Ditemukan 5521 data
EFIN ROMULO NAIBAHO
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KAPOLRES Pelabuhan Belawan Cq. Kasat Reskrim POLRES Belawan
36 — 5
Pemohon:
EFIN ROMULO NAIBAHO
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KAPOLRES Pelabuhan Belawan Cq. Kasat Reskrim POLRES Belawan
1.SAFII
2.Ahmad Turmizi Pulungan
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA Cq KAPOLRES MANDAILING NATAL RESKRIM
202 — 113
Pemohon:
1.SAFII
2.Ahmad Turmizi Pulungan
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA Cq KAPOLRES MANDAILING NATAL RESKRIM
IMRAN ARIMAS
Termohon:
KAPOLRI Cq POLDA Gorontalo Cq POLRES Gorontalo Cq Satuan Reserse Kriminal Polres Gorontalo
108 — 63
Pemohon:
IMRAN ARIMAS
Termohon:
KAPOLRI Cq POLDA Gorontalo Cq POLRES Gorontalo Cq Satuan Reserse Kriminal Polres Gorontalodalam = =menentukan alasandikeluarkannya surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/124/V/2019,apakah Tidak cukup Bukti, Peristiwa Bukan Tindak Pidana atauPenyidikan dihentikan Demi Hukum;Bahwa apabila dinyatakan Tidak cukup bukti, sangatlah tidakmasuk diakal sebab tentunya berdasarkan Pasal 1 angka 14KUHAP yang dimaksud dengan TERSANGKA adalah seseorangyang karena perbuatannya atau keadaanya berdasarkan BuktiPermulaan Patut diduga sebagai Pelaku Tindak Pidana,Selanjutnya dalam Pasal 66 Ayat (1) Peraturan Kapolri
HENY SEPTIANINGSIH
Termohon:
KAPOLRI RI , Cq KAPOLDA NTB, Cq KAPOLRES DOMPU, Cq KASAT RESKRIM POLRES DOMPU
43 — 17
Pemohon:
HENY SEPTIANINGSIH
Termohon:
KAPOLRI RI , Cq KAPOLDA NTB, Cq KAPOLRES DOMPU, Cq KASAT RESKRIM POLRES DOMPU
51 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KEPOLISIAN RI (KAPOLRI) Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR, II. PEMERINTAH RI, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, Cq. BADAN PERTANAHAN ...
KEPALA KEPOLISIAN RI (KAPOLRI) Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) NUSA TENGGARA TIMUR, DK VS YESAYA FANDA, S.E.,, DKK
25 — 2
KAPOLRI Cq. Kapolda Jawa Barat KAPOLDA Cq. Kepolresta Bandung
34 — 14
Kapolri cq.Kapolda Jateng Cq.Kepala Kepolisian Resor Demak
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Sumatera Utara Cq Kapolres Serdang Bedagai Cq Kapolsek Kotarih
97 — 47
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Sumatera Utara Cq Kapolres Serdang Bedagai Cq Kapolsek Kotarih
2.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapoldasu Cq Kapolres Tapsel
3.Pemerintah RI Cq. Kapolri Cq Kapoldasu
88 — 103
Kasat Reskrim Polres Tapsel
2.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapoldasu Cq Kapolres Tapsel
3.Pemerintah RI Cq. Kapolri Cq Kapoldasu
ZIPPO HENGKI PANJAITAN
Termohon:
KAPOLRI cq KAPOLDASU cq KAPOLRESTA PEMATANG SIANTAR cq KAPOLSEK SIANTAR MARIHAT
65 — 25
Pemohon:
ZIPPO HENGKI PANJAITAN
Termohon:
KAPOLRI cq KAPOLDASU cq KAPOLRESTA PEMATANG SIANTAR cq KAPOLSEK SIANTAR MARIHAT
MUHAMMAD NURSYAM
Termohon:
KAPOLRI C.q KAPOLDASU C.q KEPALA KEPOLISAN REPUBLIK INDONESIA RESOR KOTA BESAR MEDAN
22 — 5
Pemohon:
MUHAMMAD NURSYAM
Termohon:
KAPOLRI C.q KAPOLDASU C.q KEPALA KEPOLISAN REPUBLIK INDONESIA RESOR KOTA BESAR MEDAN
76 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI (KAPOLRI) Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR Cq. KASAT RESKRIMUN POLDA JAWA TIMUR ; INDRO SUGONDO
PUTUSANNo. 64 PK/Pid/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut :Mahkamah Agung tersebut ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 29/Pra.Per/2010/PN.Sby. tanggal 08 November 2010 dalam putusan Praperadilan antara :KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI (KAPOLRI) Cq. KEPALAKEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR Cq.
UndangUndang No.3 Tahun 2009, terhadap putusan Praperadilan tidak dapat diajukanpada tingkat kasasi, apalagi pada Peninjauan Kembali, karena Pasal 45 Atersebut tujuannya untuk membatasi perkara yang masuk ke Mahkamah Agungterutama perkaraperkara ringan, oleh karena itu permohonan PeninjauanKembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut secara formal tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan Praperadilan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Negara Rl(Kapolri
No.64 PK/Pid/20122009, UndangUndang No.8 Tahun 1981 dan Undang Undang No.14 Tahun1985 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang No.5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali/Termohon : KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI(KAPOLRI) Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR Cq.
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASUCq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
70 — 43
RIVAI, MS
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASUCq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
DANIEL SJAIFUDDIN LEWA
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR CQ. KASATRESKRIM POLRESTABES MAKASSAR
44 — 59
Pemohon:
DANIEL SJAIFUDDIN LEWA
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR CQ. KASATRESKRIM POLRESTABES MAKASSAR
COKI ANTELADAN GULTOM
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KEPALA KEPOLISAN REPUBLIK INDONESIA RESOR KOTA BESAR MEDAN
6 — 3
Pemohon:
COKI ANTELADAN GULTOM
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KEPALA KEPOLISAN REPUBLIK INDONESIA RESOR KOTA BESAR MEDAN
ISHARIYANTO Alias PAKEM Bin MARTO UTOMO Alm
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Jawa Tengah Cq. Kapolres Sukoharjo
83 — 0
Pemohon:
ISHARIYANTO Alias PAKEM Bin MARTO UTOMO Alm
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Jawa Tengah Cq. Kapolres Sukoharjo
ZUBIR
Termohon:
1.Kapolda C.q Kapolres Ogan Ilir C.q Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir
2.Kapolda C.q Kapolres Ogan Ilir
3.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri C.q Kapolda
4.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri
42 — 20
Pemohon:
ZUBIR
Termohon:
1.Kapolda C.q Kapolres Ogan Ilir C.q Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir
2.Kapolda C.q Kapolres Ogan Ilir
3.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri C.q Kapolda
4.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri
58 — 16
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES MEDAN Cq. KASAT RESKRIM POLRESTABES MEDAN
72 — 23
HENRY SETYOALIMMELAWANKEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) JAWA TIMUR Cq. DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
,Ahli Bangunan serta memperoleh buktibukti berkaitan dengan perkara yang sedang disidikguna membuktikan adanya dugaan tindak pidana penipuan dalam pelaksanaan pemboronganpekerjaan struktur hotel dan atau penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 387 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP, hal tersebutuntuk memenuhi ketentuan Undangundang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP,Undangundang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia danPeraturan Kapolri
Dengan demikian tindakan hukum Termohon dalammenghentikan proses penyidikan perkara sah dan benar menurut hukum ;Bahwa berdasarkan Pasal 69 huruf (b) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentangManajemen penyidikan tindak pidana, Termohon telah melakukan Gelar Perkarakhusus yangdilaksanakan di Mabes Polriterhadap Laporan Polisi Nomor : LPB/691/V1/2014/UM/JATIMtanggal 12 Juni 2014 dengan Pelapor sdr. Drs. Ec. Henry Setyoalim (Pemohon Praperadilan)dan Terlapor Ir.
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA SULTRA Cq POLRES KONSEL Cq POLSEK LAINEA
29 — 15
FITRAH RIDHA, S.PD Alias RIDHA
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA SULTRA Cq POLRES KONSEL Cq POLSEK LAINEA