Ditemukan 32351 data
89 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
339 K/TUN/2022
139 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
119 PK/TUN/2011
Putusan Nomor 119 PK/TUN/2011Tergugat dan Tergugat Il dengan menyatakan bahwa Sertifikat No. 618 danSIPPT PT.
Putusan Nomor 119 PK/TUN/2011Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 434K/TUN/2009, tanggal 3 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.
Graha MetropolitanNuansa telah dipertimbangkan oleh putusan peninjuan kembali Mahkamah AgungR. dibawah No. 44 PK/TUN/2000 tanggal 9 September 2002 (vide P5) Jo Nomor112 K/TUN/1998 Jo tanggal 16 April 1999 Nomor 84/B/1997/PT.TUN.JKT tanggalHalaman 17 dari 46 halaman.
Putusan Nomor 119 PK/TUN/2011(vide bukti Bukti P4) dan Surat Ka.
Putusan Nomor 119 PK/TUN/2011bertentangan dengan Tata Cara Penerbitan Sertifikat sebagaimana diatur dalamketentuan, mengingat :a.
92 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
415 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 415 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:LIM BUDIONO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan D.IPanjaitan Nomor 8, RT. 004 RW. 002 Kelurahan Benua Melayu Darat,Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Pekerjaan Swasta dalam hal inimemberi Kuasa kepada Sutadi, SH., dan Fatkhurrahman, SH. keduanyaKewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Hamzah Nomor 8 A Kota Pontianak berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2013,Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai TerbandingTerbanding/TergugatTergugat II Intervensi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi I, II dahulu sebagai TerbandingTerbanding/TergugatTergugat IIHalaman dari 12 halaman Putusan Nomor 415 K/TUN
Siron Hamid, serta diketahui olehKepala Desa Korek tertanggal 10 Desember 2011;Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan kepadaKepala Kantor Pertahanan Kubu Raya agar diterbitkan Hak Milik atasHalaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 415 K/TUN/2014sebidang tanah dengan ukuran luas 18.766 m2 tersebut.
Doktorandus Suronto;Bahwa diatas kedua bidang Tanah Hak Milik Tergugat II Intervensi tersebut diatasternyata tanggal 8 Mei 2012 Tergugat menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara berupaSertipikat Hak Milik Nomor 1901/Desa Korek, Tanggal 8 Mei 2012, Surat Ukur Nomor:Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 415 K/TUN/201465/Korek/2012 tanggal 30 Januari 2012, Luas 18.766 M2, an. Penggugat, tumpangtindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 134/Desa Korek, gambar situasi Nomor :1093/1997.
PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL SH.NIP. : 220000754Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 415 K/TUN/2014
124 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
341 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 341 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:H.M. PIABANG, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Purnawirawan ABRIAD, tempat tinggal di Jalan Dr.
Putusan Nomor 341 K/TUN/2014Hal ini dikarenakan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang)ketika akan menerbitkan sertipikat a quo tidak mengadakan penelitian denganseksama terhadap riwayat tanah dimaksud.
Putusan Nomor 341 K/TUN/20142 Menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai Nomor 03/Pattondon Salu tanggal4 September 1989 Surat Ukur Sementara tanggal 19 Nopember 1979Nomor 214/1979 luas 25.582 m?
Putusan Nomor 341 K/TUN/2014Enrekang maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebutdi atas, maka penerbitan sertipikat objektum litis yang diterbitkan oleh Tergugatjelas tidak prosedural dan cacat hukum, oleh karena itu pertimbangan majelis hakimtinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar haruslah ditolak seluruhnya;5.
Putusan Nomor 341 K/TUN/2014
83 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
374 K/TUN/2015
Adapun keputusan Presiden,KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalahmerupakan keputusan pejabatn TUN yang bersifat konkrit, individual danfinal yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN. Apakah peradilanTUN akan memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadidasar keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilanTUN.
Ironisnya rapatkoordinasi tersebut hanya mengarah kepada permintaan penjelasanHalaman 19 dari 75 halaman Putusan Nomor 374 K/TUN/2015kepada Lembaga Penyelengara Pemilu, khususnya Panwaslu atasdikeluarkannya rekomendasi pembatalan PSU.
Adapun keputusan Presiden,KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalahmerupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual dan finalyang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN.
Bahwa ditariknya DKPP sebagai Tergugat Il dalam perkara ini, karenaputusan DKPP bersifat final dan mengikat yang wajib dilaksanakan olehHalaman 57 dari 75 halaman Putusan Nomor 374 K/TUN/2015KPU, KPU Provinsi, dll.
,Halaman 74 dari 75 halaman Putusan Nomor 374 K/TUN/2015Biayabiaya Panitera Pengganti, 1. Meterai .............. Rp 6.000,00 tid2. Redaksi ............. Rp 5.000,00 Sumartanto,SH.MH.,3. Administrasi ...... Rp489.000,00Jumlah ................... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.Halaman 75 dari 75 halaman Putusan Nomor 374 K/TUN/2015
125 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 K/TUN/2014
Putusan Nomor 72 K/TUN/2014ll. H.
Putusan Nomor 72 K/TUN/201434.35.36.37.Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 3407/Kel.
Putusan Nomor 72 K/TUN/20142.
Putusan Nomor 72 K/TUN/2014dengan Perkara Nomor 131/G/2012/PTUNJKT.
Putusan Nomor 72 K/TUN/2014
35 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 PK/TUN/2009
No. 373 K/TUN/2005, tanggal 20 Februari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut : Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : H.
No. 60 PK/TUN/2009.144.9.
No. 60 PK/TUN/2009.2020Mengagetkan siapapun yang mendengarnya, khususnyaPembanding semula Penggugat kecuali Majelis Hakim..
No. 60 PK/TUN/2009.2222Mengapa Pembanding mengatakan bertahan dan ngotot ??
No. 60 PK/TUN/2009.3636
43 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 K/TUN/2015
Putusan Nomor 73 K/TUN/20158.10.11.12.Bahwa setelah bubar Perpeko dan tanah tersebut (tanah sengketa) telahjatuh ke tangan Razali, maka di tempat tanah sengketa yang di jalan Tgk.
Putusan Nomor 73 K/TUN/201518.19.
Putusan Nomor 73 K/TUN/2015tanpa memeriksa ulang perkara a quo secara keseluruhannya, baikmengenai penilaian fakta maupun penerapan hukumnya.
Putusan Nomor 73 K/TUN/2015d.
Putusan Nomor 73 K/TUN/2015
233 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
353 K/TUN/2019
Putusan Nomor 353 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Amin Zakaria, S.H.
Putusan Nomor 353 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Januari 2005, luas 31.000 M2, atas nama Linan Kurmahu dan Lie FieKiang;2.
Putusan Nomor 353 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.3.
Putusan Nomor 353 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.
Putusan Nomor 353 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days. Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH. NIP. : 195409241984031001 Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 353 K/TUN/2019
36 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
341 K/TUN/2015
Putusan Nomor 341 K/TUN/2015Pengadilan, Akta PPAT, akta pelepasan hak dan suratsurat buktiperolehan hak lainya;b.
Putusan Nomor 341 K/TUN/201513.
Putusan Nomor 341 K/TUN/2015sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah.
Putusan Nomor 341 K/TUN/2015Negara Palembang diperlihatkan pula surat aslinya yang padaisinya/tulisannya terdapat banyak perubahan/penghapusan dengan TipEx;5.
Putusan Nomor 341 K/TUN/2015
115 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
674 K/TUN/2015
Putusan Nomor 674 K/TUN/2015(PTPN VII dan PT. Way Sebayur (PT. SIL)).
Putusan Nomor 674 K/TUN/20152. Salinan Peta Hak Guna Usaha (HGU) (PTPN VII, PT.
Putusan Nomor 674 K/TUN/201511.11.Bahwa pertimbangan Majelis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 2, Pasal 3 huruf b, Pasal4 ayat (2), Pasal 1 angka 6, dan Pasal 1 angka 7.
Putusan Nomor 674 K/TUN/201513.Transmigrasi tidak masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT. AGRIANDALAS. Kesimpulannya pihak saksi tidak memiliki kepentingan memintaPeta Hak Guna Usaha (HGU) PT.
Putusan Nomor 674 K/TUN/2015
72 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 K/TUN/2015
Putusan Nomor 28 K/TUN/201513.14.15.16.resebagai calon anggota KPU Kulon Progo;Bahwa H.M.
Putusan Nomor 28 K/TUN/201552.53.54.undangan dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang selalubekerja secara bersungguhsungguh, jujur, adil dan cermat;5.
Putusan Nomor 28 K/TUN/2015.2.
Putusan Nomor 28 K/TUN/2015D.I.Yogyakarta.
Putusan Nomor 28 K/TUN/2015PaniteraPengganti :tid.Rafmiwan Murianeti, SH. MH.Biayabiaya :1.Meterai........... Rp 6.000,002.RedaksSi........... Rp 5.000,003. Administrasi .......... Rp 489.000,00Jumlah : Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. :220 000 754Halaman 47 dari 47 halaman. Putusan Nomor 28 K/TUN/2015
40 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
09 PK/TUN/2014
PUTUSANNomor 09 PK/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:Drs.
Putusan Nomor 09 PK/TUN/2014lll. NYONYA.
Putusan Nomor 09 PK/TUN/2014Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 Jo.
Putusan Nomor 09 PK/TUN/2014WIDIYANSYAH, SH. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Pontianaktelah memperoleh bukti hak yang kuat dan tidak dapat lagi diganggugugat ;.
Putusan Nomor 09 PK/TUN/2014
26 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
109 K/TUN/2010
No. 109 K/TUN/2010bertanggal 13 Februari 2007 tentang Izin Usaha BudidayaPerkebunan kepada PT.
No. 109 K/TUN/2010KeduaKetigaKeempat :Kelima: 1. Pengawasan terhadap ...... dan seterusnya;2.
No. 109 K/TUN/2010Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubahdengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dengan buktiP1 dan P2 tersebut berpendapat bahwa sengketa ini adalahsengketa Hak Kepemilikan;6.
No. 109 K/TUN/2010memiliki kwalitas sebagai Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menerima eksepsidari Tergugat Il Intervensi, maka Majelis Hakim menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima..
No. 109 K/TUN/2010Biayabiaya :1. Meterai............ Rp. 6.000,2. RedakSi................. Rp. 5.000,3. Administrasi kasasi ........ Rp. 489.000.Jumlah ...... 0... ee Rp. 500.000.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754 Hal. 41 dari 41 hal. Put. No. 109 K/TUN/2010
27 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
273 K/TUN/2008.-
No. 273 K/TUN/2008.b.
No. 273 K/TUN/2008.pokok Agraria jo.
No. 273 K/TUN/2008.3.
No. 273 K/TUN/2008.Pasal 4 jo. Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 danPasal 5 jo. Pasal 17 UU No. 30 Tahun 1999 tentang HAM).
No. 273 K/TUN/2008.
59 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
502 K/TUN/2014
Putusan Nomor 502 K/TUN/201410.11.Selatan berbatasan dengan tanah milik Jalali :Utara berbatasan dengan tanah milik Syarifuddin dan jalan kuburan ;Timur berbatasan dengan jalan raya ;Barat berbatasan jalan kuburan ;.
Putusan Nomor 502 K/TUN/2014ketentuan Pasat 1 angka 12 dan Pasat 1 angka (9) UndangUndang Nomor51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :a.
Putusan Nomor 502 K/TUN/2014Tergugat tersebut juga bertentangan dengan Asasasas UmumPemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, AsasKecermatan/ketelitian, Asas Keterbukaan, Asas Proporsioalitas dan AsasAkuntabilitas ;b.
Putusan Nomor 502 K/TUN/20142.
Putusan Nomor 502 K/TUN/2014
79 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
359 K/TUN/2019
This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 359 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1. KASIM, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Jalan Melati Nomor 01, RT.001, RW.007,Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, KotaMedan, pekerjaan Wiraswasta;2.
Putusan Nomor 359 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor29/G/2018/PTUN.PBR., tertanggal 27 Nopember 2018;Mengadili sendiri:Dalam Eksespsi: Menerima Eksepsi Pemohon Kasasi/ Turut Terbanding semula TergugatIl Intervensi 3;Dalam Pokok Perkara:1.
Putusan Nomor 359 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.3.
Putusan Nomor 359 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : KASIM,SOEMARNI, ANGELINE, Pemohon Kasasi II: SOENARNY RUSTAM,Pemohon Kasasi III: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENKAMPAR;2.
Putusan Nomor 359 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.(H. ASHADI, S.H.)NIP. 19540924 198403 1 001Halaman 10 dari 9 halaman. Putusan Nomor 359 K/TUN/2019
24 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
364 K/TUN/2010
No. 364 K/TUN/2010.
No. 364 K/TUN/2010tersebut diatas, sehingga dalam perkara a quo terjadi permasalahantentang kepemilikan atas bidang tanah yang termasuk dalam objekgugatan.
No. 364 K/TUN/2010bidang tanah dimaksud semula milik Ny. Ketty Santana (ibu Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) dan setelah meninggalnya Ny.
No. 364 K/TUN/2010c. Judex Factie melanggar hukum yang berlaku, dand.
No. 364 K/TUN/2010
63 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
468 K/TUN/2015
Putusan Nomor 468 K/TUN/2015.OBYEK GUGATANBahwa, adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah:1.
Putusan Nomor 468 K/TUN/2015.5.
Putusan Nomor 468 K/TUN/2015..
Putusan Nomor 468 K/TUN/2015.dipertegas dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 29 Tahun 2013;15.
Putusan Nomor 468 K/TUN/2015.
60 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 K/TUN/2011
P UT U S ANNo. 81 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkatkasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalamperkaraI.
No. 81K/TUN/2011 Selatan : berbatasan dengan = SungaiSawangan ; Barat : berbatasan Jalan Umum;2.
No. 81K/TUN/201110Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan menjadikewenangan Peradilan Umum (Perdata) ;3.
No. 81K/TUN/201120Penerbitan Sertifikat yang menjadi objek gugatan,atas pertimbangan putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah dirugikan dan akan tidakdipercaya oleh masyarakat terhadap produk yangditerbitkan ;.
No. 81K/TUN/201126ASHADI, SH.NIP. : 220000754