Ditemukan 1217805 data
34 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selaput dara : terdapat luka lama pada posisi arah jam 12, jam ,jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar ;Kesimpulan :Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama pada selaput darasampai dasar disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang melalui liangsenggama (Penetrasi) ;Perbuatan la Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal81 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002tentang, Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.DANKEDUA :Bahwa ia Terdakwa Sulaeman, pada
Selaput dara : terdapat luka lama pada posisi arah jam 12, jam1, jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar ;Kesimpulan :Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama pada selaputdara sampai dasar disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang melaluiliang senggama (Penetrasi) ;Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana. diatur dan diancam pidanadalam pasal 285 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriDonggala tanggal 6 Januari
N.GFeryantini, dokter yang memeriksa saksi koroan KORBAN pada PuskesmasSabang tanggal 10 Nopember 2007; dimana dan hasil visum tersebutmenunjukkan terdapat robekan lama pada selaput dara pada posisi jam 12, jam1, jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar yang dilakukan melalui liang sengamaoleh benda tumpul melalui penerasi ;Bahwa terhadap alat bukti surat Surat Visum Et Repertum Nomor122N/XV2007, yang dijadikan sebagai alat bukti sehingga terbuktinyaperbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam putusan Judex
Bahwa dalam persidangan Judex Facti telah terungkap bahwaSaksi Korban KORBAN juga ternyata sudah melakukan HUBUNGANBADAN layaknya suami isteri sebelum dilakukan Visum, denganSaksi MUHAMAD NUR (diakui dalam persidangan/disumpah)sehingga Tidaklah Dapat Hasil Visum yang menyatakan terdapatRobekan lama pada kemaluan Saksi Korban KORBAN, dituduhkankepada Terdakwa/ Pemohon Kasasi, karena sudah jelasjelas SaksiKorban KORBAN dan Saksi MUHAMAD NUR mengakui telah jugaberhubungan badan sebelum dilakukan visum
Bahwaadapun keberatan Pemohon Kasasi dengan diambilnya keteranganpada saat di BAP ditingkat penyidik adalah hal yang keliru dimanaSaksi INTAN sudah memberikan keterangan dimuka persidangansehingga Keterangan Saksi yang dimuka persidangan (disumpah)seharusnya itulah yang diambil sebagai pertimbangan putusan sebabhasil dari proses verbal yang dilakukan penyidik baik terhadapTersangka maupun Saksi menurut hukum tidak mempunyai kekuatansempurna bagi Hakim untuk menyatakan seorang Terdakwa terbuktbersalah, hasil
JUMAIN
32 — 8
J UM A IN telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana Secara bersamasama menebang hasil hutan yang tidak mempunyai ijin daripihak yang berwenang sebagaimana Surat Dakwaan melanggar pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 ayat (5) UU No.41tahun 1999;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. ABDURRAHMAN dan 2.
baiksecara bersamasama maupun bertindak sendirisendiri, pada hariSenin, tanggal 22 Nopember 2010 sekira jam 17.15 Wib atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lainnya pada bulan Nopember tahun 2010,bertempat di kawasan hutan petak 53 hutan lindung bagian hutan SepanjangRPH CalungBKPH Sepanjang Desa Sepanjang Kecamatan SapekenKabupaten Sumenep atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan sengajamenebang pohon, memanen atau memungut hasil
Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan,didalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yangberwenang ;Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam sidang perbuatanpara terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakanoleh Jaksa Penuntut Umum, perbuatan para terdakwa telah terbukti secarasah dan meyakinkan oleh karena itu para terdakwa haruslah dinyatakanbersalah ;Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan terlebih dahulu apakah para terdakwa
ABDURRAHMAN dan 2.J UMA IN terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersamasama menebang hasil hutan yang tidak mempunyaiijin dari pihak yang berwenang Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 5 (lima) bulan ;Menjatuhkan pidana denda masingmasing sebesar Rp. 250.000,00(duaratus limapuluhribu rupiah) dan apabila denda tersebut tidakdibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;Menetapkan masa penangkapan
38 — 6
MONTI PANGULU Pgl RIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan2.
Hutan Kayu);Bahwa berdasarkan P.55/MenhutII/2006 tentang Penatausahaan HasilHutan yang berasal dari Hutan Negara dimana pada pasal butir 48disebutkan : Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumenyang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatandalam penatausahaan hasil hutan;Bahwa benar apabila kayu yang berasal dari kebun masyarakat sendiriyang tumbuh secara alamai maka untuk pemanfaatan danpengangkutannya harus melalui prosedur :1 Permohonan daripemilik lahan kepadaDinas
hutan kayu;Menimbang, bahwa selanjutnya kata mengangkut berarti melakukanpengangkutan yang berdasarkan penjelasan Pasal 16 UndangUndang Nomor 18 Tahun2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah proses yangdimulai dari membuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalamalat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan danmembongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;Menimbang, bahwa kemudian mengenai yang dimaksud
hutan kayu meskipunsecara fisik hasil hutan kayu tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;Menimbang, bahwa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayudalam unsur ini bersifat alternatif sehingga sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhicukup bilamana salah satu dari alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dilakukandengan sengaja oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa mengenai pengertian hasil hutan kayu, berdasarkan Pasal angka 13 UndangUndang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan
hutan kayu;3.Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur ke2, menurut Hakim Anggota I,harus dibuktikan tentang hasil hutan kayu, sebagaimana tersebut dalam unsur ke2pasal yang didakwakan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal angka 13 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan PerusakanHutan, hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayuolahan
(BPN),mengikuti Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 Undangundang nomor 41Tahun 1999 tentang Kehutanan, hasil hutan adalah bendabenda hayati, nonhayati danturunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
18 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
105 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
349 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
hutan yang tidak dilengkapi bersamasamadengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yaitu Terdakwa denganmenggunakan Truk Tronton No.Pol.
BK9127BH telah mengangkut kayu jenisresak dan kruing yang termasuk kelompok kayu meranti sebanyak 27,3729 M3(dua puluh tujuh koma tiga tujuh dua sembilan meter kubik) meskipun Terdakwadilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) dan DHH(Daftar Hasil Hutan) tetapi setelah dilakukan penelitian ternyata tidak sesuaidengan kayu yang diangkutnya dan sesuai dengan penjelasan Pasal 50 ayat (3)huruf h UndangUndang RI No. 41/1999 tentang Kehutanan yang menyatakanHal. 1 dari 8 hal. Put.
Dan setelah dilakukan penelitian saksi ahli DinasKehutanan Kabupaten Mandailing Natal bahwa terhadap kayu yang diangkutTerdakwa dengan menggunakan Truk Tronton Nopol BK9127BH ternyatatidak sesuai dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) dan DHH(Daftar Hasil Hutan) yang melampiri SKSHH yang dibawa oleh Terdakwa danEndek yaitu bahwa yang tertera dalam SKSHH Nomor seri DE 0683190 danDHHKO Nomor : 208/YDP/2005 tertulis bahwa jenis kayu olahan adalah jenisresak berjumlah 453 (empat ratus lima
Dan juga sesuai Pasal 4 ayat 4 KepMenteri Kehutanan Nomor126/KptsII/2003 tentang Penataan Hasil Hutan yang menyatakan bahwaSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dinyatakan sah, apabilamenggunakan Blangko Dokumen SKSHH yang ditetapkan oleh Departemenditerbitkan oleh P2SKSHH, isi dokumen sesuai dengan fisik hasil hutan yangdiangkut (jumlah, jenis dan ukuran), dihubungkan pula dengan Pasal 4 ayat5 yang menyatakan apabila Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (GKSHH)tidak sesuai dengan ketentuan
Dan juga Pasal 4 ayat 6yang menyatakan bahwa SKSHH yang diterbitkan oleh P2SKSHH, kesesuaian isi dokumen dengan fisik hasil hutan yang diangkut menjadi tanggungjawab pemilik dan atau pengangkut hasil hutan. Bahwa penjelasan Pasal 50(3) huruf h UndangUndang No. 41/1999 dan Pasal 4 ayat (4), (5) dan (6)Keputusan Menhutbun Nomor 126/KptsIl/2003 tentang Penataan HasilHutan tersebut tidak dijadikan pertimbangan oleh Judex Factie.
17 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalamtingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
47 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
16 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
51 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat, yaitu meminta uang cuti tahunantersebut, sebenarnya toleransi dari perusahaan untuk memberikantunjangan Hari Raya Idul Fitri sesuai dengan kemampuan keuanganperusahaan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat :Mengenai keberatan ke. 1 s/d6:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factiedalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yaitu tidak salahmenerapkan hukum, lagi pula alasanalasan kasasi ini pada hakekatnyamengenai penilaian hasil
29 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan bangunandiatasnya maka segala bentuk perbuatan hukum yang dilakukan olehTergugat kepada Tergugat II dan III adalah batal demi hukum ;Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan NegeriMedan tersebut di atas menunjukkan kerancuan dan saling bertentangan dengan isi keputusan Majelis Hakim a quo pada hal. 20 poin 2dalam pokok perkara alinea ke3 yang menyatakan :Memerintahkan kepada Tergugat segera melaksanakan membuatakta jual beli tanah dan rumah diatasnya kepada Penggugat ;Bahwa dari hasil
No. 3442 K/Pdt/2002Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Mengenai alasan ke 1 :Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidaksalah menerapkan hukum ;Mengenai alasanalasan ke 2 s/d ke 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena hal inimengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentangsuatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalampemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkatkasasi
15 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
61 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, sangat didugaadalah hasil rekayasa, karena Majelis Hakim sama sekali tidak mengadilidan tidak meneliti gugatan Penggugat yang jelasjelas kabur, tidak jelas apayang dituntut, antara posita dengan petitum tidak sama dan salingHal. 11 dari 14 hal. Put.
PemohonKasasi/Tergugat telah memasukkan tanah seluas 100 M2 milik Penggugatkedalam Sertifikat tanah Pemohon Kasasi/Tergugat ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Mengenai alasanalasan ke 1, 2, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17:bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex factietidak salah menerapkan hukum ;Mengenai alasanalasan ke 5, 6, 7, 11, 12:bahwa alasanalasan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena hal ini padahakekatnya adalah mengenai penilaian hasil
Kepala Direktorat Perdata(PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.)NIP : 040018142PENILAIAN HASIL PEMBUKTIAN (PHP ):bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hal ini padahakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkatkasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalampelaksanaan hukum ;IRRELEVANTbahwa keberatan tersebut
12 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalamtingkat + kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya
19 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
41 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan batasbatas: Utaradengan Joutje Ngantung, Timur dengan Semuel Wilar, Selatan denganWem Sumanti, Evert Deeng, Barat dengan Leider Rompas, terletak diDesa Papakelan yang diperoleh berdasarkan Akta Tukar menukartanggal 15 September 1986 No.127/ATM/IX/1980 ;Dimana kesemua tanah tersebut dijual kepada anak kami: Hanny Wilardengan harga Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah), masingmasingPenggugat dengan Tergugat memperoleh 50% dari hasil penjualan ;Bahwa selanjutnya setelah pembagian tersebut telah
No. 3449 K/Pdt/2003perkara ini dalam kedua tingkat peradilan adalah pula kesalahanpenerapan hukum yang seharusnya menegakkan hukum dan keadilan ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 5 :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex factitidak salah menerapkan hukum lagi pula alasanalasan tersebut mengenaipenilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataanhal mana tidak dapat dipertimbangkan
43 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.3455 K/Pdt/02Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Mengenai alasanalasan kasasi ke 1 dan ke 2 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena hal ini mengenaipenilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatukenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalampenerapan atau pelanggaran hukum yang
100 — 61
Menyatakan barang bukti berupa:- Uang pengganti barang bukti hasil lelang ikan campuran sebesar Rp. 359.100 (tiga ratus lima puluh Sembilan ribu seratus rupiah).- Uang pengganti barang bukti hasil lelang kapal KM kapal KM SF2-1247 C sebesar Rp. 31.680.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
.;3 Menyatakan barang bukti berupa:e Uang pengganti barang bukti hasil lelang ikan campuran sebesar Rp. 359.100(tiga ratus lima puluh Sembilan ribu seratus rupiah).e Uang pengganti barang bukti hasil lelang kapal KM kapal KM SF21247 Csebesar Rp. 31.680.000, (tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh riburupiah).Semua dirampas untuk Negara.e 1 (satu) unit alat tangkap ikan jenis pukat tarik/ trawl.e 1 (satu) buah bendera Malaysia.e 1 (satu) buah kartu identitas diri dari Thailand.e 1 (satu) buah
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1980 TentangPenghapusan Jaring Trawl.Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barangbukti berupa:e Uang pengganti barang bukti hasil lelang ikan campuran sebesar Rp. 359.100(tiga ratus lima puluh Sembilan ribu seratus rupiah).e Uang pengganti barang bukti hasil lelang kapal KM kapal KM SF21247 Csebesar Rp. 31.680.000, (tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh riburupiah).e 1 (satu) unit alat tangkap ikan jenis pukat tarik
Tentang Perikanan menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam undangundang perikanan tidak berlaku kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah RepublikIndonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan maka terhadap terdakwa akandijatuhi denda;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadaterdakwa dibebani membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidanganMajelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Uang pengganti barang bukti hasil
BUNKED SOPANA Als ROY, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERIKANAN.3 Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.000, (duamilyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurunganselama 6 (enam) bulan;4 Menyatakan barang bukti berupa:e Uang pengganti barang bukti hasil lelang ikan campuran sebesar Rp.359.100 (tiga ratus lima puluh Sembilan ribu seratus rupiah).e Uang pengganti barang bukti hasil lelang kapal KM kapal
29 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya