Ditemukan 457818 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Tata usaha negara Keputusan tata usaha Keputusan tata usaha negara Perubahan kawasan alam/tata ruang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-09-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 383 K/TUN/2019
Tanggal 26 September 2019 — PT. BORIANDY PUTRA VS KEPALA DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN BENCANA PROVINSI DKI JAKARTA;
583 — 675 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-05-2006 — Upload : 01-12-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 961K/PDT/2005
Tanggal 31 Mei 2006 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENHANKAM/ PANGLIMA TNI Cq. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT, Cq. DIREKTUR AJUDAN JENDERAL ANGKATAN DARAT ; ABU CHASAN
138 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN SERANG Perdata
Putus : 17-04-2013 — Upload : 22-11-2017
Putusan PN SERANG Nomor 55 / Pdt.G / 2012 / PN.SRG
Tanggal 17 April 2013 — AHMAD ALWAN I W A N J I R J I S L A W A N PANITIAPANWAS BOJONEGARA PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA MARGAGIRI H. RUHUL AMBPD BPD DESA MARGAGIRI CAMAT KECAMATAN BOJONEGARA KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SERANG BUPATI KABUPATEN SERANG
514 — 229
  • Badan atau Pejabat Tata saha Negara adalah Badan atau Pejabat yangmelaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku ;3.
    Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakanhukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan dan Final, yangmenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; 4.
    Sengkata Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tatausaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketakepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, BupatiKabupaten Serang beralamat Jalan Veteran No. 1 Serang Provinsi Banten, dalamhal ini disebut sebagai
    Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;b.
    Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik ;Menimbang, bahwa bahwa oleh karena objek gugatan Para Penggugatsebagaimana petitum gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara didasarkanterhadap Keputusan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV, dalam perkara a quoBupati Kabupaten Serang adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara,sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan diatas merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa berdasarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-11-2011 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 326 K/TUN/2011
Tanggal 28 Nopember 2011 — LEKAN AJANG VS BUPATI KUTAI TIMUR
595 — 452 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Usaha Negara ke Pengadilan Tata UsahaNegara ;.
    Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkatpertama sebesar Rp.476.000, (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugatputusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No.24/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 16 Juni 2011 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada tanggal 15 Juli 2011 kemudian terhadapnya
    Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, dimana PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilan tingkat bandingdalam pertimbangan hukumnya hanya mempertimbangkan bahwa ; *bahwa untuk singkatnya putusan ini dan untuk tidak mengulangi kembalipertinbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, secaramutatis mutandis dianggap tertuang kembali dan sebagai dasar74pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara banding a quoHalaman 9 dari 12 halaman.
    Putusan Nomor.326 K/TUN/201 12.sedangkan dalam tingkat banding adalah mengadili ulang baik mengenaifaktafakta hukum ( Judex Facti ) maupun mengenai penerapan hukum.Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilantingkat banding tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalammengadili perkara a quo, baik pertimbangan hukum mengenai faktafaktahukum ( Judex Facti ), maupun mengenai penerapan hukumnya, dan olehkarena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak memberikanpertimbangan
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor.326 K/TUN/201 1
Pengadilan PN ROKAN HILIR Pidana Khusus
Register : 23-05-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 301/Pid.B/LH/2019/PN Rhl
Tanggal 4 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.MARULITUA J. SITANGGANG, SH.
2.NIKY JUNISMERO, SH
3.REZA RIZKI FADILLAH, S.H.
Terdakwa:
WILLIEM Alias ATONG ANAK SALIM
412 — 83
  • ., Jabatan Kepala Seksi AuditLingkungan dan Tindak Lanjut pada Sub Direktorat Audit LingkunganHidup dan Data Informasi, Direktorat Pencegahan Dampak LingkunganUsaha dan Kegiatan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkunganmenerangkan pada pokoknya:e Bahwa di Indonesia usaha dan/atau kegiatan terkait dengan dokumenlingkungan hidup dibagi menjadi tiga kategori, (a) yaitu:1. usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal2. usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKLUPL3. usaha dan/atau kegiatan
    Sesuai dengan ketentuan Pasal 34ayat (2) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009, jenis rencana usahadan/atau kegiatan yang wajid memliki UKLUPL ditetapkan olehgubernur atau bupati/walikota.Bahwa Tata cara penetapannya rencana usaha dan/atau kegiatanwajidb UKLUPL dan SPPL oleh gubernur atau bupati/walikota sesuaidengan kewenangannya adalah sebagai berikut :1. Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidaktermasuk dalam daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan wajibAmdal;2.
    teknisyang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah NonHalaman 9 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.BLH/2019/PN RhlKementerian (K/L) seperti Peraturan Menteri PU Nomor 10/PRT/M/2008tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan BidangPekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya PengelolaanLingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ataudapat juga mengacu pada daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatanyang wajib UKLUPL yang tercantum di dalam surat Deputi MENLHBidang Tata
    Lingkungan KLH Nomor B5362/DeplI1/LH/07/2010; B7797/Depl1/10/2010; B1233/DepI1/LH/02/2013);Bahwa sesuai Pasal 45 ayat (1) UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014tentang Perkebunan, yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan IzinUsaha Perkebunan harus memenuhi persyaratana) Izin Lingkungan;b) Kesesuaian dengan tata ruang wilayah, danc) Kesesuaian dengan rencana perkebunan.Bahwa terkait dengan izin lingkungan, sesuai dengan Pasal 40 ayat (1)Pasal 36 ayat (2) dan ayat (4) UndangUndang RI Nomor 32 Tahun 2009tentang
    ,seharusnyaIUP tidak dapat diterbitkan tanpa adanya izin Lingkungan,mengingatsesuai dengan Pasal 40 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 tahun 2009tentang PPLH menyatakan bahwa izin Lingkungan merupakanpersyaratan untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan,hal ini sejalanjuga dengan Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (1) s/d ayat (4) UndangUndang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan yang menyatakanbahwa untuk mendapatkan izin usaha perkebunan harus memenuhipersyaratan,izin Lingkungan, sesuai dengan tata
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Khusus
Register : 01-08-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 22-10-2018
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 516/Pid.B/LH/2018/PN Byw
Tanggal 18 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
1.MULYO SANTOSO. SH.
2.I GUSTI PUTU RAHADHYAKSA, SH.
Terdakwa:
SATUMIN
493 — 186
  • Bahwa terdakwa diingatkan sudah 2 tahun lebin sama pak mandor sadaptersebut; Bahwa terdakwa tidak pernah menebang pohon; Bahwa saat dikepolisian terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum; Bahwa saat itu karena ada tumbuhan liar lalu terdakwa tata agar menjadi rapi; Bahwaterdakwa diingatkan setelah 2 (dua) hari dari tanam tersebut; Bahwaterdakwa menanam tersebut unruk menambah modal kehidupan; Bahwa pendapatan terdakwa dari hasil sadap ya melihat cuaca dan pastinyaterdakwa tiap bulan mendapatkan Rp
    Bahwa peraturan perundangundangan yang ada sampai saat initidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasansecara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi;Menimbang, bahwa secara sosiologis oleh karena berdasaran fakta hukumterdakwa tinggal di sekitar kawasan hutan dan hidupnya bergantung pada sumberdaya alam dan lingkungan sekelilingnya yaitu hutan, maka Pengakuan terhadap hakhak masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan perlu diperhatikan sehinggasesuai dengan tata nilai budaya
Pengadilan PN Teluk Kuantan Perdata
Register : 28-11-2019 — Putus : 11-06-2020 — Upload : 01-07-2020
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 18/Pdt.G/LH/2019/PN Tlk
Tanggal 11 Juni 2020 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
3.INDRA WADI Alias ACIN
4.Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
114 — 60
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 12-12-2017 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 25-06-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 157/G/LH/2017/PTUN.BDG
Tanggal 24 Mei 2018 — Penggugat:
1.DRS AGUS DERMAWAN DASUKI Dkk
2.HERMAWAN LUKITO
3.H WAN ISMET BSc
4.MURYANTO SARWOKO
5.H DICKY SUWANDI
6.USMAN BUDIHARTO
7.DR H ENDJANG NAFFANDY MSi
8.TOTOK WIDJANARKO
9.ASIAHWATI
10.IR DINA PARI RAHMAN
11.MAC SJAVIANTO
12.RIZAL HANIFAN ARDLIANTO
13.SETYANTO
14.BOMA HERMAWAN
15.USEP FATHUDDIEN
16.EDDY SUPARMAN SE
17.H RACHMAT
18.IYUS ROSWADI
19.H TATANG TARJONO
20.DEFI FIRDAUS
21.SALEH ARDISOMA
22.ANWAR SANUSI ST
23.ABDUL YASMIN EFENDI
24.IR BAMBANG PUDJIANTO
25.SUHARTONO
26.ADE YUSUP
27.Drs SUWANDI
28.H MUCHLIS ABDULLAH
29.NANA H SUDRADJAT
30.KAMALUDDIN
31.DR CHAIRIL AIBAR SIREGAR
32.DIDIT ADI DWI ANANDA P
33.IR H HERRY PURNOMO MT
34.DRS R AGAH GS BSC
35.MUSTARI KANI
36.RHE ROESLAN ADIWIDJAJA
37.SULAEMAN
38.R ASEP BUDIARSA
39.H KARDJOKO
40.H EMAN SUHERMAN
41.EDI SETIAWAN ST
42.ADB MANAN
43.JATUN

Tergugat:
WALIKOTA BANDUNG Cq KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Intervensi:
PT MARGAHAYU RAYA Perseroan diwakili H Hari Raharta Sudrajat SE
636 — 232
  • PUTUSANNomor: 157/GILH/2017/PTUN.BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di JalanDiponegoro Nomor 34 Bandung, telah memberikan Putusan dalam sengketaantara :1. DRS.
    Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:157/Pen.MH/2017/PTUN.BDG, tertanggal 13 Desember 2017, tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa Tata Usaha Negara tersebut ; Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:157/PEN.PPJS/2017/PTUN.BDG, tertanggal 13 Desember 2017, tentangPenunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor: 157/Pen.PP/2017/PTUN.BDG, tertanggal
    Bahwa, objek gugatan a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negarayang sejatinya telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 1angka 3 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Pasal 1 angka 9Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisitindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, yang
    yangditerbitkan dalam bentuk surat tertulis (beschikking) berupa IzinMendirikan Bangunan yang ditandatangani oleh Tergugat sebagaiPejabat Tata Usaha Negara ; b) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Berdasarkanketentuan Pasal 1 angka 2 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 junctoPasal 1 angka 8 Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah
    Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkankeputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 telah menggunakanwewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenangtersebut ;c.
Pengadilan PN TEBO Pidana Khusus
Register : 01-09-2022 — Putus : 31-10-2022 — Upload : 07-11-2022
Putusan PN TEBO Nomor 121/Pid.Sus-LH/2022/PN Mrt
Tanggal 31 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
Jendro Hadi Wibowo SH
Terdakwa:
Lugito Bin Paniran
94 — 53
Pengadilan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Pidana Khusus
Register : 26-11-2018 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 168/Pid.B/LH/2018/PN Liw
Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
WISNU HAMBORO, SH
Terdakwa:
RIZA PAHLEVI BIN SURYA MARHALIM , REZA PAHLEVI BIN SURYA MARHALIM
558 — 687
  • Pesisir Barat merupakan Zona Wilayah Pengolahan Ikan, PerikananTangkap dan Pariwisata sebagaimana dengan Pasal 30 Peraturan DaerahKabupaten Pesisir Barat Nomor. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata RuangWilayah Tahun 2017 2037.Bahwa dikarenakan tempat usaha milik terdakwa tidak sesuai dengan PerdaNomor. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017 2037, kemudian Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mengeluarkan suratteguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa yaitu :1.
    Pesisir Barat merupakan Zona WilayahPengolahan Ikan, Perikanan Tangkap dan Pariwisata sebagaimana denganPasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor. 8 Tahun 2017tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017 2037.
    Ruang Wilayah (RTRW) Pemda Pesisir Barat,dimana BAPPEDA Pesisir Barat yang membuat Rencana Tata RuangWilayah (RTRW) tersebut; Bahwa benar Usaha budidaya tambak udang milik Terdakwa tersebutbertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab.
    Zetta sudah berjalansebelum terbit Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sedangkanPeraturan Daerah perihal rencana Tata Ruang wilayah tahun 20172037di tetapkan pada tanggal 28 November 2017; Bahwa tambak udang yang sudah ada sebelum Rencana Tata RuangWilayah (RTRW) diterbitkan akan dihentikan setelah tenggang waktu 2(dua) tahun setelah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebutdiberlakukan; Bahwa tambak udang yang sudah ada sebelum Rencana Tata RuangWilayah (RTRW) diterbitkan akan dihentikan setelah
    Ruang Pemda Pesisir Barat sesuai dengan Perda Nomor. 8Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017 2037,; Bahwa benar sudah ada surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :1.
Pengadilan PN SAROLANGUN Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 14-01-2021 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 4/Pid.B/LH/2021/PN Srl
Tanggal 23 Maret 2021 — Penuntut Umum: 1.DODI JAUHARI, SH 2.RAFLINDA.SH Terdakwa: RUDIYANTO Bin MAJID
194 — 55
Pengadilan PN DUMAI Perdata
Register : 06-09-2022 — Putus : 20-10-2022 — Upload : 24-10-2022
Putusan PN DUMAI Nomor 49/Pdt.G/LH/2022/PN Dum
Tanggal 20 Oktober 2022 — Penggugat:
Yayasan Pradata Anugerah Negeri
Tergugat:
Drs. Robert Situmeang
Turut Tergugat:
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republiik Indonesia c.q Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Riau
61 — 16
Pengadilan PN DUMAI Perdata
Register : 28-09-2022 — Putus : 01-02-2023 — Upload : 07-02-2023
Putusan PN DUMAI Nomor 58/Pdt.G/LH/2022/PN Dum
Tanggal 1 Februari 2023 — Penggugat:
Yayasan Pradata Anugerah Negeri
Tergugat:
RUSLI RAHIM alias ALAI
Turut Tergugat:
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
71 — 23
Pengadilan PN TEBO Pidana Khusus
Register : 15-11-2023 — Putus : 28-12-2023 — Upload : 28-12-2023
Putusan PN TEBO Nomor 142/Pid.B/LH/2023/PN Mrt
Tanggal 28 Desember 2023 — Penuntut Umum:
Hari Anggara, S.H. M.H.
Terdakwa:
APRIL RIANTO ALS APENG BIN SUDARIYONO
71 — 49
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 10-08-2018 — Putus : 17-10-2018 — Upload : 09-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 147/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 17 Oktober 2018 — Pembanding/Tergugat III : PT. Inti Benua Perkasatama Diwakili Oleh : H REFMAN BASRI SH MBA
Pembanding/Tergugat IV : PT NAGA MAS PALM OIL Diwakili Oleh : H REFMAN BASRI SH MBA
Terbanding/Penggugat : YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA
Terbanding/Turut Tergugat : PT Pelabuhan Indonesia I cabang Dumai
Turut Terbanding/Tergugat VII : PT Bulking
Turut Terbanding/Tergugat V : PT Sarana Agro Nusantara
Turut Terbanding/Tergugat I : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Riau Cq. Pemerintah Kota Dumai (Wali Kota Dumai)
Turut Terbanding/Tergugat VIII : PT Sari Dumai Sejati
Turut Terbanding/Tergugat VI : PT Kuala Lumpur Kepong
Turut Terbanding/Tergugat II : PT. Wilmar Nabati Indonesia
154 — 118
  • Tata Usaha Negara sengketayang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang ataubadan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara,Halaman 11 dari 79 Putusan Nomor 147/PDT/2018/PT PBRbaik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannyakeputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaianberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.b.
    Bahwa Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untukmenilai keputusan yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata UsahaNegara apakah sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, karenauntuk menilai Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara merupakankompetensi absolut Badan Peradilan Tata Usaha Negara;6.
    Usaha Negara yang diambil oleh Pejabat Tata Usaha Negara, makakeberatan tersebut dapat dikategorikan sebagai Sengketa Tata UsahaNegara;Bahwa selanjutnya Pasal 4 UU Peratun menyatakan Peradilan TataUsaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagirakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negarasehinggaapabila ada keberatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yangmenimbulkan Sengketa Tata Usaha Negara, maka harus diselesaikan diPeradilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga
    No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.
    UndangUndang No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa :Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisitindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual danfinal, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata.Halaman 58 dari 79 Putusan Nomor 147/PDT/2018/PT PBRh.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 20-05-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 553/PID.SUS-LH/2019/PT SBY
Tanggal 25 Juni 2019 — Pembanding/Terdakwa : ARI ISMANTO BIN TUKIRIN
Terbanding/Penuntut Umum : KRISTRIAWAN S, SH
382 — 51
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Umum Pencurian
Register : 21-10-2015 — Putus : 23-12-2015 — Upload : 01-03-2016
Putusan PN BENGKALIS Nomor 506/Pid.B/2015/PN.Bls.
Tanggal 23 Desember 2015 — EDI Alias TATA Bin MUHAMMAD.
38 — 5
  • pidana penjara terhadap terdakwa EDI Alias TATA Bin MUHAMMAD selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
    EDI Alias TATA Bin MUHAMMAD.
    PUTUSANNomor : 506/Pid.B/2015/PN.Bls.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalammperkara Terdakwa :Nama lengkap : EDI Alias TATA Bin MUHAMMAD.Tempat lahir : Bengkalis (Riau).Umur / Tg.
    dalam Pasal 363 ayat (1) Ke4 dan Ke5 KUHPidana dalam DakwaanTunggal.2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa EDI Alias TATA Bin MUHAMMAD selama1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintahagar terdakwa tetap ditahan.3 Menyatakan barang bukti berupa := (satu) utas tali kapal warna putih dengan panjang 5 (lima) meter.= (satu) buah pengait (sambungan pipa besi).= 2 (dua) set alat untuk mengambil sarang walet dengan panjang 2 (dua) meter yangterdiri dari
    Sekira jam 22.30 wibterdakwa EDI Alias TATA Bin MUHAMMAD bersamasama dengan TU, ERIABANG, EDI AKANG, dan DEDI MERAN sampai diruko Jalan Jendral Sudirman,Parit Bangkong, Kelurahan Damon, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalistersebut. Sesampainya diruko tersebut terdakwa bersamasama dengan TU, ERIAKANG, dan EDI AKANG naik ke lantai dua ruko dengan menggunakan tali yangsudah dipersiapkan sedangan DEDI MERAN menunggu dibawah untuk mengawasisituasi kondisi.
    Menyatakan terdakwa EDI ALIAS TATA BIN MUHAMMAD telah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAANMEMBERATKAN sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Tunggal.2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa EDI ALIAS TATA BIN MUHAMMAD denganpidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa tahanan sementarayang telah dijalani Terdakwa.4.
    Membebankan kepada Terdakwa EDI ALIAS TATA BIN MUHAMMAD untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).Demikianlah diputuskan dalan sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan NegeriBengkalis pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 oleh FITRIZAL YANTO,SH., sebagaiHakim Ketua, M. RESKY MUSMAR,SH., dan AULIA FHATMA WIDHOLA,SH.MH.
Pengadilan PN DUMAI Perdata
Register : 01-10-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN DUMAI Nomor 32/Pdt.G/LH/2019/PN Dum
Tanggal 12 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 7
Pengadilan PN DUMAI Perdata
Register : 28-09-2022 — Putus : 01-02-2023 — Upload : 07-02-2023
Putusan PN DUMAI Nomor 59/Pdt.G/LH/2022/PN Dum
Tanggal 1 Februari 2023 — Penggugat:
Yayasan Pradata Anugerah Negeri
Tergugat:
SUCIPTO ANDRA
Turut Tergugat:
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
85 — 25
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-01-2009 — Upload : 26-03-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 472K/TUN/2006
Tanggal 13 Januari 2009 — SRI SUKASTINI ; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
195 — 192 — Berkekuatan Hukum Tetap