Ditemukan 5377 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Penyelenggara negara Surat keputusan pejabat tata usaha negara Melawan pejabat Kekerasan melawan pejabat Fitnah kepada pejabat Perlawanan terhadap pejabat Menghina negara
Pengadilan PN BITUNG Perdata Tanah
Register : 22-08-2014 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 18-01-2016
Putusan PN BITUNG Nomor 99/Pdt.G/2014/PN.Bit
Tanggal 3 Agustus 2015 — PT. WAILAN PRATAMA LAWAN PT. INTERNATIONAL ALLIANCE FOOD INDONESIA, DK
126 — 98
  • Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa penerbitan SuratTeguran merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pejabat negara di bidangperpajakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa oleh karena Surat Teguran merupakan penetapan yang dikeluarkan olehpejabat negara di bidang perpajakan maka Surat Teguran adalah suatu keputusan dibidang Perpajakan dan sengketa yang timbul atas suatu keputusan di bidangperpajakan merupakan Sengketa Pajak.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 7 Maret 2017 — ADHA NUR MUJTAHID
198 — 32
  • Ketentuan mengenai tunjangan perbaikan penghasilan bagi PNS,sudah dihentikan terhitung sejak bulan Januari 2001, dengan PeraturanPemerintah Nomor 37 Tahun 2001 tanggal 18 Mei 2001, tentangPemberhentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagiPegawai Negeri, Hakim, dan Pejabat Negara.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-11-2013 — Upload : 03-07-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 20 Nopember 2013 — ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH
3260 — 2949 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 92 ayat (1)KUHPidana, dihubungkan dengan Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang UndangNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 angka 1, Pasal 2 Undang Undang No. 28Tahun 1999, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memenuhikualitas subjek hukum sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negarayaitu selaku pejabat
    Negara (Anggota DPRRI) yang menjalankan fungsilegislatif dan menerima gaji atau upah dari Keuangan Negara;ad.2 Menerima hadiah atau janji;a.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SRIYADI
132 — 26
  • Ketentuan mengenai tunjangan perbaikan penghasilan bagi PNS,sudah dihentikan terhitung sejak bulan Januari 2001, dengan PeraturanPemerintah Nomor 37 Tahun 2001 tanggal 18 Mei 2001, tentangPemberhentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagiPegawai Negeri, Hakim, dan Pejabat Negara.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 04-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2819 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 4 Februari 2016 — H. ANNAS MAAMUN
582 — 528 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagian kecil faktapersidangan dan tidak mempertimbangkan fakta hukum yangmembuktikan adanya penerimaan hadiah atau janji ;Bahwa walaupun Pemohon Kasasi menyatakan bahwa uang sebesar US$ 32.000,00 (tiga puluh dua ribu dollar Amerika Serikat) adalah milikPemohon Kasasi sejak menjadi Bupati Rokan Hilir, akan tetapi dari serimata uang dollar Amerika Serikat tersebut ternyata seri tahun 2014terbaru, serta kepemilikan uang asing tersebut tidak pernah dilaporkanoleh Pemohon dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat
    Negara (LHKPN)yang dibuat tanggal 01 Juni 2013 dalam rangka pencalonan sebagaiGubenur Riau.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasMahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Terdakwa harusditolak dan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dikabulkan danmembatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanHal. 183 dari 228 hal.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-10-2016 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 28 Februari 2017 — SAID MOHD DAMRIE, SKM., MPH (Terdakwa)
84 — 18
  • Berada didalam penguasaan pengurusan dan penggunaan daripertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupunDaerah.b.
Pengadilan PN MOJOKERTO Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-11-2010 — Putus : 07-04-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 593/Pid.B/2010/PN.Mkt
Tanggal 7 April 2011 — Drs. MAKMUN ROSYAD , SE. MM
126 — 17
  • BantuanSosial yang sudah direalisasikan itu tetapmerupakan Uang Negara, karena ~walaupun secaraprosedur sudah keluar dari Kas Negara dan pengelolatidak ada kewajiban untuk mengembalikannya ke KasNegara, namun dalam hal peruntukkannya tetap beradadalam pengawasan Pejabat Negara yang merupakanwakil dari Pemerintah =;6 dan alasan 7.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 27-07-2017 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 376/Pdt.G/2017/PN Jkt. Utr
Tanggal 12 Juli 2018 — Penggugat:
1.LAMAH Binti ASIM alias LAMIAH
2.DENI SANJAYA
Tergugat:
1.JUAN SETIADI WIDJAJA, IMELDA WIDJAJA, TRI SUNADI WIDJAJA
2.Ny. LENI
3.PT. PUTRA BALI ADYAMULIA
4.TEDDI WIDJAYA
5.YULIANA WIDJAYA atau YULIANI WIDJAJA
6.JANDY WIDJAYA
7.KASRINA WIDJAYA
8.HARIANI WIDJAYA
9.MATIUS KADERI
10.EDDY NARWIN NASUTION
11.LILIANA WIDJAYA
12.LIM HARYANTO WIDJAYA SARWONO
13.Ny. LIM LIANA SARWONO
14.MARJANIH Bin H. SUKARI alias MARYANIH
15.WALIKOTA JAKARTA UTARA cq KEPALA KECAMATAN CILINCING
16.WALIKOTA JAKARTA UTARA cq KEPALA KECAMATAN CILINCING cq KEPALA KELURAHAN MARUNDA
17.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINSTRASI JAKARTA UTARA
18.BUPATI BEKASI cq KEPALA KECAMATAN TARUMAJAYA cq KEPALA DESA SEGARAMAKMUR
361 — 292
  • objek sengketa yang pernah diajukan olah salah satu ahli warisyaitu Maryani bin H Sukari alias Maryanih/Tergugat XIV, yang manaputusannya dalam perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukumyang tetap; Sedangkan buktibukti dan alasanalasan yang diajukan dalam perkaragugatan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah samadan tidak ada perbedaan dengan buktibukti dan alas hak sebagaimanatercantum dalam gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo;Bahwa perbuatan melawan hukum yang oleh Pejabat
    Negara yangdijadikan dasar baik dalam posita maupun petitum dalam gugatan diPengadilan Negeri Jakarta Utara oleh Maryani bin H.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — MUHAMAD AMIN WAHYUDI, SE.
107 — 18
  • Ketentuan mengenai tunjangan perbaikan penghasilan bagi PNS,sudah dihentikan terhitung sejak bulan Januari 2001, dengan PeraturanPemerintah Nomor 37 Tahun 2001 tanggal 18 Mei 2001, tentangPemberhentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagiPegawai Negeri, Hakim, dan Pejabat Negara.
Pengadilan PN KOTA AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-02-2010 — Putus : 12-07-2010 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 38/Pid.B/2010/PN.KTA
Tanggal 12 Juli 2010 — - Ir. BANU PALAKA, MM
149 — 28
  • daerah, antaralan : SK Bupati, SKKepla Dinas dan seterusnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturanperundang undangan yang lebih tinggi menurut tata urutan peraturanperundangundangan.eBahwa Ahli menerangkan Peraturan Bupati merupakan peraturan perundangundangan, termasuk didalamnya SK pengangkatan seseorang dalam sutujabatan yang mengatur mengenai tupoksi dalam jabatan tersebut.ePerbedaan pasal 2 dan 3 UU no. 31 tahun 1999 adalah dalam Pasal 2 dilakukanoleh siapa saja dan Pasal 3 dilakuakn Pejabat
    Negara (PNS) karenakewenangannya dan orangorang yang berkaitan dengan jabatan negeri (ada diTugas Pokok dan Fungsinya/Tupoksi).eMAsalah Subyek hokum dalam ketentuan pidana dalan undangUndang No. 18tahun 1999 tentang JAsa Konstruksi hanya kepada Penyedia JAsa yaituPerencana, Pelaksana dan Pengawas, sedangkan ketentuan pidana untukPenggna Jasa tidak ada.124 125 eBahwa Ahli menerangkan mengenai kewenangan selalu mengacu kepada perturanperundangundangan dan SK mengenai tupoksi suatu jabatan, kewenangantersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 03-03-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 3 Maret 2014 — ZULKARNAEN DJABAR ; DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA
160 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SementaraTerdakwa Il BUKAN Pegawai Negeri dan BUKAN PULA Pejabat Negara. Terdakwa II adalah seorang swasta ataupengusaha, sebagai Direktur Utama PT. Perkasa JayaAbadi Nusantara (PT.
    Kaveling Jalan The Cliff Avenue Nomor 6, serta untukkeperluan pribadi dan operasional pengelolaan GEMA MKGR mengingatTerdakwa Il adalah sebagai Sekjen, namun demikian Terdakwa Ilmenerima sejumlah Rp 4.000.000.000, (empat Milyar rupiah), tetapitidak bisa Didakwa dan Dituntut berdasarkan Pasal 12 huruf b UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, mengingatTerdakwa Il bukan Pegawai Negeri dan Pejabat
    Negara melainkansebagai Swasta murni yakni Direktur Utama PT.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 26 Nopember 2014 — IR. HARYONO SAMSUATMOJO, SP.1 Bin SAMSU SUNARDJO
89 — 20
  • fungsional masingmasingsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan ;Bahwa yang dimaksud dengan pengertian keuangan negara sesuaidengan Penjelasan UndangUndang No. 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, "Keuangan Negara adalahSeluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atauyang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaannegara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :a.Berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban Pejabat
    Negara, baik di tingkat pusatmaupun daerah ;berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/BadanUsaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, danperusahaan yang menyertakan modal negara, atau297perusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan Negara ;Pengertian Kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah :a.
    Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ke1 UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi, Kolusi Dan Nepotisme, yang dimaksud dengan Penyelengara Negaraadalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atauyudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku ;345Menimbang, bahwa menurut Mahrus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-01-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2069 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 Januari 2016 — Drs. H. AHMAD SUDIYONO, SH. Msi
66 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan perkataan lain pengadilan telahmenerapkan suatu peraturan hukum bertentangan atau berlawanandengan yang ditentukan oleh atau dalam undangundang (schending dervet).Bahwa perkataan UndangUndang diatas hendaklah jangan diartikan sebagaiUndangUndang dalam arti formal saja, yakni undangundang yang wewenangpembentukannya ada ditangan Presiden dengan persetujuan DPR, melainkantermasuk pula ke dalam pengertiannya, yaitu peraturanperaturan yang berlakuumum yang telah dikeluarkan oleh lembaga atau oleh pejabat
    Negara ataupemerintah sesuai dengan wewenangnya yang diberikan oleh atau berdasarkanundangundang untuk maksud tersebut, hingga termasuk pengertiannya , yaituPeraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan lainlain.Bahwa Kesalahan menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukummateri, sedangkan melanggar hukum adalah penerapan hukum yang dilakukanoleh Judex facti salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlakuatau dapat juga diinterprestasikan penerapan hukum tersebut tidak tepatdilakukan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — TJIPTO HARYONO
131 — 23
  • Ketentuan mengenai tunjangan perbaikan penghasilan bagi PNS,sudah dihentikan terhitung sejak bulan Januari 2001, dengan PeraturanPemerintah Nomor 37 Tahun 2001 tanggal 18 Mei 2001, tentangPemberhentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagiPegawai Negeri, Hakim, dan Pejabat Negara.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SURURI
276 — 176
  • Ketentuan mengenai tunjangan perbaikan penghasilan bagi PNS,sudah dihentikan terhitung sejak bulan Januari 2001, dengan PeraturanPemerintah Nomor 37 Tahun 2001 tanggal 18 Mei 2001, tentangPemberhentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagiPegawai Negeri, Hakim, dan Pejabat Negara.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-07-2008 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1056 K/pid.Sus/2008
Tanggal 28 Juli 2008 — Drs. MOCH. MUCHARROR, MM
173 — 205 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.1056 K/Pid.Sus/2008seluruh Rakyat Indonesia dan diharapkan sebagai langkahpencegahan atau preventif, bagi Pejabat Negara lainnya yangmengelola keuangan Negara/keuangan rakyat, sehingga dapatberpikir berkalikali untuk melakukan kejahatan Korupsi, mengingattindak pidana Korupsi sebagai salah satu penyebab runtuhnyaperekonomian Nasional ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:mengenai alasanalasan ke1 sampai dengan ke3: Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-09-2013 — Putus : 04-02-2014 — Upload : 04-07-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 42/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PBR.
Tanggal 4 Februari 2014 —
90 — 34
  • Keppres hanya suatu barometer atau alat ukur apakahpekerjaan itu sudah sesuai secara administratif atau tidak; e Bahwa untuk mengukur apakah suatu pejabat negara berwenang atau tidak ada teoriatau doktrin yang mengatakan onbevoegde ratione temporari, dimana tidakberwenang karena lewat waktu dengan kata lain jika lewat waktu kewenanganmenjadi hilang; Halaman 17 dari 190 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBRBahwa mesti suatu perjanjian itu dibuat sesuai peraturan dasarnya, peraturan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-05-2014 — Putus : 18-08-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 18 Agustus 2014 — MILAWATI
51 — 20
  • Berada dalam penguasaan,pengurusan,dan pertanggung jawaban pejabat negara ,baikditingkat pusat maupun didaerah;b.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-01-2013 — Putus : 19-06-2013 — Upload : 18-07-2013
Putusan PN TERNATE Nomor 01/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte
Tanggal 19 Juni 2013 — dr. NIXON B.KROONS,Sp.B
139 — 153
  • kelalaian seseorangharus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;(2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, ataupejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukumatau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanyasecara langsung merugikan keuangan negara, wajibmengganti kerugian tersebut;Menimbang, berdasarkan Penjelasan pasal 59 ayat (1)Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengankerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum ataukelalaian pejabat
    negara atau pegawai negeri bukan bendaharadalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau olehbendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan.Bahwa sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Undangundang Nomor 17Hal 237 dari 251 hal Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2013/PN.TteTahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa setiap pejabat negaradan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum ataumelalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yangmerugikan keuangan negara diwajibkan
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-11-2016 — Putus : 06-04-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk
Tanggal 6 April 2017 — -
122 — 27
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Negara baik di tingkat pusat maupun daerah;b.