Ditemukan 5367 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Penyelenggara negara Surat keputusan pejabat tata usaha negara Melawan pejabat Kekerasan melawan pejabat Perlawanan terhadap pejabat Fitnah kepada pejabat Kerugian negara
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 26 Nopember 2014 — IR. HARYONO SAMSUATMOJO, SP.1 Bin SAMSU SUNARDJO
99 — 20
  • fungsional masingmasingsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan ;Bahwa yang dimaksud dengan pengertian keuangan negara sesuaidengan Penjelasan UndangUndang No. 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, "Keuangan Negara adalahSeluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atauyang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaannegara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :a.Berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban Pejabat
    Negara, baik di tingkat pusatmaupun daerah ;berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/BadanUsaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, danperusahaan yang menyertakan modal negara, atau297perusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan Negara ;Pengertian Kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah :a.
    Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ke1 UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi, Kolusi Dan Nepotisme, yang dimaksud dengan Penyelengara Negaraadalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atauyudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku ;345Menimbang, bahwa menurut Mahrus
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-06-2010 — Upload : 17-10-2011
Putusan PN SERANG Nomor 70 / Pid.B / 2010 / PN.Srg
Tanggal 17 Juni 2010 — Ir. SUTRISNO
147 — 43
  • menyalahgunakankewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan tidak terbukti dantidakterpenuhi ;Unsur Dapat merugikan keuangan Negara atau perekenomianNegara ;Bahwa dalam penjelasan umum UndangUndang Nomor : 31 Tahun1999, keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalambentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan,termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segalahak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat
    Negara, baik di tingkat pusatmaupun daerah ;7 berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan UsahaMilik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yangmenyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakanmodal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;Bahwa pengertian keuangan Negara tersebut diatas sejalan dengankualifikasi keuangan Negara dalam Pasal 2 huruf g UndangUndang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara,sehingga dengan jelas
    , maka ahli menyatakan PT.Krakatau Steel adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara(BUMN) karena modalnya lebih 50 %dari Pemerintah ;Bahwa defenisi keuangan Negara berdasarkan Undang UndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi adalah seluruh kekayaan dalam bentuk apapun, yang243dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnyasegala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajibanyang timbul karena :Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat
    Negara, baik di tingkat Pusat maupunDaerah ;Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha MilikDaerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yangmenyertakan Modal Negara, atau Perusahaan yangmenyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjiandengan Negara ;Bahwa dana yang digunakan dalam pengadaan kendaraan dinastersebut berasal dari Keuangan Negara ;Bahwa kerugian atas Keuangan Negara yang disebabkan olehpengadaan kendaraan dinas tersebut harus
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-05-2014 — Putus : 18-08-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 18 Agustus 2014 — MILAWATI
63 — 20
  • Berada dalam penguasaan,pengurusan,dan pertanggung jawaban pejabat negara ,baikditingkat pusat maupun didaerah;b.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-09-2013 — Putus : 04-02-2014 — Upload : 04-07-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 42/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PBR.
Tanggal 4 Februari 2014 —
108 — 34
  • Keppres hanya suatu barometer atau alat ukur apakahpekerjaan itu sudah sesuai secara administratif atau tidak; e Bahwa untuk mengukur apakah suatu pejabat negara berwenang atau tidak ada teoriatau doktrin yang mengatakan onbevoegde ratione temporari, dimana tidakberwenang karena lewat waktu dengan kata lain jika lewat waktu kewenanganmenjadi hilang; Halaman 17 dari 190 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBRBahwa mesti suatu perjanjian itu dibuat sesuai peraturan dasarnya, peraturan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SAIFUDIN AZIS
229 — 40
  • Ketentuan mengenai tunjangan perbaikan penghasilan bagi PNS,sudah dihentikan terhitung sejak bulan Januari 2001, dengan PeraturanPemerintah Nomor 37 Tahun 2001 tanggal 18 Mei 2001, tentangPemberhentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagiPegawai Negeri, Hakim, dan Pejabat Negara.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SURURI
306 — 176
  • Ketentuan mengenai tunjangan perbaikan penghasilan bagi PNS,sudah dihentikan terhitung sejak bulan Januari 2001, dengan PeraturanPemerintah Nomor 37 Tahun 2001 tanggal 18 Mei 2001, tentangPemberhentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagiPegawai Negeri, Hakim, dan Pejabat Negara.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — TJIPTO HARYONO
143 — 23
  • Ketentuan mengenai tunjangan perbaikan penghasilan bagi PNS,sudah dihentikan terhitung sejak bulan Januari 2001, dengan PeraturanPemerintah Nomor 37 Tahun 2001 tanggal 18 Mei 2001, tentangPemberhentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagiPegawai Negeri, Hakim, dan Pejabat Negara.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-07-2008 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1056 K/pid.Sus/2008
Tanggal 28 Juli 2008 — Drs. MOCH. MUCHARROR, MM
179 — 208 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.1056 K/Pid.Sus/2008seluruh Rakyat Indonesia dan diharapkan sebagai langkahpencegahan atau preventif, bagi Pejabat Negara lainnya yangmengelola keuangan Negara/keuangan rakyat, sehingga dapatberpikir berkalikali untuk melakukan kejahatan Korupsi, mengingattindak pidana Korupsi sebagai salah satu penyebab runtuhnyaperekonomian Nasional ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:mengenai alasanalasan ke1 sampai dengan ke3: Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan
Pengadilan PN KOTA AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-02-2010 — Putus : 12-07-2010 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 38/Pid.B/2010/PN.KTA
Tanggal 12 Juli 2010 — - Ir. BANU PALAKA, MM
161 — 47
  • daerah, antaralan : SK Bupati, SKKepla Dinas dan seterusnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturanperundang undangan yang lebih tinggi menurut tata urutan peraturanperundangundangan.eBahwa Ahli menerangkan Peraturan Bupati merupakan peraturan perundangundangan, termasuk didalamnya SK pengangkatan seseorang dalam sutujabatan yang mengatur mengenai tupoksi dalam jabatan tersebut.ePerbedaan pasal 2 dan 3 UU no. 31 tahun 1999 adalah dalam Pasal 2 dilakukanoleh siapa saja dan Pasal 3 dilakuakn Pejabat
    Negara (PNS) karenakewenangannya dan orangorang yang berkaitan dengan jabatan negeri (ada diTugas Pokok dan Fungsinya/Tupoksi).eMAsalah Subyek hokum dalam ketentuan pidana dalan undangUndang No. 18tahun 1999 tentang JAsa Konstruksi hanya kepada Penyedia JAsa yaituPerencana, Pelaksana dan Pengawas, sedangkan ketentuan pidana untukPenggna Jasa tidak ada.124 125 eBahwa Ahli menerangkan mengenai kewenangan selalu mengacu kepada perturanperundangundangan dan SK mengenai tupoksi suatu jabatan, kewenangantersebut
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — MUHAMAD AMIN WAHYUDI, SE.
127 — 18
  • Ketentuan mengenai tunjangan perbaikan penghasilan bagi PNS,sudah dihentikan terhitung sejak bulan Januari 2001, dengan PeraturanPemerintah Nomor 37 Tahun 2001 tanggal 18 Mei 2001, tentangPemberhentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagiPegawai Negeri, Hakim, dan Pejabat Negara.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-02-2012 — Putus : 11-06-2012 — Upload : 20-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 8/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R
Tanggal 11 Juni 2012 — GIGIH BUDI SETIAWAN BIN MATHEUS SANDY
63 — 7
  • kewajiban itu.Dan dalam penjelasan umum UndangUndang Tindak Pidana Korupsi (Undang Undang No.31 tahun 1999) sebagaimana telahdirubah dan ditambah dengan Undang Undang No.20 Tahun 2001 memberikan penafsiranotentik terhadap pengertian keuangan negara yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentukapapun ,yang dipisahkan ataupun yang tidak dipisahkan,termasuk didalamnya segala bagiankekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :a Berada dalam penguasaan,pengurusan,dan pertanggung jawaban pejabat
    negara ,baikditingkat pusat maupun didaerah;b Berada dalam penguasaan,pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha MilikNegara /Badan Usaha Milik Daerah,Yayasan,Badan Hukum,dan perusahaan yangmenyertakan modal negara ,atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke 3berdasarkan perjanjian negara ;Menimbang bahwa Kerugian Negara /Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1angka 22 Undang Undang No.1 Tahun 2004 dan Kerugian Daerah secara khusussebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 62 PP Nomor 58
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 7 Maret 2017 — ADHA NUR MUJTAHID
207 — 32
  • Ketentuan mengenai tunjangan perbaikan penghasilan bagi PNS,sudah dihentikan terhitung sejak bulan Januari 2001, dengan PeraturanPemerintah Nomor 37 Tahun 2001 tanggal 18 Mei 2001, tentangPemberhentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagiPegawai Negeri, Hakim, dan Pejabat Negara.
Pengadilan PN BITUNG Perdata Tanah
Register : 22-08-2014 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 18-01-2016
Putusan PN BITUNG Nomor 99/Pdt.G/2014/PN.Bit
Tanggal 3 Agustus 2015 — PT. WAILAN PRATAMA LAWAN PT. INTERNATIONAL ALLIANCE FOOD INDONESIA, DK
140 — 105
  • Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa penerbitan SuratTeguran merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pejabat negara di bidangperpajakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa oleh karena Surat Teguran merupakan penetapan yang dikeluarkan olehpejabat negara di bidang perpajakan maka Surat Teguran adalah suatu keputusan dibidang Perpajakan dan sengketa yang timbul atas suatu keputusan di bidangperpajakan merupakan Sengketa Pajak.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 13-01-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 02-06-2021
Putusan PN AMBON Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 10 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.ASMIN HAMJA,SH
2.INGGRID L. LOUHENAPESSY, SH.
3.RIAN JOZE LOPULALAN, SH
4.SITI H. MARTONO, SH
Terdakwa:
HENGKY RUMAWATINE alias HENGKY
118 — 84
  • rangka koordinasi pengurusanperbaikanperbaikan laporan APBDesa/Negeri ke kantor BPPMDKab.Malteng dan melakukan belanja barang serta keperluan lainnya, akantetapi mereka terdakwa tidak membuat laporan penggunaan danaperjalanan yang disertai dengan bukti tiket,bukti nginap, bukti lumsum, buktitransportasi, dengan bukti yang cukup, sehingga perbuatan merekaterdakwa tersebut bertentangan dengan pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriKeuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas DalamNegeri Bagi Pejabat
    Negara, yang berbunyi : Pertanggungjawaban biayaperjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) denganmelampirkan dokumen berupa :a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-11-2013 — Upload : 03-07-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 20 Nopember 2013 — ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH
3507 — 3246 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 92 ayat (1)KUHPidana, dihubungkan dengan Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang UndangNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 angka 1, Pasal 2 Undang Undang No. 28Tahun 1999, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memenuhikualitas subjek hukum sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negarayaitu selaku pejabat
    Negara (Anggota DPRRI) yang menjalankan fungsilegislatif dan menerima gaji atau upah dari Keuangan Negara;ad.2 Menerima hadiah atau janji;a.
Pengadilan PN MOJOKERTO Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-11-2010 — Putus : 07-04-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 593/Pid.B/2010/PN.Mkt
Tanggal 7 April 2011 — Drs. MAKMUN ROSYAD , SE. MM
137 — 17
  • BantuanSosial yang sudah direalisasikan itu tetapmerupakan Uang Negara, karena ~walaupun secaraprosedur sudah keluar dari Kas Negara dan pengelolatidak ada kewajiban untuk mengembalikannya ke KasNegara, namun dalam hal peruntukkannya tetap beradadalam pengawasan Pejabat Negara yang merupakanwakil dari Pemerintah =;6 dan alasan 7.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-10-2016 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 28 Februari 2017 — SAID MOHD DAMRIE, SKM., MPH (Terdakwa)
99 — 18
  • Berada didalam penguasaan pengurusan dan penggunaan daripertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupunDaerah.b.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 27-07-2017 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 376/Pdt.G/2017/PN Jkt. Utr
Tanggal 12 Juli 2018 — Penggugat:
1.LAMAH Binti ASIM alias LAMIAH
2.DENI SANJAYA
Tergugat:
1.JUAN SETIADI WIDJAJA, IMELDA WIDJAJA, TRI SUNADI WIDJAJA
2.Ny. LENI
3.PT. PUTRA BALI ADYAMULIA
4.TEDDI WIDJAYA
5.YULIANA WIDJAYA atau YULIANI WIDJAJA
6.JANDY WIDJAYA
7.KASRINA WIDJAYA
8.HARIANI WIDJAYA
9.MATIUS KADERI
10.EDDY NARWIN NASUTION
11.LILIANA WIDJAYA
12.LIM HARYANTO WIDJAYA SARWONO
13.Ny. LIM LIANA SARWONO
14.MARJANIH Bin H. SUKARI alias MARYANIH
15.WALIKOTA JAKARTA UTARA cq KEPALA KECAMATAN CILINCING
16.WALIKOTA JAKARTA UTARA cq KEPALA KECAMATAN CILINCING cq KEPALA KELURAHAN MARUNDA
17.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINSTRASI JAKARTA UTARA
18.BUPATI BEKASI cq KEPALA KECAMATAN TARUMAJAYA cq KEPALA DESA SEGARAMAKMUR
379 — 322
  • objek sengketa yang pernah diajukan olah salah satu ahli warisyaitu Maryani bin H Sukari alias Maryanih/Tergugat XIV, yang manaputusannya dalam perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukumyang tetap; Sedangkan buktibukti dan alasanalasan yang diajukan dalam perkaragugatan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah samadan tidak ada perbedaan dengan buktibukti dan alas hak sebagaimanatercantum dalam gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo;Bahwa perbuatan melawan hukum yang oleh Pejabat
    Negara yangdijadikan dasar baik dalam posita maupun petitum dalam gugatan diPengadilan Negeri Jakarta Utara oleh Maryani bin H.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 21-05-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 06 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm
Tanggal 21 Mei 2013 —
130 — 34
  • Yang masuk penyelenggara Negara menurut Pasal 2Undangundang No.28 tahun 1999, meliputi :Pejabat Negara pada lembaga Tertinggi Negara ;Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;Menteri;Gubernur;Hakim;oa ro Ny >Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ; dan7.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pertanahan
Register : 23-09-2009 — Putus : 29-10-2010 — Upload : 21-11-2011
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 30/G/2009/PTUN-SMD
Tanggal 29 Oktober 2010 — - DAYANG JOHARIAH, S.Pd. - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA; CAMAT SAMARINDA SEBERANG; HERMANSYAH CANDRA; DEVY KALALO; DEASY KALALO; RUDY SAMALO; USMAN ISMAIL; SILVIA GO; DJOENAEDI LIMANO; X. R. DIKDIK SATIA; H. HAMJAH; XII. LIM YULIANA RITA INDRIAWATI; XIII. FERMINA TUKO ANYANG; OLIVIA L. L. SATIA; ALI ABDURRACHMAN; XVI. SURIANSYAH HS.
207 — 118
  • yang saat ini sedang diajukan oleh Penggugat agar tetapdipertahankan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan dinyatakan sah dan berhargasecara hukum karena penerbitan SertipikatSertipkat tersebut telah sesuai denganketentuan yang berlaku;Bahwa dalil gugatan Penggugat pon 1.10 1.11 yang menjelaskan tidakan tegasTergugat I dan Tergugat II yang menyatakan tidak sah suratsurat tanah dariPenggugat adalah suatu. hal yang sesuai dengan ketentuan yang ada, karena tidakmungkin Tergugat I dan Tergugat II selaku Pejabat
    negara membuat overlap(tumpang tindih) surat hak kepemilikan diatas tanah negara.