Ditemukan 5542 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 996/pid.sus/2014/pn.bks
Pengadilan PN BANDUNG
Register : 13-12-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2018/PN BDG
Tanggal 11 Maret 2019 —
86 — 65
  • hanyalah perobuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalahsemua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan tertulis, baik ituberupa UndangUndang ataupun peraturan lain di bawah UndangUndang, sepertiPeraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerahdan seterusnya;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lainPutusan No. 996
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 28-11-2023
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tjk
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntu Umum : TAUFIQ IBNUGROHO SH MH Terdakwa : H. MUSTAFA
189 — 273
  • RPL 175 KPK UTK PDT Bank Mandiri No. rekening 124-002 996 9996, tujuan transaksi Perkara Lampung Tengah;b. Uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang disetor ke rekening Bank Mandiri No. rekening 124-002 996 9996 a.n. RPL 175 KPK UTK PDT Bank Mandiri pada tanggal 20-11-19;256. a.
    ATM GROUP, tertanggal 23-11-19 menyetorkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. rekening 124-002 996 9996, Nama Perkara Lampung Tengah;b.
    Uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disetor ke rekening Bank Mandiri No. rekening 124-002 996 9996 a.n. pada tanggal 23-11-19;269. a. 1 (satu) lembar asli tindasan bukti setoran tunai pada Bank BNI tertanggal 25/11/ 2019 dengan nama penyetor MUSLIH menyetorkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI No. rekening 8844201812020003 a.n. Rekening KPK-Perkara Lampung Tengah;b.
    RPL 175 KPK UTK PDT Bank Mandiri No. rekening 124-002 996 9996, tujuan transaksi Perkara Lampung Tengah;b. Uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disetor ke rekening Bank Mandiri No. rekening 124-002 996 9996 a.n.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-07-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 08-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 30 September 2015 — JUHAELI bin ROHMAT
88 — 53
  • ,pengertian melawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawanhukum dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalahperbuatan melawan hukum formil Saja;Menimbang,bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antaralain Putusan No. 996
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-02-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 31 Mei 2017 — MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH, DK
82 — 49
  • pengertianmelawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat(1) Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah danditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lainPutusan No. 996
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-07-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 08-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 129/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 30 September 2015 — -TARDI bin ATMA -HOLIS Bin KARIMAN
69 — 12
  • hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1)Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang,bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesiapasca putusan MK tersebut sebagaimana tertuang dalam beberapa putusannya,antara lain Putusan No. 996
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-08-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 7 Desember 2016 — ANDREY DULU, S.Sos.,MAP Bin YUDA KARANI (ALM)
137 — 45
  • pengertianmelawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat(1) Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah danditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lainPutusan No. 996
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-09-2014 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 01-04-2015
Putusan PN TERNATE Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tte
Tanggal 23 Februari 2015 — RAMDANI, S.E
85 — 38
  • SOESILO, mengenai perbuatanberlanjut (voortgezette handeling), hal pertama yang harusdibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatanatau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatanperbuatan tersebut harus sejenis, perbuatanperbuatannya ituharus sama atau sama macamnya, kedua, berasal dari satukeputusan kehendak (wilsbesluit) dan ketiga, dilakukan dalamtenggang waktu yang tidak terlalu lama; Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor02.K/Pid/1995, No. 995 K/Pid/2006 dan Nomor 996
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-08-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 19-01-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 12 Januari 2017 — DEWAK HERMUYADIE, JT
43 — 14
  • Plk.Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antaralain Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No.1974 K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006tanggal 21 Pebruari 2007, ternyata tetap memaknai unsur "melawan hukumdalam pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah dirubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-06-2015 — Putus : 28-12-2015 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 51/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 28 Desember 2015 — Pidana Korupsi - NOVI SETIA, SH
177 — 420
  • Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tanggal 6 Nopember 1996No. 1.521/P/0903/PM/XI1/1 996;Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;.Laporan data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;12.Akta pendirian PT Dwi Putra Metropolitan tanggal 9 Pebruari1977 No. 11Pernyataan keputusan rapat PT Dwi Putra Metropolitan tgl. 01Agustus 1985 No. 114.Berita Acara Rapat tanggal 17 Januari 1992 No. 11715.Berita Acara Rapat tanggal 21 Agustus 1995 No. 4616.Surat keterangan pendaftaran tanggal 13 Nopember 1976
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-01-2017 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 27 April 2016 — ILYAS KALIRI Bin Alm. KALIRI
81 — 21
  • dilidungji;Menimbang, bahwa dilihat didalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPU IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, menyatakan penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUNo.31 Tahun 1999 Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengaturperbuatan melawan hukum materiil bertetangan dengan UUD 1945 dan telah puladinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPUIV/2006tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya (Putusan MARINo.996
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-04-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SAMARINDA Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr
Tanggal 21 April 2016 — MUHAMMAD HILMI Bin ANWAR
145 — 15
  • penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK tersebut, MahkamahKonstitusi dalam Putusannya Nomor : 003 /PUU.IV/2006 tanggal 25 Juli 2006memberikan pertimbangan bahwa perobuatan melawan hukum dalam artimateriel yang diterapbkan secara positip berdasarkan penjelasan Pasal 2 (1)UUPTPK adalah bertentangan dengan asas legalitas, oleh karena itu tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan Nomor :996
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-02-2016 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg.
Tanggal 25 April 2016 — BUDI SANTOSA JR
67 — 17
  • pengertianmelawan hukum maiteriil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum,sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesiapasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No.996
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 09-03-2020 — Putus : 27-05-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 27 Mei 2020 —
320 — 411
  • ., TIMBAU, 996 999 000Oo oe cman TENGGARONG, KUTAIKARTANEGARA, KALIMANTAN TIMURPT. PRIMAKARYA JL CEMPAKA RAYA KOMP AGRARIA GG 3 PERUMWIJAYA LES11 MARITIM RT.045 RW.000, BASIRIH, BANJARMASIN BARAT, BANJARMASIN, 248,987,00001.463.445.5731.000 K ALIMANTAN SELATAN12 KIRANAKALTIM (JL. AW. SYAHRANI GG. JAKSA NO. 03 RT. 035, GUNUNG KELUA, SuBzhh BonOona ta 6.702 009 (SAMARINDA ULU, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMURCV. MITRA JL TIDAR C NO 265 BAAMANG BARAT RT.048 RW.010, BAAMANG13.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-12-2015 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SAMARINDA Nomor 38/PID.SUS-TPK/2015/PN.Smr
Tanggal 23 Desember 2015 — SAID AMBRI,SH BIN ALI (ALM)
120 — 25
  • penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK tersebut, MahkamahKonstitusi dalam Putusannya Nomor : 003 /PUU.IV/2006 tanggal 25 Juli 2006memberikan pertimbangan bahwa perbuatan melawan hukum dalam artimateriel yang diterapbkan secara positip berdasarkan penjelasan Pasal 2 (1)UUPTPK adalah bertentangan dengan asas legalitas, oleh karena itu tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan Nomor :996
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-02-2013 — Putus : 19-04-2013 — Upload : 25-02-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 5/PID.SUS/TPK/2013/PN.PL.R
Tanggal 19 April 2013 — Drs. ESGANDA WANGI, SP, MM BIN MOSEL (Alm)
63 — 24
  • ataupelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana ; jika berbedabeda, yangditerapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;Menimbang, bahwa untuk adanya perbuatan berlanjut dipersyaratkanharus timbuldari satu niat atau kehendak dan perbuatan tersebut harus sejenis dan rentang waktunyatidak boleh terlalu lama;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusan No. 995 K/Pid/2006 danNomor 996
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 07-01-2019 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 7 Mei 2019 — Penuntut Umum:
NUR FARIDA ANGGRAENI, SH
Terdakwa:
SUNARTO Bin DIMAN KADIR
376 — 185
  • yang dilidungi;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah KonstitusiNo.03/PPUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, menyatakan penjelasan ketentuanPasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 yang mengatur perbuatan melawan hukum materiil bertetangan denganUUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat;Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya(Putusan MARI No.996
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-04-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SAMARINDA Nomor 53/PID.SUS-TPK/2015/PN.Smr
Tanggal 21 April 2016 — FUAD DARMAWAN BIN SUDIRMAN
200 — 37
  • sebagaimanadisebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK tersebut, MahkamahKonstitusi dalam Putusannya Nomor : 003 /PUU.IV/2006 tanggal 25 Juli 2006memberikan pertimbangan bahwa perbuatan melawan hukum dalam artimateriel yang diterapbkan secara positip berdasarkan penjelasan Pasal 2 (1)UUPTPK adalah bertentangan dengan asas legalitas, oleh karena itu tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya Nomor : 996
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-04-2014 — Upload : 10-09-2014
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 60/PID.TPK/2013/PN.TK.
Tanggal 10 April 2014 — Drs. HASAN BASARIBU Bin ABDULLAH
71 — 42
  • tersebut ;Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur perbuatan melawan hukummateriil bertentangan dengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat ;Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya (PutusanMahkamah Agung Nomor 996
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-09-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 2 Desember 2015 — THOMAS LIE
168 — 33
  • pengertianmelawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1)Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lainPutusan No. 996
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 06-07-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN PALU Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
RINTO HASAN, SH
Terdakwa:
TAJUDIN O. LABUDU, S.Pd
205 — 104
  • pengertian melawan hukum materiil tersebut telahdinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawanhukum dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubahdan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja; Menimbang, bahwasekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan MK tersebut dalambeberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996