057/Pdt.G/2015/PA.Ktb

057/Pdt.P/2014/PA.Pspk

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 057/Pdt.G/2018/PA.Ktl dari Pemohon.

2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Nomor 1982/Pdt.G/2016/PA.NIlg .BahwaPenggugat dan Tergugattelahmenikah pada tangga122 Februari2012, berdasarkanKutipanAkta Nikah Nomor 0092/057/11/2012yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatanKedungkandangKotaMalang, pada tanggal 22Feberuari 2012;2.

FotokopiKutipanAkta Nikah yang dibuatPegawaiPencatat Nikah padaKantor Urusan Agama KecamatanKedungkandang Kota MalangNomor 0092/057/11/2012 tanggal 22 Pebruari 2012, bermeteraicukupdan fotokopitersebuttelahdicocokkantelahsesuaidenganaslinya,kemudiansuratbuktitersebut oleh KetuaMajelisdiberitanda (P.2);2. SAKSI SAKSIllHal.5dari12halm.Putusan2.1.

Tahun 2006 danperubahankeduadenganUndangUndangNomor 50 Tahun 2009 dalamPasai 4Ayat (1), GugatanPenggugattermasukwewenangPengadilan Agama Malang;Menimbang, bahwaperkarainiadalahtermasukkewenanganPengadilanAgama Malang dan telahdiajukansesuaidenganketentuanperundang undangan yang berlaku, makaGugatanPenggugatsecaraformildapatditerima ;Hale6Menimbang, bahwaberdasarkanbuktiFotokopiKutipanAkta Nikahyang dibuatPegawaiPencatat Nikah pada Kantor Urusan AgamaKecamatanKedungkandang Kota Malang Nomor 0092/057

mengajukansurat uraian banding tanggal 13 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT104281.16/2011/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 20 Agustus 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00147/KEB/WPJ.07/2016,tanggal 10 Maret 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00037/207/11/057

Dengan mengadili sendiri:3.1.3.2.3.3.3.4.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00147/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 10 Maret 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00037/207/11/057/14, tanggal 15 Desember 2014, Masa Pajak Desember 2011,atas nama PT Cheil Jedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000, beralamat di Menara Jamsostek Lantai 21, Jalan

JenderalGatot Subroto Nomor 38, Kuningan Barat, Jakarta Selatan 12710adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00037/207/11/057/1,4tanggal 15 Desember 2014, Masa Pajak Desember 2011, atas namaPT Cheil Jedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000, beralamatdi Menara Jamsostek Lantai 21, Jalan Jenderal Gatot

Nomor 125/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00147/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 10 Maret 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00037/207/11/057

Putusan Nomor 1885/B/PK/Pjk/2020April 2012 Nomor 00003/567/12/057/13 tanggal 29 Mei 2013 mengubah nilaiDPP PPN seharusnya menjadi Rp2.442.084.220,00 dan kredit pajak PPN seharusnya menjadi Rp244.208.422,00 dengan rincian perhitunganberdasarkan permohonan banding sebagai berikut:Menurut Menurut SelisihNo. URAIAN Terbanding Pemohon Banding (Rp)(Rp) (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak :a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 0,00 0,00 0,00a.2.

Pengadilan Pajak Nomor PUT085004.16/2012/PP/M.XB Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya permohonan Banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP2111/WPJ.07/2014tanggal 19 Agustus 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa PajakApril 2012 Nomor 00003/567/12/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP2111/WPJ.07/2014 tanggal 19 Agustus 2014,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKPTidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak April 2012Nomor 00003/567/12/057/13 tanggal 29 Mei 2013, atas nama PTEssentra d/h Filtrona Indonesia, NPWP 01.000.643.5057.000,beralamat di Jalan Berbek Industri Nomor 1620, Berbek, Sidoarjo,terkait sengketa a quo adalah

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKP TidakBerwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak April 2012 Nomor00003/567/12/057/13 tanggal 29 Mei 2013, atas nama PT Essentrad/h Filtrona Indonesia, NPWP 01.000.643.5057.000, beralamat diJalan Berbek Industri Nomor 1620, Berbek, Sidoarjo, terkaitsengketa a quo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan

kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP2111/WPJ.07/2014, tanggal 19 Agustus2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujuddari Luar Daerah Pabean, Masa Pajak April 2012, Nomor00003/567/12/057

Penggugat bernamaPENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalahsuami istri;Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berkediamanbersama di rumah kediaman bersama di Dusun RT/RW 057/019,Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sribhawono KabupatenLampung Timur;Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniaiseorang anak;Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat danTergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak Mei Tahun2010

Bahwa saksi mengetahui Penyebab Penggugat dan Tergugatbertengkar karenao Tergugat kurang mencukupi kebutuhan hidup keluarga.o Tergugat malas malasan untuk bekerja.Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 0556/Pat.G/2020/PA.Sdno Tergugat pernah berkata kasar terhadap orang tua Penggugat,bahkan Tergugat pernah dua kali memasrahkan Penggugat keorang tua; Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempattinggal sejak Juni Tahun 2017, Penggugat Pulang ke rumah OrangTua Penggugat di Dusun RT/RW 057

;Bahwa Penggugat Beralamatkan di Dusun RT/RW 057/019, Desa BandarAgung, Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur;. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Mei Tahun 2010 sampaisekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terusmenerus, berbentuk pertengkaran mulut (Vide bukti keterangan saksi);Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat danTergugat adalaha. Tergugat kurang mencukupi kebutuhan hidup keluarga.b.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, beragama Islam,yang menikah pada Tanggal 11 Maret 2008;Bahwa Penggugat Beralamatkan di Dusun RT/RW 057/019, Desa BandarAgung, Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur;Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 0556/Pat.G/2020/PA.Sdn4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Mei Tahun 2010 sampaisekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terusmenerus, berbentuk pertengkaran mulut;5.

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak JuniTahun 2017, Penggugat Pulang ke rumah Orang Tua Penggugat di DusunRT/RW 057/019, Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar SribhawonoKabupaten Lampung Timur;7.

Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 29 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 057/2006 tanggal 29 Mei 2006 Putus karena perceraian ; 4. Menetapkan Penggugat sebagai Wali Ibu dari seorang anaknya yang belum dewasa yang bernama :

TTENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal11 Agustus 2009, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dan dicatatdalam register perkara perdata No.540/Pdt.G/2009/PN.Sby pada tanggal 12 Agustus 2009,yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Surabaya padatanggal 29 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya sesuaiKutipan Akte Perkawinan Nomor 057

diamanatkan oleh Pasal 1 Juncto Pasal 33Undangundang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan ;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua PengadilanNegeri Surabaya, memberikan putusan sebagai berikut :Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan diKantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 29 Mei 2006 yang dikeluarkan olehKantor Catatan Sipil Kota Surabaya sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 057

Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.057/2006 yang telah didaftarkan di Kantor DinasKependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Batu, pada tanggal 29 Mei 2006,bukti P1 ;2. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No.15048/2008, atas nama TYAS AJENGKRISTIANA SEPTANINGRUM, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 06 Nopember 2008, bukti P2 ;3.

No. 057 /Pdt.G/2015 /PA Pre.2.Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidupbersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 tahun 5 bulan dan bertempattinggal di rumah orang tua Penggugat dengan Tergugat di Pinrang.3.Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniaiketurunanMuhammad xxx, Lakilaki, umur 2 bulanBahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun danharmonis namun sejak akhir Oktober 2010 dalam rumah tangga antara Penggugatdengan

No. 057 /Pdt.G/2015 /PA Pre.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50tahun 2009 perubahan kedua dari UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;2. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 57/Pdt.G/2015/PA.Prg. telah selesai karenadicabut;3.

No. 057 /Pdt.G/2015 /PA Prg.

K/Pdt/...M.XII/15/2011, tanggal 29 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding,dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak2007 Nomor: 00030/206/07/057/09 tanggal 24 Juni 2009, diterbitkan oleh KantorPelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Asing Empat berdasarkan LaporanPemeriksaan Pajak Nomor: LHP459/WPJ.07/KP.0505/2009 tanggal 23 Juni 2009,

Pemohon Banding tersebut ditolak, sehingga dengan surat Nomor: Ref.:457/SRR/FC/VIII/10 tanggal 31Agustus 2010 mengajukan banding;Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: Ref.:457/SRR/FC/VII/10tanggal 31 Agustus 2010, pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut ini:Bahwa sehubungan telah diterbitkannya Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP561/WPJ.07/2010 tanggal 09 Juni 2010 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00030/206/07/057

Mempertahankan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanNomor: 00030/206/07/057/09 tanggal 24 Juni 2009 Tahun Pajak 2007;Bahwa sehubungan dengan perihal tersebut di atas karena dasar keputusan tersebut tidaksesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi serta terdapat kesalahan perhitungandalam melakukan Equalisasi Omzet Penjualan menurut Surat Pemberitahuan MasaPajak Pertambahan Nilai dengan Omzet menurut Surat Pemberitahuan PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2007, maka dalam upaya

dalammenyatakan kebenaran laporan keuangan suatu institusi) sebagai berikut :Laporan Keuangan LaporanKeuanganIntern AuditorOmzet Penjualantahun 2006 Rp 737.458.095.170,00 Rp 737.458.095.170,00Omzet Penjualantahun 2007 Rp1.027.890.042.016,00 Rp1.027.890.042.016,00Alasan Terbanding Melakukan Koreksi Positif Atas Omzet Penjualan Tahun 2007Bahwa sesuai dengan "Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor:00030/206/07/057

yang melakukan pembebanan /pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada saat penerbitan Delivery Order/mendahuluitransaksi pengiriman barang, adalah tidak merugikan Negara, bahkan merupakan buktibahwa Pemohon Banding sebenarnya adalah merupakan Wajib Pajak yang patuh dalammelaksanakan kewajiban perpajakannya;Bahwa sebagai dampak dari koreksi Terbanding, maka Pemohon Banding dinyatakanterutang Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007, sesuai dengan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Nomor: 00030/206/07/057

Putusan Nomor 4475/B/PK/Pjk/2020Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00264/107/13/057/15 tanggal 8 Juli 2015, sehingga menjadi NIHIL;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 2 Mei 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.77801/PP/M.XVIB/99/2016, tanggal 24 November 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat atas sengketa pajak terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak

Nomor KEP00592/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 29Februari 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajib Pajak, Nomor 00264/107/13/057/15 tanggal 8 Juli 2015 Masa PajakJuli 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP/9/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 22 Desember 2015,atas nama PT Kerry Sawit Indonesia, NPWP 01.071.733.8057.000,beralamat di Gedung Multivision Tower Lt. 15, Jalan Kuningan

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00592/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak, Nomor 00264/107/13/057/15 tanggal 8 Juli 2015 Masa PajakJuli 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP79/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 22Desember 2015, atas nama PT Kerry Sawit Indonesia, NPWP01.071.733.8057.000, beralamat

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan gugatan Penggugat dengan terhadap Keputusan TergugatNomor KEP00592/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) BerdasarkanPasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, Nomor00264/107/13/057

Membatalkan Keputusan Terbanding Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1081/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Keberatan atasSurat ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor 00018/207/09/057/12tanggal 20 Maret 2012;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 Desember 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.66148/PP/M.XIIA/16/2015,berkekuatan hukum tetap tersebut adalah

sebagai berikut:tanggal 30 November 2016 yang telahMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP1081/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor 00018/207/09/057/12tanggal 20 Maret 2012, atas nama PT Indoboga Jaya Makmur, NPWP02.076.488.2057.001, beralamat di Jalan Cumi Raya Nomor 3, Muara Baru,Penjaringan, Jakarta Utara 14440, sehingga Pajak Pertambahan

Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor00018/207/09/057/12 tanggal 20 Maret 2012 atas nama PTIndoboga Jaya Makmur, NPWP 02.076.488.2057.000, adalahtidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3.

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmeolak seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1081/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor00018/207/09/057

Putusan Nomor 2669/B/PK/Pjk/201800041/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa Pajak Januari 2010;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 2 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87614/PP/M.XIV.B/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP418/WPJ.07/2016 tanggal 29

Januari2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00041/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa Pajak Januari 2010,atas nama PT.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP418/WPJ.07/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00041/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa PajakJanuari 2010, atas nama PT. NAFASINDO, NPWPHalaman 3 dari 7 halaman.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP418/WPJ.07/2016 tanggal 29 Januari 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2010 Nomor:00041/207/10/057

BOBY, beralamat di: Perumahan Taman Elang Blok F No. 06 RT 005RW 010 Desa Priuk Kecamatan Priuk Kota Tangerang Banten, selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT I ;Dalam perkara ini telah mewakilkan dan memberikankuasa kepada Alisati Siregar, SH, MH, Advokat Pengacara dari Law Firm Gracia, beralamat di Ruko MallMatropolis Town Square Blok GG 1 No. 6 KotaTangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 057/SKPdt.G/LOF/III/2019 tertanggal 15 Maret 2019 ;2.

Negeri Tangerang dengan registrasiperkara Nomor 145/Pdt.G/2019/PN.Tng, tanggal 12 Pebruari 2019, telahmengajukan gugatan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III denganisi gugatan sebagaimana surat gugatannya tersebut ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukantelah hadir Penggugat yaitu kuasanya Ridwan Tarigan, SH, berdasarkanSurat Kuasa Khusus No. 025/SKK/AGS/I/2019 tanggal 10 Januari 2019,Tergugat hadir kuasanya Alisati Siregar, SH, MH, berdasarkan SuratKuasa Khusus No. 057

/SKPdt.G/LOF/III/2019 tertanggal 15 Maret 2019,Tergugat Ill hadir kuasanya Jamiludin, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 590/057 Kec.TIkng/II/2019 tertanggal 20 Pebruari 2019, sedangkanTergugat II telah dipanggil dengan patut dan sah sebagaimana Relaaspanggilan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang, tetapi tidak hadir dantidak mengirim wakilnya yang sah untuk kepentingannya tersebut, sedangketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah ;Menimbang, bahwa pada persidangan hari KAMIS, tanggal

M E N G A D I L I :

1. Menolak Pemohon Keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Perselisihan Konsumen Kota Medan, Nomor: 057/Arbitrasi/2020/BPSK.Mdn tanggal 27 Oktober 2020;
3. Menghukum Pemohon Keberatan membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.371.000,-(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

berbagai bidang ekonomi;TENTANG DASAR HUKUM DAN TENGGANG WAKTU DIAJUKANNYAGUGATAN KEBERATAN.Bahwa gugatan keberatan diajukan berdasarkan Ketentuan Pasal 56 Ayat (2)Undangundang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang bunyinyapara pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat14 (empat belas) hari Kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;Bahwa gugatan diajukan dikarenakan Penggugat keberatan terhadap PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor : 057

/Arbitrasi/2020/BPSK.Mdntanggal 27 Oktober 2020 maka sesuai dengan Ketentuan Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia No.1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara PengajuanKeberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, olehkarenanya Penggugat berhak mengajukan gugatan keberatan a qou;Bahwa Penggugat telah menerima pemberitahuan Putusan Nomor:057/Arbitrasi/2020/BPSK.Mdn tanggal 27 Oktober 2020 sehingga gugatankeberatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari sesuai denganketentuan

Bahwa atas permasalahan tersebut Penggugat membuat pengaduan di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan, selanjutnya BPSK KotaMedan memeriksa dan memutus perkara sengketa konsumen sesuai denganPutusan Nomor : 057/Arbitrasi/2020/BPSK.Mdn yang amar putusannya Mengadili :Menolak Pengaduan Konsumen;5.

Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota MedanNomor: 057/Arbitrase/2020/BPSK.Mdn tanggal 27 Oktober 2020 yang dimohonkan keberatanoleh Pemohon Keberatan ;A.

Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Perselisihan Konsumen KotaMedan, Nomor: 057/Arbitrasi/2020/BPSK.Mdn tanggal 27 Oktober 2020;:3.

mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.70710/PP/M.XIIIB/13/2016, tanggal 10 Mei 2016, yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali denganpetitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar Surat Keputusan TerbandingNomor KEP1838/WPJ.07/2014, tertanggal 18 Juli 2014, yang menolakkeberatan yang Pemohon Banding ajukan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00004/204/11/057

bahwa atas banding tersebut, Terbandingsurat uraian banding tanggal 2 Februari 2015;Put.70710/ PP/M.XIIIB/13/2016,Menimbang,bahwa amartanggalberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:2016, yangmengajukanPutusan Pengadilan Pajak Nomor10 MeitelahMenyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1838/WPJ.07/2014, tanggal 18 Juli 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan 26 Nomor 00004/204/11/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1838/WPJ.07/2014, tanggal 18 Juli 2014, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan 26 Nomor00004/204/11/057/13, tanggal 24 April 2013, Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2011 atas nama PT Indorama VenturesIndonesia, NPWP 01.069.394.3057.000, beralamat di DesaCihuni, RT 2 RW 004, Cihuni, Tangerang, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya

permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP1838/WPUJ.07/2014, tanggal 18 Juli2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan 26 Nomor 00004/204/11/057

057/Pdt.P/2012/PA.Bjm

057/Pdt.G/2011/PA.Bko

PUTUSANNomor 057/Pdt.G/2011/PA.Bko.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara perdata padatingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara cerai gugat antara :Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempatkediaman di Kabupaten Merangin, sebagai Penggugat.LAWAN :Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 13 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006596.15/2018/PP/M.XIB Tahun 2020, tanggal 10 Juni 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01242/KEB/WPJ.07/2018tanggal 15 Mei 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014Nomor 00003/406/14/057

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01242/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00003/406/14/057/17tanggal 27 Februari 2017, atas nama PT Mondelez Indonesia,NPWP 01.081.632.0057.000, beralamat di Graha Inti Fauzi Lt.10,Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, JakartaSelatan, 12510, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 #Nomor00003/406/14/057/17 tanggal 27 Februari 2017, atas nama PTMondelez Indonesia, NPWP 01.081.632.0057.000, beralamat diGraha Inti Fauzi Lt.10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat,Halaman 3 dari 8 halaman.

kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalimenolak Putusan Pengadilan Pajak yang Mengabulkan sebagian bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01242/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00003/406/14/057

tanggal 16 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003966. 16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00439/KEB/WPJ.07/2018tanggal 20 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Oktober 2013 Nomor: 00029/207/13/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00439/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 20 Februari 2018,tentang Keberatan Wajid Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Oktober 2013 Nomor 00029/207/13/057/17 tanggal 20Februari 2017, atas nama PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia,NPWP 02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha IntiHalaman 3 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2013Nomor 00029/207/13/057/17 tanggal 20 Februari 2017, atas namaPT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP 02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 3, Jalan BuncitRaya Nomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan12510, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum

bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00439/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 20Februari 2018 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2013 Nomor 00029/207/13/057