Ditemukan 496 data
Urut Berdasarkan
Register : 22-04-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 18/G/2019/PTUN.SMD Tanggal 18 September 2019 — Penggugat:
NURSIAH
Tergugat:
KEPALA DESA REMPANGA
185 — 140
NURSIAH
Tergugat:
KEPALA DESA REMPANGA
185 — 140
SKKADES/DR/I/2019 tentang Pembentukan PanitiaPenjaringan dan Perangkat Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu tanggal28 Januari 2019: 2222 nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn een nnn nen n een n nnn neeMenimbang, bahwa secara doktrinal menurut hukum tata negara dantata usaha negara/administrasi negara dikenal produk hukum yangdihasilkan oleh lembaga legislatif berupa legislasi/regeling (peraturanperundangundangan), oleh lembaga eksekutif berupa Keputusan dan suratkeputusan yang bersifat mengatur intern (beleed rege
Register : 16-08-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 P/HUM/2018 Tanggal 18 Oktober 2018 — PERKUMPULAN DOKTER INDONESIA BERSATU VS DIREKTUR JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN RI;
186 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
186 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan Direktur dalam hal ini dapat disamakandengan Surat Edaran atau sejenis beleids rege!
Register : 15-09-2017 — Putus : 12-03-2018 — Upload : 29-11-2019
Putusan MS KUALA SIMPANG Nomor 319/Pdt.G/2017/MS.KSG Tanggal 12 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
102 — 20
102 — 20
Che rege Hats WE kerricehees ihc) enpQduse cok. benseteiTHiwekan Soda 5 (ile) Gaur ierhtueg mek Gouge 0 Ae esMNP Sangon tanegal O41 Me so47 SROOIN Page SMe nko Certatainen SOIT frtve potato Teas SSE Dold) Gans Sead ronkos im Lena CFM cigs egg it eer A a Fo BO.000000, Detpan putub pale rogue! cha uel du Poreggpalhanya menenma Fp.
Putus : 16-03-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 473 PK/PDT/2015 Tanggal 16 Maret 2016 — RADEN JHON KANEDY LATIF vs Drs. H. BANDO AMIN C.KADER, M.M.,
105 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
105 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi belum memeriksa secara keseluruhan danbelum memerikan alasanalasan hukum yang jelas (rege/ van het objectiverecht) serta belum mencukupkan alasan hukum yang sempurnasebagaimana diatur dalam Pasal 182, 183 dan Pasal 184 HIR;b.
Register : 16-08-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 P/HUM/2018 Tanggal 18 Oktober 2018 — PERKUMPULAN DOKTER INDONESIA BERSATU VS DIREKTUR JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN RI;
177 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
177 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 60 P/HUM/2018disebut sebagai peraturan perundangundangan dalam hirarki.Peraturan Direktur dalam hal ini dapat disamakan dengan SuratEdaran atau sejenis beleids rege! lainnya.Bahwa apabila mencermati Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018tidak tercatat dalam lembaran Negara, namun hanya tercatat padalembaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun2018 Nomor 57.Berdasarkan uraian tersebut di atas serta mengingat ketentuandalam Pasal 1 angka 2 jo.
Register : 28-12-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 26-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 46/G/2018/PTUN.KPG Tanggal 15 Mei 2019 — Penggugat:
YOSEF BURHANUDIN, S.Pi
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI TIMUR
110 — 82
YOSEF BURHANUDIN, S.Pi
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI TIMUR
110 — 82
Saya tegaskan kembali, jika Seorangtelah menjalani pemasyarakatan dia harus dikembalikan ke tempatBahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, keputusanmerupakan kebijakan hukum yang dikategorikan sebagai aturan kebijakan(Deleid reGel); nomen nn nn nn nnn nnn n nnn nnn n nner ene en nnn ne nnn en enna nesHalaman 43 dari 70 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUNKPG.Bahwa peraturan kebijakan (beleid rege!) haruslanh menaati peraturanyang lebih tinggi.
Register : 28-12-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 30-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 44/G/2018/PTUN.KPG Tanggal 15 Mei 2019 — Penggugat:
YULIANUS ARDI NGGAME, S.FIL
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI TIMUR
176 — 87
YULIANUS ARDI NGGAME, S.FIL
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI TIMUR
176 — 87
Saya tegaskankembali, jika seorang telah menjalani pemasyarakatan dia harus dikembalikanke tempat SeMUIQ; 2922222 22 n nnn nn nnn nnn nen neeBahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, keputusanmerupakan kebijakan hukum yang dikategorikan sebagai aturan kebijakan(beleid regel); 722 nnn nnn nn nnnnnnnnnnnnBahwa peraturan kebijakan (beleid rege/) haruslah menaati peraturan yang lebihtinggi.
Putus : 03-04-2014 — Upload : 09-05-2014
Putusan PT PALEMBANG Nomor 04 / TIPIKOR / 2014 / PT.PLG Tanggal 3 April 2014 — JIMMI JANUARDI, SE.M.Si Bin HIFNI THOHIR, ST
56 — 27
56 — 27
bgeb mnclsi rsrSksk rege srOHHHHHHHHHMENGUATKAN putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palembang Nomor : 38/Pid.Sus/2013/PN.PLG tanggal16 Januari 2014 yang dimintakan banding tersebut; Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkatperadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000, (lima ribuDemikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada
Register : 04-01-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mpw Tanggal 6 Juli 2021 — SARIDEN LAWAN
MARTIUS MANAP
137 — 48
137 — 48
tersebut Majelis Hakim menilai bahwapetitum tersebut ialah hal yang sudah menjadi kewajiban bagi para pihak yangberperkara untuk mentaati dan mematuhi suatu hal yang telah diputuskan olehMajelis Hakim dalam suatu putusan, hal tersebut dilandasi oleh kewenanganMajelis Hakim berdasarkan Pasal 50 UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum yang memberi kewenangan bagi Pengadilan Negeriuntuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdatapada tingkat pertama, sehingga berdasarkan rege
Register : 28-12-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 30-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 42/G/2018/PTUN.KPG Tanggal 15 Mei 2019 — Penggugat:
KRISTOFORUS MENJULUNG,SM
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI TIMUR
220 — 225
KRISTOFORUS MENJULUNG,SM
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI TIMUR
220 — 225
Saya tegaskankembali, jika seorang telah menjalani pemasyarakatan dia harus dikembalikanke tempat Semuld; 292222222 22 2o ==Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, keputusanmerupakan kebijakan hukum yang dikategorikan sebagai aturan kebijakan(beleid regel); 727222 nono nnn nnn nnnHalaman 39 dari 65 Halaman Putusan Nomor: 42/G/2018/PTUNKPGBahwa peraturan kebijakan (beleid rege/) haruslah menaati peraturan yang lebihtinggi.
Putus : 30-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1578/B/PK/PJK/2016 Tanggal 30 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. HERCULES CHEMICAL INDONESIA
25 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Laica Marzuki, ibid. 5557);Bahwa menurut Majelis ternyata SE08/PJ.52/1996 tidakdiumumkan (naar buiten gebracht) oleh pihak tata usaha negaramaka bukan merupakan juridisch rege/ dan tidak mengikat warga(burger) dan karenanya Majelis tidak mempertimbangkan sebagaidasar hukum;Bahwa Majelis sependapat dengan Terbanding bahwa terhadapekspor Jasa Kena Pajak yang dilakukan PKP pada prinsipnyaUndangundang PPN menganut purchase principle dan karenanyatidak relevan mempertimbangkan pemanfaatannya di dalam
Putus : 09-07-2015 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 692 K/Pdt/2015 Tanggal 9 Juli 2015 — Ir. H. NOERODI SIDIK, , dkk ; PT ANGKASA PURA I (PERSERO),, dk
116 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
116 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
., sebagai saksi ahli yang dihadirkan dipersidangan, dibawah sumpah memberikan pendapat terkait suratedaran, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:o Surat edaran adalah peraturan kebijaksanaan (beleids rege!)
,M.H., (Doctor dalam bidang HukumAdministrasi Negara Universitas Indonesia), sebagai saksi ahli yangdihadirkan di persidangan, dibawah sumpah memberikan pendapatterkait surat edaran, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:o Surat edaran adalah peraturan kebijaksanaan (beleids rege)dalam suatu institusi, surat edaran bukan peraturan, tidak bolehbertentangan dengan peraturan menteri;o Surat edaran tidak memiliki kekuatan mengikat, dan tidak memilikisanksi jika tidak diikuti, jika dibandingkan dengan
Putus : 19-10-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1821 K/Pdt/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 — 1. SUTIKNO, dkk. VS 1. SUBIANTO SURJOMIDJOJO, dkk. dan 1. Ny. AMIN als. Ny. KISMO SUDARMO, dkk.
84 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menurut Pasal 178 HIR, Majelis Hakim diwajibkan menanganiperkara secara keseluruhan dan memuat alasan hukum yang jelas (rege/van het objective recht), bahkan harus mencukupkan alasanalasan hukumyang jelas (vide Pasal 184 HIR);V. Keberatan Kelima:1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 70/PDT/2016/PT. YYK tanggal 11 Oktober 2016 Jo. Putusan Pengadilan NegeriSleman Nomor 104/Pdt.G/2015/PN.
Putus : 10-03-2015 — Upload : 10-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015 Tanggal 10 Maret 2015 — PT. JAKARTA EXPRESS TRANS, suatu Perseroan Terbatas, diwakili oleh Ir. Bubung Burhana, dan kawan kawan Para Direksi PT. Jakarta Express Trans VS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA qq. DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA qq UNIT
PENGELOLA TRANSJAKARTA BUSWAY (d/h BADAN PENGELOLA TRANSJAKARTA BUSWAY kemudian BADAN LAYANAN UMUM TRANSJAKARTA BUSWAY)
172 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
172 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
Majelis Judex Facti belum memeriksa secara keseluruhan dan belummemberikan alasanalasan hukum yang jelas (rege! van het objectiverecht) serta belum mencukupkan alasan hukum yang sempurnasebagaimana diatur dalam Pasal 182, 183 dan Pasal 184 HIR;b. Adanya kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan ataupenyimpangan etika pada Majelis Judex Facti.
Putus : 12-05-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 515 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 12 Mei 2014 — Sofyan, SKM
48 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Deze rege! vioeit louter uit logisch redeneren voort, kata I.
Register : 02-08-2013 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 10-02-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 136/G/2013/PTUN-JKT Tanggal 22 Januari 2014 — 1.SUKAMTO,2. PURWOKO, DKK;1.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU,3.PT. PANCASURYA AGRINDO
43 — 27
43 — 27
Nomor209/1314.06/V/ 2013, Tanggal 24 Mei 2013, Perihal : Tindak LanjutSurat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau(fotokopi dari fotokopi).Menimbang, bahwa selain mengajukan buktibukti tertulis, untukmenguatkan dalildalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan Saksi,sebanyak 3 (tiga) orang saksi bernama :861Nama: Oin Sukmawan, Warga Negara Indonesia, JenisKelamin Lakilaki, Tempat/Tanggal Lahir Garut, 20 April1950, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat Kp.Kondang Rege
Register : 02-05-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 8/G/2016/PTUN.YK Tanggal 1 September 2016 — Handoko, S.H., M.Kn., M.H.Adv, warganegara Indonesia, Tempat Tinggal di Jl. Tamansiswa 153 Kota Yogyakarta, Pekerjaan Advokat;
Untuk selanjutnya disebut sebagai..........PENGGUGAT;
M E L A W A N
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Malioboro 52-54, Kota Yogyakarta;
507 — 305
507 — 305
usahanegara di bawahnya secara intern yang mempunyai daya jangkau eksternyaitu warga negara Indonesia non pribumi apabila membeli tanah hak milikrakyat harus melalui pelepasan hak, sehingga tanahnya kembali menjaditanah negara yang dikuasai langsung oleh Pemerintah Daerah DaerahIstimewa Yogyakarta dan kemudian yang berkepentingan / pihak yangmelepaskan supaya mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah untukmendapatkan sesuatu hak, hal tersebut memenuhi karakteristik sebuahperaturan kebijakan (beleids rege
Register : 22-11-2018 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 274/G/2018/PTUN-JKT Tanggal 8 Mei 2019 — PT. DHARMA MULIA ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
198 — 149
198 — 149
negara lainnya;Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Timur selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.Tindakan tersebut dalam penerbitan objek sengketa secara yuridis dipandang sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan (eksekutif) ataukeputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkunganeksekutif, knususnya sebagai bagian dari rangkaian proses pelayanankepada masyarakat dan bukan dalam rangka tindakan membuat peraturanperundangundangan (rege
Register : 19-08-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 369 K/TUN/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA AIR LIMAU VS BUPATI BANGKA BARAT;
114 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
114 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
Istilah peraturan digunakan untuk menyebut hasil kegiatanpengaturan yang menghasilkan peraturan (rege/s).2. Istilan keputusan atau ketetapan digunakan untuk menyebuthasil kegiatan penetapan atau pengambilan keputusanadministratif (beschikkings).3.
Putus : 15-06-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 238 PK/Pdt/2017 Tanggal 15 Juni 2017 — MUHAMMAD bin USMAN DKK VS EGARA RI., Cq PEMERINTAH RI., Cq KEMENTERIAN
DALAM NEGERI RI., Cq GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I PROVINSI JAMBI DKK;
331 — 196 — Berkekuatan Hukum Tetap
331 — 196 — Berkekuatan Hukum Tetap
surat keputusan dan tidaksahnya penerbitan sertifikat hak pakai yang dilakukan Para TermohonPeninjauan Kembali/Para Tergugat, dengan hanya menunjuk danmerujuk pada putusanputusan Pengadilan yang telah lalu;Bahwa, putusan Majelis Hakim Judex Facti tingkat pertama dantingkat banding tersebut adalah putusan yang keliru serta adanyapelanggaranpelanggaran dalam due proses of law, karena: Judex Facti belum/tidak memeriksa secara menyeluruh sertabelum/tidak memberikan alasanalasan yuridis yang Jelas (rege