Ditemukan 956 data
17 — 6
Peraturan ini adalahperaturan yang ditetapkan Syariat Islam berupa rukun dan syarat perkawinanserta halhal yang menghalangi perkawinan, sedangkan peraturan yang bersifatfautsiqiy adalah peraturan tambahan dengan tujuan agar pernikahan dikalangan ummat Islam tidak liar, tetapi tercatat pada buku register Akta Nikahyang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yang diatur dalam peraturanperundangan administrasi negara.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakimberpendapat bahwa perkawinan
6 — 0
diIndonesia sebagaimana diatur dalam pasal 171 huruf (h) Kompilasi HukumIslam;Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 159/Pat.P/2018/PA.PLGMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (h)Kompilasi Hukum Islam : Anak Angkat adalah anak yang dalam halpemeliharaan untuk hidupnya seharihari biaya pendidikan dan sebagainyaberalih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnyaberdasarkan putusan pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena Kompilasi Hukum Islam harusdipedomani oleh ummat
17 — 13
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
273 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;ALASASANALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengesampingkan hukum Syariah Islam yang berlaku bagi Bank Syariah danmengesampingkan Dewan Syariah Nasional berikut fatwafatwanya;Pengadilan Tinggi Agama Bandung (sebagai salah satu PeradilanKhusus yang berwenang menangani perkara perdata Ummat
menjadikan Syariah Islamdan ketentuanketentuan Dewan Syariah Nasional yang berlaku bagi bank,dalam pertimbanganpertimbangan hukumnya dalam memutuskan perkaratersebut;Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidakmengakui hukum yang berlaku khusus bagi bank yang berprinsip syariah, diantaranya terhadap Akad Murabahah;Pengadilan Agama dan Pengadiian Tinggi Agama merupakan PeradilanKhusus yang berwenang menangani perkara Lembaga Keuangan Syariah(LKS), sebagaimana menangani perkaraperkara Ummat
8 — 4
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
8 — 2
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, Ssedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangan administrasinegara.Hal 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor0056/Pdt.
54 — 9
Pemohon dengan Termohon. tinggalbersama di Desa Pinang Sori, Kecamatan Pinang Sori, KabupatenTapanuli Utara dirumah abang Pemohon, kemudian pindah kebeseeeees Aceh Singkil; Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, akantetapi 5 tahun terakhir ini pernikahan Pemohon dengan Termohonsering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:Putusan No.0008 /Pdt.G/2016 /MS.SKL Halaman 4 dari 13 hal Termohon telah berpindah keyakinan dimana Termohon seringkegereja dan telah mengikuti perayaan ummat
27 — 10
Nomor7 Tahun 1989 yang telah dirubah pertama dengan Undang undang nomor 3 Tahun2006, dan perubahan kedua dengan Undangundang nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama. jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang bahwa, mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rapuhadalah siasia belaka, bilamana keadaannya tersebut terus dipaksakan atau dibiarkan,maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin bagi Penggugat,padahal Allah swt dan Rasul juga melarang ummat
11 — 6
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsigiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar perkawinan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelis Hakimberpendapat bahwa perkawinan
9 — 5
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syariat Islam beruparukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangi perkawinan,sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqgiy adalah peraturan tambahan dengantujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar, tetapi tercatat padabuku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yangdiatur dalam peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakim berpendapatbahwa perkawinan merupakan
35 — 12
ditunjukan Tergugat kepada Penggugat yang dengantidak pernah merasa bersalah atas tanggung jawab yang diabaikannya, terhadapkebiasaan mabuk dan main perempuan Tergugat tersebut Penggugat pernah dipukulioleh Tergugat hingga memer;Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rapuhadalah siasia belaka, bilamana keadaannya tersebut terus dipaksakan atau dibiarkan,maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin bagi Penggugat,padahal Allah swt dan Rasul juga melarang ummat
12 — 6
Bahwa dalil dali tersebut di atas dikemukakan sematamata untukmeyakinkan Yang Mulia majelis Hakim bahwa sesungguhnya tidak adaalasan yang patut untuk mengabulkan gugatan Penggugat karena Tergugatsebagai ummat yang beriman memahami benar bahwa pernikahan antaraPenggugat dan Tergugat adalah menjalankan perintah Allah SWT. Makaperceraian berarti kiufur nikmat dan khianat atas apa yang dianjurkan sertadiperintahkan Allah SWT.;9.
10 — 4
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
20 — 12
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat ftautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangan administrasinegara.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan
13 — 6
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syariat Islam beruparukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangi perkawinan,sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqgiy adalah peraturan tambahan dengantujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar, tetapi tercatat padabuku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yangdiatur dalam peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakim berpendapatbahwa perkawinan merupakan
12 — 2
perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasanyangat darurat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis di atas,dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancurberantakan, jika tetap dipertahankan akan menimbulkan kesusahan yang terusmenerus yang akan menimbulkan kemudharatan;Hal 11 dari 13 hal. put No.1124/Pdt.G/2018/PA.SkgMenimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam termasuk di dalamnya hukumperkawinan adalah untuk mencapai kemaslahan hidup ummat
8 — 5
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
13 — 5
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
51 — 19
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangan administrasinegara.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan
88 — 31
., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum di KantorLembaga Bantuan Hukum Peduli Ummat (LBHPeduli Ummat) yang beralamatdi Jalan Kiyai Haji Agus Salim Nomor 4 Koppe, Kelurahan Darma, KecamatanPolewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 18 Agustus 2020 dan telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Polewali dibawah register nomor : W22U21/101/HK/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020;lawan:1.