Ditemukan 5370 data
Urut Berdasarkan
Putus : 08-11-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 78/ PID.SUS/ 2013/ PN.TIPIKOR.SMG Tanggal 8 Nopember 2013 — ABDUR ROCHIM
62 — 24
62 — 24
eventualis tersebut diatas ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perihal unsur dapatmerugikan keuangan negara ;129Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 dijelaskan pula bahwa yang dimaksud Keuangan Negara yakni seluruh KekayaanNegara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasukdidalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbulkarena :aBerada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat
Negara,baik ditingkat pusat maupun daerah ;bBerada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan UsahaMilik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum, danperusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yangmenyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;Menimbang, bahwa dengan demikian kerugian negara meliputi juga keuangandaerah atau suatu badan/Badan Hukum yang menggunakan dana atau kelonggaran darinegara atau suatu masyarakat dengan danadana
Register : 27-03-2014 — Putus : 10-06-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 26/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.PL.R Tanggal 10 Juni 2014 — Ir.YAPETH P NANDJAN Bin PIETER NANDJAN
71 — 55
71 — 55
Berada dalam penguasaan,pengurusan,dan pertanggung jawaban pejabat negara ,baikditingkat pusat maupun didaerah ;b.
Register : 08-11-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 88 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg Tanggal 22 Maret 2017 — Dra. JASNI EVAWATI, MM Binti (Alm). JAMALUDIN SYARIF
84 — 23
84 — 23
nomor1.01.1.01.01.117.004.5.2 tanggal 7 November 2013 (yang diperiksamenyerahkan dokumen asli yang dimaksud).Bahwa Tupoksi kepala sekolah mengacu pada Permendiknas Nomor 19Tahun 2007 tentang standar pengelolaan sekolah, meliputi :Y perencanaan program,v pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi sekolah.Bahwa Perjalanan Dinas di atur dalam Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 113 / PMK.05 / 2012 tentang Perjalanan DinasDalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai TidakTetap.Pasal 5Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka :1.
Register : 25-10-2016 — Putus : 15-03-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg Tanggal 15 Maret 2017 — - JAMIAT (Terdakwa)
- MOCH. RIZA WISNU. W, SH., MH (JPU)
68 — 48
68 — 48
Berada didalam penguasaan pengurusan dan penggunaan daripertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupunDaerah.b.
Putus : 16-07-2014 — Upload : 17-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 821 K/PID.SUS/2014 Tanggal 16 Juli 2014 — Drs. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si
86 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 3 Ayat (1): Keuangan negara dikelola secara tertib, taat padaperaturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dankepatutan;e Pasal 34 Ayat (1): Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telahditetapkan dalam undangundang tentang APBN/Peraturan Daerahtentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuaiketentuan undangundang;e Pasal 35 Ayat (1): Setiap pejabat
negara dan pegawai negeri bukanbendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baiklangsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negaradiwajibkan mengganti kerugian dimaksud;NUndangundang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah: Pasal 23 Ayat (2): Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efisien,efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturanperundangundangan; Pasal 28 huruf c: Kepala Daerah dilarang melakukan korupsi, kolusi,nepotisme
Putus : 08-11-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 76/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR SMG Tanggal 8 Nopember 2013 — WAGIRAN MARTONO
67 — 18
67 — 18
Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baikditingkat pusat maupun daerah;b.
Putus : 03-02-2014 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 124/PID/SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG Tanggal 3 Februari 2014 — PRIYONO SANJOYO Bin ARIYADI SANJOYO
65 — 27
65 — 27
terjadi, akan tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudahberpotensi akan dapat menimbulkan kerugian Keuangan Negara atau PerekonomianNegaraMenimbang bahwa menurut Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yangdimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentukapapun yang dipisahkan atau yang tidak bisa dipisahkan termasuk didalamnya segalabagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat
negara baikdi tingkat pusat maupun daerah ; e berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha MilikNegara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yangmenyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan Negara ;Menimbang, bahwa dalam Pasal ke1 UndangUndang No. 17 tahun 2003tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negaraadalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat
Putus : 15-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016 Tanggal 15 Desember 2017 — BONIFACIUS TJIPTOMO SUBEKTI
192 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
192 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hakim adalah pejabat Negara,dalam Putusan Kasasi tersebut Majelis Hakim denganNovum 2 ini terbukti telah menggunakan angka24.837.969.005 keterangan palsu Jaksa, untuk memaksapemohon Peninjauan Kembali secara tidak sah melaluiPutusan Peradilan Kasasi yang salah membayar uangpengganti. Hakim dapat terkena Pidana ;4) Melanggar Ketentuan Hukum Penjelasan Pasal 2Ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Register : 16-11-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 P/KHS/2020 Tanggal 8 Desember 2020 — PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER VS BUPATI JEMBER;
462 — 444 — Berkekuatan Hukum Tetap
462 — 444 — Berkekuatan Hukum Tetap
Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimanaditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan;i. Melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri; danj.
Register : 22-03-2013 — Putus : 14-08-2013 — Upload : 01-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 27/Pid. Sus/TPK/2013/PN.Bdg Tanggal 14 Agustus 2013 — ROZA MARFIN Alias ROZA MARPIN Bin UMAR SULAEMAN
76 — 16
76 — 16
menimbulkankerugian bagi Negara, asalkan dari rangkaian perbuatan yang telahdilakukan oleh Pelaku telah memenuhi unsur Korupsi, maka pelaku sebagaiTerdakwa tersebut sudah dapat dijatuhi pidana ;Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan " keuangan Negara " adalahseluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun yang dapat dipisahkanatau tidak, termasuk didalamnya bagian kekayaan Negara dan segala hakdan kewajiban yang timbul karenanya, antara lain yang berada dalampenguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat
Negara baikditingkat pusat maupun ditingkat daerah :Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan " perekonomian Negara "adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersamaberdasar asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri, yang206didasarkan pada kebijakan pemerintah, sesuai dengan peraturanperundang undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat,kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat ;Bahwa pada awal unsur terdapat kata"dapat" yang menyatakankualifikasi unsur
Register : 17-04-2014 — Putus : 03-09-2014 — Upload : 04-11-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb Tanggal 3 September 2014 — Drs. IDHAM KHOLID, M.E. Bin IBROHIM LAKAF
89 — 25
89 — 25
perbuatan secara melawan hukumyang dilakukan oleh seorang pelaku telah memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi maka sangat penting terlebih dahulu dipastikandengan konkrit berapa nilai harta kekayaan baik berupa barang bergerakmaupun barang tidak bergerak yang dimiliki oleh seorang pelaku atau orang lainatau suatu korporasi yang diduga diperkaya oleh adanya tindakan/perbuatansecara melawan hukum dari pelaku yang bersangkutan, jika pelaku misalnyaseorang Pegawai Negeri Sipil(PNS) Pejabat
Negara/Penyelenggara Negaramaka terlihat dan terukur dari nilai harta kekayaan dalam Laporan HartaKekayaan Penyelenggara(LHKPN) yang dimilikinya, sedang jika pelaku adalahpihak swasta dan/atau korporasi yang berbadan hukum maka dapat dilihat darikeberadaan aset yang dimiliki(Aktiva)atau laporan Neraca Keuangan atau yangHalaman 144 dari 183 Putusan Nomor 04/Pid.SusTPK/214.
Putus : 04-09-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1801 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 4 September 2015 — BEKAK KOLIMON, ST, MT
92 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
92 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
berupa kos kosan dengan 18 (delapan belas)kamar yang terletak di RT. 18 RW. 06, Kelurahan Fatululi, KecamatanOebobo, Kota Kupang dapat dibenarkan dapat dirampas untuk negara,sebab dalam putusan Judex Facti/Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kupang sendiri pada halaman 334 telahdipertimbangkan bahwa tidak dibaliknamanya sertifikat menjadi atasnama Terdakwa, melainkan tetap atas nama pemilik asal Zadrak Awangagar tetap tersamarkan dan tidak dilaporkan dalam Laporan HartaKekayaan Pejabat
Negara (LHKPN) ;2.
Register : 15-01-2015 — Putus : 02-06-2015 — Upload : 05-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg Tanggal 2 Juni 2015 — H. IRIANTO MAHFUD SIDIK SYAFIUDDIN Alias YANCE
124 — 22
124 — 22
Contoh ketika presiden mengumumkan memberikangaji ke 13 kepada seluruh pejabat Negara termasuk pegawai negeriapakah ada dasar hukumnya?
Register : 17-04-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 21/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG Tanggal 12 September 2017 — Drs. SALMUN TABUN, M,Si
178 — 99
178 — 99
Sonya Tabun Ully bukan sebagai Ketua Dharma WanitaTerdakwa tetap tanda tangan SPK untuk dana senilai Rp. 250.000.000,kegiatan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati TTS tahun 20142019;Bahwa sesuai UndangUndang ASN yang disebut pejabat negara adalah dariPresiden sampai dengan Anggota DPR;Bahwa setahu Terdakwa jika DPR diundang dalam suatu acara adalahtermasuk tamu negara;Bahwa Terdakwa tahu hasil audit Inspektorat dalam LHP tidak ada temuantentang biaya dalam acara makan minum pelantikan Bupati dan Wakil
Putus : 03-02-2016 — Upload : 03-08-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 142/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg Tanggal 3 Februari 2016 — Drs.H. MAâÂÂRUF IRANTO, SH.MBA bin MULYONO
124 — 34
124 — 34
Negeri saja, artinyaHalaman 135 dari 160 Putusan No. 142 /Pid.SusTPK/2015/PN Smgsiapa saja, jadi setiap orang tanpa melihat dari status, jabatan ataupun jeniskelamin, apakah ia sebagai Pengawai Negeri atau sebagai orang Swasta(Partikelir) maupun jenis kelamin lakilaki atau perempuan dapat menjadi subjekpelaku tindak pidana korupsi.Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti disebutkan dalamPasal 1 Ke2 UU No 31 tahun 1999 dan beberapa putusan Mahkamah Agung RItersebut di atas, yang pada hakekatnya Pejabat
Negara bukan hanya PegawaiNegeri saja, tetapi juga Pejabat lain yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1Ke2 UU No 31 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa pegawai negeri adalah : Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam UndangundangKepegawaian; Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP; Orangorang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara ataudaerah; Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerimabantuan dari kKeuangan Negara atau daerah; atau Orang yang menerima gaji
Register : 04-07-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 15-12-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tpg Tanggal 9 Oktober 2017 — Penuntut Umum:
FILPAN FAJAR DERMAWAN LAIA, SH., MH
Terdakwa:
IRWAN, S.Ag Bin MUCHTAR
128 — 25
FILPAN FAJAR DERMAWAN LAIA, SH., MH
Terdakwa:
IRWAN, S.Ag Bin MUCHTAR
128 — 25
Berada didalam penguasaan pengurusan dan penggunaan daripertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupunDaerah.b.
Putus : 25-02-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 215 PK/PID.SUS/2014 Tanggal 25 Februari 2015 — DIAH SOEMEDI
229 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
229 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
keadaan baru yang kami ajukan pada permohonan PKini demi mencapai rasa keadilan bagi klien kami terhadap putusan pidanayang dijatuhkan kepadanya;2).Bahwa Majelis Hakim Kasasi tidak mempertimbangkan tidak terdapat MensRea atau itikad dari Terdakwa DIAH SOEMEDI untuk melakukan kejahatandalam bentuk perbuatan suap sebagaimana diatur dalam UU PemberantasanTindak Pidana Korupsi dalam kaitannya dengan perkara a quo;3).Bahwa Majelis Hakim Kasasi Tidak melihat adanya ancaman, tekanan danpemerasan dari pejabat
Negara dalam hal ini DJP Kantor Wilayah JakartaTimur, yang memanfaatkan kondisi psikologis dari klien kami dan PT.
Putus : 13-02-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 175/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY Tanggal 13 Februari 2017 — H.M SUHADAK ,Spd
Kejaksaan Negeri Probolinggo
128 — 21
128 — 21
;Menimbang, berdasarkan pasal 1 angka 22 Undangundang Nomor 1 Tahun2004 menyatakan bahwa kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, suratberharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatanmelawan hukum baik sengaja maupun lalai;Menimbang, berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undangundang Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara, bahwa setiap pejabat negara dan pegawainegeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baiklangsung atau tidak langsung
Register : 20-10-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 25-01-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg Tanggal 18 Januari 2017 — GABRIEL MARIANUS PANDE, ST., MT
81 — 39
81 — 39
Majelis berpendapat bahwa pengertiansetiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindakpidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridismengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalahorang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik,pejabat
negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindakpidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinyatidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalampersidangan, baik melalui keterangan saksisaksi, keterangan ahli, surat, petunjuk danketerangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telahmembuktikan bahwa Terdakwa GABRIEL
Putus : 30-04-2014 — Upload : 05-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 51 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm Tanggal 30 April 2014 —
72 — 8
72 — 8
terungkapdipersidangan serta mengabaikan hati nurani sebagai manusia sehinggamenjadikan terdakwa sebagi target yang harus dijebloskan ke penjaraBahwa apabila dilihat dari Dakwaan Sunsidair yaitu pasal 3 UU RI No. 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP maka terdakwa selaku Kepala Desa tidak termasuk dalamunsur setiap orang dalam pasal tersebut, karena terdakwa bukanlahPegawai negeri ataupun Pejabat
Negara yang punya kewenangan yangdiatur oleh peraturan perundangundangan dan terdakwa juga tidak pernahpunya niat untuk dengan sengaja merugikan Keuangan Negara atauPerekonomian Negara sehingga tidak layak untuk dijadikan sebagaiterdakwa, hal ini sesuai dengan keterangan AHLI DR.