat maupun Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara tentang riwayat kegiatantransmigrasi di Kabupaten Bolaang Mongondow;Kesimpulan dan PenutupDari sejumlah penjelasan kami di atas, maka dapat kami simpulkan bahwagugatan Subari D.

Mokoginta, dkk adalah salah alamat terhadap gugatanyang ditujukan kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja KabupatenBolaang Mongondow sebagai Turut Tergugat;Memohon kepada yang mulia Majelis Hakim kiranya mengabaikan gugatanSubari D. Mokoginta, dkk terhadap gugatan yang ditujukan kepada DinasTransmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaiTurut Tergugat;Demikian jawaban kami atas gugatan Subari D.

Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Desa Pembangunan DaerahTertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia cq. Gubernur Sulawesi Utara, cqDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara.Bahwa mengenai gugatan tidak jelas/kabur karena terdapat perbedaanpenyebutan nama antara Surat Gugat dengan surat Kuasa .

JOHANNA vs MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Bernadines Onglangsung dibawa ke poliklinik perusahaan di periksa oleh dokterjaga (dr.Vransisca E Marpaung) dan berdasarkan suratketerangan dokter dalam bentuk KK4 yang bersangkutandinyatakan meninggal dunia pada pukul 08:15 WIB;Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (6) UndangUndangNomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerjadan Romaw Ill angka 10 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi R.! Nomor SE. 238/MEN/PPKNK?

Putusan Nomor 170 K/TUN/201310.Jamsostek, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NomorPer12/Men/VV/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan,Pembayaran luran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan SosialTenaga Kerja, sebagaimana yang diubah terakhir dengan PeraturanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 06/Men/II/2009tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor Per12/Men/VV/2007 tentang Petunjuk TeknisPendaftaran Kepesertaan, Pembayaran

Putusan Nomor 170 K/TUN/2013untuk melindungi kesejahteraan bagi tenaga kerja dan keluarganyaakibat dari kecelakaan kerja, maka diperlukaniah jaminankecelakaan kerja yang ditujukan bagi tenaga kerja maupunkeluarganya, untuk menanggulangi hilangnya sebagian atauseluruh penghasilan yang diakibatkan oleh kematian atau cacatkarena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental;11.5.

Bahwa berdasarkan Pasal 12 PP Penyelenggaraan Jamsostek,tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak atas jaminankecelakaan kerja berupa penggantian biaya yang meliputi:a. Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaankerja ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biayapertolongan pertama pada kecelakaan;b. Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan selama dirumah sakit, termasuk rawat jalan;c.

Toba Samosirtertanggal 18 Januari 2012 (Penetapan Disnaker Provinsi) (BuktiP15) oleh Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi sebagai pejabat tata usaha negara di tingkatPropinsi Sumatra Utara dan Penetapan Dinas Tenaga Kerja danHalaman 33 dari 51 halaman. Putusan Nomor 170 K/TUN/2013Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Toba Samosir denganNomor: 560/163/BPDTKT/2011 perihal Penetapan PemeriksaanKecelakaan Kerja An.