Banwir mulaibekerja sebagai staf pada Kantor Catatan Sipil dan Mobilitas Penduduk KabupatenOgan Ilir terhitung sejak 30 Mei 2006, yang jika dihubungkan dengan Daftar hadirPNS Kantor Catatan Sipil Dan Moralitas Penduduk Kabupaten Ogan Ilir terdapatnama dan paraf Sdr. Banwir pada no. Urut 09 ; 2.

Surat Tugas Nomor: 083/CapilOI/2006 A.n Octa Ayyomi yang bertugas secaraSukarela pada Kantor Catatan Sipil dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Ogan Ilrterhitung sejak tanggal 19 Juni 2006 tanggal 19 Juni 2006, yang jika dihubungkandengan Daftar hadir PNS Kantor Catatan Sipil Dan Moralitas PendudukKabupaten Ogan Ilir terdapat nama dan paraf Sdr. Banwir pada no. Urut 18 ; 3.

Dardak, S.Pd NIP: 19720103 201407 1001, Calon Pegawai Negeri Sipil, pada Dinas Pendidikan KabupatenOgan Ilir yang diajukan kepada Ahmad Dardak, S.Pd tanggal 30November 2016, (fotokopi sesuai dengan asli) ; Daftar hadir PNS Kantor Catatan Sipil dan Moralitas PendudukKabupaten Ogan Ilr Bulan Oktober, Nopember dan Desember 2006,(fotokopi dari fotokopi) ; Surat Perintah melaksanakan Tugas Nomor: 821.2/458/IV/2005 yangmenyatakan bahwa Saudara Banwir mulai bekerja sebagai staf padaKantor Catatan Sipil dan Mobilitas

penghasilan aparaturPemerintahan Desa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.2) Menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat melalui bantauanstimulant dalam rangka pembangunan Memecahkan masalahkesenjangan pembangunan akibat minimnya infrastruktur dasar yangtersedia.3) Mengatasi permasalahan kemampuan fiskal/keuangan PemerintahDesa dalam memenuhi pembangunan di Desa.4) Memecahkan masalah ketertinggalan di desadesa tertinggal akibatminimnya infrastruktur dasar yang tersedia.5) Meningkatkan aksebilitas dan mobilitas

dan penghasilan aparaturPemerintahan Desa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.Menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat melalui bantauanstimulant dalam rangka pembangunan Memecahkan masalahkesenjangan pembangunan akibat minimnya infrastruktur dasar yangtersedia.Mengatasi permasalahan kemampuan fiskal/keuangan PemerintahDesa dalam memenuhi pembangunan di Desa.Memecahkan masalah ketertinggalan di desadesa tertinggal akibatminimnya infrastruktur dasar yang tersedia.Meningkatkan aksebilitas dan mobilitas

satu) bundel Odner SPJ copy I Bagian Hukum dan HAM;1 (satu) Bundel Odner SPJ Triwulan ITV Bagian Humas dan Protokol Tahun2010;1 (satu) Bundel Odner berisikan SPJ kegiatan Pelatihan Metode Iqra seKota Tanjungpinang II;1 (satu) Bundel Odner berisikan SPJ asli Pemerintahan Tahun 2010;1 (satu) bundel Map warna putih berisikan berkas Honorarium PanitiaPengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan KegiatanPembangunan Kota Tanjungpinang ;1 (satu) bundel Map warna putih berisikan berkas mobilitas

lembar;Formulir Penyetoran Bank Riau pengembalian UUDP oleh Fadil tanggal 26 Juli2011 sejumlah Rp13.798.485,00 (tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluhdelapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah);Rekening Koran Giro Pemegang Kas Kegiatan Sekda Tanjung TanjungpinangTahun 2010;1 (satu) bundel map warna putih berisikan berkas Honorarium Panitia pengadaanbarang dan jasa kegiatan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunanKota Tanjungpinang;1 (satu) bundel map warna putih berisikan berkas mobilitas

lembar;Formulir Penyetoran Bank Riau pengembalian UUDP oleh Fadil tanggal26 Juli 2011 sejumlah Rp13.798.485,00 (tiga belas juta tujuh ratus sembilanpuluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah);Rekening Koran Giro Pemegang Kas Kegiatan Sekda TanjungTanjungpinang Tahun 2010;1 (satu) bundel Map warna putih berisikan berkas Honorarium Panitiapengadaan barang dan jasa kegiatan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatanpembangunan kota Tanjungpinang;1 (satu) bundel Map warna putih berisikan berkas mobilitas

Mukomuko Nomor : 011/PK/2005 tanggal 20 Juli2005;Surat Permohonan agar dapat Memproses Pengadaan Mobilitas Untuk KeperluanPemerintah Kab.

Mukomuko Nomor: 011/PK/2005 tanggal 20 Juli 2005;Surat Permohonan agar dapat Memproses Pengadaan Mobilitas Untuk KeperluanPemerintah Kab. Mukomuko Nomor: 012/PK/2005 tanggal 22 Juli 2005;Surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 06/PK/2005 tanggal 8Agustus 2005;Surat Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat) Pemda Kab.Mukomuko.

Rp 228.253.154,58 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh tigaribu seratus lima puluh empat koma lima puluh delapan rupiah);Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalamPasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsisebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;Lebih Subsidair :Bahwa ia Terdakwa selaku pemimpin kegiatan pengadaan mobilitas

Mukomuko, Nomor : 011/PK/2005 tanggal 20 Juli 2005;e Surat Permohonan agar dapat Memproses Pengadaan Mobilitas Untuk KeperluanPemerintah Kab.

Februari 2011, untuk kemudian MahkamahAgung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akandisebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akanmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;Halhal yang memberatkan:e Perbuatan Terdakwa dapat mengacaukan pengelolaan anggaran;Halhal yang meringankan: e Perbuatan Terdakwa tidak menambah kekayaan pada diri Terdakwa;e Pengadaan kendaraan tersebut membantu/beramanfaat bagi mobilitas

Bahwa dengan adanya mobilitas penduduk, pertumbuhan ekonomidan pembangunan, maka telah terjadi banyak perubahanperubahan baik bentuk konfigurasi tanah, maupun saksisaksibatas, sehingga posita gugatan Penggugat yang masih mengutipbatasbatas lama adalah posita gugatan yang tidak cermat dankabur karena tidak menyebutkan saksi batas dahulu dan saksibatas sekarang.

Pidana (KUHAP)Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unitsepeda motor Yamaha Mio tanpa plat dengan nomor mesin : 1KP690508 danNomor Rangka : MH31KPOOCEJ690343 dan 1 (satu) unit sepeda motorYamaha FIZR DD 3507 RK dengan Nomor Mesin : 4WH23518 dan NomorRangka : MH34NS00E1K557335, oleh karena berdasarkan fakta hukumdipersidangan telah diketahui status kepemilikannya dan selain itu sangatdiperlukan sebagai sarana mobilitas

Darat 27.000.0001 20 04 2 08 02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 16.200.0001 20 04 J5 2 2 11 Belanja Makan dan Minuman1 20 04 5 2 2 11 O1 Belanja Makanan dan Minuman Harian 37.500.000Pegawai1 (20 04 5 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 95.145.0001 (20 04 5 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 75.000.0001 20 104 J5 2 /2 12 Belanja Pakaian dan Atributnya1 20 04 J5 2 2 12 02 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 24.000.0001 20 04 J5 2 2 12 04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 48.950.0001

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 27.000.000,002.08.011.20.1.20.04.15.05.5.2. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 16.200.000,002.08.021.20.1.20.04.15.05.5.2. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 75.000.000,002.11.041.20.1.20.04.15.05.5.2. Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah 252.000.000,02.15.01 01.20.1.20.04.15.06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota = 950.900.000,0DPRD dalam daerah 0 1.20.1.20.04.15.06.5.2.2.15.01Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah411.000.000,00 1.20.1.20.04.15.06.5.2.

Darat 27.000.0001 20 04 45 2 2 08 02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 16.200.0001 20 04 f5 2 2 11 Belanja Makan dan Minuman1 20 04 45 2 2 11 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian 37.500.000Pegawai1 720 04 J5 /2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 95.145.0001 20 04 45 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 75.000.0001 (20 04 5 /2 2 12 Belanja Pakaian dan Atributnya1 20 04 5 2 2 12 02 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 24.000.0001 20 04 5 2 2 12 04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

Belanja Penggandaan 10.000.000,0002 1.20.1.20.04.15.04.5.2.2.11.02Belanja makanan dan minuman rapat61.200.000,00 1.20.1.20.04.15.05Kegiatan Reses435.465.000,00 1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.01.01Belanja Alat Tulis Kantor7.500.000,00 1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.02.09Belanja bahan asesories kantor42.765 .000,00 1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.07.02Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat15.000.000,00 1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 27.000.000,00 216 1.20.1.20.04.15.05.5.2.2.08.Belanja

Sewa Sarana Mobilitas Air 16.200.000,00021.20.1.20.04.15.05.5.2.2.11.Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 75.000.000,00041.20.1.20.04.15.05.5.2.2.15.Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah 252.000.000,00O11.20.1.20.04.15.06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota 950.900.000,00DPRD dalam daerah1.20.1.20.04.15.06.5.2.2.15.Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah 411.000.000,00O11.20.1.20.04.15.06.5.2.2.15.

tersebut saat ini berada dibawahasuhan Tergugat dan dalam keadaan baikbaik dari sisi fisik dan psikologisserta selama berada dibawah asuhan Tergugat, Penggugat telah melakukankunjungan dan salah satunya diterangkan oleh saksi Penggugat bahwaPenggugat pernah mengajak anak tersebut datang ke rumah saksi yang dalamhal ini adalah kakek/nenek dari anak tersebut ;Menimbang bahwa sesuai fakta persidangan bahwa Penggugat adalahseorang honorer Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai jam kerja yangpadat dan mobilitas

Adik Penggugat pada waktu kebanjiran, mobilitas menggunakankendaraan Tergugat, Rumah yang ditempati juga informasi dariTergugat, karena depan rumah Tergugat akan mengkontrakkanrumahnya. Dan suaminya itu adalah kawan kuliah Tergugat, danyang menjodohkannya juga Tergugat. Subhana Allah....FITNAH,tidak benar. Sudah Giiiillaaaaaaa Sakit ingatan. Hanya karena hanyasirik dan dengki dan Allah Maha Tahu dan Dengar, jangan sukamenzhalimin Manusia meninggal hanya membawa KAIN KAFAN;b.

adat,sehingga Penggugat III sudah menyalahi wewenangnya serta tugaspokok dan fungsi selaku aparat pemerintah terbawah, sesuai denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 84 tahun 2015tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa terdapatdalam pasal 10 ayat 3 yang berbunyi :Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepalakewilayahan / Kepala Dusun memiliki fungsi :Poin a : Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upayaperlindungan masyarakat, mobilitas

Nomor 211 K/Padt/2016rupiah) sesuai pola pembayaran pada kontrak dan daftar kuantitas dan hargayang sudah ditetapkan, dan pembayaran kontrak tahun ini dibebankan padaAPBD Provinsi Riau Anggaran 2011 Nomor RKASKPD 2.2.1, tanggal 12Oktober 2010 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas atau operasional danBelanja Sewa Sarana Mobilitas Kode Rekening 5.2.2.08.5.2.2.08.01;a.

dikatakan:Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:a Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.b Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istridan anak.c Biaya pendidikan bagi anak.Bahwa Penggugat mengalami kecemasan akan masa depan dan kehidupan yanglebih baik, dimana komunikasi untuk menyelesaikan permasalahan untukmenghasilkan solusi dari permasalahan hutanghutang tidak tercapai;Bahwamengingat profesi Penggugat yang mengharuskan bertemu dengan banyak orangdan tingkat mobilitas

Kerugian Imateriil sebesar Rp. 10.000.000.000, (sepuluh milyarrupiah), karena Para Penggugat terutama Penggugat Il yangmenggunakan mobil tersebut untuk penunjang dalam mencariHal 5 Putusan Nomor 697/PDT/2018/PT.DKInafkah, mengingat profesi Penggugat II yang memiliki mobilitas tinggisebagai seorang Advokat di Jakarta, juga kedua anak ParaPenggugat yang bersekolah di sekolah yang relatif elit yaitu Al Azhardi dua lokasi berbeda dan relatif jauh dari tempat tinggal mereka(yang satu bersekolah di AlAzhar

Bahwa untuk mobilitas jalannya usaha, Penggugat tidak hanyamenjual mobil pribadi, namun Penggugat juga pernah menjual emas milikistrinya, dan emas lIbunya, bahkan seringkali Penggugat meminjamsejumlah uang kepada keluarganya. Hal ini Penggugat lakukan dengantujuan Supaya perusahaan tetap eksis dan lebih cepat berkembang, kondisiperusahaan demikian pun diketahui oleh Tergugat dan Turut Tergugat;26.

Bahwa pada bulan Juni tahun 2015 mobil Freed sebagaimanadisebutkan pada posita angka 24 sebagai mobilitas perusahaan, Penggugatjual kembali seharga Rp. 172.000.000; (Seratus tujuh puluh dua juta rupiah)dikarenakan saat itu perusahaan sangat membutuhkan dana, sementarapembayaran dari customer belum bisa dicairkan, namun karena BPKBHalaman 7 dari 42 Halaman Putusan Nomor 37 /PDT/2020/PT YYKmasih di leasing pada KKB BCAyang dilakukan oleh Tergugat, Penggugatharus menebusnya membayar dengan uang pribadi

JumiahRekening 09/02/2010 31/05/2010 27/12/201 NPD05.2.1.01.02 Honor Tim Pengadaan Barang dan 2.250.000 2.250.000Jasa5.2.1.01.03 Honor Tim Pemeriksa Barang dan 2.500.000 2.500.000Jasa5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/instruktur/NS 21.000.000 21.000.0005.2.1.04.02 Uang Saku Non PNS 42.550.000 139.625.000 182.175.0005.2.2.01.01 BelanjaAlat Tulis Kantor 868.500 868.5005.2.2.02.04 Belanja Bahan ObatObatan 310.000 310.0005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 500.000 1.000.000 1.500.0005.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

JumiahRekening 09/02/2010 31/05/2010 27/12/201 NPD05.2.1.01.02 Honor Tim Pengadaan Barang dan 2.250.000 2.250.000Jasa5.2.1.01.03 Honor Tim Pemeriksa Barang dan 2.500.000 2.500.000Jasa5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/nstruktur/NS 21.000.000 21.000.0005.2.1.04.02 Uang Saku Non PNS 42.550.000 139.625.000 182.175.0005.2.2.01.01 BelanjaAlat Tulis Kantor 868.500 868.5005.2.2.02.04 Belanja Bahan ObatObatan 310.000 310.0005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 500.000 1.000.000 1.500.0005.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

digunakan dalam SPJ dan sisanya diserahkankepada saksi ADRIANI untuk disetorkan kepada anggota dewan.Kedua kegiatan pameran di Pontianak yang tidak dilaksanakan akantetapi anggarannya dicairkan dan sesuai dengan pengajuan dariPPTK sebesar Rp.152.885.838 pada bulan Desember 2012, setelahdicairkan dana tersebut diserahkan oleh bendahara yaitu saksiPAIZUN kepada terdakwa sebesar Rp.72.370.000, (dana perjalanandinas) di ruangan Kepala Dinas dan sisanya sebesar Rp.80.515.838,(honor, dekorasi, Sewa sarana mobilitas

PBR.30.31.32.33.Kedua kegiatan pameran di Pontianak yang tidak dilaksanakan akantetapi anggarannya dicairkan dan sesuai dengan pengajuan dariPPTK sebesar Rp.152.885.838 pada bulan Desember 2012, setelahdicairkan dana tersebut diserahkan oleh bendahara yaitu saksiPAIZUN kepada terdakwa sebesar Rp.72.370.000, (dana perjalanandinas) di ruangan Kepala Dinas dan sisanya sebesar Rp.80.515.838,(honor, dekorasi, Sewa sarana mobilitas, paket pengiriman, belanjadokumentasi) diambil langsung oleh saksi ADRIANI

lagi, Pemohon tidak pernahke Pekalongan begitu juga Termohon tidak pernah ke Semarang; Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon danTermohon; Bahwa Pemohon selalu berusaha memberi nafkah kepada Termohonsebagai bentuk tanggung jawab dan komunikasi dengan Termohon dansaksi membantu Pemohon untuk memberi nafkah kepada Termohondengan mentransfer uang dari Rekening saksi di Bank BCA Bali kerekening Termohon di Bank BRI; Bahwa untuk mobilitas seharihari Pemohon menyetir mobil sendiridengan mobil

atausangkutan dengan Termohon, saksi mentransfer uang ke rekening PenggugatRekonpensi sejak bulan April 2017 sampai bulan Oktober 2019 sudah 2 tahunlebih, Tergugat Rekonpensi selalu berusaha memberi nafkah kepadaPenggugat Rekonpensi sebagai bentuk tanggung jawab dan komunikasidengan Penggugat Rekonpensi dan saksi membantu Tergugat Rekonpensiuntuk memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi dengan mentransferuang dari Rekening saksi di Bank BCA Bali ke rekening Penggugat Rekonpensidi Bank BRI, untuk mobilitas

TuguAgung ini tidak menggali penyebab timbulnya perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa terjerumus kedalam lembah hitam ini.Maka untuk menjawabnya, perlu kita kaji serta pertimbangan secaramatang, terutama apabila kita kaitkan dengan latar belakangTerdakwa mempunyai masalah asusila dengan saksi1 (Sdri.Intang) yang sekarang telah dinikahi secara sah melaluiadministrasi kedinasan maupun sah menurut hukumnya.Bahwa apabila dilhat dari segi psikologi, hal ini adalah sangatdimungkinkan, hal mana terjadi adanya mobilitas

Selain itu dengan mobilitas operasi alat berat di atas tanahmengakibatkan terjadinya pemadatan tanah.

. : 80/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBYberdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Trompoasri Nomor : 141 / 15 /404.7.17.8 / 2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa TrompoasriKecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, sesuai Pasal 10 ayat (3) PeraturanMenteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasidan Tata kerja Pemerintah Desa, mempunyai tugas dan fungsi : Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindunganmasyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaanwilayah

Jabon Kabupaten Sidoarjoberdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Trompoasri Nomor : 141 / 15 /Halaman ke 8 Putusan Perkara No. : 80/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY404.7.17.8 / 2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa TrompoasriKecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, sesuai pasal 10 ayat (3) PeraturanMenteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasidan Tata kerja Pemerintah Desa, mempunyai tugas dan fungsi : Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindunganmasyarakat, mobilitas

Trompoasri Nomor : 141 / 15 /404.7.17.8 / 2016 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Trompoasri KecamatanJabon Kabupaten Sidoarjo;.Bahwa Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja PemerintahDesa, tugas dan tanggung jawab, Terdakwa BAMBANG HARIYONO selakuKepala Dusun Trompo Wetan Desa Trompoasri Kecamatan Jabon KabupatenSidoarjo yaitu :e Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindunganmasyarakat, mobilitas

Ketiga, masuk akal, wajar dankeempat, sudah seharusnya, sepantasnya, selayaknya.Menimbang, bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Dusun Trompo WetanDesa Trompoasri Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, sesuai pasal 10 ayat (3)Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 2015 Tentang SusunanOrganisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa, pempunyai tugas dan fungsi :e Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindunganmasyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.e