Perhubungan Dirjen Perhubungan Udara Satker Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Nomor : 005/P-BUDA/2008 tanggal 7 April 2008 perihal Permohonan Penerbitan Buku Cek

Kementerian Perhubungan RI Cq. Direktorat Perhubungan Laut Cq. Kepala Administrator Pelabuhan Tarakan,

Kementerian Perhubungan RI Cq. DirektoratPerhubungan Laut Cg. Kepala AdministratorPelabuhan Tarakan, berkedudukan di Jalan YosSudarso No. 8 Gn. Lingkas, Tarakan Timur, KotaTarakan Kalimantan Utara (d/h. Kalimantan Timur),sebagai Turut Terbanding II semula Turut TergugatIl;Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 186/PDT/2021/PT SMRPengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca:1.

PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK UNTUK BELANJA MODAL DAN PENGADAAN PEMBANGUNAN TERMINAL (PEKERJAAN HURUGAN TANAH DAN PEKERJAAN DINDING PENAHAN TANAH) TAHUN 2012 II.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MODAL DAN PENGADAAN PEMBANGUNAN TERMINAL (PEKERJAAN KABUPATEN DEMAK SELAKU PENGGUNA ANGGARAN UNTUK BELANJA HURUGAN TANAH DAN PEKERJAAN DINDING PENAHAN TANAH) TAHUN 2012

Bahwa menindaklanjuti surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika (Tergugat IT) No. 050/2864/2012 tanggal 18 September 2012selaku Pengguna Anggaran menyatakan Pelelangan Gagal selanjutnyaTergugat I Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Komunikasidan Informatika melakukan pemberitahuan dengan suratnya No. PANTERM/25/2012 tanggal 18 September 2012 adanya Evaluasi Ulang kepadaseluruh penawar yang masuk 7 (tujuh) rekanan8.2. CV LANCAR MULYA8.3. CV DWI SEJATI UTAMA;= 2a8.4.

Cahaya Bangunan Kota Wali No.002/SIX/2012, tertanggal 1 Oktober 2012, kepada KetuaPanitia Lelang Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Kabupaten Demak, perihal: Sanggah. (fotokopisesuai dengan asli); 5. Bukti P5: Tanda Terima surat dari Kuasa Hukum PT. Cahaya BangunanKota Wali yang ditujukan kepada Ketua Panitia PengadaanBarang/Jasa Dinas Perhubungan dan Informatika Kab.

Lemah Awu, Nomor: 003/PT.LA/VI/2012,tanggal 24 Juni 2012, yang ditujukan kepada PanitiaPengadaan Barang Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Kab. Demak, Perihal: Penawaran, besertaLampiran: 1 Bendel. (Sesuai dengan print 14. Bukti T 114 : Surat dari PT.

Sutan Trenggono Nomor 16 Demak, sebagai Tergugat dan KepalaDinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Demak UntukBelanja Modal dan Pengadaan Pembangunan Terminal (Pekerjaan HuruganTanah dan Pekerjaan Dinding Penahan Tanah) Tahun 2012, berkedudukanhukum di Jl.

Lemah Awu (vide bukti T.II.1), penandatanganannya baru dilaksanakanpada tanggal 2 Oktober 2012, maka Tergugat II in casu Kepala Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak, selaku Pengguna Anggaran (PA)pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak, telahmengambil alih kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama LambangAntono, A.TD., S.H., MT yang telah habis masa berlaku Sertifikat AhliPengadaannya;Halaman 75 dari 91 HalamanPutusan Perkara Nomor: 80/G

MENETAPKAN :

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menetapkan Memerintahkan Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya untuk menerbitkan kembali Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 7498,tanggal 26 Nevember 2015, sebuah Kapal Laut yang bernama " KARJON BERSAUDARA" dengan spesifikasi ukuran PxLxLxD : 21,40x80,00x1,60 tahun pembangunan 2014, penggerak utama Mesin Merek TK/TW MITSHUBISHI-D16 terdaftar di Surabaya 2015

Penggugat:
1.PAHALA SIRAIT
2.RAMSION BERUTU
Tergugat:
2.PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
3.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA RI cq KEPALA BANDAR UDARA DR. FERDINAND LUMBANTOBING PINANDSORI KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Turut Tergugat:
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBA
4.CAMAT KECAMATAN AJIBATA
5.KEPALA DESA PARDAMEAN SIBISA

Bahwa kedudukan Tergugat II di Bandar Udara Sibisa adalahsebagai Unit Penyelenggara Bandar Udara di Lingkungan DirektoratJenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang beradadan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udarasebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor UnitPenyelenggara Bandar Udara sebagaimana diubah terakhir denganPeraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018.

Kedudukan Tergugat II di BandarUdara Sibisa adalah sebagai Unit Penyelenggara Bandar Udara di LingkunganDirektorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yangberada dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udarasebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit PenyelenggaraBandar Udara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan MenteriPerhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018;Halaman 103 dari 147 Putusan

Demikian pula Kementerian Perhubungan Republik Indonesia CqDirektorat Jenderal Perhubungan Udara Republik Indonesia Cq Kepala Bandar UdaraDr.

Udara;Bahwa kedudukan Tergugat II di Bandar Udara Sibisa adalah sebagai UnitPenyelenggara Bandar Udara di Lingkungan Direktorat Jenderal PerhubunganUdara Kementerian Perhubungan yang berada dan bertanggung jawab kepadaDirektur Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan TataKerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana diubah terakhirdengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018.

PenggugatDORMADI SIMANJORANGTergugatPresiden RIMenteri Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional RIMenteri Perhubungan RIIr. Areyanti MAPPIPT ADHI Karya Persero TbkBintang Sitorus

Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 6942 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftaran Dan Pencatat Balik Nama Kapal Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang telah hilang;3. Memberi ijin kepada Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang untuk menerbitkan GROSSE AKTA Pengganti;4.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap kepada Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Belawan, untuk menerbitkan kembali Grosse Akte Kapal No. 1703, dengan Nama Kapal Kurniahu, tanggal 05 November 1987 atas Nama Tongdy;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Grosse Akte Pendaftaran Kapal Nomor 5608 atas nama kapal CITRA BUANA 4 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftaran Dan Pencatat Balik Nama Kapal Departemen Perhubungan Direktoral Jendral Perhubungan Laut Kantor Administrasi Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya telah hilang.

Pelaksanaan ke tiga nomor : 553/133/Perhubungan pada Pimpinan Indonesia Eximbank Tanggal 30 Januari 2014;- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Revisi Penyetoran Kembali atas kelebihan pembayaran kepada kuasa Lampiri-Relis KSO No. : 553/135/Perhubungan, tanggal 6 Februari 2015;- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Tanggapan atas permohonan pembayaran terakhir (PC-09) Kepada kuasa Lampiri-Relis KSO nomor : 553/138/Perhubungan, Tanggal 9 Februari 2015;- Fotocopy surat

yang dilegalisir Kadis Perhubungan tanggapan atas permohonan tagihan susulan akibat Setlemen kepada kuasa Lampiri-Relis KSO nomor : 553/396/Perhubungan, Tanggal 8 Mei 2015;- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan undangan Nomor : 553/421/PERHUBUNGAN.

Bennatin Surya Cipta dan Indonesia Eximbank nomor : 553/464/Perhubungan, Tanggal 24 Juni 2015;- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Surat Pemberitahuan Pengosongan Lapangan Nomor : 553/496/PERHUBUNGAN Kepada kuasa Lampiri-Relis KSO Tanggal 8 Juli 2015;- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan tanda terima pengosongan lapangan Nomor : 553/496/PERHUBUNGAN, Tanggal 8 Juli 2015;- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Tagihan ke 2 atas penyetoran kembali akibat kelebihan

pembayaran kepada kuasa Lampiri-Relis KSO nomor : 553/521/Perhubungan, tanggal 18 Agustus 2015;- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Penyetoran kembali atas kelebihan pembayaran Nomor : 553/116/PERHUBUNGAN kepada kuasa Lampiri-Relis KSO tanggal 30 Januari 2015;- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Penjadwalan ulang Nomor : 553/115/PERHUBUNGAN kepada Kuasa Lampiri-Relis KSO tanggal 30 Januari 2015;- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan undangan No.: 553

/045/ PERHUBUNGAN kepada kuasa Lampiri-relis KSO tanggal 26 Januari 2015;- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Instruksi Penghentian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 553/741/PERHUBUNGAN kepada kuasa Lampiri-Relis KSO tanggal 30 September 2014;- Fotocopy surat yang dilegalisir pada surat dinas perhubungan pemkab paser nomor : 553/328/Perhubungan, tanggal 9 April 2015 perihal standar operation procedur (SOP) penerbitan prosedur pelaksanaan kepada pimpinan Indonesia Eximbank;- Fotocopy

kepada kuasa LampiriRelis KSO nomor : 553/396/Perhubungan, Tanggal 8 Mei 2015;Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan undangan Nomor :553/421/PERHUBUNGAN.

kepada kuasa LampiriRelis KSO nomor : 553/521/Perhubungan, tanggal 18 Agustus 2015;Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Penyetoran kembaliatas kelebihan pembayaran Nomor : 553/116/PERHUBUNGAN kepadakuasa LampiriRelis KSO tanggal 30 Januari 2015;Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Penjadwalan ulangNomor : 553/115/PERHUBUNGAN kepada Kuasa LampiriRelis KSOtanggal 30 Januari 2015;Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan undangan No:.:553/045/ PERHUBUNGAN kepada kuasa

kepada kuasaLampiriRelis KSO nomor : 553/521/Perhubungan, tanggal 18Agustus 2015;Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Penyetorankembali atas kelebihan pembayaran Nomor553/116/PERHUBUNGAN kepada kuasa LampiriRelis KSO tanggal30 Januari 2015;Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Penjadwalanulang Nomor : 553/115/PERHUBUNGAN kepada Kuasa LampiriRelisKSO tanggal 30 Januari 2015;Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan undangan No.:553/045/ PERHUBUNGAN kepada kuasa Lampirirelis

Kepala Balai Wilayah Sungai BWS Sulawesi III
2.Menteri Perhubungan RI Cq. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Cq. Kepala Dinas Perhubungan Poso
3.Bupati Poso Cq. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman Daerah Kabupaten Poso
4.Camat Poso Pesisir

Menteri Perhubungan RI. Cq. Kepala Dinas Perhubungan ProvinsiSulawesi Tengah Cq. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Poso,di Poso.Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Il;Dalam Perkara ini,Nama : OCTOVIANUS LEBANG, SE.NIP >: 19631012199112 1 001Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kab. PosoAlamat : JI. Jenderal Sudirman Poso Putusan Nomor 20/PDT.G/2018/PN PSO Page 4Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas PerhubunganKab. Poso, yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa; dan3.

Tergugattergugat, sejak bulan oktober 2015 telahmenjanjikan pembayaran kepada masingmasing pemilik hak atas lahantanah kebun, dengan menunjukkan hasil penelitian dan pengukuranatas lahan tanah kebun dan tanaman yang terkena areal/kawasanpembuatan Tanggul Penahan Abrasi/Normalisasi Sungai dan akansegera dibayarkan ganti ruginya kepada masingmasing pemilik hak.Bahwa para Penggugat sangat percaya baik kepada Tergugat IV CamatPoso Pesisir, Tergugat IIl Dinas Perumahan dan Penataan Wilayah,Tergugat II Dinas Perhubungan

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Cq.Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Poso, dimana kedudukanhukum Menteri Perhubungan RI adalah Pemerintah Pusat / Instansivertikal, sedangkan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Poso adalahOrganisasi Perangkat daerah (OPD) yang secara kelembagaan tidakbertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan RI, demikian jugasecara kelembagaan tidak bertanggung jawab kepada Kepala DinasPerhubungan Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga dengan demikianPenggugat keliru

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Cq.

Kepala DinasPerhubungan Kabupaten Poso, dimana kedudukan hukum MenteriPerhubungan RI adalah Pemerintah Pusat / Instansi vertikal, sedangkan KepalaDinas Perhubungan Kabupaten Poso adalah Organisasi Perangkat daerah(OPD) yang secara kelembagaan tidak bertanggung jawab kepada MenteriPerhubungan RI, demikian juga secara kelembagaan tidak bertanggung jawabkepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah, sehinggadengan demikian Penggugat keliru atau salah sasaran terhadap pihak yangseharusnya

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan memerintahkan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Banjarmasin, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Banjarmasin untuk memberikan Grosse Akte baru sebagai Pengganti Grosse Akta Balik Nama, Nomor 3755, tanggal 21 September 2016, Nama Kapal: Mitra Sejati 07, Nama Pemilik: Erwin Thedy, yang hilang;
3. Membebankan

MITRASEJATI07, atas Nama ERWIN THEDY yang diterbitkan oleh KementerianPerhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandarandan Otoritas Pelabuhan Banjarmasin;1.Bahwa PEMOHON adalah warga Negara Indonesia berdasarkanKartu Tanda Penduduk Nomor: 7471051301570003, yang dikeluarkanoleh Kelurahan :Kemaraya;Bahwa PEMOHON, selaku Wiraswasta yang bergerak dibidang usahapelayaran, telah memperoleh Surat Persetujuan Berlayar nomor: J.2APIII/325/X1/2016, yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan

,Direktorat Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan OtoritasPelabuhan Kelas III Sunda Kelapa 15 November 2016;Bahwa PEMOHON adalah pemilik LCT.

MITRA SEJATIO7 denganGrosse Akta Balik nama Kapal No.3755, yang dikeluarkan olehKementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Banjarmasin, PejabatPendaftaran Dan Pencatat Baliknama Kapal, dengan ukuran kapalsebagai berikut:a. Panjang : 38.45 Meter;b. Lebar : 8,25 Meter;c. Dalam : 2.58 Meter;d. GT : 226;e. NT : 68;f.

Laut, Departemen Perhubungan Banjarmasin,diperlukan Penetapan Pengadilan oleh karena Grosse Akta tersebuthilang di wilayah hukum Jakarta Utara maka yang berhak mengeluarkanpenetapan adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara;Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada BapakKetua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq.

Menetapkan memerintahkan Kementerian Perhubungan DirektoratJenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran Dan ObtoritasPelabuhan Banjarmasin, Pejabat Pendaftar dan Pencatat BaliknamaKapal di Banjarmasin untuk memberikan Grosse Akte baru sebagaiPengganti Grosse Akta Balik Nama, Nomor 3755, tanggal 21 September2016, Nama Kapal: Mitra Sejati 07, Nama Pemilik: Erwin Thedy, yanghilang;3.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Grosse Akta balik nama kapal MITRA BAHARI III Nomor 2375 tanggal 20 Juli 2011 yang diuraikan dalam surat ukurnya Nomor 1022/PPm tanggal 07 Oktober 2003 yang disyahkan di Kantor Syahbandar Kelas Utama Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal dengan ukuran : Panjang 62,40 meter, Lebar 18,00

meter, Dalam 4,60 meter, Isi Kotor (GT) 1280, Isi Bersih (NT) 1172, Tanda Selar GT.1280 Nomor 1022/PPm yang dibuat di Batam dalam tahun 2003 terutama dari Baja, tanpa mesin induk yang dipergunakan dalam pelayaran dilaut dan kapal sudah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia dalam daftar umum untuk pendaftaran dan pencatatan balik nama kapal yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Syahbandar Kelas Utama Tanjung Priok nama pemilik PT.

Kelapa Gading, Jakarta Utara telah hilang di Kelapa Gading pada tanggal 27 Mei 2024;

Kementerian Perhubungan RI Cq. Direktorat Perhubungan Laut Cq. Kepala Administrator Pelabuhan Tarakan,

SUMEDANG AGUNG PAMUNGKAS yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftaran Dan Pencatat Balik Nama Kapal Departemen Perhubungan Direktoral Jendral Perhubungan Laut Kantor Administrasi Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang telah hilang.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan memerintahkan Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pendaftaran Kapal di Semarang untuk memberikan Grosse akte baru sebagai Pengganti Grosse yang hilang akta pendaftaran Kapal INKA MINA 644 dengan dengan Grose Akta Nomor : 1373 tanggal 3 Maret 2016;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahtera Gemilang milik PEMOHON, No. 4308, yang diterbitkan tanggal 12 Mei 2011 oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal pada Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon, telah hilang sejak tanggal 24 Agustus 2019;

Bahtera Gemilang, berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No.4308, tanggal 12 Mei 2011, yang dibuat oleh Pejabat Pendaftar DanPencatat Baliknama Kapal pada Kementerian Perhubungan, DirektoratHalaman 1 dari 10 putusan Nomor 711/Pdt.P/2019/PN Jkt.UtrJenderal Perhubungan Laut, Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon,dengan ukuran kapal sebagai berikut:a. Panjang : 23,07 meter;b. Lebar : 6,12 meter;c. Dalam : 2,18 meter;d. GT : 88;e. NT 21;f. Tanda Selar : GT. 88 No. 5409/Bc,2.

Bahtera Gemilang No. 4308, tertanggal 12 Mei2011 tersebut, maka PEMOHON dengan terpaksa harus mengajukanpermohonan penerbitan grosse akta pendaftaran kapal pengganti kepadaPejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal ditempat kapal didaftar.Akan tetapi, Sesuai dengan ketentuan Pasal 161 UndangUndang No. 17Tahun 2008 tentang Pelayaran jo Pasal 23 ayat 1, 2 dan 3 PeraturanMenteri Perhubungan RI No.

Menetapkan, menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal KM.Bahtera Gemilang milik PEMOHON, No. 4308, yang diterbitkan tanggal 12Mei 2011 oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal padaKementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, KantorAdministrator Pelabuhan Cirebon, telah hilang sejak tanggal 24 Agustus2019;3.

Menetapkan, memberikan ijin kepada Pejabat Pendaftar dan PencatatBaliknama Kapal tempat kapal terdaftar atau Pejabat lainnya yangberwenang pada Kementerian Perhubungan RI untuk menerbitkan grosseakta pengganti atas Grosse Akta Pendaftaran Kapal KM. Bahtera Gemilangmilik PEMOHON No. 4308, tertanggal 12 Mei 2011, yang hilangtersebut.4.

Bahtera Gemilang milik PEMOHON, No. 4308, yang diterbitkantanggal 12 Mei 2011 oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat BaliknamaKapal pada Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal PerhubunganLaut, Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon, telah hilang sejak tanggal24 Agustus 2019;3.