Ditemukan 6952 data
Terbanding/Penuntut Umum : RALI DAYAN PASARIBU, SE.SH
140 — 45
05-08 April 2017 sebesar Rp 3,600,000 1 lembar
12/2016 3.600.000 5.980.00025 2411 23/12/2016 3773 30/12/2016 2 1.400.00026 05 06/01/2017 0005 20/02/2017 3.600.000 6.472.00027 227 17/02/2017 0258 03/03/2017 2.400.000 9.871.00028 274 28/02/2017 0336 06/03/2017 3.600.000 6.876.00029 411 14/03/2017 0467 20/03/2017 3.600.000 6.887.00030 466 20/03/2017 0563 29/03/2017 6.570.000 16.091.00031 538 29/03/2017 0766 10/04/2017 2.400.000 5.365.00032 605 04/04/2017 0800 11/04/2017 3.600.000 6.920.00033 707 10/04/2017 0955 18/04/2017 5.300.000 13.192.00034 820
Sumut tentangmekanisme lelang jabatan di Kab / Kota 3318010/04/201770710/04/2017Konsultasi ke Kementerian Pendidikan RI di Jakartatentang status SMA N 1 Plus Matauli Pandan 34 206 03/05/2017 820 03/05/2017 Kunjungan kerja ke :1. Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentangwewenang dan pengambilalihan SMK dan SMAoleh Provinsi2.
/12/2016 3.600.000 5.980.00025 2411 23/12/2016 3773 30/12/2016 1.400.00026 05 06/01/2017 0005 20/02/2017 3.600.000 6.472.00027 227 17/02/2017 0258 03/03/2017 2.400.000 9.871.00028 274 28/02/2017 0336 06/03/2017 3.600.000 6.876.00029 411 14/03/2017 0467 20/03/2017 3.600.000 6.887.00030 466 20/03/2017 0563 29/03/2017 6.570.000 16.091.00031 538 29/03/2017 0766 10/04/2017 2.400.000 5.365.00032 605 04/04/2017 0800 11/04/2017 3.600.000 6.920.00033 707 10/04/2017 0955 18/04/2017 5.300.000 13.192.00034 820
Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentangwewenang dan pengambilalihan SMK dan SMA oleh34 206 03/05/2017 820 03/05/2017 Provinsi2. Dinas Kependudukan dan CatatanSipil KotaTangerang Selatan tentang administrasikependudukan catatan sipilMenghadiri acara pengambilan sumpah janji serta35 232 19/05/2017 934 19/05/2017 jabatan dan pelantikan Bupati/Wakil Bupati TapanuliTengah di Kantor GubernurKonsultasi ke :1. Dinas Pertanian Prov.
Terbanding/Penggugat : SUHERMAN ARIEF
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Kantor Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Kelurahan Kalideres Jakarta Barat
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Jakarta Barat,
Turut Terbanding/Tergugat II : Walikota Jakarta Barat
Turut Terbanding/Tergugat III : Kementerian Pekerjaan Umum RI., Cq. Direktorat Jenderal Bina Marga,
113 — 74
Bahwa kemudian terakhir pada tanggal 22 September 2011PENGGUGAT kembali menjual bidang tanah seluas 820 M2 (delapanratus dua puluh meter persegi) berdasarkan Akta Kuasa Nomor : 37tanggal 18 Februari 2008 untuk menjual dari bidang tanah berdasarkanGirik C 2541 seluas + 1.600 M2, dengan Akta Jual Beli PPAT Nomor :59/2011 yang dibuat PPAT Irsal Bakar, SH., dan bidang tanah tersebut820 M2 telah terbit Sertifikat Tanah Hak Milik (HM) Nomor11297/Kalideres, Surat Ukur Tgl. 27092011, No. 00047/2011tercatatatas
Suryadarma bin Arief, dandemikian TURUT TERGUGAT Ill juga telan ada melakukan pengukuranbidang tanah tersebut, yang diperjelas terakhir dengan telah adanyapenerbitan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor : 11297/Kalideres, Surat UkurNomor : 00047/2011, tanggal 27092011, atas tanah seluas 820 M2 yakniadalah tanah bagian dari luas tanah milik PENGGUGAT yang merupakanproduk dari TURUT TERGUGAT Ill, maka sepatutnya TURUT TERGUGATIll, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT patut dihukum untuktunduk pada putusan
18 — 14
., Advokat yang berkantor diGraha Citra Pesona Kav. 2526, Dusun Parung RT. 011 RW.004, Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2019yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan AgamaKota Banjar nomor 820/K/XII/2019 tanggal 18 Desember2019, sebagai Pemohon;melawanTermohon, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 18 Oktober 1995, agamaIslam, pendidikan D3, pekerjaan mengurus rumah tangga,tempat kediaman di kota Banjar, sebagai Termohon;Pengadilan
17 — 0
,Kabupaten Tulungagung, Nomor Paspor A 0667762, AlamatMalaysia Nomor 820, Jalan Jambu Bol 9, Taman Muhibbah Saleng81400 Senai, Johor, yang dalam hal ini dikuasakan kepadaSANTOSO, S.H., M.H. dan ABDUL ROCHIM, S.H, Advokat,beralamat Jalan Mayor Sujadi Nomor 39 Tulungagung, sebagaiPemohon ;MELAWAN:Termohon umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempattinggal di Dusun .. RT. 003 RW. 004, Desa .., Kecamatan ..
54 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Agung, makaputusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 31Januari 2011 No.81/PDT/2010/PT.KT.SMDA tersebut di atas harusdibatalkan karena telah salah menerapkan hukum acara oleh sebabkesimpulankesimpulan sebagaimana telah disebutkan pada butir 1 dan butir2 di atas, yang diambil oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan tersebut di atastidak didasarkan pada buktibukti yang diajukan dalam persidangansebagaimana tercantum dalam berita acara (Putusan Mahkamah Agungtanggal 21 Februari 1980 No.820
99 — 15
PRINT 820/N.4.23.3/Euh.2/10/2015sejak tanggal 7 Oktober 2015 s/d tanggal 26 Oktober 2015 ;Hakim Pengadilan Negeri Rengat tanggal 15 Oktober 2015 No.368/Pen.Pid/2015/PN.Regt.T1k sejak tanggal 15 Oktober 2015 s/d tanggal 13 Nopember 2015 ;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rengat tanggal 8 Nopember 2015No.368/Pen.Pid/2015/PN.Rgt.Tlk sejak tanggal 14 Nopember 2015 s/d tanggal 12Januari 2016Telah mendengar Keterangan SaksiSaksi dan Keterangan Terdakwa , serta telahpula memeriksa barang bukti
RISKI CANDRA DEWI, SH. MH.
Terdakwa:
RISKI DWI YULIAWAN als GIMBAL Bin HERMAN
32 — 6
Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) plastik berisi sediaan farmasi jenis pil double L dengan jumlah830 (delapan ratus tiga puluh) butir, sisa barang bukti setelah dilakukanpemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan jumlah 820 butir beratnetto + 146,042 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;4.
122 — 82
denganmasih menerima hakhak kepegawaian sebagai pegawai negeri sipil;Menimbang, bahwa bukti P 3, dan bukti P 4 tidak bisa dipergunakanoleh Hakim Pengadilan Administrasi untuk menguji keabsahan ataumempengaruhi kebasahan menurut hukum terhadap objek sengketa bukti P 2, bukti tersebut merupakan domain Badan dan atau Pejabat Pemerintahandalam kerangka menyelesaikan upaya administratif baik dalam tingkatkeberatan dan banding administratif; Menimbang, bahwa bukti P 17 Surat Perintah Tugas Nomor :PPO.820
59 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
hukum yang memadai, menurutkaidahkaidah hukum yang berlaku, baik hukum positif maupun hukum acaraperdata, karena kesalahan menerapkan hukumnya, dalam pertimbanganpertimbangan yang diambil tidak berdasarkan pembuktian yang diajukandalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan,sehingga putusannya dapat dinyatakan tidak cukup dalam pertimbangannya(niet ontvankelijk verklaard), oleh karenanya haruslah dibatalkan (vide PutusanMahkamah Agung RI Nomor 672 K/Sip/1972 juncto Nomor 820
87 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No.820/201 1/S.393.Tah.Sus/PP/2011/MA, tanggal 26 April 2011 Terdakwa diperintahkanuntuk ditahan selama diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitungsejak tanggal 31 Maret 2011;Hal. 1 dari 3 hal. Put. No. XXXX K/Pid.Sus/XXXX9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub.
64 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pertamina Geothermal Energysehingga Penggugat menganggap pekerja tersebut bekerja pada PT.Pertamina Geothermal Energy bukan pada Penggugat sampai tanggal30 Juli 2010;Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2010 pihak PT.Pertamina GeothermalEnergy dengan Nomor : 955/PGE/820/2010SO yang menyatakanbahwa kontrak kerja antara PT. Pertamina Geothermal Energy denganPenggugat masih dalam proses dan PT.
RINDU YUSTICIA PUSPANING PUTRI, S.H.
Terdakwa:
ANDANG DWI SAPUTRO bin TUKIMAN
45 — 16
ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu bertuliskan Nike;
- 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi 820
95 — 64
(foto copy sesuai aslinya);Nota Penugasan Nomor : 820/321 tertanggal4 Pebruari 2009 yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan KotaSemarang dan ditandatangani oleh Drs. AkhmatZaenuri, MM. (foto copy sesuaiaslinya) poop eee eee eee ee eee eee Surat No. 824/679 tertanggal 2 Maret131415161718342009, perihal : PengirimanKeputusan Walikota Semarang Nomor824.3/12/2009 tanggal 27 Februari 2009 kepadaKepala Dinas Pendidikan Kota Semarang yangditandatanganditandatangani oleh Sdri.
SriHartono, MM., NIP. 132145879 (foto copy sesuaiaslinya); Foto copy Surat Keputusan Kepala DinasPendidikan Kota SemarangNomor : 860/6866 A tertanggal 30 Desember 2008(foto copy sesuaiFoto copy Surat Keputusan Walikota Semarang38Nomor 824 .3/12/2009 tentang Penataan /Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di LingkunganPemerintah Kota Semarang (foto copy. sesuaiaslinya); Foto copy Nota Penugasan dariKepala Dinas Pendidikan Kota SemarangNomor : 820/321 tertanggal 4 Februari 2009 (fotocopy dari fotoFoto copy
39 — 10
berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telahterpenuhi;Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugatsebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untukmembentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwadengan firman Allah SWT dalam alQuran Surah arRum ayat 21 :a oy att @,c% , Zo og Secon be CL of, 9 820
184 — 114
Fakta hukum tersebut menunjukan adanyahubungan hukum antara Keputusan Bupati Kolaka yang dijadikan obyeksengketa dengan dua surat Menteri Dalam Negeri yaitu Nomor 820/2038/Sjtanggal 24 April 2013 Tentang Permohonan Persetujuan Mutasi Jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka yang ditujukan Kepada Gubernur dansurat Mendagri Nomor: X700/105/SJ tanggal 2 Agustus 2013 yang ditujukankepada Pit.
Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 820/2038/SJ tanggal 24 April 2013untuk menjawab Surat Gubernur Prop. Sulawesi Tenggara TentangPermohonan Persetujuan mutasi jabatan di lingkup Pemerintah KabupatenKolaka yang ditujukan kepada Gubernur Prop. Sultra (Bukti T7) ; 8. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: X700/105/SJ tanggal 2 Agustus 2013Tentang Laporan Hasil Permintaan Keterangan atas dugaanpenyalahgunaan wewenang oleh Pit. Bupati Kolaka (Bukti T8) ; 9.
Bahwa benar sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 820/2038/SJ tanggal24 April 2014 Tentang Permohonan Persetujuan Mutasi Jabatan di lingkupPemerintahan Kabupaten Kolaka menegaskan bahwa Pit. Bupati Kolaka dapatmelaksanakan mutasi 12 orang pejabat struktural dengan ketentuan sebagaiIIETIRUIG mmm mmm nnn nn A Aa. Tidak boleh memberhentikan pejabat struktural (non job) ; b. Tidak boleh melakukan penurunan eselon (demosi) ; c.
176 — 101
objek sengketa a4 Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa a quo, telahsesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku;5 Bahwa pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabatstruktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci olehTergugat telah sesuai dengan prosedur, dengan terlebih dahulumembentuk Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan KepangkatanPemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2015, dengan SuratKeputusan Bupati Kerinci Nomor: 820
Bahwa pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat struktural eselon IIIdi lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci oleh Tergugat telah sesuai denganprosedur, dengan terlebih dahulu membentuk Tim Badan Pertimbangan JabatanDan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2015, denganSurat Keputusan Bupati Kerinci Nomor: 820/Kep.92/2015 tanggal 7 April6. Bahwa pengangkatan Tergugat II Intervensi, sebagai Direktur Rumah Sakit UmumMayjen H.A.
T.1 Fotokopi sesuaidengan asliKeputusan BupatiKerinci Nomor:820/Kep.92/2015,tanggal 7 April2015, tentangPembentukanTimBadanPertimbangan Jabatan dan KepangkatanKabupaten Halaman 43 dari 85 Halaman Putusan Nomor:11/G/2015/PTUN.JBI Kerinci TahunAnggaran 2015,besertalampiran; Bukti. T.2Fotokopi sesuaidengan asli BeritaAcara Rapat BadanPertimbanganJabatan danKepangkatan(BAPERJAKAT)Nomor: 821/02/Baperjakat/2015tanggal 11 Juni2015, sertalampiran; Bukti.
96 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
., adalah salah/keliru karena bertentangan denganPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 820 K/Sip/ 1977tertanggal 21 Februari 1980 yang menyatakan: Pengadilan Tinggi telah salahmenerapkan Hukum Acara oleh sebab kesimpulankesimpulan yang diambiltidak berdasarkan pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karenaJudex Facti/Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan
179 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Disita dari saksi UJJANGSUTRISNA) ;1 (satu) berkas Foto Copy Petikan Surat Keputusan Bupati SubangNomor : 820/KEP.270 ABKD/2011 tanggal 23 Maret 2011. TentangPengangkatan sebagai Kabagsos Pemda Kabupaten Subang. (Disitadari saksi UJJANG SUTRISNA) ;1 (satu) berkas fotocopy Surat Keputusan Bupati Subang Nomor :978/Kep195Sosial/2013 Tentang Penunjukan Pejabat yangMenandatangani NPHD Bantuan Hibah Kabupaten Subang tahun2013 (Disita dari saksi H/ SUMARNA.
(Disita dari saksi UJJANGSUTRISNA) ;1 (satu) berkas Foto Copy Petikan Surat Keputusan Bupati SubangNomor : 820/KEP.270 ABKD/2011 tanggal 23 Maret 2011. TentangPengangkatan sebagai Kabagsos Pemda Kabupaten Subang. (Disitadari saksi UJJANG SUTRISNA) ;1 (satu) foto copy berkas Keputusan Bupati Subang Nomor :900/Kep.08DPPKAD/2014. Tanggal 2 Januari 2014. (Disita darisaksi AHMAD SOBARI) ;Hal. 89 dari 177 hal. Put.
(Disita dari saksi UJJANGSUTRISNA) ;1 (satu) berkas Foto Copy Petikan Surat Keputusan Bupati SubangNomor : 820/KEP.270 ABKD/2011 tanggal 23 Maret 2011. TentangPengangkatan sebagai Kabagsos Pemda Kabupaten Subang. (Disitadari saksi UJJANG SUTRISNA) ;1 (satu) foto copy berkas Keputusan Bupati Subang Nomor :900/Kep.08DPPKAD/2014. Tanggal 2 Januari 2014. (Disita darisaksi AHMAD SOBARI);1 (satu) foto copy berkas Keputusan Bupati Subang Nomor :820/Kep.285BKD/2010. Tanggal 29 Oktober 2010.
(Disita dari saksi UJJANGSUTRISNA) ;1 (satu) berkas Foto Copy Petikan Surat Keputusan Bupati SubangNomor : 820/KEP.270 ABKD/2011 tanggal 23 Maret 2011. TentangPengangkatan sebagai Kabagsos Pemda Kabupaten Subang. (Disitadari saksi UJJANG SUTRISNA) ;1 (satu) berkas fotocopy Surat Keputusan Bupati Subang Nomor :978/Kep195Sosial/2013 Tentang Penunjukan Pejabat yangHal. 177 dari 177 hal. Put.
(Disita dari saksi UJJANGSUTRISNA) ;1 (satu) berkas Foto Copy Petikan Surat Keputusan Bupati SubangNomor : 820/KEP.270 ABKD/2011 tanggal 23 Maret 2011. TentangPengangkatan sebagai Kabagsos Pemda Kabupaten Subang. (Disitadari saksi UJJANG SUTRISNA) ;1 (satu) foto copy berkas Keputusan Bupati Subang Nomor :900/Kep.08DPPKAD/2014. Tanggal 2 Januari 2014. (Disita darisaksi AHMAD SOBARI) ;1 (satu) foto copy berkas Keputusan Bupati Subang Nomor :820/Kep.285BKD/2010. Tanggal 29 Oktober 2010.
1.JAMES NAIBAHO, SH
2.Anggi Putra Bumi, S.H.
3.STEVEN JEFFERSON MALLASAK, SH
Terdakwa:
CHANDRA RIADI Als RIO
13 — 10
Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) set alat hisab/bong yang pirexnya masih ada sisa Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digitila merk Camry berwarna hitam;
- 1 (satu) plastik klip berisikan plastik klip kosong dan batre timbangan;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A38;
- Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 820
Terbanding/Terdakwa : Drs. SUHERWANTO
144 — 91
SUHERWANTO, selaku Camat Cibadakyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor:820/KEP.80BKD/2009 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pejabat StrukturalEselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi tanggal 05Februari 2009, dan juga karena jabatan (ex officio) bertindak sebagaiPejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT Sementara berdasarkan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiJawa Barat Nomor: 876340.632 tanggal 03 Maret 2009 dan Berita AcaraPengangkatan
SUHERWANTO, selaku Camat Cibadak yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor:820/KEP.80BKD/2009 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pejabat StrukturalEselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi tanggal 05Februari 2009, dan juga karena jabatan (ex officio) bertindak sebagaiPejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT Sementara berdasarkan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiJawa Barat Nomor: 876340.632 tanggal 03 Maret 2009 dan Berita AcaraHalaman 35
SUHERWANTO diangkat sebagai CamatCibadak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor:820/KEP.80BKD/2009 tentang Alin Tugas/Alin Jabatan Pejabat StrukturalEselon Ill di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi tanggal 05Februari 2009. Bahwa yang dimaksud dengan Camat berdasarkan PeraturanPemerintah R.I.
SUHERWANTO diangkat sebagai CamatCibadak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor:820/KEP.80BKD/2009 tentang Alin Tugas/Alih Jabatan PejabatStruktural Eselon Ill di Lingkungan Pemerintah KabupatenSukabumi tanggal 05 Februari 2009. Bahwa yang dimaksud dengan Camat berdasarkan PeraturanPemerintah R.I.
SUHERWANTO diangkat sebagai CamatCibadak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor:820/KEP.80BKD/2009 tentang Alin Tugas/Alin Jabatan PejabatStruktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumitanggal 05 Februari 2009.Bahwa yang dimaksud dengan Camat berdasarkan PeraturanPemerintah R.I.