pengelolaan barangdaerah ;Cc. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahanAPBD ;d. penyusunan Ranperda APBD, perubahan APBD danpertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;e. tugastugas pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabatpengawas keuangan daerah ;f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangkapertanggungjawaban pelaksanaan APBD;Hal 7 Putusan No. 18/Pid.SusTPK/2014/PT JAPAyat (3) : Selain mempunyai tugas kordinasi sebagaimana dimaksud padaayat (2) Sekretaris daerah mempunyai tugas :a. memimpin TAPD

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.163/II/TAHUN 2007, Tanggal 21 Februari 2007 tentang pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan 4. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 4251/XII/TAHUN 2007 Tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 pada Badan/Dinas/Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Selatan An. Drs. H. MUH.

Dolly sebagai staf seksi pemakaman) yang kemudian bersamaanbidang/seksi lain yang mengajukan rencana kegiatan kemudiandihimpun menjadi Rencana Kerja Anggaran Perubahan Dinas SosialKota PagarAlam TA 2017, setelan RKAP tersebut ditandatangani olehKepala Dinas Sosial Kota PagarAlam, dokumen RKAP tersebutdiajukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan setelahdisetujuli TAPD dokumen RKAP tersebut dibawa keKomisi DPRD KotaPagar Alam sebagai mitra Dinas Sosial Kota Pagar Alam untuk dibahassecara

Setelah disetujui oleh Banggar kemudian RKAPtersebut di cetak di BKD melalui aplikasi Simda yang kemudianditandatangi oleh para pejabat TAPD dan Kepala Dinas dan kemudianDPPA diterbitkan oleh Badan Keuangan Daerah dan ditandatanganioleh Bendahara Umum Daerah Bpk. Iwan Mike Wijaya, STHalaman 79 dari 148 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2021/PN.Plg.=" Bahwa struktur Pejabat kegiatan Pembangunan Sarana dan PrasaranaPemakaman Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017yaitu: PenggunaAnggaran > H.

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.163/II/TAHUN 2007,Tanggal 21 Februari 2007 tentang pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan4. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 4251/XII/TAHUN2007 Tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan/PengangkatanPejabat Pelaksana dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 padaBadan/Dinas/Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ProvinsiSulawesi Selatan An. Drs. H. MUH.

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.163/II/TAHUN 2007,Tanggal 21 Februari 2007 tentang pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan4. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 4251/XII/TAHUN2007 Tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan/PengangkatanPejabat Pelaksana dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008pada Badan/Dinas/Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)Provinsi Sulawesi Selatan An. Drs. H. MUH.

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.163/II/TAHUN 2007,Tanggal 21 Februari 2007 tentang pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan ;4. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 4251/XII/TAHUN2007 Tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan/PengangkatanPejabat Pelaksana dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008pada Badan/Dinas/Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)Provinsi Sulawesi Selatan An. Drs. H. MUH.

Prasarana Aparatur dan Pembangunan Lainnya memintaRekomendasi DPRD Kabupaten Bone Bolango untuk menyetujui dilakukanpergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanjadalam APBD Kabupaten Bone Bolango TA 2008;e Bahwa pada saat surat tersebut diajukan tidak disertai lampiran kegiatan yang akandilakukan serta jumlah anggaran yang akan dilakukan pergeseran, selain itu sebelumsurat tersebut diajukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango tidak dibahasterlebih dahulu oleh TAPD

Semula diu sulkan masuk dalam RKADinas PULH, tetapi dalam pembahasan di tingkat TAPD anggaran hibahkepada Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana disepakati dicantumkandalam DPA Sekretariat Daerah.

Semula diusulkan masuk dalam RKA Dinas PULH, tetapidalam pembahasan di tingkat TAPD anggaran hibah kepada PerusahaanDaerah Kabupaten Jembrana disepakati dicantumkan dalam DPA SekretariatDaerah. Kemudian Dana Hibah tersebut dianggarkan dalam APBD KabupatenJembrana Tahun 2008 pada Pos Belanja Hibah pada Perusda/BUMD/BUMNdengan Kode Rekening 1.02.03.00.00.5.1.4.04.01.

Menetapkan barang bukti berupa :

proposal hibah dari Panitia) Pembangunan/PanitiaPenyelenggara Kegiatan/Kelompok Masyarakat harusmencantumkan susunan panitia diketahui oleh Kepala Desa/Lurah,kecuali untuk kegiatan seminar/lokakarya yang diselenggarakanoleh perguruan tinggi diketahui oleh pejabat yang berwenang dariperguruan tinggi tersebut.Bahwa seharusnya Gatot Pujo Nugroho tidak menyetujui hasil evaluasiberupa rekomendasi usulan proposal yang disampaikan oleh Terdakwakepada Gatot Pujo Nugroho melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD

No. 2341 K/Pid.Sus/20169.10.11.Bahwa seharusnya Gatot Pujo Nugroho tidak menyetujui hasil evaluasiberupa rekomendasi usulan proposal yang disampaikan oleh Terdakwakepada Gatot Pujo Nugroho melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) untuk menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja Hibahdan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2012 dan TahunAnggaran 2013, bahwa demikian juga walaupun rekomendasi usulanproposal dari Terdakwa disetujui olen Gatot Pujo Nugroho dan kemudiandianggarkan dalam

Sumut.Dokumen Hasil Rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi SumateraUtara bersama TAPD Provinsi Sumatera Utara terhadap pembahasanKUA PPAS Draf dan Rancangan serta pembahasan hasil Evaluasikementrian dalam Negeri RI tentang Evaluasi Raperda Provinsi Sumuttentang APBD Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Pergub tentangPenjabaran APBD.Hal. 79 dari 225 hal. Put.

Sumut.Dokumen Hasil Rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi SumateraUtara bersama TAPD Provinsi Sumatera Utara terhadappembahasan KUA PPAS Draf dan Rancangan serta pembahasanhasil Evaluasi kementrian dalam Negeri RI tentang EvaluasiRaperda Provinsi Sumut tentang APBD Tahun Anggaran 2013 danRancangan Pergub tentang Penjabaran APBD.Dokumen Pembahasan APBD Provinsi Sumatera Utara TahunAnggaran 2012.1 (satu) fotokopi Lampiran Rincian Plafon Anggaran SKPD PerProgram dan Kegiatan Tahun Anggaran 2013.1 (satu

Sumut.Dokumen Hasil Rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utarabersama TAPD Provinsi Sumatera Utara terhadap pembahasan KUA PPAS Draf dan Rancangan serta pembahasan hasil Evaluasikementrian dalam Negeri RI tentang Evaluasi Raperda Provinsi Sumuttentang APBD Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Pergub tentangPenjabaran APBD.Dokumen Pembahasan APBD Provinsi Sumatera Utara TahunAnggaran 2012.1 (satu) fotokopi Lampiran Rincian Plafon Anggaran SKPD PerProgram dan Kegiatan Tahun Anggaran 2013.1 (satu

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan TataRuang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 dipaparkan kepada TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sehingga di setujui meskipun kegiatantersebut tidak masuk di dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) danPrioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).Bahwa terdakwa selaku Plt.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan TataRuang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 dipaparkan kepada TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sehingga di setujui meskipun kegiatantersebut tidak masuk di dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) danPrioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa Ir.

Usulan ini dibahas bersamadengan TAPD dan selanjutnya dituangkan dalam Draft Rencana APBDTahun 2008. Seterusnya dibahas bersama dengan Panitia Anggaran DPRDKab. Langkat, diparipurnakan dan disyahkan melalui Perda No.1 Tahun 2008tentang APBD Tahun 2008.e Bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat selakuPengguna Anggaran (PA) menandatangani SuratPerintah Membayar (SPM) pada tanggal 29 Februari2008. untuk keperluan Penyusunan Neraca Awal sebagaiberikut:1.

Usulan ini dibahas bersamadengan TAPD dan selanjutnya dituangkan dalam Draft Rencana APBDTahun 2008. Seterusnya dibahas bersama dengan Panitia Anggaran DPRDKab. Langkat, diparipurnakan dan disyahkan melalui Perda No.1 Tahun 2008tentang APBD Tahun 2008.Bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat selakuPengguna Anggaran (PA) menandatangani SuratPerintah Membayar (SPM) pada tanggal 29 Februari2008. untuk keperluan Penyusunan Neraca Awal sebagai berikut:1.

Usulan ini dibahasbersama dengan TAPD dan selanjutnya dituangkan dalam DraftRencana APBD Tahun 2008. Seterusnya dibahas bersamadengan Panitia Anggaran DPRDKab.

Kabupaten Langkat 1T.A.2008, dan kegiatantersebut merupakan rangkaian dari sebelas (11)item kegiatan pada Pos Bagian KeuanganSekdakab Langkat pada T.A.2008 sesuaidengan PERDA No.1 Tahun 2008, tentangAPBD Kabupaten Langkat T.A.2008 ;Bahwa terhadap kedua kegiatan yakni Penyusunan Neraca Awaldan Bimbingan Implementasi Peraturan Perundangundangan(Permendagri No.59 tahun 2007), Rencana Kegiatan Anggaran(RKA) dan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) seingatTerdakwa dibuat oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

daerah) KabupatenMelawi disusun RENJA SKPD;Oo RENJA SKPD di jabarkan kedalam RKT (rencana kerja tahunan);o RKT (rencana kerja tahunan) dirincikan kedalam RKA (rencanakerja anggaran);o RKA Dinas di bahas bersama dengan tim Asistensi yang terdiri dariExecutive (BAPPEDA, DPPKAD) dan legislatif (DPRD);o Pada saat pembahasan dengan tim asistensi KUA PPAS dapatditerbitkan sebelum atau sesudah pembahasan dengan timAsitensi;o Setelah Asitensi RKA baru adanya DPA (daftar perincian anggaran)yang diterbitkan TAPD

Saksi dapat menjelaskan bahwapada RKA usulan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi tahunanggaran 2014 dibuat dan di asitensi oleh tim asistensi pemerintahdaerah sebelum adanya kesepakatan bersama antara pemerintah daerahdan DPRD Kabupaten Melawi dan setelan ada kesepakatan antarapemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Melawi yang dituangkan dalamDokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS (Prioritas PlafonAnggaran Sementara) terdapat beberapa plafon anggaran SKPD yangperlu disesuaikan, kemudian TAPD

Setelah itu tim asistensi melakukan asistensi RKA.Sebagai Kabid Anggaran Saksi juga tergabung dalam tim asistensitersebut,Bahwa saksi ikut membahas Raperda APBD tersebut tetapi Saksi tidakmembahas Dinas Kesehatan karena tim asistensi terbagi dalam lima atauenam pokja.Bahwa sepengetahuan saksi di dalam pembahasan, anggaran yangdiajukan SKPD bisa naik atau turun selama tidak melebihi plafonAPBD.Tim asistensi merupakan bagian dari TAPD dan merupakantanggung jawab dari TAPD.

Sebelum pembahasan anggaran dengan timBanggar, fungsi TAPD dilakukan oleh BAPPEDA. BPKAD menyatukanseluruh RKA yang sudah diassistensi menjadi RAPBD. Setelah itu Saksibertugas untuk mengkoordinir bidang anggaran mewakili kepala BPKADHalaman 89 dari 217 Putusan No. 02/PidSus/TPK/2019/PN.Ptk25.untuk menyiapkan penyampaian RAPBD ke DPRD.

Setelah siap, Saksimembuat surat Bupati Melawi mengenai penyampaian nota keuangandan Raperda APBD kepada DPRD.Bahwa saksi bersama tim TAPD juga bertanggungjawab untukmenghadiri sidang pembahasan RAPBD bersama tim Banggar DPRD.Apabila dirasa perlu. DPRD akan memanggil SKPD terkait dalampembahasan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan TataRuang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 dipaparkan kepada TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sehingga di setujui meskipun kegiatantersebut tidak masuk di dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) danPrioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).Bahwa terdakwa selaku Plt.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan TataRuang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 dipaparkan kepada TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sehingga di setujui meskipun kegiatantersebut tidak masuk di dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) danPrioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa Ir. NICOLAAS EVERTKUAHATY,M.Ec.Dev. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DinasHal. 20 dari 76 hal.

Putusan nomor 56/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Amb.untuk menginput penambahan dan pengurangan anggaran pada SKPDbaik RKA SKPD maupun DPA SKPD setelah hasil pembahasan DPRDdengan TAPD Pemerintah Daerah Kota Tual.Bahwa saksi tidak tahu dasar pengalokasian dana kegiatan Fasilitasipengembangan usaha kecil menengah Tahun Anggaran 2014, nantinyasetelah selesai pembahasan APBD antara DPRD dengan Tim TAPD KotaTual barulah kami mengetahui bahwa ada pengalokasian dana kegiatanFasilitasi pbengembangan usaha kecil menengah

Minum sebesar Rp. 1.800.000.e Belanja Bantuan Modal Usaha sebesar Rp. 390.000.000,Bahwa sumber dana untuk kegiatan Fasilitasi pbengembangan usaha kecilmenengah Tahun Anggaran 2014 berasal dari Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) Kota Tual Tahun Anggaran 2014.Bahwa dana untuk kegiatan Fasilitasi pengembangan usaha kecilmenengah Tahun Anggaran 2014 tercantum dalam mata anggaran belanjabarang dan jasa dengan nomor rekening 1.15.1.15.01.17.14.Bahwa berdasarkan hasil pembahasan DPRD dengan TAPD

Putusan nomor 56/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Amb.rapat antara TAPD Kota Tual dengan Tim Anggaran DPDR selanjutnyaskors dicabut dan siding dilanjutkan kemudian terjadi penambahananggaran pada SKPDSKPD termasuk kegiatan Fasilitasi pengembanganusaha kecil menengah Tahun Anggaran 2014.Bahwa dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja PerangatDaerah (RKASKPD) Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Tahun Anggaran2014, Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual ada menganggarkan dana untukkegiatan Fasilitasi pengembangan usaha

kecil menengah naikmenjadi Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah), dengan perincian:e Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesarRp. 2.400.000,e Belanja ATK Kantor sebesar Rp. 1.292.850.e Belanja Cetak sebesar Rp. 750.000,e Belanja Penggandaan sebesar Rp. 275.150,e Belanjasewa Gedung sebesar Rp. 3.500.000,e Belanja Makan Minum sebesar Rp. 1.800.000.e BelanjaBantuan Modal Usaha sebesar Rp. 390.000.000,Bahwa pada bulan Januari 2014 saat pembahasan batang tubuh APBDsidang di skors, kemudian Tim TAPD

Putusan nomor 56/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Amb.Bahwa sehubungan dengan panitia anggaran merupakan perwakilan darifraksifraksi, biasa dalam panitia anggaran untuk membahas APBD untuk KotaTual ada 2 (dua) orang mewakili fraksi untuk panitia anggaran dalam 1 (satu)fraksi.Untuk tahun 2014 Pembahasan anggaran bersama Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) masuk dalam Panitia anggaran dalam 1 (satu) tahun saksitidak termasuk ada teman saksi yang mewakili fraksi.Bahwa Pembahasan APBD biasa dilakukan dalam bentuk

Papua Barat selaku KPA) mengajukanpengusulan anggaran kepada sekertaris Daerah Provinsi Papua Barat sebagaiKetua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dianggarakan dalamAPBDPerubahaan TA. 2015 pada SKPD Dinas Perumahaan Provinsi PapuaBarat diantaranya biaya pengadaan tanah untuk Pembangunan KantorPerumahaan Provinsi Papua Barat sejumlah Rp. 4.500.000.000, (empat miliarlima ratus juta rupiah) hasil kesepakatan bersama antara terdakwa Sdr.

Papua Barat selakuKPA) mengajukan pengusulan anggaran kepada sekertaris Daerah ProvinsiPapua Barat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yangdianggarakan dalam APBDPerubahaan TA. 2015 pada SKPD DinasPerumahaan Provinsi Papua Barat diantaranya biaya pengadaan tanah untukPembangunan Kantor Perumahaan Provinsi Papua Barat sejumlah Rp.4.500.000.000, (empat miliar lima ratus juta rupiah) hasil kesepakatan bersamaantara terdakwa Sdr.

SETYO ADuJIl, MM:Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di depan Penyidik, isi BAPsudah benar dan tandatangan dalam BAP tersebut adalah benartandatangan saksi;Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) PemkabTemanggung sejak tanggal 7 Nopember 2003 s/d 24 April 2008;Bahwa pada tahun 2004 saksi menjabat sebagai Ketua Tim PenyusunRAPBD TA 2004 Kabupaten Temanggung berdasarkan Keputusan BupatiTemanggung Nomor: 903/25.c/2003 tanggal 1 Agustus 2003;Bahwa pada waktu pembahasan oleh TAPD untuk

anggaran BantuanPendidikan PutraPutri Anggota DPRD, tidak ada satupun SKPD yangberinisiatif mengusulkan sehingga di tingkat TAPD tidak ada pembahasanmengenai bantuan pendidikan itu;Bahwa pengalokasian dana bantuan pendidikan untuk Putraputri Dewanadalah insiatif Bupati (Totok Ary Prabowo).

Seluruh pekerjaan yang telah dilaksanakan akan dibayarkan sesualdengan bobot pekerjaan dilapangan.Bahwa akibat dari pekerjaan yang belum selesai tersebut, dan tahunanggaran 2013 yang sudah lewat, sehingga untuk dilakukan pembayaranterhadap bobot pekerjaan dilapangan tidak dapat tergugat laksanakankarena pada saat pengajuan anggaran yang tergugat sampaikan untukdianggarkan pada tahun 2014 mendapatkan penolakan dari tim TAPD danpihak BAPPEDA Kabupaten Pelalawan dengan alasan dapat dianggarkankembali

., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa jabatan saksi pada saat itusebagai Sekretaris Daerah KabupatenAceh Utara;Bahwa berdasarkan Pasal 6Permendagri nomor 13 tahun 2006tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah, tugas saksi selakuKoordinator pengelolaan keuangandaerah, mempunyai tugas koordinasidibidang, Selain tugas itu Sekdasebagai koordinator pengelolaankeuangan daerah juga mempunyai tugaslain:a Memimpin Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD);b Menyiapkan pedoman pelaksanaan

hanyauntuk menutup kekurangan arus kasmaksudnya apabila dalam tahunberjalan ada kekurangan kas, maka untuk memenuhi kewajiban (tagihan)sedangkan pendapatan belum terpenuhi atau belum masuk ke kas, makadapat dilakukan pinjaman jangka pendek yang akan dibayar pada tahunanggaran itu juga;Bahwa terhadap semua kegiatan yang akan dilakukan sudah harusdianggarkan dahulu baik dalam APBD maupun APBD Perubahan.Setelah RKA dari masingmasing SKPD disusun kemudian dibahas olehTim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD

Melodi selaku Kabag Ekonomi dan Investasi SetdakabAceh Utara sebagaimana surat berkop Sekretariat Daerah KabupatenAceh Utara nomor : 900/2382/2009 tanggal 15 Oktober 2009, padahal haltersebut bukan termasuk tupoksi dari Kabag Ekonomi dan Investasi tetapiwewenang dari BUD;Bahwa kejanggalan lainnya adalah sebelum adanya permohonan dariTerdakwa Melodi Taher dan Bupati Ilyas Hamid, DPRK dan TAPD tidakpernah melakukan pembahasan mengenai adanya kebutuhan mendesakuntuk percepatan pembangunan di Kabupaten

., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa jabatan saksi pada saat itusebagai Sekretaris Daerah KabupatenAceh Utara;Bahwa berdasarkan Pasal 6Permendagri nomor 13 tahun 2006tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah, tugas saksi selakuKoordinator pengelolaan keuangandaerah, mempunyai tugas koordinasidibidang, Selain tugas itu Sekdasebagai koordinator pengelolaankeuangan daerah juga mempunyai tugaslain:a Memimpin Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD);b Menyiapkan pedoman pelaksanaan

hanyauntuk menutup kekurangan arus kasmaksudnya apabila dalam tahunberjalan ada kekurangan kas, maka untuk memenuhi kewajiban (tagihan)sedangkan pendapatan belum terpenuhi atau belum masuk ke kas, makadapat dilakukan pinjaman jangka pendek yang akan dibayar pada tahunanggaran itu juga;Bahwa terhadap semua kegiatan yang akan dilakukan sudah harusdianggarkan dahulu baik dalam APBD maupun APBD Perubahan.Setelah RKA dari masingmasing SKPD disusun kemudian dibahas olehTim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD

Melodi selaku Kabag Ekonomi dan Investasi SetdakabAceh Utara sebagaimana surat berkop Sekretariat Daerah KabupatenAceh Utara nomor : 900/2382/2009 tanggal 15 Oktober 2009, padahal haltersebut bukan termasuk tupoksi dari Kabag Ekonomi dan Investasi tetapiwewenang dari BUD;Bahwa kejanggalan lainnya adalah sebelum adanya permohonan dariTerdakwa Melodi Taher dan Bupati Ilyas Hamid, DPRK dan TAPD tidakpernah melakukan pembahasan mengenai adanya kebutuhan mendesakuntuk percepatan pembangunan di Kabupaten

., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa jabatan saksi pada saat itusebagai Sekretaris Daerah KabupatenAceh Utara;Bahwa berdasarkan Pasal 6Permendagri nomor 13 tahun 2006tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah, tugas saksi selakuKoordinator pengelolaan keuangandaerah, mempunyai tugas koordinasidibidang, Selain tugas itu Sekdasebagai koordinator pengelolaankeuangan daerah juga mempunyai tugaslain:a Memimpin Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD);b Menyiapkan pedoman pelaksanaan

hanyauntuk menutup kekurangan arus kasmaksudnya apabila dalam tahunberjalan ada kekurangan kas, maka untuk memenuhi kewajiban (tagihan)sedangkan pendapatan belum terpenuhi atau belum masuk ke kas, makadapat dilakukan pinjaman jangka pendek yang akan dibayar pada tahunanggaran itu juga;Bahwa terhadap semua kegiatan yang akan dilakukan sudah harusdianggarkan dahulu baik dalam APBD maupun APBD Perubahan.Setelah RKA dari masingmasing SKPD disusun kemudian dibahas olehTim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD

Melodi selaku Kabag Ekonomi dan Investasi SetdakabAceh Utara sebagaimana surat berkop Sekretariat Daerah KabupatenAceh Utara nomor : 900/2382/2009 tanggal 15 Oktober 2009, padahal haltersebut bukan termasuk tupoksi dari Kabag Ekonomi dan Investasi tetapiwewenang dari BUD;Bahwa kejanggalan lainnya adalah sebelum adanya permohonan dariTerdakwa Melodi Taher dan Bupati Ilyas Hamid, DPRK dan TAPD tidakpernah melakukan pembahasan mengenai adanya kebutuhan mendesakuntuk percepatan pembangunan di Kabupaten

Surat Undangan Nomor 172.4/415DPRDtanggal 13 Oktober 2014 Rapat Kerja dalam rangka FinalisasiPembahasan Raperda Kota Bogor tentang Perubahan APBD tahunanggaran 2014, dan Daftar Hadir Badan Anggaran DPRD KotaBogor ;1 (satu) eksemplar copy Surat Undangan Nomor 172.3/14/X1/2014tanggal 3 November 2014 perihal Undangan Rapat Kerja dalamrangka Pembahasan Raperda Kota Bogor tentang APBD tahunAnggaran 2015, dan Daftar Hadir ;1 (satu) eksemplar copy Notulensi Rapat Badan Anggaran DPRDKota Bogor Bersama TAPD